Stockholm, 19 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

TUDUHAN NKRI TERHADAP ASNLF/GAM TERLIBAT PELEDAKAN BOM SEBELUM 1 JULI 2003 TIDAK TERKENA UU TERORISME SWEDIA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS TUDUHAN NKRI TERHADAP ASNLF/GAM TERLIBAT PELEDAKAN BOM SEBELUM 1 JULI 2003 TIDAK TERKENA UU TINDAK PIDANA TERORISME SWEDIA

"Saya turut menyesal membaca harin Serambi Indonesia kemarin yang memberitakan mengenai penyelidikan kasus Tgk. Hasan di Tiro oleh kejaksaan Sweden. Saya menjadi prihatin dengan kebijakan yang tidak menghargai kemanusiaan ini. Di satu sisi, saat bangsa Acheh sedang menghadapi serangan militer datri GoI dan di sisi lain Sweden mengorbankan warganya demi kepentingan diplomatiknya, ini sungguh suatu hal yang sangat tidak terpuji yang dilakukan oleh Sweden. Pada pendapat saya, Sweden seharusnya kembali menekan GoI supaya menegakkan HAM di Acheh, baru kemudian dapat diselidiki masalah apa yang dituduhkan kepada Wali. Hal yang terlihat pada saya adalah GoI hampir berhasil mengelabui dunia International dengan mengatakan bahwa Sweden melindungi terrorist padahal mereka sendiri melakukan hal yang sangat biadab "pembantaian rakyat tak berdosa"."
(Ubai Dullah , maklaha@yahoo.com , Thu, 19 Feb 2004 01:41:49 -0800 (PST))

Terimakasih saudara Ubai Dullah di Moscow, Rusia

Baiklah.
Begini saudara Ubai Dullah di Moscow, Rusia.

Saudara Ubai Dullah menulis: "Saya menjadi prihatin dengan kebijakan yang tidak menghargai kemanusiaan ini. Di satu sisi, saat bangsa Acheh sedang menghadapi serangan militer datri GoI dan di sisi lain Sweden mengorbankan warganya demi kepentingan diplomatiknya, ini sungguh suatu hal yang sangat tidak terpuji yang dilakukan oleh Sweden. Pada pendapat saya, Sweden seharusnya kembali menekan GoI supaya menegakkan HAM di Acheh, baru kemudian dapat diselidiki masalah apa yang dituduhkan kepada Wali."

Saudara Ubai Dullah, saya memahami rasa prihatin saudara Ubai mengenai apa yang diberitakan dalam surat kabar Serambi Indonesia 18 Februari 2004.

Tetapi, saudara Ubai, jangan khawatir. Masalah yang dikemukakan oleh Kepala Kejaksaan Swedia Tomas Lindstrand itu kan hanya sebagai satu jawaban dari pihak Pemerintah Swedia atas apa yang dinamakan bukti-bukti dari pihak Pemerintah NKRI terhadap ASNLF atau GAM yang dituduh terlibat dalam berbagai peledakan bom.

Dimana pada Selasa, 10 Juni 2003 tahun lalu, tim khusus yang dipimpin oleh mantan Menlu Orba Ali Alatas tangan kanan mantan Presiden RI jenderal diktator militer Soeharto dengan rombongannya yang terdiri dari Badan Intelijen Negara (BIN), Deplu, bagian pidana umum Polri dan akhli hukum internasional telah bertemu dengan Menlu Swedia Anna Lindh Cs, Menteri Kehakiman Swedia Thomas Bodstrom, Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Swedia Urban Ahlin dan sekretaris Kabinet Lars Danielsson .

Tim Ali Alatas ini telah menyerahkan bukti-bukti yang dianggap tindak pidana terorisme yang berasal dari kasus peledakan bom di Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000, Mall Atrium tanggal 23 September 2001, Bina Graha Cijantung Mall tanggal 1 Juli 2002, Balai Kota Medan tanggal 31 Maret 2003, dan di Jalan Belawan Deli Medan tanggal 1 April 2003 hasil saringan Perpu nomor 1 & 2 tahun 2002 kumpulan Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengandung tindak pidana terorisme yang dituduhkan kepada Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan sekaligus dituduh sebagai penanggung jawab tindakan terorisme di wilayah hukum Indonesia

Dimana bukti-bukti yang dianggap tindak pidana terorisme ini disaring dengan Perpu nomor 1 & 2 tahun 2002 kumpulan Badan Intelijen Negara (BIN) yang dikumpulkan kedalam bentuk dokumen yang berisikan bagaikan cerita roman yang tebalnya hampir 1000 halaman itu telah diserahkan kepada Menteri Kehakiman Swedia Thomas Bodstrom, yang selanjutnya kumpulan bagai cerita roman yang berisikan cerita yang dianggap pembawa wabah terorisme itu oleh Thomas Bodstrom diserahkan kepada pihak Kepolisian dan pihak Kejaksaan.

Ada kelemahan dari apa yang dijadikan dasar bukti yang disodorkan pihak Ali Alatas itu yaitu yang lebih menekankan kepada tindakan terorisme. Dimana tentu saja kelemahan dari bukti-bukti yang mengarah kepada tindakan terorisme itu diungkapkan Thomas Bodstrom bahwa apakah isi dokumen itu bisa dijadikan bukti hal itu tergantung kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

Karena dalam sistem hukum Swedia yang berlaku, badan Kepolisian dan Kejaksaan adalah berdiri sendiri dan sangat dihormati. Selanjutnya dokumen itu akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut. Adapun menyangkut istilah terorisme, memang begitu samar. Uni Eropa telah membuat definisi mengenai terorisme ini, begitu juga di Swedia istilah terorisme telah didefinisikan oleh Parlemen dan telah dibuat undang-undang terorisme yang diundangkan dan diberlakukan 1 Juli 2003 tahun lalu. Kalau isi dokumen itu menyangkut terorisme, tentu saja tidak akan bisa terjerat oleh undang-undang terorisme yang berlaku 1 Juli 2003 itu.

