Stockholm, 18 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

TATO SUWARTO JANGAN MIMPI DIKASIH KEMERDEKAAN OLEH MARSEKAL TERAUCHI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS TATO SUWARTO JANGAN MIMPI DIKASIH KEMERDEKAAN OLEH MARSEKAL TERAUCHI 

"Agar kita tidak kehilangan kesinambungan sejarah, sekali lagi disampaikan bahwa penjajahan Jepang tidak dapat dihapus dari ingatan kita bahwa pada tahun 1942 Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda, termasuk tanah Aceh, dibawah kekuasaan bala tentara Jepang. Selanjutnya perjalanan sejarah mencatat bahwa keadaan medan perang Pasifik semakin hari semakin memaksa Jepang dalam posisi defensif karena serangan-serangan balas dari pihak Sekutu/Amerika Serikat di Pasifik. Posisi Jepang yang semula ofensif berubah menjadi defensif, yang pada akhirnya memaksa Jepang harus lebih merangkul dukungan penduduk setempat. Untuk pengangkatan anggota PPKI, Marsekal Terauchi memanggil tiga tokoh nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Wediodiningrat untuk datang ke Saigon tempat markas besarnya. Mereka berangkat pada tanggal 9 Agustus 1945. Dalam pertemuannya dengan Marsekal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945 dibicarakan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia, dan untuk pelaksanaannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya setelah segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaanya tidak dapat sekaligus untuk seluruh Indonesia, melainkan bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat."(Tato Suwarto , otra25@indosat.net.id , Tue, 17 Feb 2004 06:07:13 +0700)

Baiklah saudara Tato Suwarto di Jakarta, Indonesia.

Sebenarnya jawaban saya ini telah disampaikan kepada saudara Sagir Alva dari Universitas Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia. Karena saya melihat dan membaca isi tulisan saudara Sagir Alva sama dengan yang ditulis oleh saudara Tato Suwarto ini. Apakah saudara Sagir Alva mengambil bahan dari saudara Tato Suwarto atau sebaliknya, bagi saya tidak menjadi persoalan.

Hanya yang jelas saya akan menjawab terhadap pendapat saudara Tato Suwarto ini hampir sama dengan apa yang telah saya sampaikan dan jawab kepada saudara Sagir Alva di Malaysia.

Begini saudara Tato Suwarto.

Nah, saudara Tato mengutif bahan cerita itu entah dari mana, yang jelas bunyinya: " Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Wediodiningrat untuk datang ke Saigon tempat markas besarnya. Mereka berangkat pada tanggal 9 Agustus 1945. Dalam pertemuannya dengan Marsekal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945 dibicarakan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia, dan untuk pelaksanaannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya setelah segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda."

Nah sekarang, kelihatan disini, bahwa fakta dan buktinya, 2 hari kemudian, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Dengan demikian, perang yang dimulai pada tahun 1939 dengan serangan tentara Nazi Jerman terhadap Polandia, berakhir di Jepang. Jepang dan Amerika sejak bulan Desember 1941 saling berperang dengan dahsyat. Akhirnya, perang ini berakhir setelah AS menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki yang membunuh hampir 200.000 warga Jepang.

Sekarang, saudara Tato Suwarto, kelihatan itu Negeri Jepang telah hancur dan hilang kekuasaan Jepang di kawasan Pasifik, dimulai dari Filipina, Malaysia, Indonesia dan kepulauan Pasifik.
Nah, mimpi Soekarno Cs untuk mendapat hadiah kemerdekaan dari Pemerintah Jepang hilang sudah, yang ada hanya satu kenyataan yaitu setelah Soekarno memproklamasikan Negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata secara de-jure Negara RI Soekarno telah berdiri, tetapi secara de-facto masih berada diatas kertas saja.

Mengapa ?

Karena seperti yang telah berulang kali saya menuliskannya dimimbar ini bahwa berdasarkan pada tahapan proses hukum dan perkembangan proses perjuangan phisik dan militer sangat mempengaruhi kepada pertumbuhan dan perkembangan Negara RI yang baru diproklamasikan ini.

