Stockholm, 13 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

NEGARA RI-JAWA-YOGYA LAHIR BERDASARKAN DASAR HUKUM PERJANJIAN RENVILLE DAN RESOLUSI PBB NO.67(1949)
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS NEGARA RI-JAWA-YOGYA LAHIR BERDASARKAN DASAR HUKUM PERJANJIAN RENVILLE DAN RESOLUSI PBB NO.67(1949)

"Bahwa saudara Ahmad Sudirman keliru menafsirkan akibat dari perjanjian Renville, karena pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Renville itu justru menguntungkan RI, karena pada tanggal 28 Juli 1947, India dan dua hari kemudian pada tanggal 30 Juli 1947, Australia berdasar pasal 34 dan 39 Piagam PBB mengajukan sengketa Indonesia-Belanda ke Dewan Keamanan.
Pemerintah RI dalam Sidang Dewan Keamanan tersebut diwakili oleh Mr. Sutan Sjahrir dan pemerintah Belanda diwakili oleh Duta Besarnya di Washington, Dr. N. Van Kleffens.Bahwa untuk sampai pada kesimpulan seolah-olah rakyat Aceh mau menentukan masa depan sendiri, ternyata saudara Ahmad Sudirman menggunakan acuan Buktu 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara R.I, 1986."
(Tato Suwarto , otra25@indosat.net.id , Fri, 13 Feb 2004 05:55:57 +0700)

Baiklah saudara Tato Suwarto di Jakarta, Indonesia.

Saya ulang kembali dari apa yang telah saya tulis sebelum ini mengenai mengapa disebut Negara RI-Jawa-Yogya. Setelah wilayah Negara RI 17 Agustus 1945 pimpinan Soekarno digempur oleh pasukan Beel pada tanggal 19 Desember 1948, ternyata TNI tidak mampu lagi melawan pasukan Beel yang akhirnya Yogyakarta dan daerah sekitarnya jatuh, Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka. Dari sinilah diawali babak baru Negara RI 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan Soekarno secare de-facto dan de-jure lenyap dari permukaan bumi, yang timbul adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibentuk oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan dasar hukum mandat yang dibuat dalam Sidang Kabinet RI yang masih sempat diajalankan sebelum Negara RI lenyap, dan sempat dikirimkan melalui radiogram kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera.

Disaat Soekarno hilang dari permukaan bumi, lahirlah Resolusi PBB No.67(1949) tanggal 28 Januari 1949, yang sebagian isinya menyatakan:

The Security Council,

Noting with satisfaction that the parties continue to adhere the principles of the Renville Agreement and agree that free and democratic elections should be held throughout Indonesia for the purpose of establishing a constituent assembly at the earlist practicable date...

Noting also with satisfaction that the Goverenment of the Netherlands plans to transfer sovereignty to the United States of Indonesia by 1 January 1950 if possible, and in any caseduring the year 1950.

3. Recommends that, in the interest of carrying out the expressed objectives and desires of both parties to establish a federal, independent and sovereign United States of Indonesia at the earliest possible date, negotiations be undertaken as soon as possible by representatives of the Goverenment of the Netherlands and refresentatives of the Republic of Indonesia, with the assistance of the Commission referred to in paragraph 4 below, on the basis of the principles set forth in the Linggadjati and Renville Agreements. (PBB resolution No.67(1949), 28 January 1949, adopted at the 406th meeting)

Nah, terlihat bahwa berdasarkan Resolusi PBB no.67(1949) tanggal 28 Januari 1949 dinyatakan bahwa hasil Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 dan Perjanjian Renville 17 Januari 1948 adalah merupakan dasar untuk membentuk Negara Indonesia Serikat yang berbentuk federasi yang akan diakui kedaulatannya oleh Belanda paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Kita lihat hasil Perjanjian Linggajati pada tanggal 25 Maret 1947 yang ditandatangani di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Dari pihak RI ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, dan A.K.Gani, sedangkan dari pihak Belanda ditandatangani oleh Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll. Dimana isi perjanjian Linggajati itu, secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.119,138)

Kemudian kita lihat hasil Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 yang hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163).

Mari kita teliti, mengapa dimasukkan hasil Perjanjian Linggajati dan Perjanjian Renville dalam Resolusi PBBNo.67(1949) itu ?

Karena, dalam Perjanjian Linggajati disebutkan bahwa RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

Kemudian dari hasil Perjanjian Renville dinyatakan menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. (Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja)

Jadi untuk pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada United States of Indonesia atau Negara Indonesia Serikat perlu segera diadakan perundingan baru untuk membentuk satu negara yang berbentuk federasi dimana negara RI adalah salah satu Negara Bagian United States of Indonesia.

