Stockholm, 19 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

DOKTRIN TNI UNTUK MEMPERTAHANKAN NKRI YANG MENJAJAH NEGERI ACEH ITU DOKTRIN TNI SALAH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS DOKTRIN TNI UNTUK MEMPERTAHANKAN NKRI YANG MENJAJAH NEGERI ACEH ITU DOKTRIN TNI SALAH

"Pak Ahmad, rasanya sulit untuk melihat GAM mampu menghadapi TNI lagi pula sudah menjadi bagian dari doktrin TNI untuk mempertahankan NKRI sampai titik darah yg penghabisan didukung dengan keunggulan dalam hal persenjataan toh selama ini rakyat Aceh tidaklah semuanya terlibat pergerakan GAM, hanya sebagian kecil saja. Bapak mengatakan GAM berkuasa secara de-facto di negeri Aceh, apa benar bisa dikatakan demikian kan selama ini masih kucing2an dgn TNI-Polri.
Mengapa, GAM tidak meletakkan senjata saja, dalam artian merubah model pergerakannya menjadi gerakan sipil, bukan gerakan militer lalu membangun demokrasi di Aceh, mencerdaskan rakyat Aceh, dan membangun karakter bangsa Aceh."
(Peace ORG, miranda_hnf@yahoo.co.uk , 19 Feb 2004 3:13 pm)

Terimakasih saudara Peace Org di UK.
Baiklah.

Sebenarnya saya juga akan menjawab pertanyaan saudara Peace ini dalam ahmad.swaramuslim.net , tetapi karena apa yang saudara Peace tanyakan dan kemukakan mengenai Negeri Aceh, maka saya buka juga masalah ini dalam forum mimbar bebas diskusi tentang Aceh dan referendum.

Saudara Peace, sebagaimana yang telah berulang kali diterangkan dan dijelaskan dalam mimbar bebas dan terbuka ini, yaitu akar masalah sebenarnya gejolak dan kemelut serta konflik di Negeri Aceh ini adalah masalah pengambilan, pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 ketika Presiden Soekarno sebagai Presiden RIS menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang telah menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Negeri Aceh melalui mulut Propinsi Sumatera Utara ditelan masuk kedalam tubuh NKRI, tanpa mendapat kerelaan, persetujuan, keikhlasan seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh.

Inilah akar masalahnya, saudara Peace di UK.

Sehingga akibat dengan ditelannya Negeri Aceh oleh Soekarno inilah Teungku Muhammad Daud Beureueh memproklamasikan Negeri Aceh menjadi Negara Islam Aceh bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI.

Coba saja pikirkan secara tenang dan jernih oleh saudara peace.

Apakah mungkin terjadi gejolak dan bangkitnya rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 20 September 1953 dengan maklumat proklamasi NII bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI atau Negara Pancasila ?.

Saya yakin seribu yakin, seandainya pada waktu peleburan RIS menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950 Soekarno sebagai Presiden RIS tidak menyentuh Negeri Aceh, itu gejolak rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak akan mungkin terjadi. Begitu juga proklamasi Negara Aceh yang diproklamasikan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 tidak akan mungkin terjadi dibumi Aceh.

Nah inilah akar masalahnya, saudara Peace di UK.

Jadi, selama akar masalah ini tidak dijadikan sebagai sumber untuk dijadikan penyelesaian di negeri Aceh, selama itu gejolak dan kemelut di Negeri Aceh tidak akan bisa diredam.

Apakah saudara Peace bisa membayangkan, bahwa gerakan rakyat Aceh dari sejak tanggal 20 september 1953 sampai detik ini masih juga terus berlangsung dengan misi untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI ?

Jadi, kalau sekarang saudara Peace mengatakan: "rasanya sulit untuk melihat GAM mampu menghadapi TNI lagi pula sudah menjadi bagian dari doktrin TNI untuk mempertahankan NKRI sampai titik darah yg penghabisan didukung dengan keunggulan dalam hal persenjataan", itu tidak berarti bahwa dengan secepat kilat perjuangan rakyat Aceh yang telah sadar untuk nmenentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekausaan NKRI akan bisa mudah menghilang dari Negeri Aceh.

