Stockholm, 14 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

BERDASARKAN FAKTA BUKTI HUKUM SEJARAH NEGARA RI ADALAH SALAH SATU ANGGOTA NEGARA BAGIAN RIS PADA 14 DESEMBER 1949
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SEKARANG JELAS DAN TERANG BAHWA BERDASARKAN FAKTA BUKTI HUKUM SEJARAH NEGARA RI ADALAH SALAH SATU ANGGOTA NEGARA BAGIAN RIS PADA 14 DESEMBER 1949

"Yang jelas sejarah kemerdekaan RI tidak dimulai dari Perjanjian Renville sebagaimana alasan yang dibuat-buat, dalil yang dicari-cari dan fakta yang diputarbalik oleh saudara Ahmad Sudirman untuk menghina bangsa dan negara RI dengan menyebutnya RI-Jawa-Yogya.
Mohon maaf jika tidak berkenan."
(Tato Suwarto , otra25@indosat.net.id , Fri, 13 Feb 2004 21:27:14 +0700)

Baiklah saudara Tato Suwarto di Jakarta, Indonesia.

Saya ulang kembali dari apa yang telah saya tulis sebelum ini mengenai lahir, tumbuh, berkembang Negara RI yang diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai menjadi besar dengan naman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Dalam tulisan-tulisan sebelum ini pernah disinggung masalah jatuh bangunnya Negara RI-Jawa-Yogya. Mengapa saya singgung jatuh bangunnya Negara RI-Jawa-Yogya ?

Mari kita gali bersama-sama.

Karena dalam melihat, membaca, mempelajari, memikirkan, dan memahami mengenai kehidupan berdirinya Negara RI Soekarno Cs ini harus mengikuti jalur fakta dan jalur hukum dan pengakuan dari negara lain yang berdaulat.

Nah, ketika RI diproklamirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 secara hukum atau de-jure Negara RI Soekarno telah berdiri, tetapi secara fakta atau de-facto masih berada diatas kertas saja.

Mengapa ?

Karena berdasarkan tahapan proses hukum dan perkembangan proses perjuangan phisik dan militer sangat mempengaruhi kepada tumbuhnya Negara RI Soekarno ini.

Disini akan sedikit digali dan didalami mengenai proses pertumbuhan Negara RI Soekarno ini yang juga sedikit akan menyinggung Negeri Aceh sampai kepada waktu lahir dan berdirinya NKRI.

Nah mari kita kaji.

Ketika pada awal bulan September 1945 Soekarno membentuk Kabinet RI yang pertama menurut UUD 1945 yang dalam pembukaannya menyatakan "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...(Pembukaan UUD 1945), ternyata Soekarno mengklaim bahwa "seluruh tumpah darah Indonesia" adalah menyangkut Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sehingga diangkatlah 8 orang Gubernur untuk kedelapan propinsi yang diklaim Soekarno itu, salah satu Gubernur yang diangkat Soekarno itu adalah Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk propinsi Sumatra. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.30)

Pada tanggal 27 Agustus 1945 Mr. Teuku Mohammad Hassan sampai di Medan yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk membentuk Komite Nasional Indonesia di Wilayah Sumatra sambil memberitahukan bahwa Indonesia telah diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.70)

Ketika Mr.Teuku Mohammad Hassan sedang berada di Sumatra inilah pasukan Sekutu (Inggris - Gurkha) yang diboncengi oleh tentara Belanda dan NICA (Netherland Indies Civil Administration) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dan pasukan Belanda yang dikenal dengan pertempuran "Medan Area". Pada tanggal 10 Desember 1945 seluruh daerah Medan digempur pasukan Sekutu dan NICA lewat darat dan udara.

