Stockholm, 18 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

DITYA SOEDARSONO MEMANG BUTA, SOEKARNO ITU MENJALANKAN PENJAJAHAN KOLONIALIS JAWA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS DITYA SOEDARSONO MEMANG BUTA, SOEKARNO ITU MENJALANKAN PENJAJAHAN KOLONIALIS JAWA

"Bagaimana mungkin aturan hukum pada tanggal 15 Oktober 1945 bisa diberlakukan dengan hukum 15 Agustus 1950, tidak ada hukum yang berlaku surut. Lha kekurangan kang cepot yang hanya mengerti secuplik sejarah RIS ini lupa pada hukum, hukum yang baru seperti UUDS tahun 1950 dan setelah adanya dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan kembali ke UUD 1945 itu masalahnya dan konco-konco sependeritaan terlanjur kompak mengatakan setuju mau ditarik malu maka moto hitler dipakai sekali anda berbohong, terus aja berbohong dan perjuangkan kebohongan itu sampai mati berkalang tanah menjemputmu alias tercapai tujuan."
(Ditya Soedarsono , dityaaceh_2003@yahoo.com, Wed, 18 Feb 2004 06:49:34 -0800 (PST))

Baiklah Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono di Negeri Aceh.

Makin buta saja kelihatannya Kolonel Laut Ditya Soedarsono.

Coba setelah dijelaskan bagaimana proses jalan pertumbuhan dan perkembangan Negara RI 17 Agustus 1945 sampai menjadi NKRI lalu menjadi Negara RI-Jawa-Yogya lagi, masih juga mengatakan: "Lha kekurangan kang cepot yang hanya mengerti secuplik sejarah RIS ini lupa pada hukum, hukum yang baru seperti UUDS tahun 1950 dan setelah adanya dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan kembali ke UUD 1945 itu masalahnya"

Nah disinilah kelihatan jelas bagaimana sebenarnya Kolonel Laut Ditya Soedarsono ini memang buta. Buta dengan apa yang telah dijalankan oleh Soekarno dalam menjalankan kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan, dan agresinya terhadap Negara-Negara dan Daerah-Daerah serta Negeri-Negeri yang berada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI atau NKRI yang telah dirombak menjadi Negara RI-Jawa-Yogya baru yang terlihat sampai saat ini.

Kolonel Laut Ditya Soedarsono, coba belajar sedikit mengenai hukum, ketatanegaraan, sejarah pertumbuhan dan perkembangan Negara RI yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta ini sampai menjadi gemuk karena telah menelan Negara-Negara dan Daerah.-Daerah serta Negeri-Negeri seperti Negeri Aceh yang berada diluar wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI.

Kolonel Laut Ditya Soedarsono, coba belajar jangan mau saja dibodohi oleh Soekarno dan para penerusnya.

Kolonel Laut Ditya Soedarsono, Soekarno itu adalah pemimpin penjajahan kolonialis Jawa dari dari Negara RI yang tumbuh dan berkembang sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 melalui proses yang beraneka-ragam dari mulai hilang lenyap setelah digempur pasukan Beel di Yogyakarta, memberikan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam Pengasingan di Sumatera (Aceh), hidup kembali pada tanggal 13 Juli 1949 setelah PDRI mengembalikan mandatnya kepada Mohammad Hatta di Jakarta, masuk menjadi Negara Bagian RIS, menelan dan mencaplok Negara-Negara dan Daerah-Daerah anggota Negara Bagian RIS, menelan dan mencaplok Negeri diluar RIS seperti Negeri Aceh, kemudian melebur menjadi NKRI, dan berobah kembali menjadi Negara RI-Jawa-Yogya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila-nya yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Nah itulah proses jalannya Penjajahan Kolonialis Jawa dari Negara RI-Jawa-Yogya dibawah pimpinan Soekarno, yang oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono sekarang terus dipertahankan dalam menduduki dan menjajah Negeri Aceh.

Kolonel Laut Ditya Soedarsono, mengerti atau tidak, mengapa Soekarno mempergunakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ?

Sebelum saya jelaskan lagi, saya katakan dulu, bukti seorang yang namanya Soekarno yang memang menjalankan kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan dan agresi terhadap Negara-Negara dan Daerah-Daerah serta Negeri-Negeri yang berada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI atau NKRI.

Nah, saya tulis kembali 9 tahun setelah NKRI dibentuk diatas puing-puing Bekas Negara-Negara dan Daerah-Daerah bagian RIS dan Negeri Aceh hasil yang telah ditelan dan dicaplok melalui mulut Propinsi Sumatera Utara .