Coba lihat dan perhatikan kemudian pikirkan, apakah saudara Peace bisa membayangkan ketika pada tanggal 19 Mei 2003 Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati menetapkan dan memberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 untuk mengobarkan perang melawan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI dengan mengirimkan 50 000 pasukan TNI melalui laut dan udara?

Apakah pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati berhasil meredam dan membungkam serta menyapu bersih TNA (Tentara Negara Aceh) ? Kan, tidak terjadi. Bahkan sejak 19 Nopember 2003 telah diperpanjang lagi, entah sampai kapan itu Keppres No.28 Tahun 2003 ini akan diberlakukan di Negeri Aceh.

Jadi, kalau berbicara masalah kekuatan militer, jelas, memang tidak seimbang antara TNI/POLRI/Raider dengan TNA.

Tetapi, kalau berbicara mengenai jiwa dan semangat untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI atau Negara Pancasila ini, maka tidak bisa dibandingkan dengan semangat tempur TNI/Raider yang hanya mengikuti perintah Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dalam rangka mempertahankan NKRI yang telah menelan, mencaplok, menduduki,dan menjajah Negeri Aceh sejak 14 Agustus 1950 satu hari sebelum RIS dilebur kedalam NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Nah selanjutnya, memang tidak semua rakyat Aceh terlibat kedalam ASNLF atau GAM dan TNA, tetapi walaupun tidak semua rakyat Aceh terlibat atau ikut masuk kedalam ASNLF atau GAM dan TNA, ternyata pihak NKRI dibawah pimpinan Presiden Megawati tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan gejolak rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI.

Jadi, disini masih bersyukur tidak semua rakyat Aceh masuk kedalam ASNLF atau GAM dan TNA, coba bayangkan oleh saudara Peace di UK, seandainya seluruh rakyat Aceh berada dibelakang ASNLF atau GAM dan TNA, itu yang namanya NKRI yang telah menjajah Negeri Aceh sejak 14 Agustus 1950 akan habis dan menyerah siap menyerahkan Negeri Aceh kepada seluruh rakyat Aceh.

Kemudian, saudara Peace menulis: "Bapak mengatakan GAM berkuasa secara de-facto di negeri Aceh, apa benar bisa dikatakan demikian kan selama ini masih kucing2an dgn TNI-Polri."

Memang jelas ASNLF atau GAM dan TNA-nya secara de-facto masih menguasai Negeri Aceh walaupun tidak keseluruhan daerah seperti yang dicaplok oleh Soekarno yaitu 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja.

Tetapi yang jelas secara de-facto sebagian daerah Negeri Aceh berada dalam kekuasaan TNA. Dan hal ini tidak bisa dibantah oleh pihak Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu.

Kalau ketiga Jenderal tersebut membantah mengenai tidak ada wilayah kekuasaan TNA secara de-facto di Negeri Aceh, maka itu ketiga Jenderal diatas, memang sedang bermimpi.

Nah seterusnya, saudara Peace mengatakan: "Mengapa, GAM tidak meletakkan senjata saja, dalam artian merubah model pergerakannya menjadi gerakan sipil, bukan gerakan militer lalu membangun demokrasi di Aceh, mencerdaskan rakyat Aceh, dan membangun karakter bangsa Aceh.?"

Jelas, kalau rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI atau Negara Pancasila ini akan mengadakan dan menjalankan pergerakan secara sipil apabila pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu mencabut dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003. Kemudian seluruh rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI melalui cara jajak pendapat atau referendum, apakah YA bebas dari NKRI atau TIDAK bebas dari NKRI.

Nah, itu kan cara damai, yang saya sokong seratus persen. Mengapa ?

Karena dengan cara memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri kepada seluruh rakyat Aceh yang memiliki Negeri Aceh yang telah diambil, ditelan, dicaplok, diduduki dan dijajah oleh Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum RIS dilebur kedalam NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950 adalah merupakan cara penyelesaian Aceh yang jujur, adil dan bijaksana, tanpa menggunakan kekerasan senjata apalagi dengan memerangi rakyat Aceh sebagaimana yang sekarang sedang dijalankan oleh Presiden Megawati dengan Keppres No.28 Tahun 2003 dan Keppres No.43 Tahun 2003.