Bukan hanya di Medan, di Padang dan Bukittinggipun digempur pasukan Sekutu dan serdadu NICA. Sedangkan di Aceh Sekutu itu menggerakkan pasukan-pasukan Jepang untuk menghadapi dan menghantam pejuang-pejuang Islam Aceh, maka pecahlah pertempuran yang dikenal sebagai peristiwa Krueng Panjo/Bireuen, pada bulan November 1945. Kemudian Sekutu mengirim lagi pasukan Jepang dari Sumatra Timur menyerbu Aceh sehingga terjadi pertempuran besar di sekitar Langsa/Kuala Simpang. Pihak pejuang Islam Aceh yang langsung dipimpin oleh Residen Teuku Nyak Arif. Kemudian pasukan Jepang dapat dipukul mundur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.70-71)

Kemudian pada tanggal 25 Maret 1947 ditandatangani persetujuan Linggajati di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Dimana perjanjian Linggajati ini dari pihak RI ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, dan A.K.Gani, sedangkan dari pihak Belanda ditandatangani oleh Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll. Dimana isi perjanjian Linggajati itu, secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.119,138)

Nah jelas, secara de pacto daerah kekuasaan RI Soekarno ini setelah perjanjian Linggajati bukan yang diklaim oleh Soekarno dari semula yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, melainkan hanya meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura.

Sekarang, setelah ditandatangani persetujuan Linggajati di Istana Rijswijk tanggal 25 Maret 1947, ternyata memang benar beberapa Negara dan Daerah diluar Negara RI 17 Agustus 1945 telah muncul dan berdiri sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara RI 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Soekarno.

Di daerah Pasundan, tangal 4 Mei 1947 di Alun-alun Bandung, Ketua Partai Rakyat Pasundan Soeria Kartalegawa memproklamirkan Negara Pasundan dan pada tanggal 16 Februari 1948 Negara Pasundan dinyatakan resmi berdiri dengan R.A.A. Wiranatakusumah dipilih menjadi Wali Negara dan dilantik pada tanggal 26 April 1948. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 140, 171)

Di Kalimantan Tenggara pada tanggal 9 Mei 1947 telah lahir dan berdiri Dewan Federal Borneo Tenggara yang dipimpin oleh Abdul Gaffar Noor.

Didaerah Borneo Barat pada tanggal 12 Mei 1947 telah lahir dan berdiri Daerah Istimewa Borneo Barat dengan Sultan Pontianak Hamid Algadrie II diangkat sebagai Kepala Daerahnya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 141)

Di Kalimantan Timur berdiri pada 12 April 1947 Daerah Siak besar dan pada 4 Februari 1948 diganti nama menjadi Federasi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Adji Muhammad Parikesit.

Daerah Bangka, Daerah Belitung dan Negara Riau membentuk konfederasi pada 12 Juli 1947 yang Kepala Pemerintahannya dipegang oleh Masjarif gelar Lelo Bandaharo.

Di Madura pada 23 Januari 1948 berdiri Negara Madura dengan R.A.A. Tjakraningrat diangkat sebagai Wali Negara dan diresmikan pada tanggal 20 Februari 1948. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 164)

Di Daerah banjar berdiri Daerah Banjar pada 14 Januari 1948 yang dipimpin oleh M. Hanafiah

Di daerah Dayak besar berdiri Dayak Besar pada 7 Desember 1946 dan diakui 16 Januari 1948 yang dipimpin oleh J-van Dyk.

Di Sumatra Timur, pada 24 Maret 1948 berdiri Negara Sumatra Timur yang ber Ibu Kota Medan dengan Dr. Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 176)

Di Sumatera Selatan berdiri Negara Sumatera Selatan dengan Walinegara Abdul Malik pada tanggal 30 Agustus 1948.

Di Jawa Timur berdiri Negara Jawa Timur pada 26 November 1948 dengan Wali Negara R.T. Achmad Kusumonegoro

Di Daerah Jawa Tengah berdiri Daerah Jawa Tengah pada 2 Maret 1949

Di Tasikmalaya, Jawa Barat, Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 telah memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan S.M. Kartosuwirjo diangkat sebagai Imam Negara Islam Indonesia.

