Stockholm, 20 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

DARIMANA PARDIYONO MENGETAHUI RAKYAT ACEH MAYORITAS SETUJU BERGABUNG DENGAN NKRI ?
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

DARIMANA SAUDARA PARDIYONO MENGETAHUI RAKYAT ACEH MAYORITAS SETUJU BERGABUNG DENGAN NKRI ?

"Saudara menginginkan Aceh merdeka padahal kalau fakta yang sebenarnya rakyat aceh mayoritas setuju bergabung dengan NKRI lantas kenapa anda selalu ngotot untuk merdeka. Apakah saudara tidak kasihan dengan rakyat Aceh yang jadi korban bertahun-tahun dan ini salah satu ulah saudara Sudirman. Jika saudara seorang pahlawan sejati cobalah datang ke Aceh dan ngomong sama rakyat Aceh apakah mereka mau bergabung dengan saudara dan teman-teman saudara yang hanya bisa bicara dari negeri sebrang sedangkan Aceh butuh bantuan saudara lantas kenapa saudara hanya ngomong saja, apakah rakyat Aceh mau bergabung dengan orang macam gituan dan pasukan anda yang kerjanya cuma njarah, ngrampok, bajak buat kelangsungan hidupnya, lantas apa yang bisa di harapkan dari seorang yang punya nyali seperti saudara dan teman-teman saudara."
(Pardiyono , PARDIYON@Mattel.com ,19 februari 2004 21:32:03)

Baiklah saudara Pardiyono, kalau saya tidak salah saudara sekarang di California, US.

Nah sekarang, saya ingin bertanya kepada saudara Pardiyono, fakta dari mana yang saudara Pardiyono dapatkan sehingga berani mengatakan dihadapan seluruh rakyat NKRI dan seluruh rakyat di Negeri Aceh bahwa sebenarnya rakyat Aceh maroritas setuju bergabung dengan NKRI ?

Karena kalau saya tidak salah, saudara Pardiyono sekarang berada di Negara Bagian California, US, apakah fakta itu diperoleh dari Pemerintah Federal Amerika ? atau dari Pemerintah Negara Bagian California ? Atau apakah saudara sudah mengadakan survei sendiri dengan dilindungi oleh dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003?.

Apakah saudara Pardiyono percaya bahwa fakta dan data yang dikumpulkan dari seluruh rakyat Aceh itu benar dan valid apabila di Negeri Aceh masih diberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ?

Saudara Pardiyono mengetahui apa itu dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu?

Pernahkah membaca kedua dasar hukum diatas dengan benar-benar dipelajari pasal perpasal? atau hanya mendengar dari orang atau membaca begitu saja dari media masa ?

Saudara Pardiyono saya telah membaca, mempelajari, menganalisa, memahami, menyimpulkan dari kedua dasar hukum tersebut, dan telah dipublikasikan.

Jadi kalau saya berbicara kedua dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu, memang saya sudah mengerti dan memahaminya.

Karena itu, saya berani mengatakan kepada saudara Pardiyono dihadapan seluruh rakyat NKRI dan rakyat di Negeri Aceh bahwa tidak mungkin, dan sekali lagi tidak mungkin fakta dan data yang dikumpulkan dari seluruh rakyat Aceh itu benar dan valid apabila di Negeri Aceh masih diberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Jadi sekarang, saya bisa mengatakan bahwa fakta yang saudara dapatkan itu adalah didasartkan kepada perasaan dan pikiran saudara sendiri yang tidak ditunjang oleh hasil survei yang bebas tanpa tekanan dan tanpa adanya dua sumber hukum diatas.

Saudara Pardiyono, saya bukan pahlawan, seperti yang saudara katakan: "Jika saudara seorang pahlawan sejati cobalah datang ke Aceh dan ngomong sama rakyat Aceh apakah mereka mau bergabung dengan saudara dan teman-teman saudara yang hanya bisa bicara dari negeri sebrang sedangkan Aceh butuh bantuan saudara lantas kenapa saudara hanya ngomong saja"

Melainkan saya adalah orang yang telah mempelajari, membaca, mendalami, menghayati, menganalisa, menyimpulkan dari semua informasi, fakta dan bukti dengan didasarkan kepada dasar hukum dan sejarah yang benar dan terang bahwa memang benar Negeri Aceh itu telah ditelan, dicaplok, diduduki, dan dijajah oleh Soekarno Presiden RIS pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus dengan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya. Dan juga Presiden RIS Soekarno menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat kerelaan, persetujuan, keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Kemudian saya tidak akan datang ke Aceh , disebabkan saya telah membaca, mempelajari, menganalisa, memahami, menyimpulkan dari kedua dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Jadi saya akan datang ke Aceh apabila

Pertama, Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003 telah DICABUT.

