Stockholm, 17 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

TATO SUWARTO TAKUT MELIHAT FAKTA & BUKTI RI JADI NEGARA BAGIAN RIS YANG DIAKUI KEDAULATANNYA & MENCAPLOK ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

TATO SUWARTO TAKUT MELIHAT FAKTA & BUKTI NEGARA RI JADI NEGARA BAGIAN RIS YANG DIAKUI KEDAULATANNYA OLEH BELANDA DAN TAKUT DISEBUT PENJAJAH NEGERI ACEH

"Sedangkan sejarah pergerakkan kemerdekaan RI dalam wilayah Hindia Belanda, termasuk tanah Aceh, sudah tumbuh lama yang kemudian mulai lebih terarah sejak munculnya suatu generasi yang lebih dikenal sebagai angkatan 28 (Sumpah Pemuda) dan yang lebih muda adalah angkatan 45 (Proklamasi Kemerdekaan RI) dalam menghadapi penjajah tidak saja Belanda tetapi juga
penjajahan oleh Jepang.Jika saudara Ahmad Sudirman hanya mengungkap sejarah kemerdekaan Indonesia dari perjanjian Renville 17 Januari 1948 saja, dihubungkan dengan pencaplokan tanah Aceh, maka pengungkapannya ini hanyalah suatu alasan yang dibuat-buat, dalil yang dicari-cari dan fakta yang diputar balik, karena perjanjian Renville tidak mengatur tentang pencaplokan tanah Aceh." (Tato Suwarto , otra25@indosat.net.id, Tue, 17 Feb 2004 06:07:13 +0700)

Baiklah saudara Tato Suwarto di Jakarta, Indonesia.

Memang makin kelihatan saudara Tato Suwarto ini, sudah jelas, terang dilihat dari berbagai sudut, itu yang namanya fakta dan bukti, dasar hukum yang terang dengan sejarah yang jelas dan benar bagaimana proses prtumbuhan dan perkembangan Negara RI dari mulai diproklamasikan sampai menjadi NKRI dan sampai menjadi Negeri RI kembali.

Coba saudara Tato Suwarto perhatikan bagaimana jalan sejarah sebenarnya mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya telah tumbuh dan berkembang melalui proses yang bermacam ragam dari mulai hilang lenyap setelah digempur pasukan Beel di Yogyakarta, memberikan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI Pengasingan di Sumatera (Aceh), selanjutnya hidup kembali pada tanggal 13 Juli 1949 setelah PDRI mengembalikan mandatnya kepada Mohammad Hatta di Jakarta, disusul masuk menjadi Negara Bagian RIS, menelan Negara-Negara dan Daerah-Daerah anggota Negara Bagian RIS, mencaplok Negeri diluar RIS seperti Negeri Aceh, kemudian melebur menjadi NKRI, dan terakhir ini berobah kembali menjadi Negara RI-Jawa-Yogya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila-nya yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Apakah saudara Tato Suwarto mau menutupi fakta dan bukti yang benar dan jelas, dasar hukum yang terang, dan sejarah yang benar ?

Saya akan ulang kembali dari apa yang telah saya tulis dalam masalah pembentukan Negara RI 17 Agustus 1945 ini.

Nah, ketika RI diproklamirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 secara hukum atau de-jure Negara RI Soekarno telah berdiri, tetapi secara fakta atau de-facto masih berada diatas kertas saja.

Mengapa ?

Karena berdasarkan tahapan proses hukum dan perkembangan proses perjuangan phisik dan militer sangat mempengaruhi kepada tumbuhnya Negara RI Soekarno ini.

Nah mari kita kaji. Ketika pada awal bulan September 1945 Soekarno membentuk Kabinet RI yang pertama menurut UUD 1945 yang dalam pembukaannya menyatakan "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...(Pembukaan UUD 1945), ternyata Soekarno mengklaim bahwa "seluruh tumpah darah Indonesia" adalah menyangkut Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sehingga diangkatlah 8 orang Gubernur untuk kedelapan propinsi yang diklaim Soekarno itu, salah satu Gubernur yang diangkat Soekarno itu adalah Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk propinsi Sumatra. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.30)

Terbukti dalam kenyataan dalam pertumbuhan dan perkembangan Negara RI ini tidak semudah seperti yang tertulis dalam kertas ketika dibentuk Kabinet RI pertama oleh Soekarno itu.

Karena, misalnya di Sumatra pasukan Sekutu (Inggris - Gurkha) yang diboncengi oleh tentara Belanda dan NICA (Netherland Indies Civil Administration) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dan pasukan Belanda yang dikenal dengan pertempuran "Medan Area". Pada tanggal 10 Desember 1945 seluruh daerah Medan digempur pasukan Sekutu dan NICA lewat darat dan udara.