Nah, karena Negara RI adalah merupakan salah satu Negara Bagian United States of Indonesia, dan menurut hasil Perjanjian Renville yang bisa diambil kesimpulannya adalah wilayah kekuasaan Negara RI secara de-facto adalah Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Inilah yang saya katakan bahwa Negara RI itu adalah Negara RI-Jawa-Yogya, yang berarti Negara RI yang secara de-facto dan de-jure di Jawa yang memiliki wilayah kekuasaan di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Seterusnya, berdasarkan Resolusi PBB No.67(1949) melalui Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara mengadakan perundingan baru yang disebut perundingan Roem Royen. Pihak RI yang pemerintahnya digantikan oleh PDRI diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Van Royen. Dimana perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Nah, berdasarkan hasil perundingan Roem Royen inilah, pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Mohammad Hatta dibebaskan dan bisa kembali lagi ke Yogyakarta. Dan untuk menghidupkan kembali Negara RI yang telah hilang itu secara de-facto dan de-jure ini, pihak Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan lagi mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta.

Kemudian, sebelum dilangsungkan Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta dan pada tanggal 31 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta diadakan Kenferensi Inter-Indonesia antara wakil-wakil RI dan Pemimpin-Pemimpin Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal. Dalam sebagian besar pembicaraan di Konferensi Inter-Indonesia ini adalah membicarakan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Selanjunya pada tanggal 23 Agustus 1949 dilaksanakan Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Ridderzaal, Den Haag, Belanda.

Ada 4 utusan yang ikut dalam KMB ini.

Pertama, utusan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Dimana BFO ini anggotanya adalah 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Kedua, utusan dari Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang anggota juru rundingnya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi.

Ketiga, utusan dari Kerajaan Belanda yang delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen.

Keempat, utusan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley. Dimana dalam perundingan KMB ini yang hasilnya ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 telah disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun
Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

Kemudian realisasi dan pelaksanaan dari hasil hasil perundingan KMB ini yaitu,

Pertama, pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Kedua, pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Ketiga, jabatan Presiden RI diserahkan dari Soekarno kepada Mr. Asaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI.

Keempat, pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 251)

Nah sekarang, jelaslah sudah, bahwa yang dinamakan Negara RI yang diproklamirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang daerah kekuasaannya sekitar Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1949 secara resmi telah menjadi Negara bagian RIS. Dimana kedaulatan RIS inilah yang diakui oleh Belanda, bukan Negara RI. Negara RI hanya Negara bagian RIS.

Dan terakhir, bahwa memang Negara RI yang menjadi Negara Bagian RIS adalah Negara RI yang secara de-facto dan de-jure berada di Jawa yang daerah kekuasaanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948 dan diperkuat dengan Resolusi PBB No.67(1949) tanggal 28 Januari 1949 yang diadopsi pada Sidang PBB ke 406.

Yang selanjutnya disebut dengan Negara RI-Jawa-Yogya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Fri, 13 Feb 2004 05:55:57 +0700
From: Tato Suwarto <otra25@indosat.net.id>
Subject: PERJANJIAN RENVILLE 17 JANUARI 1948 MENGUNTUNGKAN RI
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>,padhang-mbulan@yahoogroups.com,

PERJANJIAN RENVILLE 17 JANUARI 1948 MENGUNTUNGKAN RI

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

JELAS AHMAD SUDIRMAN KELIRU MENAFSIRKAN AKIBAT DARI PERJANJIAN RENVILLE 17 JANUARI 1948, KARENA PELANGGARAN BELANDA TERHADAP PERJANJIAN RENVILLE JUSTRU MENGUNTUNGKAN RI.

Bahwa saudara Ahmad Sudirman keliru menafsirkan akibat dari perjanjian Renville, karena pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Renville itu justru menguntungkan RI, karena pada tanggal 28 Juli 1947, India dan dua hari kemudian pada tanggal 30 Juli 1947, Australia berdasar pasal 34 dan 39 Piagam PBB mengajukan sengketa Indonesia-Belanda ke Dewan Keamanan.
Pemerintah RI dalam Sidang Dewan Keamanan tersebut diwakili oleh Mr. Sutan Sjahrir dan pemerintah Belanda diwakili oleh Duta Besarnya di Washington,Dr. N. Van Kleffens.

Bahwa untuk sampai pada kesimpulan seolah-olah rakyat Aceh mau menentukanmasa depan sendiri, ternyata saudara Ahmad Sudirman menggunakan acuan Buktu 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara R.I, 1986.

Dari buku Buktu 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara R.I, 1986, saudara Ahmad Sudirman sudah banyak mengetahui bahwa penghalang utama bagi Belanda dalam usaha mengembalikan jajahannya di Indonesia dari Sabang (di Aceh) sampai Merauke (di Irian Barat sekarang Papua), maka menurut Belanda satu-satunya jalan adalah harus melikuidasinya keberadaan RImelalui tindakan-tindakan politis, ekonomis, dan akhirnya militer.

