Stockholm, 10 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

BUKA KEDOK UU NO.18/2001 NAD UNTUK BUKTIKAN PENIPUAN MEGAWATI, AKBAR & AMIEN PADA RAKYAT ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MARI KITA BUKA KEDOK UU NO.18/2001 NAD UNTUK BUKTIKAN PENIPUAN MEGAWATI, AKBAR & AMIEN PADA RAKYAT ACEH

"Assalamualaikum wr wb. Tuan Ahmad omongan Anda sama sekali tak menarik bagi kami...Buat buat Aceh sekarang ini bagaimana menerapkan syariat Islam secara benar, pengelolaan otonomi dan keuangan daerah secara benar, pemilihan langsung Gubernur, Bupati dan Walikota. Anda punya usul terhadap tema di atas, ketimbang Anda menulis karang-karangan basi yang tak lagi dibaca orang...Saya kira ini lebih bermanfaat buat rakyat Aceh."
(Teuku Mirza, teuku_mirza2000@yahoo.com , 10 februari 2004 03:25:15 )

Terimakasih Teuku Mirza di Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Baiklah Teuku Mirza.

Begini.

Sekarang Teuku Mirza mengajak saya untuk "menerapkan syariat Islam secara benar, pengelolaan otonomi dan keuangan daerah secara benar, pemilihan langsung Gubernur, Bupati dan Walikota... Anda punya usul terhadap tema di atas, ketimbang Anda menulis karang-karangan basi yang tak lagi dibaca orang. Saya kira ini lebih bermanfaat buat rakyat Aceh."

Nah, sebelum saya menerima tawaran Teuku Mirza, yang memang Teuku Mirza selama ini tidak mampu memberikan satupun alasan yang bisa dijadikan fakta dan bukti dengan dasar hukum dan sejarah yang jelas dan terang mengenai pemasukan Negeri Aceh oleh Soekarno kedalam tubuh NKRI dengan disetujui dan direlakan oleh seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum NKRI dibentuk diatas reruntuhan bekas Negara-Negara Bagian RIS pada tanggal 15 Agustus 1950.

Disini, kalau memang Teuku Mirza ingin menerapkan syariat Islam secara benar, pengelolaan otonomi dan keuangan daerah secara benar, pemilihan langsung Gubernur, Bupati dan Walikota.

Mari kita bahas dahulu dan buka kedok Undang Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari 14 Bab dan 34 pasal yang disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 oleh presiden RI Megawati Soekarnoputri dan diundangkan pada tanggal yang sama.

Sekarang, dari apa yang telah saya gali, ternyata saya temukan sesuatu yang mengagetkan, yaitu UU RI Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah tidak lebih dan tidak kurang merupakan satu alat untuk mengelabui rakyat Aceh yang sudah berpuluh tahun menderita dibawah tekanan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan sekarang Presiden Megawati bersama DPR dibawah Akbar Tandjung dan MPR dibawah Amien Rais. Mengapa?.

TAK TERSIRAT KEINGINAN SEBAGIAN BESAR RAKYAT ACEH UNTUK MENENTUKAN NASIBNYA SENDIRI

Karena tidak satu patah katapun yang tersirat baik yang tercantum dalam pasal-pasal-nya maupun yang tertulis dalam ayat-ayat-nya yang mengarah kepada jalan untuk memenuhi keinginan sebagian besar rakyat Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri dalam membangun rakyat, pemerintah dan negara Aceh dibawah naungan nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, hukum-hukum Islam yang bebas dari campur tangan dan keterlibatan sistem hukum nasional Negara RI 17 Agustsu 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya berdasarkan sumber hukum Pancasila.

MELECEHKAN HUKUM ISLAM DAN PELAKSANAANNYA

Kemudian kalau dilihat dari sudut Islam, jelas, apa yang tertuang dalam Bab XII, pasal 25, ayat 1, 2 dan 3 sudah jauh menyimpang dari apa yang digariskan dalam Islam, yaitu hukum-hukum Islam dan pelaksanaanya tidak bisa dicampur adukkan dengan sistem hukum nasional yang bersumberkan kepada pancasila dan mengacu kepada UUD 1945 serta TAP-TAP MPR yang bukan bersumberkan kepada Islam dan Sunnah Rasulullah saw. Atau kalau saya katakan bersumberkan kepada sumber hukum sekular Pancasila.