Tetapi ada juga negara yang didirikan sebelum diadakan persetujuan Linggajati di Istana Rijswijk tanggal 25 Maret 1947, yaitu Negara Timur Besar yang didirikan pada 24 Desember 1946 dan diganti nama menjadi Negara Indonesia Timur pada 27 Desember 1946 dengan kepala Negaranya Tjokorde Gde Rake Sukawati.

Nah sekarang, dengan lahir dan berdirinya Negara-Negara dan Daerah-Daerah diatas itu menandakan secara fakta dan bukti, hukum dan sejarah bahwa memang benar rakyat di Nusantara adalah telah sadar dan ingin menentukan nasib mereka sendiri bebas dari penggaruh kekuasaan asing Belanda yang telah menjajah dan menduduki Nusantara lebih dari 350 tahun.

Dan pada saat itulah adalah saat yang terbaik bagi rakyat yang ada di setiap Daerah yang telah sadar untuk bisa berdiri sendiri mengatur Daerah dan Negerinya masing-masing sesuai dengan adat, budaya, agama dan tradisi mereka masing-masing yang tidak terikat oleh sati idologi apapapun.

Jadi, dengan melihat fakta dan bukti, hukum dan sejarah lahir dan berdirinya Negara-Negara dan Daerah-Daerah diatas adalah membuktikan secara fakta dan bukti yang jelas dan benar ditunjang oleh dasar hukum yang jelas dan jalannya sejarah yang jelas dan terang bahwa di Nusantara ini bukan hanya Negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno cs, melainkan juga telah diproklamasikan, lahir dan berdiri Negara-negara dan Daerah-Daerah yang ingin hidup untuk menentukan nasib mereka sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah Kerajaan Belanda.

Nah, disinilah ternyata Soekarno telah melihat dengan nyata dan dengan mata kepala sendiri bahwa ternyata diluar tubuh Negara RI 17 Agustus 1945 telah ada dan berdiri Negara-Negara dan Daerah-Daerah di Nusantara yang memiliki wilayah kekuasaan secara de-facto dan de-jure masing-masing diluar wilayah kekuasaan secara de-facto dan de-jure Negara RI dibawah pimpinan Presiden Soekarno cs.

Ternyata, dengan didorong oleh adanya kesadaran bahwa masing-masing kelompok, suku, bangsa yang ada dan hidup di seluruh Nusantara inilah yang membangkitkan semangat baru untuk membangun hidup bersama dalam bentuk bangunan Pemerintah yang menjamin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, yaitu bentuk Negara Federasi.

Dimana Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang telah resmi berdiri di Nusantara ini secara bersama dengan didasari oleh kesadaran untuk hidup bersama tanpa menghilangkan adat istiadat, kebiasaaan, budaya, tradisi, norma-norma yang telah dan sedang berjalan dalam masing-masing kelompok, suku, bangsa itu, berhasil membentuk dan membangun Badan Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) yang dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat.

Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang telah ada di Nusantara ini kita melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan Negara RI yang diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 ini ketika pihak TNI yang menjadi tulang punggung Negara RI 17 Agustus 1945 ini tidak mampu dan tidak berhasil mempertahankan gempuran pasukan Beel pada tanggal 19 Desember 1948, ternyata akhirnya Yogyakarta dan daerah sekitarnya jatuh pada pasukan Beel, Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka.

Nah sekarang, dari sinilah diawali babak baru Negara RI 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan Soekarno secare de-facto dan de-jure lenyap dari permukaan bumi, yang timbul adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibentuk oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan dasar hukum mandat yang dibuat dalam Sidang Kabinet RI yang masih sempat diajalankan sebelum Negara RI lenyap, dan sempat dikirimkan melalui radiogram kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera.

Disaat Soekarno hilang dari permukaan bumi, lahirlah Resolusi PBB No.67(1949) tanggal 28 Januari 1949, yang sebagian isinya menyatakan:

The Security Council,

Noting with satisfaction that the parties continue to adhere the principles of the Renville Agreement and agree that free and democratic elections should be held throughout Indonesia for the purpose of establishing a constituent assembly at the earlist practicable date...

