Stockholm, 10 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

PERSATUAN INDONESIA DALAM PANCASILA BUKAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN NKRI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS PERSATUAN INDONESIA DALAM PANCASILA BUKAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN NKRI

"Assalamualaikum wr wb. Saudara Ahmad, saya melihat anda disini masih ngelantur, dan sepertinya anda juga belum menyimak isi pembukaan UUD 45, coba anda simak dengan benar dan betul serta secara jujur. Tapi baiklah, kalo anda tidak bisa simak saya coba bantu, lihat pada alinea ke 4 pembukaan UUD 45, disitu terdapat 5 sila dari pancasila, yang sila ketiganya merupakan persatuan Indonesia. Dan UUD 1945 sendiri disahkan pada 18 Agustus atau sehari setelah kemerdekaan NKRI, sehingga ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan lagi bentuk negera RI adalah kesatuan sehingga RI disebut NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan pada Maklumat Ulama Se Aceh itu, bukan sahaja berisi tentang sekadar hanya mendukung, tetapi berdiri dibelakang Soekarno untuk memperjuangkan tegaknya NKRI. Disini saya juga singgung sedikit mengenai perjanjian Renville, pada perjanjian Renvile ini dibentuk kantong2 yang kosong dari militer disepanjang garis van Mook, tujuannya hanya untuk membuat gencatan senjata. jadi disini tidak serta merta melenyapkan NKRI, memang secara de facto kekuasaan NKRI hanya sekitar Yogya, tetapi secara de jure NKRI masih ada dari Sabang hingga Merauke."
(Sagir Alva , melpone2002@yahoo.com, Mon, 9 Feb 2004 20:21:19 -0800 (PST))

Baiklah saudara Sagir Alva di Selangor, Malaysia.

Saudara Sagir, apakah saudara mengerti dan paham apa itu NKRI?
Saya telah berpuluh kali menjelaskan apa itu NKRI dan bagaimana NKRI dibentuk, Negara-Negara mana saja yang tergabung dlam NKRI, melalui Negara manakah mulai dimasukkan Negara-Negara bagian RIS sehingga menjadi NKRI, apa hubungannya antara RIS dan NKRI?

Jadi, saudara Sagir Alva, kalau saudara masih juga membuka, mencari dasar hukum melalui Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara RI 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno itu, maka saudara Sagir Alva tidak akan menemukan dasar hukum pembentukan NKRI.

Itu yang dikutif oleh saudara Sagir Alva mengenai "persatuan Indonesia" yang diambil dari Pembukaan UUD 1945 yang saya kutif alinie ke 4 semuanya yang berbunyi:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." (Pembukaan UUD 1945)

Nah, itu persatuan Indonesia merupakan salah satu dari sila yang terkandung dalam dasar negara Republik Indonesia, bukan dasar negara NKRI.

NKRI itu saudara Sagir Alva, belum tumbuh, ketika UUD 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Jadi, itu nama persatuan Indonesia hanya berlaku untuk salah satu dari sila dasar negara RI, yang dinamakan pancasila.

Memang, karena persatuan Indonesia adalah salah satu sila dari pancasila yang merupakan dasar negara RI, maka bisa dijadikan sebagai sumber hukum, bukan dasar hukum. Mengapa ? Karena pancasila sebagai dasar negara adalah sumber hukum dari segala hukum yang ada di Republik Indonesia sebelum NKRI dibentuk dan dibangun oleh Soekarno sebagai Presiden RIS pada tanggal 15 Agustus 1950.

Tetapi, itu sumber hukum pancasila yang hanya berlaku didalam Negara RI yang diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustsu 1945, tidak berlaku bagi Negara-Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Mengapa ?

Karena setelah Negara RI pada tanggal 14 Desember 1949 secara resmi menjadi Negara Bagian RIS setelah menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo wakil dari Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang memiliki wilayah kekuasaan secara de-facto Yogyakarta dan daerah sekitarnya.(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Jadi secara hukum, itu yang namanya UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan berlaku dalam Negara RI sekarang dinyatakan batal dan tidak berlaku dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dipimpin oleh Presiden RIS Soekarno.

Nah sekarang, jelas, dengan alasan apapun, jalan apapun, dan cara apapun, semua yang tertuang dalam UUD 1945, baik itu dalam Pembukaan atau Batang Tubuh UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah dalam tubuh Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

Jadi, karena UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara RI 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Soekarno dan telah menjadi anggota Negara Bagian Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 14 Desember 1949, dinyatakan tidak berlaku dan tidah sah untuk dipergunakan sebagai sumber hukum dalam RIS, maka yang namanya "persatuan Indonesia" yang tercantum dalam alinie ke 4 dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum untuk menjadi dasar hukum pembentukan NKRI yang dibentuk dari peleburan Negara-Negara Bagian RIS kedalam Negara RI atau disebut juga dengan Negara RI-Jawa-Yogya yang seterusnya dibentuk menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950.

Nah itulah, saudara Sagir Alva, kedudukan yang sebenarnya, kalau ditinjau dari segi hukum, dan ketatanegaraan bagaimana terbentuknya NKRI ini.

Selanjutnya, saudara Sagir Alva menyinggung Maklumat Ulama Seluruh Aceh.