Nah, karena itu Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun (Bab XII, pasal 25, ayat 1) dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Bab XII, pasal 25, ayat 2), serta Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam (Bab XII, pasal 25, ayat 3), adalah semuanya hanyalah satu alat penipu yang terselubung bagi penglihatan mata rakyat Aceh yang tidak waspada dan tidak sadar.

Mengapa sebagai alat menipu pihak Presiden Megawati terhadap rakyat Aceh ?

Karena, sistem peradilan nasional atau sistem yang mengatur segala sesuatu pengenai perkara pengadilan yang dijalankan dan dilaksanakan melalui Mahkamah Agung NKRI adalah hukumnya bersumberkan kepada pancasila dengan mempertimbangkan kepada UUD 1945 yang tidak bersumberkan kepada Islam, atau bersumberkan kepada nilai-nilai sekular.

Jadi, walaupun Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diatur oleh Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang Qanun itu sendiri merupakan peraturan daerah sebagai pelaksanaan UU NAD di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi karena sumber hukumnya berdasarkan kepada pancasila dengan mempertimbangkan kepada UUD 1945, maka Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah tidak lebih dan tidak kurang hanya merupakan penjabaran-kebawah dari pada sistem peradilan nasional dibawah Mahkamah Agung NKRI yang berdasar sumber hukum pancasila.

Inilah yang saya sebut Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah satu alat melabu atau alat menipu rakyat Aceh yang masih belum sadar akan pelaksanaan hukum-hukum Islam yang seharusnya dilaksanakan dan dijalankan secara menyeluruh di negara yang hukumnya bersumberkan kepada Islam

PRIVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ADALAH PROVISI YANG BERSUMBERKAN HUKUMNYA PADA PANCASILA

Atau dengan kata lain, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana rakyatnya yang hidup di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur oleh satu pemerintah daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sistem peradilannya adalah bagian dari sistem peradilan nasional yang hukumnya bersumberkan kepada pancasila yang bukan didasarkan kepada agama (Islam), maka Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bukan bersumberkan hukumnya kepada Islam atau bisa dikatakan bersumberkan kepada pancasila yang memiliki nilai-nilai hukum sekular.

DILIHAT DARI SUMBER PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH TAK ADA BEDANYA DENGAN PROVINSI-PROVINSI LAINNYA

Selanjutnya kalau ditelusuri dari sumber penerimaan keuangan, jelas ini merupakan opium yang bisa merangsang saraf untuk merasa puas dan gembira dalam waktu singkat, dimana apabila sudah habis pengaruh daya rangsang opium itu, maka bisa menimbulkan kambuh lagi penyakitnya. Hal ini disebabkan dalam UU No. 18 tahun 2001 ini tidak betul-betul mengikis habis sumber-sumber penyebab penyakit yang menimbulkan kemelut rakyat Aceh.

Coba kita telusuri dari sumber penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (yang) meliputi: pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dana perimbangan; penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus; pinjaman Daerah; dan lain-lain penerimaan yang sah. (Bab IV Pasal 4 Ayat 1).

Dimana Sumber pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdiri atas: pajak Daerah; retribusi Daerah; zakat; hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. (Bab IV Pasal 4 Ayat 2).

Kemudian Dana perimbangan, adalah dana perimbangan bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten dan Kota atau nama lain, yang terdiri atas:

a.Bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bagian dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen), pajak penghasilan orang pribadi sebesar 20% (dua puluh persen), penerimaan sumber daya alam dari sektor kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen), perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan minyak bumi sebesar 15% (lima belas persen), dan pertambangan gas alam sebesar 30% (tiga puluh persen);

b.Dana Alokasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c.Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (Bab IV Pasal 4 Ayat 3)

PENERIMAAN DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS DIGUNAKAN SEBAGAI OPIUM YANG MAMPU MERANGSANG SYARAF RAKYAT ACEH SELAMA 8 TAHUN