Noting also with satisfaction that the Goverenment of the Netherlands plans to transfer sovereignty to the United States of Indonesia by 1 January 1950 if possible, and in any caseduring the year 1950.

3. Recommends that, in the interest of carrying out the expressed objectives and desires of both parties to establish a federal, independent and sovereign United States of Indonesia at the earliest possible date, negotiations be undertaken as soon as possible by representatives of the Goverenment of the Netherlands and refresentatives of the Republic of Indonesia, with the assistance of the Commission referred to in paragraph 4 below, on the basis of the principles set forth in the Linggadjati and Renville Agreements.
(PBB resolution No.67(1949), 28 January 1949, adopted at the 406th meeting)

Nah, terlihat bahwa berdasarkan Resolusi PBB no.67(1949) tanggal 28 Januari 1949 dinyatakan bahwa hasil Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 dan Perjanjian Renville 17 Januari 1948 adalah merupakan dasar untuk membentuk Negara Indonesia Serikat yang berbentuk federasi yang akan diakui kedaulatannya oleh Belanda paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Kita lihat hasil Perjanjian Linggajati pada tanggal 25 Maret 1947 yang ditandatangani di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Dari pihak RI ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, dan A.K.Gani, sedangkan dari pihak Belanda ditandatangani oleh Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll. Dimana isi perjanjian Linggajati itu, secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.119,138)

Kemudian kita lihat hasil Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 yang hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163).

Mari kita teliti, mengapa dimasukkan hasil Perjanjian Linggajati dan Perjanjian Renville dalam Resolusi PBBNo.67(1949) itu ?

Karena, dalam Perjanjian Linggajati disebutkan bahwa RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

Kemudian dari hasil Perjanjian Renville dinyatakan menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. (Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja)

Jadi untuk pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada United States of Indonesia atau Negara Indonesia Serikat perlu segera diadakan perundingan baru untuk membentuk satu negara yang berbentuk federasi dimana negara RI adalah salah satu Negara Bagian United States of Indonesia.
Nah, karena Negara RI adalah merupakan salah satu Negara Bagian United States of Indonesia, dan menurut hasil Perjanjian Renville yang bisa diambil kesimpulannya adalah wilayah kekuasaan Negara RI secara de-facto adalah Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Inilah yang saya katakan bahwa Negara RI itu adalah Negara RI-Jawa-Yogya, yang berarti Negara RI yang secara de-facto dan de-jure di Jawa yang memiliki wilayah kekuasaan di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Seterusnya, berdasarkan Resolusi PBB No.67(1949) melalui Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara mengadakan perundingan baru yang disebut perundingan Roem Royen. Pihak RI yang pemerintahnya digantikan oleh PDRI diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Van Royen. Dimana perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Nah, berdasarkan hasil perundingan Roem Royen inilah, pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Mohammad Hatta dibebaskan dan bisa kembali lagi ke Yogyakarta. Dan untuk menghidupkan kembali Negara RI yang telah hilang itu secara de-facto dan de-jure ini, pihak Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan lagi mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta.

Kemudian, sebelum dilangsungkan Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta dan pada tanggal 31 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta diadakan Kenferensi Inter-Indonesia antara wakil-wakil RI dan Pemimpin-Pemimpin Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal. Dalam sebagian besar pembicaraan di Konferensi Inter-Indonesia ini adalah membicarakan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Selanjunya pada tanggal 23 Agustus 1949 dilaksanakan Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Ridderzaal, Den Haag, Belanda.
Ada 4 utusan yang ikut dalam KMB ini.

Pertama, utusan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Dimana BFO ini anggotanya adalah 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Kedua, utusan dari Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang anggota juru rundingnya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi.

Ketiga, utusan dari Kerajaan Belanda yang delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen.

Keempat, utusan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.
Dimana dalam perundingan KMB ini yang hasilnya ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 telah disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun
Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).
Kemudian realisasi dan pelaksanaan dari hasil hasil perundingan KMB ini yaitu,

Pertama, pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Kedua, pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Ketiga, jabatan Presiden RI diserahkan dari Soekarno kepada Mr. Asaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI.