Bukan hanya di Medan, di Padang dan Bukittinggipun digempur pasukan Sekutu dan serdadu NICA. Sedangkan di Aceh Sekutu itu menggerakkan pasukan-pasukan Jepang untuk menghadapi dan menghantam pejuang-pejuang Islam Aceh, maka pecahlah pertempuran yang dikenal sebagai peristiwa Krueng Panjo/Bireuen, pada bulan November 1945. Kemudian Sekutu mengirim lagi pasukan Jepang dari Sumatra Timur menyerbu Aceh sehingga terjadi pertempuran besar di sekitar Langsa/Kuala Simpang. Pihak pejuang Islam Aceh yang langsung dipimpin oleh Residen Teuku Nyak Arif. Kemudian pasukan Jepang dapat dipukul mundur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.70-71)

Begitu juga di Jawa, seperti pertempuran di Semarang yang dimulai pada tanggal 14 Oktober 1945 selama lima hari . Perang antara pasukan Veteran Angkatan Laut jepang Kidobutai melawan TKR. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.50)

Selanjutnya pertempuran di Ambarawa yang diawali oleh mendaratnya tentara Sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.68)

Juga pertempuran di Surabaya yang dimulai 2 hari setelah Brigae 49/Divisi India ke-23 tentara Sekutu (AFNEI) dibawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat untuk pertamakali di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. . (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.57)

Karena setelah Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby dibunuh, pihak Sekutu mengeluarkan ultimatun pada tanggal 9 November 1945. Kemudian pada tanggal 10 November 1945 pecah pertempuran. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.58)

Kemudian pada tanggal 25 Maret 1947 ditandatangani persetujuan Linggajati di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Dimana perjanjian Linggajati ini dari pihak RI ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, dan A.K.Gani, sedangkan dari pihak Belanda ditandatangani oleh Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll. Dimana isi perjanjian Linggajati itu, secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.119,138)

Nah sekarang jelas, secara de facto daerah kekuasaan RI Soekarno ini setelah perjanjian Linggajati bukan yang diklaim oleh Soekarno dari semula yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, melainkan hanya meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura.

Selanjutnya, ketika RI dibawah pimpinana Soekarno Cs dipukul mundur dan makin terdesak serta terkurung oleh pasukan Van Mook, maka diajukanlah perundingan baru di kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika USS Renville yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948, yang sebagian isi perjanjiannya menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Dimana secara de jure dan de facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. Perjanjian Renville ini ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163)

Sejak perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, maka yang dinamakan Republik Indonesia dibawah pimpinan Soekarno secara de facto hanyalah sekitar Yogyakarta.

Nah, itulah sedikit perkembangan dan pertumbuhan Negara RI Soekarno yang dari sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai pada tanggal 17 Januari 1948 ketika perjanjian Renville ditandatangani, ternyata kelihatan bahwa tubuh Negara RI Soekarno itu beratnya hanya seberat daerah Yogyakarta secara de facto, bukan seberat daerah yang diklaim pada awal bulan September 1945 ketika Soekarno membentuk Kabinet RI yang pertama.

Kemudian kita hubungkan dengan pengangkatan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur di Negeri Aceh.

Kalau pengangkatan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur di Negeri Aceh setelah dilaksanakan Perjanjian Linggajati pada 25 Maret 1947 dan sebelum Perjanjian Renville pada 17 Januari 1945 ditandatangani, maka dengan pengangkatan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur di Negeri Aceh secara hukum bisa diterima, artinya ada dasar hukumnya menurut Perjanjian Linggajati pada 25 Maret 1947.

Tetapi, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI selanjutnya, apalagi setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, maka terjadi perubahan secara de-facto dan de-jure Negara RI. Dimana secara de-facto wilayah kekuasaan Negara RI di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Jadi, terlihat dengan jelas, bahwa setelah Perjanjian Renville ditandatangani ini, wilayah Negeri Aceh secara de-facto tidak lagi termasuk wilayah kekuasaan Negara RI. Bukan hanya wilayah Negeri Aceh, melainkan juga wilayah yang diklaim oleh Soekarno ketika membentuk Kabinetnya yang pertama pada awal bulan September 1945 yang terdiri dari wilayah Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, ternyata setelah Perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948 wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI adalah Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Jadi, akibat hukum dan faktanya adalah secara de-jure dan de-facto Negeri Aceh telah berdiri sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan secara de-jure dan de-facto kekuasaan Pemerintah Negara RI.

Dimana Negeri Aceh terus berdiri sendiri dengan wilayah kekuasaan secara de-jure dan de-facto di daerah Negeri Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhamad Daud Beureueh.

Sampai ketika Soekarno menelan Negeri Aceh yang secara de-facto berdiri sendiri di wilayah Daerah Negeri Aceh melalui mulut Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustsu 1950 satu hari sebelum RIS dilembur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Nah dibawah ini saya akan jelaskan proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI terus berlanjut setelah secara de-jure dan de-facto hanya berkuasa di daerah wilayah kekuasaan Yogyakarta dan daerah sekitarnya samapi menjadi anggota negara Bagian RIS dan mencaplok Negeri Aceh.

Setelah wilayah Negara RI 17 Agustus 1945 pimpinan Soekarno digempur oleh pasukan Beel pada tanggal 19 Desember 1948, ternyata TNI tidak mampu lagi melawan pasukan Beel yang akhirnya Yogyakarta dan daerah sekitarnya jatuh, Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka.

Dari sinilah diawali babak baru Negara RI 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan Soekarno secare de-facto dan de-jure lenyap dari permukaan bumi, yang timbul adalah Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dibentuk oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan dasar hukum mandat yang dibuat dalam Sidang Kabinet RI yang masih sempat diajalankan sebelum Negara RI lenyap, dan sempat dikirimkan melalui radiogram kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera.

Disaat Soekarno hilang dari permukaan bumi, lahirlah Resolusi PBB No.67(1949) tanggal 28 Januari 1949, yang sebagian isinya menyatakan:

The Security Council,

Noting with satisfaction that the parties continue to adhere the principles of the Renville Agreement and agree that free and democratic elections should be held throughout Indonesia for the purpose of establishing a constituent assembly at the earlist practicable date...