Salah satu kelebihan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari provinsi-provinsi lainnya adalah karena daerah Aceh penghasil minyak bumi dan gas alam, maka perlu diberi opium selama 8 tahun, untuk memberi rangsangan saraf rakyat muslim Aceh, seperti yang dinyatakan dalam bunyi ayat: Penerimaan dalam rangka otonomi khusus, berupa tambahan penerimaan bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini. (Bab IV Pasal 4 Ayat 4)

SETELAH RAKYAT ACEH KECANDUAN OPIUM SELAMA 8 TAHUN, REZIM PUSAT MENYETIOP SEBAGIAN OPIUM

Tentu saja setelah rakyat Aceh sudah ketagihan opium selama 8 tahun, mulai rezim pusat mengurangi suntikan opiumnya, seperti yang tertulis dalam ayat: Mulai tahun kesembilan setelah berlakunya undang-undang ini pemberian tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada (ayat 4 pasal 4 Bab IV) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk pertambangan gas alam. (Bab IV Pasal 4 Ayat 5)

Selanjutnya dalam UU RI No.18 Tahun 2001 itu yang tersaring oleh saya adalah:

Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. (BabVII, Pasal 10, Ayat 1). Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.(BabVII, Pasal 10, Ayat 2).

Kemudian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dipilih secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil. (Bab VIII, Pasal 12, Ayat 1).

HASIL OTAK PARA ANGGOTA DPR YANG TERTUANG DALAM UU RI NOMOR 18 TAHUN 2001 DINYATAKAN TIDAK LULUS

Dengan catatan yaitu:

Pertama, Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan bukan merupakan lembaga politik dan pemerintahan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak ada guna dan manfaatnya.

Kedua, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dipilih secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan tidak juga memberikan banyak manfaat.

Ketiga, Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun adalah juga tidak benar menurut Islam. Hukum-hukum Islam tidak dibenarnarkan dicampuradukkan dengan hukum yang bersumberkan kepada pancasila.

Keempat, penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka otonomi khusus ternyata hanyalah sebagai umpan untuk mengelabui dan membohongi rakyat Aceh.

Nah terakhir, apa yang akan diajukan lagi kepada saya oleh Teuku Mirza setelah membaca pembukaan kedok UU No.18 tahun 2001 tentang NAD ini, apakah masih tetap meminta saya untuk "menerapkan syariat Islam secara benar, pengelolaan otonomi dan keuangan daerah secara benar, pemilihan langsung Gubernur, Bupati dan Walikota Anda punya usul terhadap tema di atas, ketimbang Anda menulis karang-karangan basi yang tak lagi dibaca orang. Saya kira ini lebih bermanfaat buat rakyat Aceh.", atau kita tinjau dan review kembali isi dari Undang Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam agar sesuai dengan apa yang diajarkan menurut Islam yang sebenarnya bagaimana menerapkan syariat Islam ini menurut yang dicontohkan Rasulullah saw dengan Daulah Islam Rasulullah (DIR)-nya ?.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From:teuku mirza <teuku_mirza2000@yahoo.com>
Date:10 februari 2004 03:25:15
To:Lantak@yahoogroups.com, otra25@indosat.net.id, padhang-mbulan@egroups.com, PPDI@yahoogroups.com, oposisi-list@yahoogroups.com, mimbarbebas@egroups.com, politikmahasiswa@yahoogroups.com, fundamentalis@eGroups.com, kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com
Subject:[OPOSISI] Re: [Lantak] RESOLUSI PBB 67(1949) & RENVILLE DASAR HUKUM PEMBENTUKAN RI-JAWA-YOGYA & RIS

Ass Wr Wb

Tuan Ahmad omongan Anda sama sekali tak menarik bagi kami...Buat buat Aceh sekarang ini bagaimana menerapkan syariat Islam secara benar, pengelolaan otonomi dan keuangan daerah secara benar, pemilihan langsung Gubernur, Bupati dan Walikota... Anda punya usul terhadap tema di atas, ketimbang Anda menulis karang-karangan basi yang tak lagi dibaca orang...Saya kira ini lebih bermanfaat buat rakyat Aceh...

Wassalam

Teuku Mirza

teuku_mirza2000@yahoo.com
teuku_mirza@hotmail.com
Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
----------