Keempat, pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 251)

Nah sekarang, jelaslah sudah, bahwa yang dinamakan Negara RI yang diproklamirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang daerah kekuasaannya sekitar Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1949 secara resmi telah menjadi Negara bagian RIS. Dimana kedaulatan RIS inilah yang diakui oleh Belanda, bukan Negara RI. Negara RI hanya Negara bagian RIS.

Dan, memang Negara RI yang menjadi Negara Bagian RIS adalah Negara RI yang secara de-facto dan de-jure berada di Jawa yang daerah kekuasaanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948 dan diperkuat dengan Resolusi PBB No.67(1949) tanggal 28 Januari 1949 yang diadopsi pada Sidang PBB ke 406.

Yang selanjutnya disebut dengan Negara RI-Jawa-Yogya.

Kemudian, apakah taktik dan strategi Soekarno untuk merelisasikan kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan dan agresinya dengan memakai kendaraan Negara RI-Jawa-Yogya ini selanjutnya?

Mari kita lihat dan kupas.

Dimana langkah Soekarno selanjutnya adalah menetapkan dan mensahkan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950.

Lalu langkah Soekarno selanjutnya pada 14 Agustus 1950 melalui Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42).

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1950 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya.

Seterusnya Soekarno sebagai Presiden RIS menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Nah stop dulu sampai disini, lalu kita lihat sejenak apa yang terjadi terhadap Negeri Aceh yang pada waktu itu secara de-facto dan de-jure berdiri sendiri dan memiliki wilayah kekuasaan di Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad daud Beureueh.

Ternyata setelah dilihat, digali, diteliti, dianalisa, dan disimpulkan terbukti bahwa Presiden RIS Soekarno telah merampas dan sekaligus menelan Negeri Aceh memakai mulut Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya setelah dicerna menjadi bahan tiang-tiang bangunan Negara RI-Jawa-Yogya yang pada waktu itu Negara RI-Jawa-Yogya ini adalah salah satu anggota Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).

Nah kita lanjutkan lagi setelah menengok kepada Negeri Aceh yang sekarang telah mencair dan membentuk menjadi bahan bangunan tiang-tiang Negara RI-Jawa-Yogya.

Kita arahkan pandangan pada 16 anggota Negara-Negara dan daerah-Daerah bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akang melebur itu yaitu Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville, yaitu sekitar Yogyakarta, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Nah, terlihat daerah Negeri Aceh tidak termasuk kedalam anggota Negara-Negara dan daerah-Daerah bagian RIS yang akan melebur kedalam tubuh Negara RI alias Negara RI -Jawa-Yogya.

Selanjutnya apa yang terjadi satu hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1950 ?

Ternyata terlihat jelas dan terang bahwa anggota Negara-Negara dan Daerah-Daerah bagian RIS meleleh, melebur mengucur masuk kedalam pori-pori tubuh Negara RI-Jawa-Yogya yang hanya berlangsung tidak lebih dari 24 jam dari sejak jam menunjukkan pukul 00:00 pada tanggal 15 Agustus 1950 itu Negara RI alias Negara RI-Jawa-Yogya yang telah mengembang dan besar tubuhnya itu menjelma menjadi NKRI atau dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari sepuluh Propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Sekarang perhatikan, kalau kita belah itu apa yang ada dalam tubuh Propinsi Sumatera Utara, ternyata telihat itu tubuh Negeri Aceh yang telah dimakan dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang memasukkan wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa kerelaan, persetujuan, dan keikhlasan seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Nah sekarang, saudara Tato Suwarto di Jakarta, Indonesia, inilah yang saya katakan dan tuliskan berulang kali bahwa apa yang dilakukan dan dijalankan oleh Soekarno terhadap Negeri Aceh, yaitu suatu tindakan pencaplokan, perampasan, pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh Soekarno bersama RIS-nya yang selanjutnya melebur menjadi NKRI-nya.