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa strategi Soekarno setelah pada tanggal 15 Agustus 1950 melebur RIS dan membentuk NKRI dari puing-puing bekas Negara-Negara dan Daerah-Daerah bagian RIS, dan menelan Negeri Aceh melalui mulut Propinsi Sumatera Utara, ternyata sembilan tahun kemudian, Soekarno melakukan kembali operasi besar-besaran untuk membelah dan melebur NKRI menjadi Negara RI-Jawa-Yogya lagi yang berwajah baru. Taktik dan strategi Soekarno yang dijalankan untuk membentuk kembali Negara RI-Jawa-Yogya yang berwajah baru dari tubuh NKRI adalah dengan menempuh jalur proses "Konsepsi Soekarno" atau "Konsepsi Presiden Soekarno"

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Soekarno setelah menelan 15 Negara/Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat dengan mulut Negara RI-Jawa-Yogya, dan setelah selesai menelan semua Negara dan Daerah Bagian RIS, serta setelah menelan Negeri Aceh melalui mulut Sumatera utara, lalu menjelma menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Kemudian dalam pertumbuhan dan perkembangan NKRI selanjutnya ketika Kabinet Burhanuddin Harahap yang dilantik pada tanggal 12 Agustus 1955 yang menggantikan Kabinet Ali-Wongso, dimana dalam program Kabinet Burhanuddin ini dicantumkan salah satu Program Kabinetnya adalah akan melaksanakan program pelaksanaan PemilihanUmum.

Seterusnya pada tanggal 29 September 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum pertama untuk memilih anggota-anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante atau Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar. Dimana anggota-anggota DPR yang akan dipilih sebanyak 272 anggota. Sedangkan untuk anggota-anggota Konstituante berjumlah 542 anggota. Dalam pemilihan Umum untuk anggota DPR telah keluar 5 besar partai politik, pertama Fraksi Masyumi menggembol 60 kursi, Fraksi PNI menduduki 58 kursi, Fraksi NU mendapat 47 kursi, Fraksi PKI memborong 32 kursi Fraksi Nasional Progresif memperoleh 11 kursi, sedangkan sisa kursi lainnya diduduki oleh Fraksi-Fraksi DPR lainnya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.88-89)

Pada tanggal 20 Maret 1956 dilantik anggota DPR dan pada tanggal 10 November 1956 dilantik anggota Konstituante oleh Soekarno. Kabinet pertama setelah DPR hasil pemilu pertama dibentuk adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo yang dikenal dengan nama Kabinet Ali II. Tetapi usia Kabinet Ali II tidak lebih dari satu tahun. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.97-98)

Ternyata usia Kabinet Ali II ini tidak lebih dari satu tahun, disebabkan oleh Soekarno yang menjalankan Konsepsi Soekarno yang mengarah kepada konsepsi cengkeraman tangan besi.
Dimana pokok-pokok Konsepsi Presiden Soekarno itu berisikan bahwa sistem demokrasi Parlementer secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu perlu diganti dengan sistem demokrasi Terpimpin. Dimana untuk pelaksanaan demokrasi Terpimpin ini perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dan perlu mengetengahkan kabinet kaki empat yang terdiri dari empat partai besar yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Juga perlu dibentuk Dewan Nasional yang terdiri dari golongan-golongan fungsional dalam masyarakat. Dimana tugas utama Dewan Nasional ini adalah memberi nasihat kepada Kabinet baik diminta maupun tidak diminta. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.107)

Nah, akibat Konsepsi Soekarno ini, ternyata tidak lama kemudian Kabinet Ali II dibawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengembalikan lagi mandatnya kepada Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957.

Selanjutnya langkah yang ditempuh Soekarno, setengah jam setelah Kabinet Ali II menyerahkan mandat, Soekarno menyatakan negara dalam keadaan darurat perang, dan pada tanggal 17 Desember 1957 Keadaan Darurat Perang ditingkatkan menjadi Keadaan Bahaya Tingkat Keadaan Perang. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.109)
Inilah taktik dan strategi Konsepsi Presiden Soekarno, dimana sebelumnya Soekarno telah mengikat 15 Negara/Daerah Bagian RIS, juga Negeri-Negeri diluar RIS seperti Negeri Aceh, sekarang mulai menamcapkan kuku kekuasaannya keseluruh tubuh NKRI.

Setelah Soekarno menyatakan Keadaan Bahaya Tingkat Keadaan Perang, kemudian menunjuk Soewirjo menjadi formatur. Dua kali Soewirjo berusaha membentuk Kabinet, tetapi kedua-duanya gagal. Akhirnya, Soekarno mengangkat dirinya sebagai formatur. Dimana formatur Soekarno ini membentuk Kabinet darurat Ekstraparlementer dengan Djuanda sebagai Perdana Menteri, yang menyusun program Kabinetnya diantara Program Kabinet-nya itu adalah membentuk Dewan Nasional, dan normalisasi keadaan di NKRI. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.110)

Sidang Konstituante hasil Pemilihan Umum 15 Desember 1955 yang berlangsung dari tanggal 10 November 1956 ternyata masih belum berhasil menggoalkan Undang Undang Dasar.

