Stockholm, 19 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

SOEKARNO BERLINDUNG DIBALIK DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 UNTUK MENJAJAH & BERKELIT DARI UUD ISLAM M.NATSIR
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS SOEKARNO BERLINDUNG DIBALIK DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 UNTUK MENJAJAH & BERKELIT DARI UUD ISLAM M.NATSIR

"Wow, ternyata begitu, to. Wah, dulu ketika belajar di sekolah saya nggak tertarik sama sejarah, soalnya gurunya hanya datar2 saja membacakan isi buku sejarah. Bapak menulis "Sebenarnya, tidak ironis, yang jelas M.Natsir berjuang melalui wadah Negara RI yang sudah ada. Dimana Islam diperjuangkan dan ditegakkan dari dalam RI. Sedangkan SM Kartosoewirjo menegakkan Islam dari luar Negara RI dengan membentuk Negara Islam Indonesia yang berbeda dengan Negara RI Soekarno." Ini berarti perjuangan mewujudkan Syariat Islam bisa dilakukan dgn 2 cara, dari dalam dan dari luar, spt contoh pak natsir dan kartosuwiryo nah, kalau demikian adanya, partai2 Islam yg ada sekarang sesungguhnya merupakan penerus dari pak Natsir, dan karenanya patut pula didukung."
(Peace ORG , miranda_hnf@yahoo.co.uk ,18 Feb 2004 10:04 am)

Terimakasih saudara Peace Org di Inggris.

Baiklah saudara Peace.

Walaupun jawaban saya ini telah dipublikasikan di ahmad.swaramuslim.net tetapi disini perlu juga dikemukakan kembali agar para penerus Soekarno yang sedang ikut berdiskusi tentang Negeri Aceh dan referendum ini mengetahui bagaimana sebenarnya Soekarno berlindung dibalik Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk dipergunakan sebagai alat pendudukan dan penjajahan Negara-Negara, Daerah-Daerah, dan Negeri-Negeri seperti Negeri Aceh yang diawali dalam RIS, NKRI dan sekarang Negara RI-Jawa-Yogya lagi, disamping untuk terus menjadikan UUD 1945 sebagai penghancur UUD yang berdasarkan Islam yang dikembangkan oleh M.Natsir dalam sidang Konstituante hasil Pemilihan Umum pertama pada tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante atau Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar, dan Pemilihan Umum pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR.

Bagi orang yang sadar dan paham bahwa Soekarno tidak menginginkan NKRI memiliki UUD berdasarkan Islam dan tetap mempertahankan kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan dan agresi terhadap Negara-Negara, Daerah-Daerah, Negeri-Negeri seperti Negeri Aceh diluar wilayah dearah kekuasaan secara de-facto dan de-jure Negara RI-Jawa-Yogya.

Dimana hal ini bisa dibuktikan dengan dasar fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah yang terjadi dalam lembaga Legislatif atau Konstituante hasil Pemilu pertama tahun 1955.

Mari kita bersama seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh untuk mengupasnya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelum ini, yaitu ketika pada tanggal 29 September 1955 diselenggarakan Pemilihan Umum pertama untuk memilih anggota-anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota-anggota Konstituante atau Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar. Dimana anggota-anggota DPR yang akan dipilih sebanyak 272 anggota. Sedangkan untuk anggota-anggota Konstituante berjumlah 542 anggota. Dalam pemilihan Umum untuk anggota DPR telah keluar 5 besar partai politik, pertama Fraksi Masyumi menggembol 60 kursi, Fraksi PNI menduduki 58 kursi, Fraksi NU mendapat 47 kursi, Fraksi PKI memborong 32 kursi Fraksi Nasional Progresif memperoleh 11 kursi, sedangkan sisa kursi lainnya diduduki oleh Fraksi-Fraksi DPR lainnya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.88-89)

Ketika berlangsung Sidang Konstituante hasil Pemilihan Umum 15 Desember 1955 yang berlangsung dari tanggal 10 November 1956 ternyata masih belum berhasil menggoalkan Undang Undang Dasar. Dimana sebagian anggota Konstituante menginginkan kembali ke Undang Undang Dasar yang berisikan sila-sila pancasila dalam Pembukaannya (UUD 1945), sedangkan sebagian anggota lainnya menginginkan Undang Undang Dasar yang memiliki dasar Islam yang dipelopori oleh M. Natsir seperti yang dinyatakan dalam pidatonya yang disampaikan di Dewan Konstituante yang berjudul "Islam debagai dasar Negara", pada tanggal 12 November 1957. (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 94)

Ternyata, dalam proses untuk melahirkan UUD yang berasaskan Islam dalam Sidang Konstituante hampir berhasil, kalau tidak karena Soekarno melakukan tindakan jalan diluar Sidang Konstituante.