Kedua, seluruh rakyat Aceh telah diberikan kebebasan untuk menentukan dan memberikan suaranya YA atau TIDAK untuk menentukan nasib mereka sendiri bebas di Negeri Aceh.

Nah itulah saudara Pardiyono persyaratan yang saya ajukan.
Karena Penguasa NKRI itu adalah para penerus Soekarno, mereka itu licik dan pandai menipu.

Dahulu Teungku Muhammad Daud Beureueh boleh ditipu oleh Soekarno dengan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1962 oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin.

Sekarang mana mau itu Teungku Hasan Muhammad di Tiro terjebak oleh putri Soekarno, Presiden Megawati Soekarnoputri.

Selanjutnya saudara Pardiyono mengatakan: "apakah rakyat Aceh mau bergabung dengan orang macam gituan dan pasukan anda yang kerjanya cuma njarah, ngrampok, bajak buat kelangsungan hidupnya, lantas apa yang bisa di harapkan dari seorang yang punya nyali seperti saudara dan teman-teman saudara.".

Sebenarnya penyebab dari timbulnya penjarahan perampokan, pembajakan, pungli dan kejahatan lainnya itu karena akibat diberlakukannya Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003. Dimana pihak militer yang berkuasa, rakyat merasa terus tertekan. Tidak ada rasa kebebasan. Disamping itu karena ketidak mampuan mengatur administrasi, keamanan dan ketemtraman dari pihak Panglima Daerah Militer Iskandar Muda selaku Panguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya tang dibantu oleh Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Prov.NAD Kolonel Laut Ditya Soedarsono.

Coba perhatikan, apa yang ditulis oleh saudara B Santoso di Bogor, Jawa Barat dalam media internet Republika,

http://www.republika.co.id/ASP/kolom.asp?kat_id=20

"Kabar tak sedap datang dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dikabarkan oleh media massa, bahwa pungli (pungutan liar) merebak di sepanjang jalan raya pantai timur dan barat selatan di Provinsi NAD akhir-akhir ini, setelah beberapa bulan lalu sempat tidak ada. Yang menyedihkan, konon pungli itu dilakukan oleh oknum TNI dan Polri. Komandan Satgaspen PDMD, Kolonel Ditya Sudarsono sendiri juga menyatakan hal itu, sehingga informasi itu kemungkinan besar benar adanya. Karenanya, pihak PDMD jelas tidak mau kecolongan atas ulah beberapa oknum anggotanya yang menyeleweng dari dinas, tugas, dan tanggung jawab, tetapi justru menyalah gunakan kesempatan untuk melakukan pungli. Yang perlu kita cermati adalah, bukan semata pada kasus pungli itu sendiri, melainkan apa yang menjadi penyebab sehingga beberapa oknum TNI dan Polri di NAD itu pungli. Sebab kasus seperti ini bukan saja merugikan nama dan citra institusi TNI dan Polri, tetapi akan menjadi salah satu penghambat keberhasilan tugas memulihkan keamanan di Aceh. Di sinilah perlunya para petinggi TNI dan Polri mencermati berbagai kelakuan anak buahnya di lapangan yang memang melakukan pungli. Mereka yang ketangkap, segera tindak secara tegas.(B Santoso, Bogor, Jawa Barat)"

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

From: Pardiyono <PARDIYON@Mattel.com>
Date: 19 februari 2004 21:32:03
To:padhang-mbulan@yahoogroups.com, otra25@indosat.net.id, rimueng_acheh@yahoo.com, dityaaceh_2003@yahoo.com, PPDI@yahoogroups.com, oposisi-list@yahoogroups.com, mimbarbebas@egroups.com, politikmahasiswa@yahoogroups.com, fundamentalis@eGroups.com, Lantak@yahoogroups.com, kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com
Subject:RE: [padhang-mbulan] SILAHKAN PRESIDEN MEGAWATI, KETUA DPR AKBAR, KETUA MPR AMIEN MAJU

Saudara Sudirman yang merasa hebat,

Saudara menginginkan Aceh merdeka padahal kalau fakta yang sebenarnya rakyat aceh mayoritas setuju bergabung dengan NKRI lantas kenapa anda selalu ngotot untuk merdeka.