Juga, seperti yang telah saya tulis sebelum ini bahwa pada awal bulan September 1945 Soekarno membentuk Kabinet RI yang pertama menurut UUD 1945 yang dalam pembukaannya menyatakan "...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...(Pembukaan UUD 1945), ternyata Soekarno mengklaim bahwa "seluruh tumpah darah Indonesia" adalah menyangkut Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sehingga diangkatlah 8 orang Gubernur untuk kedelapan propinsi yang diklaim Soekarno itu, salah satu Gubernur yang diangkat Soekarno itu adalah Mr. Teuku Mohammad Hassan untuk propinsi Sumatra. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.30)

Nah saudara Tato Suwarto, ternyata kelihatan bahwa yang dimaksud oleh Soekarno dengan wilayah de-facto RI ini adalah seperti apa yang telah dituliskannya dalam kertas yang telah membagi wilayah kekuasaan RI menjadi 8 Propinsi yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

Tetapi, saudara Tato Suwarto, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelum ini bahwa terbukti dalam kenyataan pertumbuhan dan perkembangan Negara RI ini tidak semudah dan selancar seperti yang tertulis dalam kertas ketika dibentuk Kabinet RI pertama oleh Soekarno itu.

Karena, misalnya di Sumatra pasukan Sekutu (Inggris - Gurkha) yang diboncengi oleh tentara Belanda dan NICA (Netherland Indies Civil Administration) dibawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara para pemuda dan pasukan Belanda yang dikenal dengan pertempuran "Medan Area". Pada tanggal 10 Desember 1945 seluruh daerah Medan digempur pasukan Sekutu dan NICA lewat darat dan udara.

Bukan hanya di Medan, di Padang dan Bukittinggipun digempur pasukan Sekutu dan serdadu NICA. Sedangkan di Aceh Sekutu itu menggerakkan pasukan-pasukan Jepang untuk menghadapi dan menghantam pejuang-pejuang Islam Aceh, maka pecahlah pertempuran yang dikenal sebagai peristiwa Krueng Panjo/Bireuen, pada bulan November 1945. Kemudian Sekutu mengirim lagi pasukan Jepang dari Sumatra Timur menyerbu Aceh sehingga terjadi pertempuran besar di sekitar Langsa/Kuala Simpang. Pihak pejuang Islam Aceh yang langsung dipimpin oleh Residen Teuku Nyak Arif. Kemudian pasukan Jepang dapat dipukul mundur. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.70-71)

Begitu juga di Jawa, seperti pertempuran di Semarang yang dimulai pada tanggal 14 Oktober 1945 selama lima hari . Perang antara pasukan Veteran Angkatan Laut jepang Kidobutai melawan TKR. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.50)

Selanjutnya pertempuran di Ambarawa yang diawali oleh mendaratnya tentara Sekutu dibawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.68)

Juga pertempuran di Surabaya yang dimulai 2 hari setelah Brigae 49/Divisi India ke-23 tentara Sekutu (AFNEI) dibawah komando Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat untuk pertamakali di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. . (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.57)

Karena setelah Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby dibunuh, pihak Sekutu mengeluarkan ultimatun pada tanggal 9 November 1945. Kemudian pada tanggal 10 November 1945 pecah pertempuran. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.58)

Kemudian pada tanggal 25 Maret 1947 ditandatangani persetujuan Linggajati di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Dimana perjanjian Linggajati ini dari pihak RI ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, dan A.K.Gani, sedangkan dari pihak Belanda ditandatangani oleh Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll. Dimana isi perjanjian Linggajati itu, secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.119,138)

Nah sekarang jelas, secara de facto daerah kekuasaan RI Soekarno ini setelah perjanjian Linggajati bukan yang diklaim oleh Soekarno dari semula yaitu Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, melainkan hanya meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura.

Selanjutnya, ketika RI dibawah pimpinana Soekarno Cs dipukul mundur dan makin terdesak serta terkurung oleh pasukan Van Mook, maka diajukanlah perundingan baru di kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika USS Renville yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1948, yang sebagian isi perjanjiannya menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Dimana secara de jure dan de facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. Perjanjian Renville ini ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim,
Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163)

Nah, itulah sedikit perkembangan dan pertumbuhan Negara RI Soekarno yang dari sejak tanggal 17 Agustus 1945 sampai pada tanggal 17 Januari 1948 ketika perjanjian Renville ditandatangani, ternyata kelihatan bahwa tubuh Negara RI Soekarno itu beratnya hanya seberat daerah Yogyakarta secara de facto, bukan seberat daerah yang diklaim pada awal bulan September 1945 ketika Soekarno membentuk Kabinet RI yang pertama.