Saudara Sagir, jangankan Maklumat Ulama Seluruh Aceh di Kutaradja pada 15 Oktober 1945 yang didukung oleh Teungku Hadji Hasan Kroeng Kale, Teungku Muhammad Daoed Beureueh, Teungku Hadji Dja'far Sidik, Teungku Hadji Ahmad Hasballah Lamdjabat, Indrapoeri, T.Nja'Arif, dan Toeankoe Mahmud yang sebagian isinya mendukung Soekarno bisa dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950, sedangkan sumber hukum pancasila Negara RI 17 Agustus 1945 saja tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan NKRI yang dilebur dari RIS menjadi Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI 17 Agustus 1945 yang selanjutnya menjelma menjadi NKRI.

Nah sekarang, apakah saudara Sagir Alva masih juga belum mengerti mengenai dasar hukum untuk pembentukan NKRI ?. Sehingga akan terus mengutak-atik sila-sila yang ada dalam Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 atau Maklumat Ulama Seluruh Aceh di Kutaradja pada 15 Oktober 1945.

Begitu juga dengan Perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163).

Dimana Perjanjian Renville ini mengandung gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga wilayah kekuasaan Negara RI 17 Agustus 1945 secara de-facto sekitar Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Nah, karena menurut Perjanjian Renville ini daerah wilayah kekuasaan Negara RI 17 Agustus 1945 secara de-facto sekitar Yogyakarta dan daerah sekitarnya, maka secara de-jure juga kekuasaan Pemerintah RI 17 Agustus 1945 juga tidak bisa keluar dari wilayah kekuasaan de-facto-nya, artinya bahwa hukum-hukum, aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Negara RI 17 Agustus 1945 itu hanya bisa diterapkan di wilayah daerah de-facto-nya artinya di wilayah Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Jadi, tidak seperti yang ditulis oleh saudara Sagir Alva: "Disini saya juga singgung sedikit mengenai perjanjian Renville, pada perjanjian Renvile ini dibentuk kantong2 yang kosong dari militer disepanjang garis van Mook, tujuannya hanya untuk membuat gencatan senjata. jadi disini tidak serta merta melenyapkan NKRI, memang secara de facto kekuasaan NKRI hanya sekitar Yogya, tetapi secara de jure NKRI masih ada dari Sabang hingga Merauke."

Nah, coba perhatikan apa yang ditulis oleh saudara Sagir Alva. Negara RI 17 Agustus 1945 mempunya wilayah kekuasaan de-facto sekitar Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Ketika Pemerintah RI membuat peraturan Pemerintah, tahu-tahu bisa berlaku bagi rakyat yang tinggal diluar wilayah kekuasaan Negara RI.

Nah, apa ini ?

Pastilah marah rakyat yang telah hidup dan tinggal di Negara-Negara lain diluar Negara RI 17 Agustus 1945 pimpinan Soekarno ini.

Jadi, saudara Sagir Alva, apapun yang saudara cari, gali, dalami, kalau itu hanya untuk mencari-cari lobang guna bisa ditutupi lubang yang bisa membendung arus fakta dan bukti serta dasar hukum dan sejarah mengenai pendudukan Negeri Aceh oleh NKRI yang dijalankan oleh Soekarno, sampai kapanpun, saudara Sagir tidak akan ketemu.

Kalau memang tidak percaya, silahkan cari terus lobang-lobang yang bisa untuk meloloskan Negeri Aceh masuk kedalam tubuh NKRI dengan kerelaan dan persetujuan seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum Negara-Negara Bagian RIS dilebur masuk kedalam Negara RI-Jawa-Yogya atau disebut juga Negara RI 17 Agustus 1945 dan membentuk NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Mon, 9 Feb 2004 20:21:19 -0800 (PST)
From: sagir alva <melpone2002@yahoo.com>
Subject: Simak kembali UUD 45
To: ahmad@dataphone.se
Cc: melpone2002@yahoo.com

Ass.Wr.Wb.

Selamat siang saudara Ahmad:) Bagaimana kabar anda sekarang ini? semoga anda baik-baik saja. Saudara Ahmad, saya melihat anda disini masih ngelantur, dan sepertinya anda juga belum menyimak isi pembukaan UUD 45, coba anda simak dengan benar dan betul serta secara jujur.

Tapi baiklah, kalo anda tidak bisa simak saya coba bantu, lihat pada alinea ke 4 pembukaan UUD 45, disitu terdapat 5 sila dari pancasila, yang sila ketiganya merupakan persatuan Indonesia. Dan UUD 1945 sendiri disahkan pada 18 Agustus atau sehari setelah kemerdekaan NKRI, sehingga ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan lagi bentuk negera RI adalah kesatuan sehingga RI disebut NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan pada Maklumat Ulama Se Aceh itu, bukan sahaja berisi tentang sekadar hanya mendukung, tetapi berdiri dibelakang Soekarno untuk memperjuangkan tegaknya NKRI. Disini saya juga singgung sedikit mengenai perjanjian Renville, pada perjanjian Renvile ini dibentuk kantong2 yang kosong dari militer disepanjang garis van Mook, tujuannya hanya untuk membuat gencatan senjata. jadi disini tidak serta merta melenyapkan NKRI, memang secara de facto kekuasaan NKRI hanya sekitar Yogya, tetapi secara de jure NKRI masih ada dari sabang hingga merauke.

Demikianlah tanggapan saya untuk saudara ahmad sudirman di swedia, sekian terima kasih.

Wassalam

Sagir Alva

Universitas Kebangsaan Malaysia
Selangor, Malaysia
----------