Noting also with satisfaction that the Goverenment of the Netherlands plans to transfer sovereignty to the United States of Indonesia by 1 January 1950 if possible, and in any caseduring the year 1950.

3. Recommends that, in the interest of carrying out the expressed objectives and desires of both parties to establish a federal, independent and sovereign United States of Indonesia at the earliest possible date, negotiations be undertaken as soon as possible by representatives of the Goverenment of the Netherlands and refresentatives of the Republic of Indonesia, with the assistance of the Commission referred to in paragraph 4 below, on the basis of the principles set forth in the Linggadjati and Renville Agreements. (PBB resolution No.67(1949), 28 January 1949, adopted at the 406th meeting)

Nah, terlihat bahwa berdasarkan Resolusi PBB no.67(1949) tanggal 28 Januari 1949 dinyatakan bahwa hasil Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 dan Perjanjian Renville 17 Januari 1948 adalah merupakan dasar untuk membentuk Negara Indonesia Serikat yang berbentuk federasi yang akan diakui kedaulatannya oleh Belanda paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Kita lihat hasil Perjanjian Linggajati pada tanggal 25 Maret 1947 yang ditandatangani di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Dari pihak RI ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, dan A.K.Gani, sedangkan dari pihak Belanda ditandatangani oleh Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll. Dimana isi perjanjian Linggajati itu, secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.119,138)

Kemudian kita lihat hasil Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 yang hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163).

Mari kita teliti, mengapa dimasukkan hasil Perjanjian Linggajati dan Perjanjian Renville dalam Resolusi PBBNo.67(1949) itu ?

Karena, dalam Perjanjian Linggajati disebutkan bahwa RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.

Kemudian dari hasil Perjanjian Renville dinyatakan menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. (Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja)

Jadi untuk pengakuan kedaulatan dari Belanda kepada United States of Indonesia atau Negara Indonesia Serikat perlu segera diadakan perundingan baru untuk membentuk satu negara yang berbentuk federasi dimana negara RI adalah salah satu Negara Bagian United States of Indonesia.

Nah, karena Negara RI adalah merupakan salah satu Negara Bagian United States of Indonesia, dan menurut hasil Perjanjian Renville yang bisa diambil kesimpulannya adalah wilayah kekuasaan Negara RI secara de-facto adalah Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Inilah yang saya katakan bahwa Negara RI itu adalah Negara RI-Jawa-Yogya, yang berarti Negara RI yang secara de-facto dan de-jure di Jawa yang memiliki wilayah kekuasaan di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Seterusnya, berdasarkan Resolusi PBB No.67(1949) melalui Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara mengadakan perundingan baru yang disebut perundingan Roem Royen. Pihak RI yang pemerintahnya digantikan oleh PDRI diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Van Royen. Dimana perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Nah, berdasarkan hasil perundingan Roem Royen inilah, pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Mohammad Hatta dibebaskan dan bisa kembali lagi ke Yogyakarta. Dan untuk menghidupkan kembali Negara RI yang telah hilang itu secara de-facto dan de-jure ini, pihak Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan lagi mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta.

Kemudian, sebelum dilangsungkan Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 19-22 Juli 1949 di Yogyakarta dan pada tanggal 31 Juli sampai tanggal 2 Agustus 1949 di Jakarta diadakan Kenferensi Inter-Indonesia antara wakil-wakil RI dan Pemimpin-Pemimpin Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal. Dalam sebagian besar pembicaraan di Konferensi Inter-Indonesia ini adalah membicarakan pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Selanjunya pada tanggal 23 Agustus 1949 dilaksanakan Perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Ridderzaal, Den Haag, Belanda.

Ada 4 utusan yang ikut dalam KMB ini.

Pertama, utusan dari Bijeenkomst voor Federal Overleg (BFO) atau Badan Permusyawaratan Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Dimana BFO ini anggotanya adalah 15 Negara/Daerah Bagian, yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Dayak Besar, Daerah Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Daerah Kalimantan Tenggara, Daerah Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Daerah Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Kedua, utusan dari Republik Indonesia menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang anggota juru rundingnya adalah Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir. Djuanda, Dr. Soekiman, Mr. Soeyono Hadinoto, Dr. Soemitro djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Soemardi.

Ketiga, utusan dari Kerajaan Belanda yang delegasinya diketuai oleh Mr. Van Maarseveen.

Keempat, utusan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) dipimpin oleh Chritchley.

Dimana dalam perundingan KMB ini yang hasilnya ditandatangani pada tanggal 2 November 1949 telah disepakati bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir bulan Desember 1949. Mengenai Irian barat penyelesaiannya ditunda selama satu tahun. Pembubaran KNIL dan pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), adanya satu misi militer Belanda di Indonesia, untuk membantu melatih APRIS dan pemulangan anggota KL dan KM ke Negeri Belanda. (30 Tahun
Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.236- 237).

Kemudian realisasi dan pelaksanaan dari hasil hasil perundingan KMB ini yaitu,

Pertama, pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Kedua, pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Ketiga, jabatan Presiden RI diserahkan dari Soekarno kepada Mr. Asaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI.

Keempat, pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 251)

Nah sekarang, jelaslah sudah, bahwa yang dinamakan Negara RI yang diproklamirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang daerah kekuasaannya sekitar Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1949 secara resmi telah menjadi Negara bagian RIS. Dimana kedaulatan RIS inilah yang diakui oleh Belanda, bukan Negara RI. Negara RI hanya Negara bagian RIS.