Nah saudara Tato Suwarto, sampai disini saya kutip lagi apa yang ditulis oleh saudara Tato: " Disini dijelaskan bahwa wilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia Belanda, yang ini berarti bahwa peta wilayah Indonesia itu sudah tergambar yaitu meliputi Sabang-Merauke."

Tetapi, kenyataannya, saudara Tato Suwarto, ternyata tidak seperti janji "Marsekal Terauchi pada Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat di Saigon pada 12 Agustus 1945"
Ini adalah satu fakta dan bukti, saudara Tato Suwarto, bahwa janji Marsekal Terauchi pada Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat di Saigon pada 12 Agustus 1945 bahwa wilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia Belanda adalah hanya janji, tanpa kenyataan. Dan hal ini diketahui dan disadari oleh Soekarno cs.

Jadi saudara Tato Suwarto, Soekarno untuk meraih dan memperoleh wilayah kekuasaan Negara RI yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 itu mau tidak mau harus melalui jalan Perundingan dan melalui angkat senjata. Dan memang itu benar. Soekarno melakukan perundingan-perundingan dan pihak TNI terus angkat senjata melawan Belanda.

Karena itu, saudara Sagir Alva, itu hanya mimpi kalau menyandarkan wilayah kekuasaan Negara RI 17 Agustus 1945 secara de-facto pada janji Marsekal Terauchi pada Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat di Saigon pada 12 Agustus 1945 bahwa wilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia Belanda.

Sampai dunia kiamatpun tidak akan tercapai, tanpa usaha perundingan dan angkat senjata melawan Belanda.

Memang saudara Tato Suwarto untuk merebut wilayah kekuasaan Negara itu bukan gampang, bukan hanya melakukan seperti Soekarno mencaplok Negeri Aceh hanya dengan menetapkan pada 14 Agustus 1950 dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya. Dan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang memasukkan wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa kerelaan, persetujuan, dan keikhlasan seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.
Jelas saudara Sagir Alva kalau mau berhasil Soekarno menguasai wilayah daerah Negara RI secara de-facto harus mau berunding dan menandatangani hasil perundingan, tanpa itu tidak mungkin berhasil, saudara Sagir Alva.

Saudara Tato Suwarto, dalam melihat, membaca, memikirkan, menganalisa fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai pertumbuhan dan perkembangan Negara RI ini harus betul-betul secara jujur, kritis, terbuka dan mau menerima fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah yang ada dan benar ini.

Kemudian saudara Tato Suwarto menyinggung masalah " Sedangkan sejarah pergerakkan kemerdekaan RI dalam wilayah Hindia Belanda, termasuk tanah Aceh, sudah tumbuh lama yang kemudian mulai lebih terarah sejak munculnya suatu generasi yang lebih dikenal sebagai angkatan 28 (Sumpah Pemuda) dan yang lebih muda adalah angkatan 45 (Proklamasi Kemerdekaan RI) dalam menghadapi penjajah tidak saja Belanda tetapi juga penjajahan oleh Jepang."

Saudara Tato Suwarto, untuk menjawab soal Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ini telah saya jawab juga, tetapi, saudara Tato Suwarto ini masih juga ngotot, untuk mempertahankan Negeri Aceh masuk kedalam Negara RI-Jawa-Yogya dan NKRI pakai dasar sumpah pemuda 28 Okotober 1928 ini.

Begini jawabannya.

Landasan sumpah pemuda yang diikrarkan oleh Organisasi Pemuda dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta adalah semangat, ide dan cita-cita para pemuda pada saat itu yaitu pembebasan tanah air dari penjajah melalui ide nasionalisme, percaya kepada diri sendiri, dan tidak mau kerjasama dengan pihak penjajah dengan rasa nasionalisme-radikal yang hebat sebagaimana dikumandangkan oleh Soekarno dan kawan-kawannya melalui Partai Nasional Indonesia-nya.