Dimana pada tanggal 30 Mei 1959 dilangsungkan pemungutan suara, yang ingin kembali ke UUD 1945 sebanyak 269 anggota, sedangkan 199 anggota menghendaki UUD yang berdasarkan Islam. Karena hasil pemungutan suara pertama tidak mencapai mayoritas dua pertiga jumlah suara, maka pada tanggal 1 Juni 1959, diadakan lagi pemungutan suara kedua, hasilnya 263 setuju ke UUD 1945, 203 menghendaki UUD yang berdasar Islam. Karena dalam pemungutan suara ini juga tidak mencapai jumlah dua pertiga dari jumlah suara yang masuk, maka besoknya, tanggal 2 Juni diadakan lagi pemungutan suara, ternyata 264 menginginkan UUD 1945, dan 204 menghendaki UUD Islam. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.139-141)

Nah setelah diadakan pemungutan suara tiga kali, ternyata tidak dicapai hasil mayoritas dua pertiga dari jumlah suara yang masuk menurut pasal 137 UUD 1950.

Dengan alasan Konstituante tidak berhasil menentukan UUD mana yang akan diabil, ternyata disini Soekarno bukan berusaha untuk mencari musyawarah untuk mufakat, melainkan melakaukan tindakan politik yang radikal dengan cara mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dimana dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Soekarno
1. Menetapkan pembubaran Konstituante.
2. Menetapkan Undang Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini
3. Tidak berlakunya lagi Undang Undang Dasar Sementara.
4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang terdiri atas Anggota anggota DPR ditambah dengan utusan dari Daerah daerah dan Golongan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat singkatnya.
(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.143)

Nah sekarang, belajar dari apa yang telah dilaksanakan dalam Sidang Konstituante dan bagaimana Soekarno menyelesaikan perbedaan pendapat yang timbul dalam Sidang Konstituante yang memiliki perimbangan suara yang perbedaannya tidak begitu besar, ternyata Soekarno bukan berusaha untuk menyelesaikan perbedaan suara yang tidak begitu jauh berbeda secara musyawarah untuk mufakat, melainkan Soekarno menyelesaikan dengan cara-cara diluar Konstituante.

Mengapa begitu besar keinginan anggota Konstituante untuk memiliki UUD yang berasakan Islam?. Karena pada saat itu kebanyakan rakyat dan para anggota konstituante melihat Islam sebagai satu alternatif daripada ideologi-idelogi lainnya, seperti nasionalisme, sosialisme dan komunisme.

Hanya ternyata dari pihak Soekarno tidak menginginakan bahwa RI memiliki UUD yang diasaskan kepada Islam. Sehingga keluarlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Saudara Peace bertanya: "Apakah upaya merubah dasar negara itu jamak dlm sebuah negara. Kkalau yg kami dengar sekarang ini ada dikatakan kalau merubah dasar negara -secara prinsipil- sama artinya dgn merubuhkan bangunan negara apa memang demikian? maksud saya, upaya pak Natsir dulu itu kan sebuah fakta upaya perubahan Dasar Negara secara mendasar, berarti sebenarnya dimungkinkan"

Sebenarnya, tidak demikian, coba perhatikan saja, kalau waktu itu Soekarno tidak mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, melainkan melalui cara dialog dan musyawarah dalam Konstituante, kemungkinan bisa dicapai suatu jalan tengah yang menguntungkan ummat Islam. Masalah pihak Soekarno memang dengan sengaja menginginkan UUD 1945 dipakai kembali, dengan menggunakan berbagai cara.

Jadi, sebenarnya pihak Islam tidak mengalami kekalahan dalam perjuangan secara konstitusional atau parlementer menghadapi pihak nasionalis, komunis, sosialis dalam hal penegakkan Syariat Islam. Kalau tidak Presiden Soekarno menggunakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dibandingkan dengan usaha-usaha partai politik yang berbasis Islam sekarang ini, sebenarnya sama, seperti yang diperjuangkan M.Natsir, tetapi masalahnya dari pihak partai poilitik yang berbasis Islam tidak memiliki suara mayotitas walaupun mereka digabung atau membuat koalisi.

Perhatikan juga pada sidang umum MPR yang lalu usaha untuk meninjau dan merobah UUD 1945 pasal 29 ayat1 susah dilaksanakan. Karena banyak dari pihak partai yang berbasis nasionalis dan sekularis yang juga mereka itu muslim, dibandingkan dengan partai yang betul-betul berlandaskan kepada Islam dan ingin memperjuangkan tegaknya Syariat Islam.