Kemudian kalau ditelusuri lebih dalam memang Negara RI yang menjadi Negara Bagian RIS adalah Negara RI yang secara de-facto dan de-jure berada di Jawa yang daerah kekuasaanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948 dan diperkuat dengan Resolusi PBB No.67(1949) tanggal 28 Januari 1949 yang diadopsi pada Sidang PBB ke 406. Yang selanjutnya disebut dengan Negara RI-Jawa-Yogya.

Nah sekarang, jelaslah sudah, bahwa yang dinamakan Negara RI yang diproklamirkan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 yang daerah kekuasaannya sekitar Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1949 secara resmi telah menjadi Negara bagian RIS. Dimana kedaulatan RIS inilah yang diakui oleh Belanda, bukan Negara RI. Negara RI hanya Negara bagian RIS.

Kemudian, apakah taktik dan strategi Soekarno untuk merelisasikan kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan dan agresinya dengan memakai kendaraan Negara RI-Jawa-Yogya ini selanjutnya?

Mari kita lihat dan kupas.

Dimana langkah Soekarno selanjutnya adalah menetapkan dan mensahkan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950.

Lalu langkah Soekarno selanjutnya pada 14 Agustus 1950 melalui Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42).

Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1950 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya.

Seterusnya Soekarno sebagai Presiden RIS menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Nah stop dulu sampai disini, lalu kita lihat sejenak apa yang terjadi terhadap Negeri Aceh yang pada waktu itu secara de-facto dan de-jure berdiri sendiri dan memiliki wilayah kekuasaan di Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad daud Beureueh.

Ternyata setelah dilihat, digali, diteliti, dianalisa, dan disimpulkan terbukti bahwa Presiden RIS Soekarno telah merampas dan sekaligus menelan Negeri Aceh memakai mulut Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya setelah dicerna menjadi bahan tiang-tiang bangunan Negara RI-Jawa-Yogya yang pada waktu itu Negara RI-Jawa-Yogya ini adalah salah satu anggota Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).

Nah kita lanjutkan lagi setelah menengok kepada Negeri Aceh yang sekarang telah mencair dan membentuk menjadi bahan bangunan tiang-tiang Negara RI-Jawa-Yogya.

Kita arahkan pandangan pada 16 anggota Negara-Negara dan daerah-Daerah bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) yang akang melebur itu yaitu Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville, yaitu sekitar Yogyakarta, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Daerah Banjar, Bangka, Belitung, Dayak Besar, Jawa Tengah, Negara Jawa Timur, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Negara Pasundan, Riau, Negara Sumatra Selatan, dan Negara Sumatra Timur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Nah, terlihat daerah Negeri Aceh tidak termasuk kedalam anggota Negara-Negara dan daerah-Daerah bagian RIS yang akan melebur kedalam tubuh Negara RI alias Negara RI -Jawa-Yogya.

Selanjutnya apa yang terjadi satu hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1950 ?
Ternyata terlihat jelas dan terang bahwa anggota Negara-Negara dan Daerah-Daerah bagian RIS meleleh, melebur mengucur masuk kedalam pori-pori tubuh Negara RI-Jawa-Yogya yang hanya berlangsung tidak lebih dari 24 jam dari sejak jam menunjukkan pukul 00:00 pada tanggal 15 Agustus 1950 itu Negara RI alias Negara RI-Jawa-Yogya yang telah mengembang dan besar tubuhnya itu menjelma menjadi NKRI atau dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari sepuluh Propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Sekarang perhatikan, kalau kita belah itu apa yang ada dalam tubuh Propinsi Sumatera Utara, ternyata telihat itu tubuh Negeri Aceh yang telah dimakan dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang memasukkan wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa kerelaan, persetujuan, dan keikhlasan seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Nah sekarang, saudara Tato Suwarto di Jakarta, Indonesia, inilah yang saya katakan dan tuliskan berulang kali bahwa apa yang dilakukan dan dijalankan oleh Soekarno terhadap Negeri Aceh, yaitu suatu tindakan pencaplokan, perampasan, pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh Soekarno bersama RIS-nya yang selanjutnya melebur menjadi NKRI-nya.

Jadi, sebenarnya, bukan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang mendirikan NII dalam wilayah kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya, begitu juga bukan Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang memproklamasikan Negara Aceh pada tanggal 4 Desember 1976 yang memberontak kepada pihak Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman wahid, Presiden Megawati, melainkan diawali oleh Soekarno bersama Dewan Menterinya yang merampas wilayah negeri Aceh yaitu Aceh Besar, Pidie, Aceh-Utara, Aceh-Timur, Aceh-Tengah, Aceh-Barat, Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja dimasukkan kedalam wilayah RI-Jawa-Yogya dan terus dipertahankan sampai sekarang oleh penerus Soekarno yaitu , Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman wahid, Presiden Megawati.

Inilah fakta dan bukti, hukum dan sejarah mengenai pertumbuhan dan perkembangan Negara RI yang diproklamasikan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 yang sampai kepada titik ujung dengan nama NKRI yang didalam tubuhnya terkurung Negeri Aceh yang sampai detik ini masih terus diperjuangkan oleh rakyat Aceh yang sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas merdeka dari pengaruh kekuasaan NKRI melalui jalan jajak pendapat atau referendum bagi seluruh rakyat Aceh di Negeri Aceh.