Misalnya seperti yang telah ditunjukkan oleh semangat yang berapi-api dari Soekarno, Tjipto Mangoenkusumo, Ishaq Tjokrohadisoerjo, Sartono, Budiardjo, Sunarjo, Anwar dengan berhaluan kepada nasionalisme-radikal, percaya kepada diri sendiri, dan tidak mau kerjasama dengan pihak penjajah telah meluncurkan Partai Nasional Indonesia yang didirikan di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 yang setahun kemudian telah menjalar dan mempengaruhi Organisasi Pemuda yang dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta melahirkan ikrar sumpah pemuda yang isinya: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. (RH Saragih, J.Sirait, M.Simamora, Sejarah Nasional, Penerbit Monora Medan, Januari 1987, hal. 141-142)

Memang kalau sepintas dilihat dari isi ikrar sumpah pemuda itu, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, menunjukkan satu tali pengikat yang kuat pemuda Indonesia, tetapi kalau ditelaah lebih mendalam, maka tiga faktor pengikat persatuan organisasi pemuda itu ternyata bukanlah bisa dijadikan sebagai pengikat dasar hukum dibentuknya NKRI 15 Agustus 1950, melainkan hanya sebagai manifestasi politik dari organisasi pemuda yang mempunyai ide dan semangat nasionalisme-radikal yang dipelopori oleh Soekarno, Tjipto Mangoenkusumo, Ishaq Tjokrohadisoerjo, Sartono, Budiardjo, Sunarjo, dan Anwar dengan Partai Nasional Indonesia (PNI)-nya.

Nah, yang menjadi dasar hukum dibentuknya NKRI itu bukan ikrar sumpah pemuda yang isinya: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tetapi dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950. Dan pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42).

Nah itulah saudara Tato Suwarto yang menjadi dasar hukum dileburnya RIS menjadi NKRI, bukan ikrar sumpah pemuda yang isinya: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Tue, 17 Feb 2004 06:07:13 +0700
From: Tato Suwarto <otra25@indosat.net.id>
Subject: HANYA KAUM KOMUNIS YANG TIDAK AMBIL BAGIAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR RI
To:padhang-mbulan@yahoogroups.com, Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, Padmanaba <Padmanaba@uboot.com>,Matius Dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>,
 

HANYA KAUM KOMUNIS YANG TIDAK AMBIL BAGIAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR RI

Bismillahirrohmanirrohiim
Assalamu'alaikum wr wbr

JELAS HANYA KAUM KOMUNIS YANG TIDAK AMBIL BAGIAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR RI

"Saya ulang kembali dari apa yang telah saya tulis sebelum ini mengenai
lahir, tumbuh, berkembang Negara RI yang diproklamasikan oleh Soekarno pada
tanggal 17 Agustus 1945 sampai menjadi besar dengan naman Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI)"
From: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>
Sent: Saturday, February 14, 2004 4:57 PM

Pemerintah RI yang diproklamirkan Soekarno pada 17 Agustus 1945 dibawah
Presiden Soekarno ketika mengadakan perjanjian Renville 17 Januari 1948 yang
hasilnya ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari
Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr.
Ali Sastroamidjojo pada tanggal 17 Januari 1948. Dimana sebagian isi
perjanjian tersebut menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook
dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Sehingga terlihat secara
de-jure dan de-facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. (30
Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986,
hal.155,163) (From: "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se; Sent: Thursday, January 29, 2004
3:32 PM)

Baiklah saudara Ahmad Sudirman,

Saya ulang kembali dari apa yang telah saya tulis bahwa hanya kaum Komunis yang tidak ambil bagian dalam penyusunan rancangan Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar RI.

Konsisten terhadap argumentasi saudara Ahmad Sudirman yang menggunakan acuan buku 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, ternyata di dalam buku ini sama sekali tidak ada bukti pencaplokan tanah Aceh. Silahkan saudara Ahmad Sudirman atau siapa saja yang dapat membuktikan kalimat yang mana menerangkan tentang pencaplokan tanah Aceh.

Saya ulang kembali dari apa yang telah saya tulis sejarah kemerdekaan RI sama sekali tidak berawal dari Perjanjian RENVILLE 17 Januari 1948 sebagaimana alasan yang dibuat-buat, dalil yang dicari-cari dan fakta yang diputarbalik oleh saudara Ahmad Sudirman untuk menghina bangsa dan negara RI. Dalam perjanjian Renville ini sama sekali tidak ada bukti pencaplokan tanah Aceh.

Sedangkan sejarah pergerakkan kemerdekaan RI dalam wilayah Hindia Belanda, termasuk tanah Aceh, sudah tumbuh lama yang kemudian mulai lebih terarah sejak munculnya suatu generasi yang lebih dikenal sebagai angkatan 28 (Sumpah Pemuda) dan yang lebih muda adalah angkatan 45 (Proklamasi Kemerdekaan RI) dalam menghadapi penjajah tidak saja Belanda tetapi juga
penjajahan oleh Jepang.