Soal membangun demokrasi atau apa namanya, mencerdaskan rakyat Aceh dan membangun karakter rakyat Aceh itu akan dijalankan oleh rakyat Aceh sendiri apabila Negeri Aceh telah diperoleh kembali oleh rakyat Aceh.

Kemudian soal "para tokoh demokrasi sipil di Aceh mereka ada yg dipenjara, diteror, dibungkam haknya utk bersuara masyarakat sipil juga ikut terkena imbasnya."

Itu kan akibat dari diberlakukannya Keppres No.28 Tahun 2003 dan Keppres No.43 Tahun 2003. Dengan kedua Keppres tersebut Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya yang dibantu oleh corongnya Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono akan terus menjalankan aksi teror, dan aksi bungkam mulut.

Lihat saja contohnya itu aksi dari Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono, dimimbar bebas diskusi ini dia dakhwa Islam, membujuk dan merayu, tetapi dibelakang itu para serdadu TNI/Raider terus menyapu bersih rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI.

Selanjutnya, saudar Peace menulis: "untuk menyatukan kekuatan utk meng-Aceh-kan Aceh atau meng-Islam-kan Aceh atau men-demokrasi-kan Aceh memang adalah sebuah 'kenyataan' yang pahit melihat sebuah sejarah 'kekalahan' politik di masa lalu."

Memang benar dan mudah seperti yang ditulis saudara Peace diatas itu.

Tetapi, dalam prakteknya itu sangat sukar. Lihat saja, apa yang sedang dan telah dijalankan oleh pihak NKRI. Bagi siapa rakyat Aceh yang sadar untuk menyatukan kekuatan dan menjalankan keinginan untuk menentukan nasib sendiri melalui cara demokrasi atau apa namanya, belum apa-apa sudah dijegal dan dibubarkan bahkan disekapnya.

Lihat saja itu para mahasiswa yang menyuarakan referendum tahun 1999. Coba kemana mereka itu sekarang, adakah suaranya lagi.

Kalau bukan sekarang saya buka lagi masalah referendum ini lewat mimbar bebas, dan saya tantang siapapun, dari pihak NKRI untuk bersuara. Dimana setahap ini baru pion-pion NKRI saja yang dimajukan seperti Kolonel Laut Ditya Soedarsono cs.

Bagaimanapun susah dan sukar untuk mencapai misi menentukan nasib sendiri bebas dari penagruh kekuasaan NKRI atau Negara Pancasila ini, jelas akan terus diperjuangkan oleh generasi rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri.

Coba perhatikan oleh saudara Peace di UK, sudah berapa generasi sejak Teungku Muhammad Daud Beureueh sampai detik ini, kan baru satu generasi. Bandingkan dengan rakyat Aceh yang berperang melawan Belanda, berapa generasi rakyat Aceh mampu bertahan menghadapi Belanda sejak tahun 1873.

Kemudian saudara Peace menyatakan: "Karena sepertinya kalau seperti sekarang ini terus-menerus maka penyelesaian Aceh menjadi sangat tergantung pada pemerintahan RI Jakarta, yang entah kapan akan menjadi baik."

Memang saudara Peace, tergantung kepada pihak NKRI. Tetapi, tidak semua, karena rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh NKRI sangat menentukan juga.

Selanjutnya saudara Peace menyinggung: "Selama GAM masih melakukan aksi-aksi militer, Jakarta masih akan memberikan reaksi militer pula, akibatnya rakyat sipil yg kena getahnya."

Pihak GAM dan TNA tidak melakukan aksi-aksi militer, yang melakukan aksi militer adalah pihak NKRI dengan didasarkan kepada dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003.

Pihak GAM dan TNA hanya membela diri dari serangan TNI/POLRI dan Raider made in KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu.

Coba pikrkan oleh saudara Peace di UK. Kalau itu Keppres No.28 Tahun 2003 dan Keppres No.43 Tahun 2003 dicabut, dan semua TNI/POLRI dan Raider ditarik dari Negeri Aceh, kemudian rakyat Aceh diberi kebebasan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Saya jamin di Negeri Aceh akan aman. Biarkan seluruh rakyat Aceh, mau dia buat apa dengan Negerinya, pihak NKRI tidak perlu campur tangan. Karena toh Negeri Aceh itu masuknya kedalam NKRI karena ditelan, dicaplok dan diduduki oleh Soekarno dengan RIS-nya satu hari sebelum dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Selanjutnya, soal dunia Internasional apakah mampu kembali menekan pihak NKRI ?