Nah sekarang kita kupas mengenai bagaimana Soekarno merobah kembali NKRI menjadi Negara RI-Jawa-Yogya lagi yang berwajah baru.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa strategi Soekarno setelah pada tanggal 15 Agustus 1950 melebur RIS dan membentuk NKRI dari puing-puing bekas Negara-Negara dan Daerah-Daerah bagian RIS, ternyata sembilan tahun kemudian, Soekarno melakukan kembali operasi besar-besaran untuk membelah dan melebur NKRI menjadi Negara RI-Jawa-Yogya lagi yang berwajah baru.

Taktik dan strategi Soekarno yang dijalankan untuk membentuk kembali Negara RI-Jawa-Yogya yang berwajah baru dari tubuh NKRI adalah dengan menempuh jalur proses "Konsepsi Soekarno" atau "Konsepsi Presiden Soekarno"

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Soekarno setelah menelan 15 Negara/Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat dengan mulut Negara RI-Jawa-Yogya, dan setelah selesai menelan semua Negara dan Daerah Bagian RIS lalu menjelma menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Kemudian dalam pertumbuhan dan perkembangan NKRI selanjutnya ketika Kabinet Burhanuddin Harahap yang dilantik pada tanggal 12 Agustus 1955 yang menggantikan Kabinet Ali-Wongso, dimana dalam program Kabinet Burhanuddin ini dicantumkan salah satu Program Kabinetnya adalah akan melaksanakan program pelaksanaan PemilihanUmum.

Seterusnya pada tanggal 29 September 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum pertama untuk memilih anggota-anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante atau Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar. Dimana anggota-anggota DPR yang akan dipilih sebanyak 272 anggota. Sedangkan untuk anggota-anggota Konstituante berjumlah 542 anggota. Dalam pemilihan Umum untuk anggota DPR telah keluar 5 besar partai politik, pertama Fraksi Masyumi menggembol 60 kursi, Fraksi PNI menduduki 58 kursi, Fraksi NU mendapat 47 kursi, Fraksi PKI memborong 32 kursi Fraksi Nasional Progresif memperoleh 11 kursi, sedangkan sisa kursi lainnya diduduki oleh Fraksi-Fraksi DPR lainnya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.88-89)

Pada tanggal 20 Maret 1956 dilantik anggota DPR dan pada tanggal 10 November 1956 dilantik anggota Konstituante oleh Soekarno. Kabinet pertama setelah DPR hasil pemilu pertama dibentuk adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo yang dikenal dengan nama Kabinet Ali II. Tetapi usia Kabinet Ali II tidak lebih dari satu tahun. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.97-98)

Ternyata usia Kabinet Ali II ini tidak lebih dari satu tahun, disebabkan oleh Soekarno yang menjalankan Konsepsi Soekarno yang mengarah kepada konsepsi cengkeraman tangan besi.

Dimana pokok-pokok Konsepsi Presiden Soekarno itu berisikan bahwa sistem demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu perlu diganti dengan sistem demokrasi Terpimpin. Dimana untuk pelaksanaan demokrasi Terpimpin ini perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dan perlu mengetengahkan kabinet kaki empat yang terdiri dari empat partai besar yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Juga perlu dibentuk Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dimana tugas utama Dewan Nasional ini adalah memberi nasihat kepada Kabinet baik diminta maupun tidak diminta. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.107)

Nah, akibat Konsepsi Soekarno ini, ternyata tidak lama kemudian Kabinet Ali II dibawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan lagi mandatnya kepada Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957.

Selanjutnya langkah yang ditempuh Soekarno, setengah jam setelah Kabinet Ali II menyerahkan mandat, Soekarno menyatakan negara dalam keadaan darurat perang, dan pada tanggal 17 Desember 1957 Keadaan Darurat Perang ditingkatkan menjadi Keadaan Bahaya Tingkat Keadaan Perang. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.109)

Inilah taktik dan strategi Konsepsi Presiden Soekarno, dimana sebelumnya Soekarno telah mengikat 15 Negara/Daerah Bagian RIS, juga Negeri-Negeri diluar RIS seperti Negeri Aceh, sekarang mulai menamcapkan kuku kekuasaannya keseluruh tubuh NKRI.

Setelah Soekarno menyatakan Keadaan Bahaya Tingkat Keadaan Perang, kemudian menunjuk Soewirjo menjadi formatur. Dua kali Soewirjo berusaha membentuk Kabinet, tetapi kedua-duanya gagal. Akhirnya, Soekarno mengangkat dirinya sebagai formatur. Dimana formatur Soekarno ini membentuk Kabinet darurat Ekstraparlementer dengan Djuanda sebagai Perdana Menteri, yang menyusun program Kabinetnya diantara Program Kabinet-nya itu adalah membentuk Dewan Nasional, dan normalisasi keadaan di NKRI. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.110)

Sidang Konstituante hasil Pemilihan Umum 15 Desember 1955 yang berlangsung dari tanggal 10 November 1956 ternyata masih belum berhasil menggoalkan Undang Undang Dasar.

Sebagian anggota Konstituante menginginkan kembali ke Undang Undang Dasar yang berisikan sila-sila pancasila dalam Pembukaannya, sedangkan sebagian anggota lainnya menginginkan Undang Undang Dasar yang memiliki dasar Islam yang dipelopori oleh M. Natsir seperti yang dinyatakan dalam pidatonya yang disampaikan di Dewan Konstituante yang berjudul "Islam debagai dasar Negara", pada tanggal 12 November 1957. (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 94)

Ternyata Soekarno membalas pidato M.Natsir, pada tanggal 22 April 1959 Soekarno menyampaikan pidatonya di Dewan Konstituante dengan isi amanatnya menyerukan agar kembali kepada Undang Undang Dasar 1945.