Sebagian anggota Konstituante menginginkan kembali ke Undang Undang Dasar yang berisikan sila-sila pancasila dalam Pembukaannya, sedangkan sebagian anggota lainnya menginginkan Undang Undang Dasar yang memiliki dasar Islam yang dipelopori oleh M. Natsir seperti yang dinyatakan dalam pidatonya yang disampaikan di Dewan Konstituante yang berjudul "Islam debagai dasar Negara", pada tanggal 12 November 1957. (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 94)

Ternyata Soekarno membalas pidato M.Natsir, pada tanggal 22 April 1959 Soekarno menyampaikan pidatonya di Dewan Konstituante dengan isi amanatnya menyerukan agar kembali kepada Undang Undang Dasar 1945.

Sekarang, kelihata ada dua kubu, kubu Soekarno yang ingin kembali kepada UUD 1945 yang berisikan pancasila dalam Pembukaan UUD 1945-nya, sedang kubu M.Natsir yang menginginkan UUD yang berdasarkan Islam.

Kemudian pada tanggal 30 Mei 1959 dilangsungkan pemungutan suara, ternyata suara yang ingin kembali ke UUD 1945 sebanyak 269 anggota, sedangkan 199 anggota menghendaki UUD yang berdasarkan Islam.

Menurut pasal 137 UUD 1950 dinyatakan bahwa UUD bisa disyahkan dengan suara mayoritas dua pertiga dari jumlah suara yang masuk.

Karena hasil pemungutan suara pertama tidak mencapai mayoritas dua pertiga jumlah suara, maka pada tanggal 1 Juni 1959, diadakan lagi pemungutan suara kedua, ternyata hasilnya 263 setuju ke UUD 1945, sedangkan 203 menghendaki UUD yang berdasar Islam. Karena dalam pemungutan suara ini juga tidak mencapai jumlah dua pertiga dari jumlah suara yang masuk, maka besoknya, tanggal 2 Juni diadakan lagi pemungutan suara, ternyata 264 menginginkan UUD 1945, dan 204 menghendaki UUD Islam. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.139-141)

Setelah Soekarno melihat dan mengetahui bahwa anggota Konstituante tidak berhasil menghasilkan suara mayoritas kembali ke UUD 1945, kemudian Soekarno dengan Surat Keputusan Presiden Tentang Keadaan Bahaya Tingkat Keadaan Perang 14 Maret 1957 dan bersama Kabinet Darurat Ekstraparlementer yang disetujui oleh TNI dan pembenaran dari Mahkamah Agung, dengan lantangnya di Istana Merdeka pada tanggal 5 Juli 1959 membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Menetapkan pembubaran Konstituante. Menetapkan Undang Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang Undang Dasar Sementara. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota anggota DPR ditambah dengan utusan dari Daerah daerah dan Golongan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat singkatnya. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 5 Juli 1959. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.143)

Nah sekarang, jelas sudah, bahwa Soekarno dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah merobah NKRI menjadi Negara RI-Jawa-Yogya lagi. Sungguh kelihatan tipu muslihat dan kelicikan Soekarno dalam menjalankan strategi pencaplokan Negara-Negara, Daerah-Daerah, dan Negeri-Negeri diluar wilayah de-facto Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI.

Ternyata dengan strategi "Konsepsi Presiden Soekarno" menjadilah Soekarno seorang pemimpin yang penuh dengan semangat untuk mengurung dan mengikat serta memaksakan seluruh Negara-Negara dan Daerah-Daearah bekas Negara Bagian RIS dan Negeri-Negeri diluar RIS seperti Negeri Aceh untuk berada dalam kekuasaan Negara RI-Jawa-Yogya yang dikontrol oleh orang-orang dari Jawa dan tidak memberikan ruang gerak terhadap keinginan, cita-cita dan nasib setiap suku atau bangsa yang berada dalam naungan dan lindungan NKRI. Dimana Soekarno kelihatan tidak mampu memimpin negara dengan bijaksana penuh dengan musyawarah, Soekarno hanya pandai menipu dan membohongi lawan politiknya, Soekarno hanya pandai menggunakan Angkatan Perang-nya untuk menguasai, menduduki dan menjajah Negara-Negara dan Daerah-Daerah serta Negeri lainnya.