Jelas, pihak dunia Internasional mampu menekan Presiden Megawati cs dari NKRI, tetapi masalahnya itu pihak Pemerintah NKRI ini keras kepala, mereka memang terus mau menjajah Negeri Aceh, walalupun mereka itu tahu bahwa menjajah Negeri Aceh itu sangat bertentangan dengan apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan " Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

Kemudian saudara Peace menyinggung juga masalah "untuk melaksanakan referendum di Aceh, tetapi rasanya pemerintah RI sudah kapok dengan kasus Timor Timur."

Soal Timor Timur jangan disebut-sebut lagi, itu sudah terjadi, jangan disesali. Tetapi sekarang soal pencaplokan Negeri Aceh oleh Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 tidak ada hubungannya dengan Timor Timur. Soal Soekarno menelan Negeri Aceh melalui mulut Propinsi Sumatera Utara itu jangan dihubung-hubungkan dengan kekalahan referendum pihak NKRI melawan rakyat Timor Timur.

Persoalan sekarang yang mendasar adalah apakah pihak NKRI dibawah pimpinan Presiden Megawati ingin meneyelesaikan kemelut di negeri Aceh dengan cara damai dan adil atau tidak ?

Kalau mau diselesaikan dengan cara damai dan adil, maka jalan keluarnya yaitu serahkan kepada seluruh rakyat Aceh untuk menentukan sikap mereka, apakah mau tetap bersama NKRI atau mau bebas dari NKRI dan menentukan nasib mereka sendiri.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Commented by: Peace ORG on 19 Feb 2004 3:13 pm
Ahmad.swaramuslim.net
miranda_hnf@yahoo.co.uk

Pak Ahmad, rasanya sulit untuk melihat GAM mampu menghadapi TNI lagi pula sudah menjadi bagian dari doktrin TNI untuk mempertahankan NKRI sampai titik darah yg penghabisan didukung dengan keunggulan dalam hal persenjataan toh selama ini rakyat Aceh tidaklah semuanya terlibat pergerakan GAM, hanya sebagian kecil saja.

Bapak mengatakan GAM berkuasa secara de-facto di negeri Aceh, apa benar bisa dikatakan demikian kan selama ini masih kucing2an dgn TNI-Polri.

Mengapa, GAM tidak meletakkan senjata saja, dalam artian merubah model pergerakannya menjadi gerakan sipil, bukan gerakan militer lalu membangun demokrasi di Aceh, mencerdaskan rakyat Aceh, dan membangun karakter bangsa Aceh.

Saya lihat kasihan sekali itu para tokoh demokrasi sipil di Aceh mereka ada yg dipenjara, diteror, dibungkam haknya utk bersuara masyarakat sipil juga ikut terkena imbasnya.

Bukankah saat ini Aceh sedang dikuasai oleh kroni ORBA, mengapa tidak mencoba menyatukan kekuatan utk meng-Aceh-kan Aceh atau meng-Islam-kan Aceh atau men-demokrasi-kan Aceh memang adalah sebuah 'kenyataan' yang pahit melihat sebuah sejarah 'kekalahan' politik di masa lalu.

Tetapi, bukankah karenanya kekalahan politik itu harus dibalas dgn kemenangan politik yang baru
Karena sepertinya kalau seperti sekarang ini terus-menerus maka penyelesaian Aceh menjadi sangat tergantung pada pemerintahan RI Jakarta, yang entah kapan akan menjadi baik.

Selama GAM masih melakukan aksi-aksi militer, Jakarta masih akan memberikan reaksi militer pula, akibatnya rakyat sipil yg kena getahnya.

Saya pikir jika GAM bisa merubah model gerakannya menjadi gerakan masayarakat sipil, membangun masyarakat sipil, rasanya lebih mungkin untuk melihat Aceh menjadi wilayah yg lebih baik.

Saya tidak tahu apakah dunia Internasional mampu kembali menekan pemerintah RI untu melaksanakan referendum di Aceh, tetapi rasanya pemerintah RI sudah kapok dengan kasus Timor Timur.

Peace Org

miranda_hnf@yahoo.co.uk
Inggris
----------