Apakah saudara tidak kasihan dengan rakyat Aceh yang jadi korban bertahun-tahun dan ini salah satu ulah saudara Sudirman. Jika saudara seorang pahlawan sejati cobalah datang ke Aceh dan ngomong sama rakyat Aceh apakah mereka mau bergabung dengan saudara dan teman-teman saudara yang hanya bisa bicara dari negeri sebrang sedangkan Aceh butuh bantuan saudara lantas kenapa saudara hanya ngomong saja, apakah rakyat Aceh mau bergabung dengan orang macam gituan dan pasukan anda yang kerjanya cuma njarah, ngrampok, bajak buat kelangsungan hidupnya, lantas apa yang bisa di harapkan dari seorang yang punya nyali seperti saudara dan teman-teman saudara.

Semoga Allah mengampuni anda dan memberikan jalan yang lurus. amiin

Pardiyono

PARDIYON@Mattel.com
California,US
--------

http://www.republika.co.id/ASP/kolom.asp?kat_id=20

Kabar tak sedap datang dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dikabarkan oleh media massa, bahwa pungli (pungutan liar) merebak di sepanjang jalan raya pantai timur dan barat selatan di Provinsi NAD akhir-akhir ini, setelah beberapa bulan lalu sempat tidak ada. Yang menyedihkan, konon pungli itu dilakukan oleh oknum TNI dan Polri.

Komandan Satgaspen PDMD, Kolonel Ditya Sudarsono sendiri juga menyatakan hal itu, sehingga informasi itu kemungkinan besar benar adanya. Karenanya, pihak PDMD jelas tidak mau kecolongan atas ulah beberapa oknum anggotanya yang menyeleweng dari dinas, tugas, dan tanggung jawab, tetapi justru menyalahgunakan kesempatan untuk melakukan pungli.

Yang perlu kita cermati adalah, bukan semata pada kasus pungli itu sendiri, melainkan apa yang menjadi penyebab sehingga beberapa oknum TNI dan Polri di NAD itu pungli. Sebab kasus seperti ini bukan saja merugikan nama dan citra institusi TNI dan Polri, tetapi akan menjadi salah satu penghambat keberhasilan tugas memulihkan keamanan di Aceh. Di sinilah perlunya para petinggi TNI dan Polri mencermati berbagai kelakuan anak buahnya di lapangan yang memang melakukan pungli. Mereka yang ketangkap, segera tindak secara tegas.

Sebenarnya, kasus seperti ini beberapa waktu lalu juga sempat dikeluhkan oleh sejumlah tokoh masyarakat Aceh ketika sempat bertatap muka dengan sejumlah pejabat tinggi dari Jakarta. Mereka menyatakan prihatin terhadap masih adanya pungli yang dilakukan oknum-oknum TNI dan Polri. Alasannya tak tanggung-tanggung, yakni konon diperintah oleh komandannya. Alasan seperti ini jelas-jelas tidak masuk akal. Perlu dipertanyakan, komandan yang mana yang memerintahkan anak buah melakukan pungli? Komandan bromocorah?

Untuk itu para pimpinan TNI dan Polri jangan menganggap sepele soal seperti ini. Perlu diselidiki mengapa hal itu terjadi. Apakah disebabkan oleh jatah prajurit yang terlambat? Apakah disebabkan oleh pemberian uang makan yang terlalu minim sehingga mereka terpaksa nombok, padahal mereka di Aceh adalah diperintahkan untuk melaksanakan tugas? Atau apakah memang karena sifat dan tabiat buruk dari oknum prajurit itu sendiri sehingga mereka melakukan pungli.

Bagaimanapun, hal itu tak bisa dibenarkan. Panglima TNI sendiri secara tegas akan menindak semua prajurit yang melanggar hukum. Pungli termasuk melanggar hukum. Masyarakat akan memberi cap yang sangat buruk. Sudah tidak memberi kontribusi pada kehidupan masyarakat, masih melawan hukum, dan tentu saja mencoreng nama baik TNI atau Polri.

Sebaiknya, kasus-kasus ini segera ditindaklanjuti secara tegas. TNI dan Polri tak boleh lengah. Agar prajurit di lapangan tidak melakukan pungli, berikan mereka juga suasana yang menunjang pelaksanaan tugasnya. Jangan sampai mereka "dikuyo-kuyo" untuk tugas, tetapi hak-haknya untuk makan-minum saja tak tercukupi.

Kampanye anti-pungli harus diwujudkan secara ketat dan tegas. Jangan hanya kampanye slogan, janji-janji palsu, hanya menyebar pamflet, poster dan sejenisnya, tetapi pungli jalan terus. Masyarakat akan sangat kecewa dengan tindakan seperti ini.

B Santoso
Bogor, Jawa Barat
----------