Stockholm, 12 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

RAKYAT ACEH TIDAK PERLU PROPAGANDIS TETAPI PERLU ORANG YANG MENYADARI NEGERI ACEH DIJAJAH NKRI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS RAKYAT ACEH TIDAK PERLU PROPAGANDIS TETAPI PERLU ORANG YANG MENYADARI NEGERI ACEH DIJAJAH NKRI

"Hallo Bung Ahmad. Aku juga mau jadi Propagandis Aceh biar cepat merdeka.Tapi setelah Aceh merdeka aku dapat jabatan apa, dan bung ahmad dapat jabatan angga di Pemerintah Aceh yang akan terbentuk nanti? atau dijanjiian apa ?"
(Abdul Karim , karim@bukopin.co.id , 12 februari 2004 03:07:20 )

"Ungkapan seseorang juga jangan dipotong mas ..."jangan takut melanggar HAM". Yang benar adalah "kalau kita bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jangan takut kita melanggar HAM". Apa yang saya jelaskan ini tentulah akan dibantah oleh orang yang tidak mau diajak musyawarah karena memang mereka orang-orang yang tidak pernah memanfaatkan akalnya, kesabarannya, pengalamannya, keikhlasannya, dan ketaqwaannya. Lima hal inilah yang menuebabkan manusia selalu berselisih paham sehingga merusak kedamaian dan ketentraman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sekarang saya mau tanya apakah demokrasi sudah layak diterapkan di Indonesia?"
(Ditya Soedarsono, dityaaceh_2003@yahoo.com , Wed, 11 Feb 2004 03:05:52 -0800 (PST))

Baiklah Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono di Negeri Aceh dan saudara Abdul Karim di NKRI.

Saudara Abdul Karim. Yang diperlukan oleh rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI atau Negara Pancasila atau Negara RI-Jawa-Yogya yang telah gemuk atau Negara RI 17 Agustus 1945 yang telah hidup kembali pada 13 Juli 1949 adalah orang-orang yang telah sadar sepenuh hati bahwa memang benar Negeri Aceh telah diduduki dan dijajah oleh Soekarno dengan taktik dan strategi pencaplokan RIS kedalam NKRI-nya.

Saudara Abdul Karim. Banyak orang yang bisa menjadi propagandis. Tetapi, sangat sedikit orang yang menyadari bahwa Negeri Aceh sebenarnya telah diambil, direbut, diduduki dan dijajah oleh Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum RIS yang terdiri dari 16 Negara bagian disantap dan dilahap oleh Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara 17 Agustus 1945 yang telah hidup kembali di Yogyakarta setelah mandat diserahkan kembali oleh Presiden PDRI Sjafruddin Prawiranegara kepada Mohammad Hatta di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1949.

Saudara Abdul Karim. Bagi rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas merdeka dari pengaruh Negara Pancasila atau NKRI dibawah Presiden Megawati, Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais adalah rakyat Aceh yang tidak mengharapkan jabatan. Mengapa ?

Karena kalau hanya jabatan yang menjadi tujuan apabila Negeri Aceh telah bebas merdeka dari Negara Pancasila atau NKRI, itu namanya ia bukan sadar bahwa Negerinya telah diduduki dan dijajah oleh NKRI, melainkan ia hanya sekedar mencari kesempatan dan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Tetapi, kalau rakyat Aceh yang sadar bahwa Negerinya telah dijajah oleh Soekarno dan diteruskan serta dipertahankan oleh Presiden Megawati, Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais, maka ia percaya dan yakin kalau memang natinya setelah Negeri Aceh bebas merdeka seluruh rakyat Aceh mengharapkan dan menghendaki dirinya memegang jabatan yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, kejujuran dan keikhlasannya untuk membangun Negara Aceh yang merdeka yang diridhai Allah SWT, amin.

Jadi, saudara Abdul Karim, jabatan bukan tujuan bagi rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Penguasa NKRI dibawah pimpinan Presiden Megawati, Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais.