Sekarang, kelihata ada dua kubu, kubu Soekarno yang ingin kembali kepada UUD 1945 yang berisikan pancasila dalam Pembukaan UUD 1945-nya, sedang kubu M.Natsir yang menginginkan UUD yang berdasarkan Islam.

Kemudian pada tanggal 30 Mei 1959 dilangsungkan pemungutan suara, ternyata suara yang ingin kembali ke UUD 1945 sebanyak 269 anggota, sedangkan 199 anggota menghendaki UUD yang berdasarkan Islam.

Menurut pasal 137 UUD 1950 dinyatakan bahwa UUD bisa disyahkan dengan suara mayoritas dua pertiga dari jumlah suara yang masuk.

Karena hasil pemungutan suara pertama tidak mencapai mayoritas dua pertiga jumlah suara, maka pada tanggal 1 Juni 1959, diadakan lagi pemungutan suara kedua, ternyata hasilnya 263 setuju ke UUD 1945, sedangkan 203 menghendaki UUD yang berdasar Islam. Karena dalam pemungutan suara ini juga tidak mencapai jumlah dua pertiga dari jumlah suara yang masuk, maka besoknya, tanggal 2 Juni diadakan lagi pemungutan suara, ternyata 264 menginginkan UUD 1945, dan 204 menghendaki UUD Islam. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.139-141)

Setelah Soekarno melihat dan mengetahui bahwa anggota Konstituante tidak berhasil menghasilkan suara mayoritas kembali ke UUD 1945, kemudian Soekarno dengan Surat Keputusan Presiden Tentang Keadaan Bahaya Tingkat Keadaan Perang 14 Maret 1957 dan bersama Kabinet Darurat Ekstraparlementer yang disetujui oleh TNI dan pembenaran dari Mahkamah Agung, dengan lantangnya di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959 membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Menetapkan pembubaran Konstituante. Menetapkan Undang Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang Undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota anggota DPR ditambah dengan utusan dari Daerah daerah dan Golongan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat singkatnya. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 5 Juli 1959. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.143)

Nah sekarang, jelas sudah, bahwa Soekarno dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah merobah NKRI menjadi Negara RI-Jawa-Yogya lagi.

Ternyata dengan strategi "Konsepsi Presiden Soekarno" menjadilah Soekarno seorang pemimpin yang penuh dengan semangat untuk mengurung dan mengikat serta memaksakan seluruh Negara-Negara dan Daerah-Daearah bekas Negara Bagian RIS dan Negeri-Negeri diluar RIS untuk berada dalam kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya yang dikontrol oleh orang-orang dari Jawa dan tidak memberikan ruang gerak terhadap keinginan, cita-cita dan nasib setiap suku atau bangsa yang berada dalam naungan dan lindungan NKRI. Dimana Soekarno kelihatan tidak mampu memimpin negara dengan bijaksana penuh dengan musyawarah, Soekarno hanya pandai menipu dan membohongi lawan politiknya, Soekarno hanya pandai menggunakan Angkatan Perang-nya untuk menguasai, menduduki dan menjajah Negara-Negara dan Daerah-Daerah serta Negeri lainnya.

Akibatnya, generasi yang dikemudian hari yang menerima hasil pahit dari segala kebijaksanaan politik, keamanan, pertahanan dan agresi Soekarno yang telah dijalankan dimuka bumi NKRI yang sejak 5 Juli 1959 telah berobah menjadi Negara RI-Jawa-Yogya lagi.

Dan terakhir, inilah alasan yang saya kemukakan berdasarkan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai tipu daya Soekarno merobah NKRI menjadi Negara RI-Jawa-Yogya lagi dengan mempergunakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 agar seluruh rakyat NKRI menjadi rakyat Negara RI-Jawa-Yogya dengan UUD 1945 dan Pancasila-nya yang dikenal sampai saat sekarang ini.

Sehingga generasi baru sekarang ini termasuk saudara Tato Suwarto, yang tahu hanya Negara RI dengan UUD 1945. Padahal sebenarnya sebelum menjadi Negara RI-Jawa-Yogya sekarang ini, Negara RI atau Negara RI 17 Agustus 1945 telah tumbuh dan berkembang melalui proses yang bermacam ragam dari mulai hilang lenyap setelah digempur pasukan Beel di Yogyakarta, memberikan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI Pengasingan di Sumatera (Aceh), selanjutnya hidup kembali pada tanggal 13 Juli 1949 setelah PDRI mengembalikan mandatnya kepada Mohammad Hatta di Jakarta, disusul masuk menjadi Negara Bagian RIS, menelan Negara-Negara dan Daerah-Daerah anggota Negara Bagian RIS, mencaplok Negeri diluar RIS seperti Negeri Aceh, kemudian melebur menjadi NKRI, dan terakhir ini berobah kembali menjadi Negara RI-Jawa-Yogya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila-nya yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Tue, 17 Feb 2004 06:07:13 +0700
From: Tato Suwarto <otra25@indosat.net.id>
Subject: HANYA KAUM KOMUNIS YANG TIDAK AMBIL BAGIAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR RI
To: padhang-mbulan@yahoogroups.com,Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>

HANYA KAUM KOMUNIS YANG TIDAK AMBIL BAGIAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN DASAR
NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR RI

