Stockholm, 18 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

PERKATAAN INDONESIA BUKAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN NKRI JANGAN TERTIPU MARSEKAL TERAUCHI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SAGIR ALVA PERKATAAN INDONESIA BUKAN DASAR HUKUM PEMBENTUKAN NKRI JANGAN TERTIPU MARSEKAL TERAUCHI

"Saudara Ahmad, walaupun tidak disebutkan Sabang Merauke dalam proklamasi ataupun pembukaan UUD 45, namun perkataan Indonesia sudah menggambarkan wilayah Sabang Merauke seperti yang dikatakan oleh Terauchi kepada Soekarno Cs di Saigon, bahwa wilayah Indonesia adalah Hindia Belanda. Karena saudara Ahmad terlalu terpaku pada sejarah sesudah 1945 dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Indonesia, tanpa anda melihat akar permasalahan yang melatar belakangi keluarnya perjanjian-perjanjian tersebut.Dan anda terlalu jauh menafsirkan apa yang anda baca dari 30 tahun Indonesia merdeka, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak benar."
(Sagir Alva , melpone2002@yahoo.com, Tue, 17 Feb 2004 21:23:31 -0800 (PST))

Terimakasih saudara Sagir Alva di Universitas Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia.

Baiklah saudara Sagir Alva.
Begini.

Kalau saudara Sagir Alva mengatakan: "walaupun tidak disebutkan Sabang Merauke dalam proklamasi ataupun pembukaan UUD 45, namun perkataan Indonesia sudah menggambarkan wilayah Sabang Merauke seperti yang dikatakan oleh Terauchi kepada Soekarno Cs di Saigon, bahwa wilayah Indonesia adalah Hindia Belanda".

Nah, disinilah permasalahannya. Apa itu ?

Saudara Sagir Alma mengatakan: " perkataan Indonesia sudah menggambarkan wilayah Sabang Merauke seperti yang dikatakan oleh Terauchi kepada Soekarno Cs di Saigon, bahwa wilayah Indonesia adalah Hindia Belanda".

Ternyata setelah saya gali, baca berulangkali, dan saya renungkan dalam-dalam, akhirnya saya mengerti dan memahami bahwa mengapa saudara Sagir Alva tetap dalam pendirian bahwa Negeri Aceh masuk dalam tubuh NKRI, karena dari hasil galian saya diatas menunjukkan bahwa saudara Sagir Alva menganggap bahwa "perkataan Indonesia sudah menggambarkan wilayah Sabang Merauke", hal tersebut didasarkan kepada apa " yang dikatakan oleh Terauchi kepada Soekarno Cs di Saigon, bahwa wilayah Indonesia adalah Hindia Belanda".

Jadi, kesimpulannya dari apa yang dijadikan alasan oleh saudara Sagir Alva bahwa Negeri Aceh masuk dalam tubuh NKRI adalah perkataan Marsekal Terauchi di Saigon, ketika Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat bertemu dengan Marsekal Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945 di Saigon yang berbunyi: "wilayah Indonesia adalah Hindia Belanda".

Nah sekarang, mari kita kupas, betulkah apa yang dikatakan Marsekal Terauchi bahwa "wilayah Indonesia adalah Hindia Belanda"dan betulkah Belanda mengakui kedaulatan wilayah Indonesia merupakan Hindia Belanda sebagai wilayah RI ?.

Untuk menjawab masalah ini, karena sudah sering saya kemukakan jawabannya sebelum ini, saya akan langsung saja melompat kepada tempat dimana jawaban intinya tersimpan.

Ternyata setelah saya dapatkan jawaban intinya itu, rupanya, apa yang dikatakan oleh Marsekal Terauchi betul-betul suatu penipuan kepada Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat.

Jangan dulu khawatir dalam hal ini, walaupun Marsekal Terauchi telah menipu Soekarno cs, tetapi Soekarno adalah akhli menipu. Jadi walaupun Marsekal Terauchi telah menipu Soekarno cs, tetapi Soekarno telah siap dengan alat tipunya yang akan dijalankan kepada Ratu Kerajaan Belanda, Ratu Juliana.