Selanjutnya kita lihat bagaimana Soekarno mempergunakan M.Natsir dari Masyumi untuk menghancurkan Negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949.

Hal ini terlihat dan terkupas setelah RIS dilebur kedalam NKRI, dimana Kabinet Natsir yang dapat kepercayaan untuk menjalankan roda pemerintahan NKRI.

Soekarno mengangkat Perdana Menteri M. Natsir dari Masyumi yang dilantik pada tanggal 7 September 1950 ebagai Kabinet pertama setelah RIS dibubarkan oleh Soekarno dan 15 Negara/Daerah bagian RIS.

Nah, pada saat Kabinet Natsir inilah, memang Soekarno memanfaatkan M-Natsir untuk menghadapi para pejuang Islam.

Usia Kabinet Natsir ini tidak lama, kemudian digantikan oleh Kabinet Soekiman Wirjosandjojo yang didalamnya duduk dua partai besar yaitu Masyumi dan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada tanggal 27 April 1951.

Ternyata disini kembali Soekarno telah menggunakan Kabinet Soekiman yang didukung oleh Masyumi dan PNI untuk meringkus Gerakan Ummat Islam di Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Abdul Kahar Muzakar dan Kasso Abdul Ghani yang tidak mau tunduk dan menyerah kepada agresor Soekarno dari Negara RI-Jawa-Yogya.

Seperti pada bulan Januari 1952 pejuang Islam Abdul Kahar Muzakar dan Kaso A. Ghani mendeklarkan bahwa Daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan SM Kartosuwirjo.

Dimana Daerah Sulawesi Selatan dibawah pimpinan Abdul Kahar Muzakar dan Kasso Abdul Ghani ini bukan anggota Negara/Daerah bagian RIS. Dimana perjuangan Abdul Kahar Muzakar dan Kasso Abdul Ghani ini memakan waktu 14 tahun sampai pada bulan Februari 1965 ketika pejuang Islam Abdul Kahar Muzakar menemui sahidnya di medan pertempuran menghadapi agresor Soekarno dengan serdadu-serdadu Tentara Nasional Indonesia dari divisi Siliwangi Jawa Barat.

Juga di Jawa Tengah yang tidak menjadi Daerah bagian RIS, diluar daerah Yogyakarta yang merupakan daerah Ibu Kota RI-Jawa-Yogya, telah muncul Batalyon 426 di daerah Kudus dan Magelang pada bulan Desember 1951 menggabungkan diri dengan NII, DI/TII di bawah pimpinan Imam Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo, juga Kya Moh. Mahfudz Abdurachman yang dikenal sebagai "Romo Pusat" dengan Angkatan Umat Islam-nya (AUI) di Daerah Kebumen meggambungkan diri dengan NII, DI/TII di bawah pimpinan Imam Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo.

Begitu juga Amir Fatah yang menjadi Komandan Pertempuran di Jawa Tengah dengan pangkat Jenderal Mayor Tentara Islam Indonesia yang bergerak di Brebes, Tegal, dan Pekalongan bergabung dengan NII, DI/TII di bawah pimpinan Imam Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo.

Seterusnya, ketika Kabinet Ali-Wongso yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI dan Wakil PM Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) yang duduk dilamnya juga wakil dari NU (Nahdlatul Ulama), sedangkan dari Masyumi tidak ada wakilnya, dilantik pada tanggal 1 Agustus 1953, muncullah pada tanggal 20 September 1953 Maklumat Negara Islam Indonesia dari Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh yang berada dibawah NII Imam SM Kartosuwirjo.

Ketika Kabinet Ali-Wongso menguasai Pemerintah RI, Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Aceh sebagai Negara Islam Indonesia yang bebas dari kekuasaan Negara Pancasila dibawah pimpinan agresor Soekarno dari negara RI-Jawa-Yogya yang telah menggembol 15 Negara/Daerah bagian RIS.

Memang ketika M.Natsir memegang Jabatan Perdana Menteri RI pihak NII Imam Kartosoewirjo dianggap sebagai pemberontak. Disinilah akhirnya antara M.Natsir yang berjuang didalam RI mesti menghadapi NII pimpinan SM Kartosoewirjo.

M.Natsir dipandang dari sudut NII Imam Kartosoewirjo jelas merupakan musuh NII. Sebaliknya NII dilihat dari sudut M.Natsir yang membawa nama RI, NII dianggap sebagai lawan.