Tentang saya, saya tidak perlu jabatan apapun dari rakyat Aceh. Saya gembira dan bersyukur kalau melihat rakyat Aceh telah mendapatkan kembali Negerinya yang diambil, dirampas, diduduki dan dijajah oleh Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan menggunakan mulut Propinsi Sumatera Utara dengan cara menetapkan dasar hukum sepihak Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil. Dan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya yang akan menjelma menjadi NKRI, tanpa mendapat kerelaan, persetujuan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh.

Saya bersyukur, merasa gembira dan bahagia apabila melihat seluruh rakyat Aceh memperoleh kembali Negeri Aceh yang telah dirampas dan diduduki serta dijajah oleh Soekarno dan dipertahankan oleh Presiden Megawati, Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais.

Saya tidak dijanjikan apa-apa baik oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro atau oleh rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Penguasa Negara Pancasila atau NKRI.

Apa yang saya lakukan ini adalah didasarkan kepada keikhlasan, kesadaran, kepercayaan dan keyakinan saya kepada Allah SWT bahwa setelah mempelajari, mendalami, menganalisa, menghayati dan memutuskan bahwa memang benar secara fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah bahwa Negeri Aceh telah diambil, melalui mulut Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum RIS dilebur kedalam NKRI atau Negara RI-Jawa-Yogya yang telah gemuk karena menelan 15 Negara-Negara bagian RIS pada tanggal 15 Agustus 1950 oleh Presiden RIS Soekarno asal Jawa yang licik dan pandai menipu itu.

Nah sekarang saya tinggalkan saudara Abdul Karim, lalu saya akn jumpai Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono di Negeri Aceh.

Kolonel Laut Ditya Soedarsono, Kolonel mengutip ucapan Presiden Megawati: "kalau kita bertindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jangan takut kita melanggar HAM".

Nah, "aturan hukum yang ada" yang manakah yang dipakai oleh Presiden Megawati?
Apakah itu yang dinamakan dengan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003 ?

Kolonel Laut Ditya Soedarsono, kalau "aturan hukum yang ada" itu yang memang dipakai oleh Presiden Megawati, Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais, maka itulah yang dinamakan dasar hukum untuk melanggengkan pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh, kalau memang Kolonel Laut Ditya Soedarsono belum memahami dan mengerti.

Kolonel Laut Ditya Soedarsono, saya sudah berpuluh kali mengupas itu kedua dasar hukum tersebut diatas.

Sebenarnya, kalau mau ditelusuri, dipelajari, didalami, digali, direnungkan dan dihayati, kedua dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah merupakan kedok atau topeng atau penutup muka Presiden Megawati, Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais untuk menjalankan pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh yang telah ditelan oleh Soekarno melalui mulut Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Nah sekarang Kolonel Laut Ditya Soedarsono, maka wajar dan masuk diakal kalau saudara Shahen Fasya dari Kutaraja atau Banda Aceh mengatakan bahwa "Masalah Acheh timbul bukanlah karena disebabkan oleh GAM, tapi disebabkan oleh Indonesia-Jawa-Yogya yang telah menduduki dan menjajah negeri Acheh. Lagian presiden Indonesia-Jawa-Yogya Megawati telah memberi perintah kepada tentara pendudukan (TNI/POLRI) untuk terus menjajah & menduduki negeri Acheh dengan memberlakukan darurat militer/darurat perang. Dan juga pada tahun 2002 yang lalu Megawati dihadapan sedadu TNI mengatakan :"kalian jangan takut langgar HAM". (Shahen Fasya, rimueng_acheh@yahoo.com , Wed, 11 Feb 2004 06:32:26 +0000 (GMT) )

Sekarang, apa yang mau dibantah oleh Presiden Megawati, Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais. Coba jawab oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono, kalau Presiden Megawati, Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais tidak mau dan tidak berani menjawabnya.