Mari kita tengok.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS. Pada tanggal yang sama, di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan RI kepada RIS. Sedangkan di Jakarta pada hari yang sama, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota AHJ Lovink dalam suatu upacara bersama-sama membubuhkan tandangannya pada naskah penyerahan kedaulatan. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 251)

Nah rupanya, dari sinilah mulai berjalan tipu muslihat Soekarno untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh saudara Sagir Alva : "perkataan Indonesia sudah menggambarkan wilayah Sabang Merauke".

Sekarang, apa itu langkah tipu muslihat Soekarno dalam gelanggang RIS atau kalau dipanjangkan namanya menjadi Republik Indonesia Serikat yang didirikan dan dibangun pada tanggal 14 Desember 1949 yang memiliki 7 Negara Bagian dan 9 Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat.

Jadi, saya kembali lagi kepada masalah inti dari seluruh sejarah pertumbuhan dan perkembangan Negara RI yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Mohammad hatta pada 17 Agustus 1945 ini yang terdapat dan terpendam dalam bangunan RIS.

Karena itu, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan sebenarnya Negara RI ini adalah melihat pada periode RIS inilah. Pada periode RIS inilah kita bisa melihat bagaimana Soekarno menjalankan aksi penipuannya dan aksi pencaplokan Negeri-Negeri yang berada diluar wilayah daerah kekuasaan Negara Bagian RI, dan pencaplokan anggota Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian RIS.

Kalau kita lewatkan periode RIS ini, maka kita tidak akan melihat bagaimana sebenarnya proses pertumbuhan dan perkembangan Negara RI ini sebenarnya, yang dimulai dari sejak Negara RI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta sampai menjadi NKRI dan terakhir menjadi Negara RI kembali yang bertubuh gemuk Negara RI-Jawa-Yogya.

Jadi, kita harus berani melihat dan menerima fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai masa periode RIS ini. Karena kalau tidak, kita akan tetap berada dalam kungkungan dan jeratan tali pengikat Soekarno yang menganggap seperti yang ditulis oleh saudara Sagir Alva yaitu "perkataan Indonesia sudah menggambarkan wilayah Sabang Merauke".

Alat tipu yang dipakai Soekarno untuk menipu Ratu Juliana dari Kerajaan Belanda adalah RIS. Kemudian ketika sudah menjadi RIS, Soekarno yang menjabat sebagai Presiden RIS, menjalankan langkah tipu muslihat dengan cara menetapkan dan mensahkan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950. Dan pada 14 Agustus 1950 melalui Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42).

Nah, mengenai Negeri Aceh, Soekarno cepat-cepat menampilkan keakhlian tipunya yang dijalankan pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya. Dan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat kerelaan, persetujuan, dan keikhlasan dari seluruh rakyatv Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Jadi sekarang, saudara Sagir Alva, kalau saudara Sagir mengatakan: "saudara Ahmad terlalu terpaku pada sejarah sesudah 1945 dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Indonesia, tanpa anda melihat akar permasalahan yang melatar belakangi keluarnya perjanjian-perjanjian tersebut. Dan anda terlalu jauh menafsirkan apa yang anda baca dari 30 tahun Indonesia merdeka, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak benar."

Justru, kalau saudara Sagir Alva ingin mengetahui dan memahami akar masalah timbulnya gejolak di Negeri Aceh ini, maka dari periode RIS Soekarno itulah yang harus dibedah, karena pada periode RIS itulah timbul pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri-Negeri yang berada diluar wilayah daerah kekuasaan Negara-Negara dan Daerah-Daerah anggota Bagian Republik Indonesia Serikat.

Diperiode RIS inilah yang menjadi kunci dalam perjalanan hidup Negara RI dari sejak dilahirkan dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai detik sekarang ini mengenai masalah gejolak di Negeri Aceh.