Kemudian kita lihat Teungku Muhammad Daud Beureueh membentuk Republik Persatuan Indonseia (RPA).

Dalam langkah selanjutnya pada tanggal 8 Februari 1960 diputuskanlah pembentukan Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang berbentuk federasi yang anggota Negaranya adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara dan M. Natsir Cs, NII Teungku Muhammad Daud Beureueh, Perjuangan Semesta (Permesta), Dimana RPI ini dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Kelihatan bahwa untuk membangun Negara yang berbentuk federasi yang didalamnya terdiri dari berbagai aliran yang terdapat dalam setiap Negara bagian Federasi, yang disponsori oleh M.Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara adalah bertujuan untuk menampung sebanyak mungkin Daerah-Daerah lainnya yang menginginkan berdiri sendiri dan bergabung dalam RPI.sebagai alternatif dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah Soekarno. Ide yang dilontarkan oleh M.Natsir ini memang disetujui oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Sehingga NII masuk menjadi Negara bagian RPI.

Disamping itu kelihatan hubungan dan kerjasama antara NII Imam SM Kartosoewirjo dengan NII Teungku Muhammad Daud Beureueh kurang begitu terlihat, sehingga nampak dalam perjalanan kedua NII ini. Dan puncak dari ketidak ada kerjasama antara kedua NII ini adalah dengan masuknya NII Teungku Muhammad Daud Beureueh kedalam RPI.

Adapun NII Imam SM Kartosoewirjo masih tetap berdiri sendiri berjuang menghadapi gempuran pasukan TNI dari Siliwangi Jawa Barat. Sampai Imam SM Kartosoewirjo tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962 dan mencapai syahidnya pada tanggal 16 Agustus 1962 ketika dijatuhkan hukuman mati terhadapnya.

Akhirnya terlihat bahwa sebelum Republik Persatuan Indonesia bubar pada tanggal 17 Agustus 1961, NII Teungku Muhammad Daud Beureueh keluar dari RPI dan membentuk Republik Islam Aceh pada tanggal 15 Agustus 1961. Dimana kelihatan RIA Teungku Muhammad Daud Beureueh berdiri sendiri tidak punya hubungan struktur pemerintahan dengan pihak NII Imam SM Kartosoewirjo. Mengenai isi deklarasi RIA saya memang tidak memilikinya. Hanya saya percaya bahwa misi Teungku Muhammad Daud Beureueh ketika mendeklarasikan RIA adalah tidak jauh berbeda dengan misi ketika Memproklamasikan NII pada 20 September 1953 yang lalu.

Selanjutnya kita lihat Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh.

Menyinggung masalah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1962 dan diikuti oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh yang diselenggarakan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin.

Proses terjadinya adalah ketika Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang dianggap "memberontak" kepada NKRI dengan batas akhir 5 Oktober 1961.

Pada tanggal 4 Oktober 1961 datang 28 orang delegasi dari wakil-wakil semua lapisan masyarakat, para ulama, pemuda, pedagang, tokoh-tokoh adat, termasuk wakil pemerintah resmi sipil dan militer menjumpai Teungku Muhammad Daud Beureueh di Markasnya dengan misi meminta kepada Teungku Muhamad Daud Beureueh demi untuk kepentingan masyarakat Aceh seluruhnya agar sudi kembali ketengah-tengah masyarakat untuk memimpin mereka. Batas waktu tanggal 5 Oktober 1961 berakhir, dengan mempertimbangkan harapan rakyat Aceh yang tulus dan jaminan-jaminan kebebasan beliau untuk melanjutkan perjuangan telah membuka pintu untuk perundingan. Dimana perundingan-perundingan ini berlangsung sampai sepuluh bulan. Dan pada 9 Mei 1962 Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama stafnya kembali ketengah-tengah masyarakat . (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 97-98)

Itulah mengenai proses berjalannya sebelum Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1962 diselenggrakan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin.

Disini saya melihat bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh mengikuti Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1962 oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin, secara de-jure RIA yang diperjuangkannya telah hilang, karena telah dianggap kembali kepada NKRI dengan pancasilanya.

Karena itu Teungku Muhammad Daud Beureueh telah kena jerat Soekarno Penguasa Negara Pancasila alias NKRI.

Tetapi, dilihat dari fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah Negeri Aceh masih tetap secara de-facto dan de-jure menjadi negeri jajahan NKRI.