Bismillahirrohmanirrohiim
Assalamu'alaikum wr wbr

JELAS HANYA KAUM KOMUNIS YANG TIDAK AMBIL BAGIAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR RI

"Saya ulang kembali dari apa yang telah saya tulis sebelum ini mengenai lahir, tumbuh, berkembang Negara RI yang diproklamasikan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai menjadi besar dengan naman Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)" From: "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se Sent: Saturday, February 14, 2004 4:57 PM

Pemerintah RI yang diproklamirkan Soekarno pada 17 Agustus 1945 dibawah Presiden Soekarno ketika mengadakan perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi
perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163) (From: "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se; Sent: Thursday, January 29, 2004 3:32 PM)

Baiklah saudara Ahmad Sudirman,

Saya ulang kembali dari apa yang telah saya tulis bahwa hanya kaum Komunis yang tidak ambil bagian dalam penyusunan rancangan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar RI.

Konsisten terhadap argumentasi saudara Ahmad Sudirman yang menggunakan acuan buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, ternyata di dalam buku ini sama sekali tidak ada bukti pencaplokan tanah Aceh. Silahkan saudara Ahmad Sudirman atau siapa saja yang dapat membuktikan kalimat yang mana menerangkan tentang pencaplokan tanah Aceh.

Saya ulang kembali dari apa yang telah saya tulis sejarah kemerdekaan RI sama sekali tidak berawal dari Perjanjian RENVILLE 17 Januari 1948 sebagaimana alasan yang dibuat-buat, dalil yang dicari-cari dan fakta yang diputarbalik oleh saudara Ahmad Sudirman untuk menghina bangsa dan negara RI. Dalam perjanjian Renville ini sama sekali tidak ada bukti pencaplokan
tanah Aceh.

Sedangkan sejarah pergerakkan kemerdekaan RI dalam wilayah Hindia Belanda, termasuk tanah Aceh, sudah tumbuh lama yang kemudian mulai lebih terarah sejak munculnya suatu generasi yang lebih dikenal sebagai angkatan 28 (Sumpah Pemuda) dan yang lebih muda adalah angkatan 45 (Proklamasi Kemerdekaan RI) dalam menghadapi penjajah tidak saja Belanda tetapi juga
penjajahan oleh Jepang.

Jika saudara Ahmad Sudirman hanya mengungkap sejarah kemerdekaan Indonesia dari perjanjian Renville 17 Januari 1948 saja, dihubungkan dengan pencaplolkan tanah Aceh, maka pengungkapannya ini hanyalah suatu alasan yang dibuat-buat, dalil yang dicari-cari dan fakta yang diputar balik, karena perjanjian Renville tidak mengatur tentang pencaplokan tanah Aceh.

Agar kita tidak kehilangan kesinambungan sejarah, sekali lagi disampaikan bahwa penjajahan Jepang tidak dapat dihapus dari ingatan kita bahwa pada tahun 1942 Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda, termasuk tanah Aceh, dibawah kekuasaan bala tentara Jepang. Selanjutnya perjalanan sejarah mencatat bahwa keadaan medan perang Pasifik semakin hari semakin memaksa
Jepang dalam posisi defensif karena serangan-serangan balas dari pihak Sekutu/Amerika Serikat di Pasifik. Posisi Jepang yang semula ofensif berubah menjadi defensif, yang pada akhirnya memaksa Jepang harus lebih merangkul dukungan penduduk setempat.

Pada bulan Agustus 1944 keadaan Jepang sangat kritis, karena tekanan-tekanan dari dalam dan dari luar. Moril rakyat mulai menurun oleh semakin berkurangnya bahan-bahan mentah, kesiapan persejnjataan, amunisi serta terutama lagi kurangnya persediaan bahan bakar, dan banyaknya kapal yang hilang yang menyebabkan masalah logistik tidak teratasi. Di medan-medan pertempuran situasi semakin bertambah buruk dengan penyerahan posisi-posisi di New Guinea, Solomon, Kepulauan Marshall serta jatuhnya Saipan.

Bagi Jepang posisi Saipan adalah sangat vital untuk pertahanan garis luarnya. Dengan demikian, ketika benteng pertahanan garis luar itu jatuh ke tangan Amerika Serikat pada tanggal 9 Juli 1944, maka memberi akibat buruk yang sangat hebat bagi Jepang, yaitu garis pertahanan Pasifik seluruhnya terancam, seluruh daerah kacau. Selanjutnya sejak itu pula Saipan menjadi
basis bomber-bomber Sekutu, sehingga dengan mudah sekali bagi Jepang untukdiserang dan dihancurkan dengan pembom B-29 jarak jauh.

Dalam suasana peperangan Pasifik yang semakin terdesak itu, akhirnya pemerintah Jepang di Tokyo mengeluarkan kebijaksanaan politik untuk mencari dukungan rakyat di negara-negara yang diduduki. Kebijaksanaan politik yang diambil khusus untuk Indonesia diumumkan PM Koiso Kuniaka pada tanggal 7 September 1944 yang pada intinya memberikan janji kemerdekaan bagi
Indonesia. Bagaimanapun janji kemerdekaan itu masih sangat samar, tidak ada batas waktu kapan akan terjadi. Namun hal ini merupakan langkah konsesi politik yang maksimal yang dapat diambil.