Jadi, sebenarnya, bukan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang mendirikan NII dalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya, begitu juga bukan Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang memproklamasikan Negara Aceh pada tanggal 4 Desember 1976 yang memberontak kepada pihak Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman wahid, Presiden Megawati, melainkan diawali oleh Soekarno bersama Dewan Menterinya yang merampas wilayah negeri Aceh yaitu Aceh Besar, Pidie, Aceh-Utara, Aceh-Timur, Aceh-Tengah, Aceh-Barat, Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja dimasukkan kedalam wilayah RI-Jawa-Yogya dan terus dipertahankan sampai sekarang oleh penerus Soekarno yaitu , Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman wahid, Presiden Megawati.

Terakhir, inilah fakta dan bukti, hukum dan sejarah mengenai pertumbuhan dan perkembangan Negara RI yang diproklamasikan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 yang sampai kepada titik ujung dengan nama NKRI yang didalam tubuhnya terkurung Negeri Aceh yang sampai detik ini masih terus diperjuangkan oleh rakyat Aceh yang sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas merdeka dari pengaruh kekuasaan NKRI melalui jalan jajak pendapat atau referendum bagi seluruh rakyat Aceh di Negeri Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Fri, 13 Feb 2004 21:27:14 +0700
From: Tato Suwarto <otra25@indosat.net.id>
Subject: HANYA KAUM KOMUNIS YANG TIDAK AMBIL BAGIAN DALAM MENYUSUN RANCANGAN
DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR RIEMBENTUKAN NKRI
To: melpone2002@yahoo.com, padhang-mbulan@yahoogroups.com, ahmad@dataphone.se
 

HANYA KAUM KOMUNIS YANG TIDAK AMBIL BAGIAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN DASAR
NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR RI

Bismillahirrohmanirrohiim
Assalamu'alaikum wr wbr

JELAS HANYA KAUM KOMUNIS YANG TIDAK AMBIL BAGIAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR RI

Baiklah saudara Ahmad Sudirman,

Bahwa sejarah kemerdekaan RI sama sekali tidak berawal dari Perjanjian
RENVILLE 17 Januari 1948 sebagaimana alasan yang dibuat-buat, dalil yang
dicari-cari dan fakta yang diputarbalik oleh saudara Ahmad Sudirman untuk
menghina bangsa dan negara RI dengan menyebutnya RI-Jawa-Yogya seolah-olah
yang mencaplok tanah Aceh, karena sejarah pergerakkan kemerdekaan RI dalam
wilayah Hindia Belanda, termasuk tanah Aceh, sudah tumbuh lama yang kemudian
mulai lebih terarah sejak munculnya suatu generasi yang lebih dikenal
sebagai angkatan 28 (Sumpah Pemuda) dan yang lebih muda adalah angkatan 45
(Proklamasi Kemerdekaan RI) dalam menghadapi penjajah tidak saja Belanda
tetapi juga penjajahan oleh Jepang.

Marilah kita simak bersama bahwa pada tahun 1942 Jepang menguasai wilayah
Hindia Belanda, termasuk tanah Aceh, dibawah kekuasaan bala tentara Jepang.
Selanjutnya perjalanan sejarah mencatat bahwa keadaan medan perang Pasifik
semakin hari semakin memaksa Jepang dalam posisi defensif karena
serangan-serangan balas dari pihak Sekutu/Amerika Serikat di Pasifik. Posisi
Jepang yang semula ofensif berubah menjadi defensif, yang pada akhirnya
memaksa Jepang harus lebih merangkul dukungan penduduk setempat.

Pada bulan Agustus 1944 keadaan Jepang sangat kritis, karena tekanan-tekanan
dari dalam dan dari luar. Moril rakyat mulai menurun oleh semakin
berkurangnya bahan-bahan mentah, kesiapan persejnjataan, amunisi serta
terutama lagi kurangnya persediaan bahan bakar, dan banyaknya kapal yang
hilang yang menyebabkan masalah logistik tidak teratasi. Di medan-medan
pertempuran situasi semakin bertambah buruk dengan penyerahan posisi-posisi
di New Guinea, Solomon, Kepulauan Marshall serta jatuhnya Saipan.