Karena itu, ketika Teungku Hasan Muhammad di Tiro medeklarasikan Negara Aceh di Sumatera pada tanggal 4 Desember 1976 dengan misi menuntut penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI adalah merupakan estafet perjuangan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI atau Negara RI-Jawa-Yogya yang telah menelan, mencaplok, menduduki dan menjajah Negeri Aceh pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum RIS dilebur kedalam NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Commented by: Peace ORG on 18 Feb 2004 10:04 am
ahmad.swaramuslim.net

wow, ternyata begitu, to
wah, dulu ketika belajar di sekolah saya nggak tertarik sama sejarah, soalnya gurunya hanya datar2 saja membacakan isi buku sejarah.

Baiklah, karena topik ini masalah Negara Islam/kafir, kita sorot bagian itu saja.

Bapak menulis "Sebenarnya, tidak ironis, yang jelas M.Natsir berjuang melalui wadah Negara RI yang sudah ada. Dimana Islam diperjuangkan dan ditegakkan dari dalam RI. Sedangkan SM Kartosoewirjo menegakkan Islam dari luar Negara RI dengan membentuk Negara Islam Indonesia yang berbeda dengan Negara RI Soekarno."

Ini berarti perjuangan mewujudkan Syariat Islam bisa dilakukan dgn 2 cara, dari dalam dan dari luar, spt contoh pak natsir dan kartosuwiryo nah, kalau demikian adanya, partai2 Islam yg ada sekarang sesungguhnya merupakan penerus dari pak Natsir, dan karenanya patut pula didukung.

Hanya saja ada hal yg juga sempat bapak kemukakan bahwa pada sidang2 Konstituante, ada tarik-menarik antara kubu pak Natsir dgn kaum nasionalis ttg perubahan Dasar Negara, Islam atau demokrasi-katakan saja begitu.

Apakah upaya merubah Dasar Negara itu jamak dlm sebuah negara ?
Kalau yg kami dengar sekarang ini ada dikatakan kalau merubah Dasar Negara -secara prinsipil- sama artinya dgn merubuhkan bangunan negara apa memang demikian? maksud saya, upaya pak Natsir dulu itu kan sebuah fakta upaya perubahan Dasar Negara secara mendasar, berarti sebenarnya dimungkinkan.

Lantas, apakah sama upaya pak Natsir merubah Dasar Negara kala itu dgn upaya partai Islam misalnya utk merubah/mengembalikan pancasila pada teks aslinya meski upaya itu masih jauh panggang dari api.

Kembali ke pak Natsir, bukankah pada kepemimpinan beliaulah pak Nasution beliau perintahkan utk menghabisi NII Kartosuwiryo ? Jika memang demikian bukankah beliau itu menjadi pengkhianat Islam atau sebenernya ada alasan mendasar yg menjadi pembenaran bagi pak Natsir melakukan itu, bukankah beliau termasuk tokoh muslim yg terpandang dan berilmu?

Lalu bapak ungkapkan, bahwa "Kemudian dalam langkah perjuangan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara dan M. Natsir Cs ini meminta kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh agar PRRI dan Permesta bergabung dengan Negara Islam Indonesia. Setelah diadakan pertemuan dan perjanjian antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dari NII dan M. Natsir dari PRRI dan Permesta diputuskanlah pembentukan Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang berbentuk federasi pada tanggal 8 Februari 1960. Dimana NII, PRRI dan Permesta menjadi anggota Negara Bagian RPI. "

Ini menandakan bahwa NII Aceh berakhir, padahal bukankah NII Kartosuwiryo ketika itu masih ada, tokohnya belumlah ditangkap ini artinya apa? Teungku Muhammad Daud Beureueh berkhianat kpd NII Kartosuwiryo?

Bukankah RPI itu bukanlah sebuah negara Islam?
Kok beliau jadi plin-plan, keluar dari negara sekuler, bikin negara Islam, lalu jadi sekuler lagi?
Apa untungnya NII aceh melebur diri ke dalam RPI?
Ini berarti NII Aceh bukan hilang karena digempur kekuatan pak Karno tetapi dihilangkan sendiri oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Lalu ttg munculnya RIA, itu berarti juga bebas dari NII Kartosuwiryo, apakah negara RIA adalah sebuah Negara Islam? Apa ada deklarasinya itu Islami, atau Dasar Negara-nya, atau Konstitusi-nya menyatakan hal yg demikian?

Kemudian ttg Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, itu prosesnya bagaimana? bapak hanya menyatakannya sbg kesimpulan saja. Apa sih sebenernya itu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, kail apa yg dipancingkan oleh Kolonel M. Jasin shg begitu elok dan memukau Teungku Muhammad Daud Beureueh sehingga mau kompromi dgn pak karno? bukan begitu?

Peace ORG

miranda_hnf@yahoo.co.uk
----------