Langkah nyata pertama yang diambil oleh pemerintah Jepang terhadap pemenuhan janji kemerdekaan adalah pengumuman pembentukan suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha Persiapan Kemerdakaan (Dokuritsu Junbi/BPUPKI). Pengumuman pembantukan BPUPKI ini dilakukan melalui saiko shikikan Jenderal Harada Kumakiachi, pada tanggal 1 Maret 1945. Adapun maksud tujuannya adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lainnya yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka.

Susunan panitia Badan Penyelidik ini terdiri dari sebuah badan perundingan dan kantor tata usaha. Badan perundingan terdiri dari seorang Kaicho (ketua), 2 orang Fuku Kaicho (Ketua Muda), 60 orang Iin (anggota) termasuk 4 orang golongan Cina dan golongan Arab serta seorang dari golongan peranakan Belanda. Terdapat pula 7 orang anggota Jepang yang duduk dalam pengurus
istimewa yang akan mengadiri setiap sidang, tetapi mereka tidak mempunyai hak suara. Pengangkatan panitia ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945 oleh Aiko Shikikan yang baru Letnan Jendrela Nagano Yoichiro. Pada pengumuman itu yang diangkat sebagai Kaicho bukanlah Ir. Soekarno yang pada waktu itu dikenal sebagai tokoh nasional utama, tetap Dr. KRT Rajiman
Widiodiningrat. Pengangkatan itu telah disetujui oleh Ir. Soekarno yang menganggap bahwa kedudukannya sebagai seorang anggota biasa akan lebih mempunyai kemungkinan besar untuk turut aktif dalam perundingan. Sebagai Fuku Kaicho pertama dijabat oleh orang Jepang Ichibangase Yoshio (SheichokanCirebon), dan RP Soeroso (Shaichokan Kedu) sebagai Fuku Kaicho kedua.

Dokuritsu Junbi Chosakai dengan dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. AG Pringodigdo dengan anggota-anggota yang keseluruhannya berjumlah 62 orang.

Pada tanggal 28 Mei 1945 diselenggarakan upacara pembukaan sidang I Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang dihadiri oleh Jenderal Itogaki (Panglima Tentara wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura) dan Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara ke-16 di Jawa). Sidang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pembicaraan pada sidang pertama berkisar mengenai dasar filsafat negara yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Mr. Muh Yamin, Prof. Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno terdapat di antara para pembicara. Adapun nama Pancailsa dicetuskan oleh Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 atas petunjuk seorang teman ahli bahasa untuk memberi nama bagi lima dasar yang diusulkannya.

Sesudah sidang pertama tersebut, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggota Dokuritsu Junbi Chosakai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh Yamin, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Kyai Abd Kohar Muzakhir, Wahid Hasyim, Abikusno Tjokrosoejoto, dan Haji Agus Salim sebagai satu panitia kecil mengahasilkan suatu dokumen yang berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka, yang merupakan hasil rancangan pembukaan Undang-undang Dasar. Dokumenini dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dilakukan pada sidang kedua tanggal 10 s/d 16 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini dibahas rancangan Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia tersebut kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar beranggotakan 7 orang, yaitu Prof.Dr.Mr. Soepomo, Mr. Wongsonegoro,
Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. RP Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Selanjutnya hasil perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia lain yang terdiri dari Prof.Dr.Mr. Soepomo, Haji Agus Salim, dan Prof.Dr. PA Husein Djojodiningrat. Dalam merumuskan rancangan Undang-undang Dasar panitia tersebut menggunakan Piagam Jakarta
sebagai konsep perumusannya yang mengandung pula perumusan dasar filsafat negara, yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

Dengan selesainya sidang ke-2 tersebut maka BPUPKI telah selesai menghasilkan rancangan dasar filsafat negara bagi negara Indonesia Merdeka berserta Undang-undang Dasarnya. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Iinkai atau Panitia PersiapanKemerdekaan Indonesia (PPKI) sesuai dekrit Panglima Tentara Umum Selatan,
Marsekal Terauchi, dan pada saat yang sama BPUPKI atau Dokuritsu JunbiChosakai dibubarkan.

Untuk pengangkatan anggota PPKI, Marsekal Terauchi memanggil tiga tokoh nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Wediodiningrat untuk datang ke Saigon tempat markas besarnya. Mereka berangkat pada tanggal 9 Agustus 1945. Dalam pertemuannya dengan Marsekal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945 dibicarakan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia, dan untuk pelaksanaannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya setelah segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaanya tidak dapat sekaligus untuk seluruh
Indonesia, melainkan bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat. Pada tanggal 14 Agustus 1945 mereka tiba kembali di Jakarta. Dalam pidato singkatnya Ir. Soekarno pertama-tama melaporkan hasil pertemuannya dengan Marsekal Terauchi di Dalath Saigon dan kemudian mengatakan, "Jika saya pernah berkata bahwa Indonesia akan hanya merdeka apabila jagung mulai
masak, sekarang saya dapat berkata bahwa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga". Maka Proklamasi Kemerdekaan yang semula direncanakan akan diberikan oleh Jepang pada tanggal 18 Agustus 1945 ternyata atas rahmat dan ridhlo Allah swt Proklamasi Kemerdekaan RI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945.

Yang jelas sejarah kemerdekaan RI tidak dimulai dari Perjanjian RENVILLE, sedangkan perjanjian Renville tersebut sama sekali tidak mengatur tentang pencaplokan tanah Aceh.

Mohon maaf jika tidak berkenan.

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita
memohon petunjuk, amiin.

Wassalam

Tato Suwarto

otra25@indosat.net.id
Jakarta, Indonesia
----------