Bagi Jepang posisi Saipan adalah sangat vital untuk pertahanan garis
luarnya. Dengan demikian, ketika benteng pertahanan garis luar itu jatuh ke
tangan Amerika Serikat pada tanggal 9 Juli 1944, maka memberi akibat buruk
yang sangat hebat bagi Jepang, yaitu garis pertahanan Pasifik seluruhnya
terancam, seluruh daerah kacau. Selanjutnya sejak itu pula Saipan menjadi
basis bomber-bomber Sekutu, sehingga dengan mudah sekali bagi Jepang untuk
diserang dan dihancurkan dengan pembom B-29 jarak jauh.

Dalam suasana peperangan Pasifik yang semakin terdesak itu, akhirnya
pemerintah Jepang di Tokyo mengeluarkan kebijaksanaan politik untuk mencari
dukungan rakyat di negara-negara yang diduduki. Kebijaksanaan politik yang
diambil khusus untuk Indonesia diumumkan PM Koiso Kuniaka pada tanggal 7
September 1944 yang pada intinya memberikan janji kemerdekaan bagi
Indonesia. Bagaimanapun janji kemerdekaan itu masih sangat samar, tidak ada
batas waktu kapan akan terjadi. Namun hal ini merupakan langkah konsesi
politik yang maksimal yang dapat diambil.

Langkah nyata pertama yang diambil oleh pemerintah Jepang terhadap pemenuhan
janji kemerdekaan adalah pengumuman pembentukan suatu badan untuk
menyelidiki usaha-usaha Persiapan Kemerdakaan (Dokuritsu Junbi/BPUPKI).
Pengumuman pembantukan BPUPKI ini dilakukan melalui saiko shikikan Jenderal
Harada Kumakiachi, pada tanggal 1 Maret 1945. Adapun maksud tujuannya adalah
untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan
segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lainnya yang
diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka.

Susunan panitia Badan Penyelidik ini terdiri dari sebuah badan perundingan
dan kantor tata usaha. Badan perundingan terdiri dari seorang Kaicho
(ketua), 2 orang Fuku Kaicho (Ketua Muda), 60 orang Iin (anggota) termasuk 4
orang golongan Cina dan golongan Arab serta seorang dari golongan peranakan
Belanda. Terdapat pula 7 orang anggota Jepang yang duduk dalam pengurus
istimewa yang akan mengadiri setiap sidang, tetapi mereka tidak mempunyai
hak suara. Pengangkatan panitia ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945
oleh Aiko Shikikan yang baru Letnan Jendrela Nagano Yoichiro. Pada
pengumuman itu yang diangkat sebagai Kaicho bukanlah Ir. Soekarno yang pada
waktu itu dikenal sebagai tokoh nasional utama, tetap Dr. KRT Rajiman
Widiodiningrat. Pengangkatan itu telah disetujui oleh Ir. Soekarno yang
menganggap bahwa kedudukannya sebagai seorang anggota biasa akan lebih
mempunyai kemungkinan besar untuk turut aktif dalam perundingan. Sebagai
Fuku Kaicho pertama dijabat oleh orang Jepang Ichibangase Yoshio (Sheichokan
Cirebon), dan RP Soeroso (Shaichokan Kedu) sebagai Fuku Kaicho kedua.
Dokuritsu Junbi Chosakai dengan dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. AG
Pringodigdo dengan anggota-anggota yang keseluruhannya berjumlah 62 orang.