Jika saudara Ahmad Sudirman hanya mengungkap sejarah kemerdekaan Indonesia dari perjanjian Renville 17 Januari 1948 saja, dihubungkan dengan pencaplolkan tanah Aceh, maka pengungkapannya ini hanyalah suatu alasan yang dibuat-buat, dalil yang dicari-cari dan fakta yang diputar balik, karena perjanjian Renville tidak mengatur tentang pencaplokan tanah Aceh.

Agar kita tidak kehilangan kesinambungan sejarah, sekali lagi disampaikan bahwa penjajahan Jepang tidak dapat dihapus dari ingatan kita bahwa pada tahun 1942 Jepang menguasai wilayah Hindia Belanda, termasuk tanah Aceh, dibawah kekuasaan bala tentara Jepang. Selanjutnya perjalanan sejarah mencatat bahwa keadaan medan perang Pasifik semakin hari semakin memaksa
Jepang dalam posisi defensif karena serangan-serangan balas dari pihak Sekutu/Amerika Serikat di Pasifik. Posisi Jepang yang semula ofensif berubah menjadi defensif, yang pada akhirnya memaksa Jepang harus lebih merangkul dukungan penduduk setempat.

Pada bulan Agustus 1944 keadaan Jepang sangat kritis, karena tekanan-tekanan dari dalam dan dari luar. Moril rakyat mulai menurun oleh semakin berkurangnya bahan-bahan mentah, kesiapan persejnjataan, amunisi serta terutama lagi kurangnya persediaan bahan bakar, dan banyaknya kapal yang hilang yang menyebabkan masalah logistik tidak teratasi. Di medan-medan pertempuran situasi semakin bertambah buruk dengan penyerahan posisi-posisi di New Guinea, Solomon, Kepulauan Marshall serta jatuhnya Saipan.

Bagi Jepang posisi Saipan adalah sangat vital untuk pertahanan garis luarnya. Dengan demikian, ketika benteng pertahanan garis luar itu jatuh ke tangan Amerika Serikat pada tanggal 9 Juli 1944, maka memberi akibat buruk yang sangat hebat bagi Jepang, yaitu garis pertahanan Pasifik seluruhnya terancam, seluruh daerah kacau. Selanjutnya sejak itu pula Saipan menjadi
basis bomber-bomber Sekutu, sehingga dengan mudah sekali bagi Jepang untukdiserang dan dihancurkan dengan pembom B-29 jarak jauh.

Dalam suasana peperangan Pasifik yang semakin terdesak itu, akhirnya pemerintah Jepang di Tokyo mengeluarkan kebijaksanaan politik untuk mencari dukungan rakyat di negara-negara yang diduduki. Kebijaksanaan politik yang diambil khusus untuk Indonesia diumumkan PM Koiso Kuniaka pada tanggal 7 September 1944 yang pada intinya memberikan janji kemerdekaan bagi
Indonesia. Bagaimanapun janji kemerdekaan itu masih sangat samar, tidak ada batas waktu kapan akan terjadi. Namun hal ini merupakan langkah konsesi politik yang maksimal yang dapat diambil.

Langkah nyata pertama yang diambil oleh pemerintah Jepang terhadap pemenuhan janji kemerdekaan adalah pengumuman pembentukan suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha Persiapan Kemerdakaan (Dokuritsu Junbi/BPUPKI). Pengumuman pembantukan BPUPKI ini dilakukan melalui saiko shikikan Jenderal Harada Kumakiachi, pada tanggal 1 Maret 1945. Adapun maksud tujuannya adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lainnya yangdiperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka.

Susunan panitia Badan Penyelidik ini terdiri dari sebuah badan perundingan dan kantor tata usaha. Badan perundingan terdiri dari seorang Kaicho (ketua), 2 orang Fuku Kaicho (Ketua Muda), 60 orang Iin (anggota) termasuk 4 orang golongan Cina dan golongan Arab serta seorang dari golongan peranakan Belanda. Terdapat pula 7 orang anggota Jepang yang duduk dalam pengurus
istimewa yang akan mengadiri setiap sidang, tetapi mereka tidak mempunyai hak suara. Pengangkatan panitia ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945 oleh Aiko Shikikan yang baru Letnan Jendrela Nagano Yoichiro. Pada pengumuman itu yang diangkat sebagai Kaicho bukanlah Ir. Soekarno yang pada waktu itu dikenal sebagai tokoh nasional utama, tetap Dr. KRT Rajiman
Widiodiningrat. Pengangkatan itu telah disetujui oleh Ir. Soekarno yang menganggap bahwa kedudukannya sebagai seorang anggota biasa akan lebih mempunyai kemungkinan besar untuk turut aktif dalam perundingan. Sebagai Fuku Kaicho pertama dijabat oleh orang Jepang Ichibangase Yoshio (Sheichokan Cirebon), dan RP Soeroso (Shaichokan Kedu) sebagai Fuku Kaicho kedua.