Politis Belanda mendirikan sebanyak mungkin negara-negara bagian dan daerah-daerah boneka. Ekonomis mengadakan blokade, dan untuk melaksanakan operasi militer Belanda memerlukan waktu dalam rangka mempersiapkan diri.

Maka untuk mengulur waktu digunakanlah jalan perundingan. Dalam hal ini Inggris yang masih mempunyai pasukan di Indonesia menyediakan perantara dan berusaha membantu Belanda, sehingga pada suatu waktu tercapailah persetujuan yang dikenal perjanjian Linggarjati.

Persetujuan itu hanya di atas kertas saja, karena Belanda tanpa henti-hentinya melakukan segala macam pelanggaran untuk mengucilkan RI.

Walaupun sudah ada persetujuan Belanda tetap melanjutkan usaha memperbanyak
negara dan daerah boneka di daerah-daerah yang telah dikuasainya, dan tetap
memperketat blokade disamping mengadakan berbagai bentuk provokasi untuk
melenyapkan RI.
 

Akhirnya pada saat semua persiapan sudah selesai tanpa segan-segan dan dengan alasan-alasan yang dibuat-buat Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dengan melancarkan agresi militer pertama secara besar-besaran terhadap RI pada tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya demikian juga Belanda melanggar perjanjian Renville 17 Januari 1948 dengan melancarkan agresimiliter kedua menduduki ibukota RI Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948.

Mengenai peristiwa ini, saudara Ahmad Sudirman menulisnya dengan kalimat negara RI secara de facto dan de jure hilang dan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (RI) di Aceh adalah istilah kata yang dipakai oleh saudara Ahmad Sudirman untuk mengatakan bahwa setelah agressi militer kedua Belanda menduduki ibukota Yoryakarta dan menawan Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung
Sjahrir, serta pimpinan RI lainnya, maka saudara Ahmad Sudirman mengklaim bahwa RI tetap eksis dan Pemerintah Darurat RI di Kutaraja, Aceh, Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran dalam Pemerintahan RI dibawah Presiden Soekarno.

Boleh-boleh saja saudara Ahmad Sudirman mengklaim bahwa Pemerintah Darurat RI di Aceh sepanjang mengenai wilayah bekas jajahan Belanda dari Sabang sampai Merauke.

Bahwa saudara Ahmad Sudirman keliru menafsirkan akibat dari perjanjian Renville, karena pelanggaran Belanda terhadap perjanjian Renville itu justru menguntungkan RI, karena pada tanggal 28 Juli 1947, India dan dua hari kemudian pada tanggal 30 Juli 1947, Australia berdasar pasal 34 dan 39 Piagam PBB mengajukan sengketa Indonesia-Belanda ke Dewan Keamanan.
Pemerintah RI dalam Sidang Dewan Keamanan tersebut diwakili oleh Mr. Sutan Sjahrir dan pemerintah Belanda diwakili oleh Duta Besarnya di Washington, Dr. N. Van Kleffens.

Meskipun wakil Belanda memprotes, bahwa sengketa Indonesia-Belanda itu adalah masalah internal dalam negeri Belanda dan Dewan Keamanan tidak berhak membicarakannya, namun resolusi Australia yang diajukan wakilnya Kolonel Hudgson diterima oleh Dewan Keamanan, yang berpendapat bahwa kedua belah pihak harus menghentikan permusuhan, menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan memberitahukan kepada Dewan Keamanan mengenai kemajuan yang
dicapai dalam penyelesaian.

Saya mengutip pernyataan saudara Ahmad Sudirman sebagai berikut :"Yang ada adalah Pemerintah lain yang bernama Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh, Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin rawiranegara Menteri Kemakmuran dalam Pemerintahan RI dibawah Presiden Soekarno sebelum Negara RI secara defacto dan de jure hilang."

Jadi saudara Ahmad Sudirman menyatakan Negara RI secara defacto dan de jure hilang, tetapi juga menyatakan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Aceh, maka telah terjadi pemutarbalikkan bahasa audensi yang bersifat fait justivicatie beraksioma hampa.

Mengapa ? Karena saudara Ahmad Sudirman pernah menyatakan sebelumnya (kutipan) : "Selanjutnya, saya tidak menuduh saudara Tato Suwarto menulis kata RI-Jawa-Yogya. Mengapa? Karena kata RI-Jawa-Yogya adalah istilah kata yang dipakai oleh saya (saudara Ahmad Sudirman) untuk mengatakan Negara RI atau NKRI. Dengan alasan bahwa menurut hasil perjanjian Renville 17 Januari 1948 ...dst....dst".

Jelas perjanjian Renville bukan dasar pembentukan RI-Jawa-Yogya melainkan hanya istilah kata yang dipakai saudara Ahmad Sudirman secara tidak benar dan menyesatkan.

Demikian disampaikan dan mohon maaf jika tidak berkenan. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin.

Wassalam

Tato Suwarto

otra25@indosat.net.id
Jakarta, Indonesia
----------