Pada tanggal 28 Mei 1945 diselenggarakan upacara pembukaan sidang I Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang dihadiri oleh Jenderal
Itogaki (Panglima Tentara wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura) dan
Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara ke-16 di Jawa). Sidang berlangsung
pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pembicaraan pada sidang
pertama berkisar mengenai dasar filsafat negara yang kemudian dikenal dengan
Pancasila. Mr. Muh Yamin, Prof. Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno terdapat di
antara para pembicara. Adapun nama Pancailsa dicetuskan oleh Ir. Soekarno
dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 atas petunjuk seorang teman ahli bahasa
untuk memberi nama bagi lima dasar yang diusulkannya.

Sesudah sidang pertama tersebut, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggota
Dokuritsu Junbi Chosakai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh
Yamin, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Kyai Abd Kohar Muzakhir, Wahid
Hasyim, Abikusno Tjokrosoejoto, dan Haji Agus Salim sebagai satu panitia
kecil mengahasilkan suatu dokumen yang berisikan tujuan dan maksud pendirian
negara Indonesia merdeka, yang merupakan hasil rancangan pembukaan
Undang-undang Dasar. Dokumenini dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dilakukan
pada sidang kedua tanggal 10 s/d 16 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini
dibahas rancangan Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
Panitia tersebut kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang
Dasar beranggotakan 7 orang, yaitu Prof.Dr.Mr. Soepomo, Mr. Wongsonegoro,
Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. RP Singgih, Haji Agus Salim, dan
Dr. Sukiman. Selanjutnya hasil perumusan panitia kecil disempurnakan
bahasanya oleh sebuah panitia lain yang terdiri dari Prof.Dr.Mr. Soepomo,
Haji Agus Salim, dan Prof.Dr. PA Husein Djojodiningrat. Dalam merumuskan
rancangan Undang-undang Dasar panitia tersebut menggunakan Piagam Jakarta
sebagai konsep perumusannya yang mengandung pula perumusan dasar filsafat
negara, yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

Dengan selesainya sidang ke-2 tersebut maka BPUPKI telah selesai
menghasilkan rancangan dasar filsafat negara bagi negara Indonesia Merdeka
berserta Undang-undang Dasarnya. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945
diumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Iinkai atau Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sesuai dekrit Panglima Tentara Umum Selatan,
Marsekal Terauchi, dan pada saat yang sama BPUPKI atau Dokuritsu Junbi
Chosakai dibubarkan.

Untuk pengangkatan anggota PPKI, Marsekal Terauchi memanggil tiga tokoh
nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman
Wediodiningrat untuk datang ke Saigon tempat markas besarnya. Mereka
berangkat pada tanggal 9 Agustus 1945. Dalam pertemuannya dengan Marsekal
Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945 dibicarakan pemberian kemerdekaan
kepada Indonesia, dan untuk pelaksanaannya telah dibentuk Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya setelah segera setelah persiapannya
selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia
Belanda. Mungkin pelaksanaanya tidak dapat sekaligus untuk seluruh
Indonesia, melainkan bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 mereka tiba kembali di Jakarta. Dalam pidato
singkatnya Ir. Soekarno pertama-tama melaporkan hasil pertemuannya dengan
Marsekal Terauchi di Dalath Saigon dan kemudian mengatakan, "Jika saya
pernah berkata bahwa Indonesia akan hanya merdeka apabila jagung mulai
masak, sekarang saya dapat berkata bahwa Indonesia akan merdeka sebelum
jagung berbunga". Maka Proklamasi Kemerdekaan yang semula direncanakan akan
diberikan oleh Jepang pada tanggal 18 Agustus 1945 ternyata atas rahmat dan
ridhlo Allah swt Proklamasi Kemerdekaan RI dilakukan oleh bangsa Indonesia
sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945.

Yang jelas sejarah kemerdekaan RI tidak dimulai dari Perjanjian RENVILLE sebagaimana alasan yang dibuat-buat, dalil yang dicari-cari dan fakta yang diputarbalik oleh saudara Ahmad Sudirman untuk menghina bangsa dan negara RI dengan menyebutnya RI-Jawa-Yogya.

Mohon maaf jika tidak berkenan.

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amiin.

Wassalam

Tato Suwarto

otra25@indosat.net.id
Jakarta, Indonesia
----------