Dokuritsu Junbi Chosakai dengan dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. AG Pringodigdo dengan anggota-anggota yang keseluruhannya berjumlah 62 orang.

Pada tanggal 28 Mei 1945 diselenggarakan upacara pembukaan sidang I Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang dihadiri oleh Jenderal Itogaki (Panglima Tentara wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura) dan Letnan Jenderal Nagano (Panglima Tentara ke-16 di Jawa). Sidang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Pembicaraan pada sidang pertama berkisar mengenai dasar filsafat negara yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Mr. Muh Yamin, Prof. Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno terdapat di antara para pembicara. Adapun nama Pancailsa dicetuskan oleh Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 atas petunjuk seorang teman ahli bahasa untuk memberi nama bagi lima dasar yang diusulkannya.

Sesudah sidang pertama tersebut, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggota Dokuritsu Junbi Chosakai, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh Yamin, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Kyai Abd Kohar Muzakhir, Wahid Hasyim, Abikusno Tjokrosoejoto, dan Haji Agus Salim sebagai satu panitia kecil mengahasilkan suatu dokumen yang berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka, yang merupakan hasil rancangan pembukaan
Undang-undang Dasar. Dokumenini dikenal sebagai Piagam Jakarta.

Perumusan terakhir materi Pancasila sebagai dasar filsafat negara dilakukan pada sidang kedua tanggal 10 s/d 16 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini dibahas rancangan Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia tersebut kemudian membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar beranggotakan 7 orang, yaitu Prof.Dr.Mr. Soepomo, Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. RP Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Selanjutnya hasil perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia lain yang terdiri dari Prof.Dr.Mr. Soepomo, Haji Agus Salim, dan Prof.Dr. PA Husein Djojodiningrat. Dalam merumuskan rancangan Undang-undang Dasar panitia tersebut menggunakan Piagam Jakarta
sebagai konsep perumusannya yang mengandung pula perumusan dasar filsafatnegara, yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.

Dengan selesainya sidang ke-2 tersebut maka BPUPKI telah selesai menghasilkan rancangan dasar filsafat negara bagi negara Indonesia Merdeka berserta Undang-undang Dasarnya. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 1945 diumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Iinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sesuai dekrit Panglima Tentara Umum Selatan,
Marsekal Terauchi, dan pada saat yang sama BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai dibubarkan.

Untuk pengangkatan anggota PPKI, Marsekal Terauchi memanggil tiga tokoh nasional, yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman Wediodiningrat untuk datang ke Saigon tempat markas besarnya. Mereka berangkat pada tanggal 9 Agustus 1945. Dalam pertemuannya dengan Marsekal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945 dibicarakan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia, dan untuk pelaksanaannya telah dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pelaksanaannya setelah segera setelah persiapannya selesai. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Mungkin pelaksanaanya tidak dapat sekaligus untuk seluruh
Indonesia, melainkan bagian demi bagian sesuai dengan kondisi setempat.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 mereka tiba kembali di Jakarta. Dalam pidato singkatnya Ir. Soekarno pertama-tama melaporkan hasil pertemuannya dengan Marsekal Terauchi di Dalath Saigon dan kemudian mengatakan, "Jika saya pernah berkata bahwa Indonesia akan hanya merdeka apabila jagung mulai masak, sekarang saya dapat berkata bahwa Indonesia akan merdeka sebelum
jagung berbunga". Maka Proklamasi Kemerdekaan yang semula direncanakan akan diberikan oleh Jepang pada tanggal 18 Agustus 1945 ternyata atas rahmat dan ridhlo Allah swt Proklamasi Kemerdekaan RI dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945.

Yang jelas sejarah kemerdekaan RI tidak dimulai dari Perjanjian RENVILLE, sedangkan perjanjian Renville tersebut sama sekali tidak mengatur tentang pencaplokan tanah Aceh.

Mohon maaf jika tidak berkenan.

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amiin.

Wassalam

Tato Suwarto

otra25@indosat.net.id
Jakarta, Indonesia
----------