Jadi, kalau saudara Sagir Alva dalam melakukan diagnosis penyakit yang sekarang sedang menimpa Negeri Aceh dan rakyat Aceh lupa memeriksa tubuh NKRI dalam pertumbuhannya ketika periode RIS, maka jangan harap saudara Sagir Alva mampu membuat diagnosis penyakit Negeri Aceh dan rakyat Aceh dengan baik, benar dan tepat.

Akibatnya, kalau saudara Sagir Alva melupakan dan meninggalkan periode RIS dalam pertumbuhan dan perkembangan Negara RI ketika melakukan diagnosis penyakit Negeri Aceh dan rakyat Aceh, maka ketika saudara memberikan pengobatan dan perawatan akan mengambil obat yang sama seperti yang dipakai oleh Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Ketua DPR Akbar Tandjung, dan Ketua MPR Amien Rais.

Nah selanjutnya, saudara Sagir Alva menulis: "mengenai kepangkatan, itu anda tanyakan langsung kepada orang militer sendiri, walopun saya pribadi hal itu tidak menjadi masalah, saya contohkan adalah Menhan USA adalah dari kalangan sipil, secara militer ia tidak mempunyai pangkat kemiliteran terendahpun, tetapi ia boleh memerintahkan dan menarik pulang jenderalnya dari Irak."

Begini, saudara Sagir Alva.

Memang, saudara Sagir Alva, kalau Kolonel A.H. Nasution itu adalah Panglima Besar TNI dengan pangkat Jenderal, jelas bisa mengangkat Mayor Jenderal Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Jenderal Daerah Militer Negeri Aceh. Tetapi, Kolonel A.H. Nasution itu menjabat sebagai Panglima Tentara dan Territorium Jawa.

Lain halnya apabila Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman yang dilantik pada tanggal 28 Juni 1947 di Yogyakarta.(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 143) yang mengeluarkan Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer.

Nah, kalau Instruksi No. I/MBKD/1948 tanggal 22 Desember 1948 tentang Mulai Bekerjanya Pemerintahan Militer dikeluarkan oleh Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman, maka itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengangkatan Gubernur Jenderal Daerah Militer Negeri Aceh Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Tue, 17 Feb 2004 21:23:31 -0800 (PST)
From: sagir alva <melpone2002@yahoo.com>
Subject: Saudara Ahmad bermimpi dengan Renville nya
To: ahmad@dataphone.se
Cc: melpone2002@yahoo.com

Ass.Wr.Wb.

Selamat siang saudara Ahmad:) Semoga anda senantiasa dilindungi Allah SWT.

Saudara Ahmad, saya melihat justru saya melihat bahwa yang sedang bermimpi adalah saudara Ahmad sendiri.Mengapa saya katakan begitu?

Karena saudara Ahmad terlalu terpaku pada sejarah sesudah 1945 dan perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Indonesia, tanpa anda melihat akar permasalahan yang melatar belakangi keluarnya perjanjian-perjanjian tersebut.Dan anda terlalu jauh menafsirkan apa yang anda baca dari 30 tahun Indonesia merdeka, sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak benar.

Saudara Ahmad, walaupun tidak disebutkan Sabang Merauke dalam proklamasi ataupun pembukaan UUD 45, namun perkataan Indonesia sudah menggambarkan wilayah Sabang Merauke seperti yang dikatakan oleh Terauchi kepada Soekarno Cs di Saigon, bahwa wilayah Indonesia adalah Hindia Belanda.

Dan mengenai kepangkatan, itu anda tanyakan langsung kepada orang militer sendiri, walopun saya pribadi hal itu tidak menjadi masalah, saya contohkan adalah Menhan USA adalah dari kalangan sipil, secara militer ia tidak mempunyai pangkat kemiliteran terendahpun, tetapi ia boleh memerintahkan dan menarik pulang jenderalnya dari IRAK.

Jadi saya kira saudara Ahmad bisa bedakan antara kepangkatan dengan jabatan seseorang. Saya kira itu saja yang bisa saya ungkapan, lebih dan kurang saya mohon ma'af.Sekian terimah kasih.

Wassalam

Sagir Alva

melpone2002@yahoo.com
Universitas Kebangsaan Malaysia
Selangor, Malaysia
----------