Akibatnya, generasi yang dikemudian hari yang menerima hasil pahit dari segala kebijaksanaan politik, keamanan, pertahanan dan agresi Soekarno yang telah dijalankan dimuka bumi NKRI yang sejak 5 Juli 1959 telah berobah menjadi Negara RI-Jawa-Yogya lagi.

Dan terakhir, inilah alasan yang saya kemukakan berdasarkan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai tipu daya Soekarno merobah NKRI menjadi Negara RI-Jawa-Yogya lagi dengan mempergunakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 agar seluruh rakyat NKRI menjadi rakyat Negara RI-Jawa-Yogya dengan UUD 1945 dan Pancasila-nya yang dikenal sampai saat sekarang ini.

Sehingga generasi baru sekarang ini termasuk Kolonel Laut Ditya Soedarsono, yang tahu hanya Negara RI dengan UUD 1945. Padahal sebenarnya sebelum menjadi Negara RI-Jawa-Yogya sekarang ini, Negara RI atau Negara RI 17 Agustus 1945 telah tumbuh dan berkembang melalui proses yang bermacam ragam dari mulai hilang lenyap setelah digempur pasukan Beel di Yogyakarta, memberikan mandat kepada Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI Pengasingan di Sumatera (Aceh), selanjutnya hidup kembali pada tanggal 13 Juli 1949 setelah PDRI mengembalikan mandatnya kepada Mohammad Hatta di Jakarta, disusul masuk menjadi Negara Bagian RIS, menelan Negara-Negara dan Daerah-Daerah anggota Negara Bagian RIS, mencaplok Negeri diluar RIS seperti Negeri Aceh, kemudian melebur menjadi NKRI, dan terakhir ini berobah kembali menjadi Negara RI-Jawa-Yogya melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan UUD 1945 dan dasar negara Pancasila-nya yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Nah orang-orang model Kolonel Laut Ditya Soedarsono masih tidak mengerti apa yang ada dalam perut Negara RI-Jawa-Yogya yang sekarang ini yang sering dipanggil dengan Negara RI dan bagaimana itu Negara-Negara dan Daerah-Daerah serta Negeri-Negeri Seperti Negeri Aceh bisa masuk dan berada dalam perut Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI 17 Agustus 1945 ?.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Wed, 18 Feb 2004 06:49:34 -0800 (PST)
From: Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>
Subject: Fwd: TATO SUWARTO & TEUKU MIRZA KEHABISAN ALASAN AKHIRNYA MAJUKAN INSTRUKSI NO.I/MBKD/1948 & PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH
To: ahmad@dataphone.se
Cc: tang_ce@yahoo.com, asammameh@hotmail.com, om_puteh@hotmail.com,
melpone2002@yahoo.com, teuku_mirza2000@yahoo.com, ahmad@dataphone.se,

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Setelah saya pikir-pikir, ternyata memang kang cepot benar kawan-kawan milis........memang......

Mari kita kupas bersama.

Bendera merah putih yang dikibarkan ketika munculnya Maklumat Ulama Seluruh Aceh dalam mendukung Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia pada 15 Oktober 1945 di Kutaradja, yang disetujui oleh Teungku Hadji Hasan Kroeng Kale, Teungku M.Daoed Beureueh, Teungku Hadji Dja'far Sidik, Teungku Hadji Ahmad Hasballah Lamdjabat, Indrapoeri, Residen Aceh T.Nja'Arif, Toeankoe Mahmud adalah semua itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan NKRI ketika RIS dilebur pada tanggal 15 Agustus 1950.

Bagaimana mungkin aturan hukum pada tanggal 15 Oktober 1945 bisa diberlakukan dengan hukum 15 Agustus 1950,..........tidak ada hukum yang berlaku surut.........

lha kekurangan kang cepot yang hanya mengerti secuplik sejarah RIS ini lupa.........pada hukum........hukum yang baru........seperti UUDS tahun 1950.........dan setelah adanya dekrit

Presiden 5 Juli 1959, dan kembali ke UUD 1945 itu masalahnya..........dan konco-konco sependeritaan terlanjur kompak mengatakan setuju.........mau ditarik malu........maka moto hitler dipakai.........sekali anda berbohong..........terus aja berbohong...........dan perjuangkan kebohongan itu sampai mati berkalang tanah menjemputmu....alias tercapai tujuan.
cuman bedanya......antara Hitler dan kang cepot adalah.........kalau Hitler itu ndoro sedangkan kang cepot cuman abdi dalem.........kalau Hitler berani berperang sedangkan sang abdi dalem cuman jualan mulutnya doang....!!!!!!!!

WASALAM,

DITYA

dityaaceh_2003@yahoo.com
ACEH
TANO RENCONG SARAMBI MAKKO.
----------