Nah, memang bisa saja itu dokumen yang katanya berisikan bukti-bukti menurut hasil saringan Perpu nomor 1 & 2 tahun 2002 kumpulan Badan Intelijen Negara (BIN) mengandung tindak pidana terorisme di sampaikan ke pihak Kepolisian Swedia dan pihak Kejaksaan untuk selanjutnya dijadikan bahwa penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan dan pihak Kepolisian Swedia terhadap para tokoh GAM di Swedia.

Hanya tentu saja, sejauhmana dokumen itu bisa dijadikan sebagai bukti untuk dijadikan dasar penuntutan terhadap para tokoh GAM di depan pengadilan Swedia. Hal ini masih merupakan suatu tanda tanya besar.

Apalagi kalau dilihat ke sudut yang mengarah pada tindakan terorisme, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa undang-undang hukuman tindak pidana terorisme yang telah disyahkan oleh Parlemen Swedia pada tanggal 24 April 2003, tetapi baru diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2003 yang tahun lalu, tidak bisa dipakai untuk dijadikan dasar hukum bukti-bukti tuduhan dari pihak NKRI yang mempergunakan dasar hukum Perpu nomor 1 & 2 tahun 2002 kumpulan Badan Intelijen Negara (BIN), karena bukti-bukti tersebut itu dikumpulkan sebelum undang-undang hukuman tindak pidana terorisme diberlakukan di Swedia tanggal 1 Juli 2003.

Kemudian kalau ada juga bukti-bukti yang dikirimkan kemudian setelah tanggal 1 Juli 2003, itupun masih perlu diselidiki lebih dalam. Misalnya pihak NKRI menduga adanya keterlibatan aksi pembakaran sedikitnya enam unit sekolah di wilayah Nagan Raya dan Kuala, Aceh, serta aksi penculikan 243 warga sipil selama Desember 2003-Februari 2004.

Kemudian motif dan tujuan utama dari pihak Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda dan Presiden Megawati mengirimkan bukti-bukti yang menyangkut kasus peledakan bom di Bursa Efek Jakarta tanggal 13 September 2000, Mall Atrium tanggal 23 September 2001, Bina Graha Cijantung Mall tanggal 1 Juli 2002, Balai Kota Medan tanggal 31 Maret 2003, dan di Jalan Belawan Deli Medan tanggal 1 April 2003 hasil penapis serbuk teroris Perpu nomor 1 & 2 tahun 2002 kumpulan Badan Intelijen Negara (BIN) kepada Menlu Swedia Anna Lindh Cs dan Menteri Kehakiman Swedia Thomas Bodstrom pada hari Selasa, 10 Juni 2003 yang lalu adalah untuk memisahkan tokoh-tokoh GAM di Swedia dengan rakyat Aceh.

Karena selama tokoh-tokoh GAM, khususnya yang ada di Swedia masih dianggap mempunyai hubungan langsung dengan rakyat Aceh, maka menurut Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda dan Presiden Megawati persoalan Aceh tidak akan selesai.

Jadi, untuk saudara Ubai Dullah, jangan khawatir, saya sudah bisa menebak, bahwa apa yang diungkapkan oleh pihak Kepala kejaksaan Swedia 16 Februari 2004 itu hanyalah sebagai satu jawaban dari pihak Pemerintah Swedia yang telah menerima bukti-bukti yang dikirimkan oleh tim khusus yang dipimpin oleh mantan Menlu Orba Ali Alatas, 10 Juni 2003, tahun lalu.

Singkatnya, biar itu Kepala Kejaksaan Swedia ada sedikit kerjanya, biar Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda dan Presiden Megawati sebelum Pemilu hatinya sedikit lega, juga agar ada bahan kampanye bahwa Wali Negara Negara Aceh akan diadili di Swedia. Itukan jadi bahan kampanye mereka, biar dipilih lagi dan berhasil membereskan di Negeri Aceh. Mereka itu memang pandai berbohong dan menipu, mereka itu para penerus Soekarno.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Thu, 19 Feb 2004 01:41:49 -0800 (PST)
From: ubai dullah <maklaha@yahoo.com>
Subject: Kejaksaan Sweden?
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>

Ass wr.wb,

Saya turut menyesal membaca harin Serambi Indonesia kemarin yang memberitakan mengenai penyelidikan kasus Tgk. Hasan di Tiro oleh kejaksaan Sweden.

Saya menjadi prihatin dengan kebijakan yang tidak menghargai kemanusiaan ini. Di satu sisi, saat bangsa Acheh sedang menghadapi serangan militer datri GoI dan di sisi lain Sweden mengorbankan warganya demi kepentingan diplomatiknya, ini sungguh suatu hal yang sangat tidak terpuji yang dilakukan oleh Sweden. Pada pendapat saya, Sweden seharusnya kembali menekan GoI supaya menegakkan HAM di Acheh, baru kemudian dapat diselidiki masalah apa yang dituduhkan kepada Wali. Hal yang terlihat pada saya adalah GoI hampir berhasil mengelabui dunia International dengan mengatakan bahwa Sweden melindungi terrorist padahal mereka sendiri melakukan hal yang sangat biadab "pembantaian rakyat tak berdosa".

Wassalam,

Ubaidullah
maklaha@yahoo.com
--------