Benarkah dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dimaksud dalam Pidato Presiden Megawati "aturan hukum yang ada" sehingga boleh melanggar HAM rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri bebas dari kekuasaan penjajah NKRI ?

Kolonel Laut Ditya Soedarsono, Kolonel menyinggung "apakah demokrasi sudah layak diterapkan di Indonesia?"

Jelas, Kolonel Laut Ditya Soedarsono, tidak perlu demokrasi diterapkan di Negeri Aceh dan di NKRI. Mengapa ?.

Karena kalau memang yang namanya kedaulatan ada ditangan rakyat atau istilahnya demokrasi, maka itu Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus segera di CABUT.

Mengapa Kolonel Laut Ditya Soedarsono kedua dasar hukum Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003 harus dicabut ?

Karena kedua dasar hukum tersebut tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat atau istilah lainnya demokrasi. Karena dalam demokrasi tidak ada itu yang namanya militer atau kalau di NKRI adalah namanya TNI/POLRI dan Raider made in KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu.

Jadi terakhir, janganlah banyak berbicara demokrasi atau apa itu namnya, kalau Kolonel Laut Ditya Soedarsono tidak mengerti, tidak memahami, tidak menghayati bagaimana itu demokrasi diterapkan dan dijalankan di NKRI.

Belajar dahulu apa itu demokrasi atau apa istilahnya dan bagaimana penerapannya di masyarakat, pemerintah dan Negara.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

FRom: Abdul Karim <karim@bukopin.co.id>
Date: 12 februari 2004 03:07:20
To: <padhang-mbulan@yahoogroups.com>, <nuki_arnhem@yahoo.co.uk>, <mr_dharminta@yahoo.com>, <PPDI@yahoogroups.com>, <oposisi-list@yahoogroups.com>, <mimbarbebas@egroups.com>, <politikmahasiswa@yahoogroups.com>, <fundamentalis@eGroups.com>, <Lantak@yahoogroups.com>, <kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com>
Subject: Re: [padhang-mbulan] YANG TIDAK JELAS BAGAIMANA ACEH BISA MASUK KEDALAM NKRI ?

Hallo Bung Ahmad.........

Aku juga mau jadi Propagandis Aceh biar cepat merdeka......
Tapi setelah Aceh merdeka aku dapat jabatan apa........dan bung ahmad dapat jabatan angga di Pemerintah Aceh yang akan terbentuk nanti.....??? atau dijanjiian apa...???

Wassalam

Abdul Karim

karim@bukopin.co.id
Indonesia
----------

Date: Wed, 11 Feb 2004 03:05:52 -0800 (PST)
From: Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>
Subject: Fwd: apakah saudara setuju konflik Acheh- Indonesia diselesaikan melalui referendum
To: rimueng_acheh@yahoo.com , ahmad@dataphone.se

UNGKAPAN SESEORANG JUGA JANGAN DIPOTONG MAS...."JANGAN TAKUT MELANGGAR HAM"......YANG BENAR ADALAH........"KALAU KITA BERTINDAK SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM YANG ADA.....JANGAN TAKUT MELANGGAR HAM". APA YANG SAYA JELASKAN INI TENTULAH AKAN DIBANTAH OLEH ORANG YANG TIDAK MAU DIAJAK MUSYAWARAH KARENA MEMANG MEREKA ORANG-ORANG YANG TIDAK PERNAH MEMANFAATKAN: AKALNYA, KESABARANNYA, PENGALAMANNYA, KEIKHLASANNYA, DAN KETAQWAANNYA. LIMA HAL INILAH YANG MENYEBABKAN MANUSIA SELALU BERSELISIH PAHAM SEHINGGA MERUSAK KEDAMAIAN DAN KETENTRAMAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

SEKARANG SAYA MAU TANYA APAKAH DEMOKRASI SUDAH LAYAK DITERAPKAN DIINDONESIA....?????

WASALAM,

dityaaceh_2003@yahoo.com
DITYA ACEH NAD
TANO RENCONG SARAMBI MAKO.
----------