Stockholm, 23 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

DITYA & ENDANG DAPAT SUNTIKAN SOEKARNO BUKAN DARI MEGA TETAPI DARI HIDAJAT WN CANADA ASAL SUNDA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS DITYA SOEDARSONO & ENDANG SUWARYA DAPAT SUNTIKAN SOEKARNO BUKAN DARI MEGAWATI TETAPI DARI HIDAJAT SJARIF WARGA NEGARA CANADA ASAL SUNDA

"Kepada Bapak Hidayat Syarif, kalau saya baca milis Bapak saya langsung bisa katakan Bapak sebagai orang tua yang sangat Arif dan bijaksana sesuai dengan nama bapak, saya mengucapkan terima kasih atas masukannya dalam diskusi ini, dan saya juga berdoa semoga Bapak selalu mendapat petunjuk, perlindungan, dan karunia dari Allah SWT, walaupun Bapak sudah 40 tahun hidup di negeri orang namun hati dan jiwa bapak ternyata masih untuk Indonesia. Amien. Amien. Ya robbal Alamien." (Ditya Soedarsono , dityaaceh_2003@yahoo.com , Sun, 22 Feb 2004 21:59:46 -0800 (PST))

Baiklah Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono di Negeri Aceh dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh.

Rupa-rupanya Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya sudah tidak ada lagi kepada siapa mau meminta tolong dalam rangka mempertahankan Negeri Aceh hasil pencaplokan Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950.

Mau meminta bantuan Kepada Presiden Megawati, wah susah, karena Mbak Mega ini kosong ilmu sejarah mengenai pencaplokan Negeri Aceh oleh Soekarno ayahnya Megawati.

Mau meminta pertolongan kepada Ketua MPR Amien Rais, susah juga, karena orang asal keturunan Arab ini sedikitpun tidak tahu mengenai sejarah pencaplokan Negeri Aceh oleh Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 melalu mulut Propinsi Sumatera Utara dengan memakai dasar hukum PP RIS No.21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan dasar hukum PERPU No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. Tanpa kerelaan, persetujuan, dan keikhlasan seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Mau minta pertolongan kepada Ketua DPR Akbar Tandjung, sama juga susah, karena orang yang satu ini hanya sibuk mengurusi Golkar-nya, ditambah sudah terkena racun Soeharto yang telah menerapkan kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan dan agresi penumpasan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari Negara Pancasila atau NKRI dengan melalui siasat pendudukan dan penjajahan Daerah Operasi Militer.

Nah, disaat Kolonel Laut Ditya Soedarsono arek suroboyo dan Mayjen TNI Endang Suwarya yang mengaku asal Sunda sudah sedemikian terpepet ke sudut meja, eh, tiba-tiba datang saudara Hidajat Sjarif asal Sunda yang telah meninggalkan NKRI sejak 40 tahun yang lalu ketika saudara Hidajat berusia 17 tahun untuk mengadu nasib atau belajar di Negara Canada, yang ternyata akhirnya terus terdampar di Negara Canada ini dengan menerima menjadi Warga Negara Canada yang sekular itu. Dan sekarang muncul lagi sambil membawa bungkusan yang berisikan hasil pemikirannya tentang Negeri Aceh yang diberi nama dengan "Peaceful Solution" dan terwujudnya "Perdamaian" pihak NKRI dan pihak GAM harus mempunyai Niat,Tekad dan Itikad baik dan menunjukan "Goodwill" dengan kemauan untuk bisa flexible, karena kemauan untuk "Flexible" ini adalah kondisi awal yang mutlak untuk bisa diketemukannya "Common Ground" for "Peace". (Hidajat Sjarif, siliwangi27@hotmail.com , Sun, 22 Feb 2004 03:57:15 +0000) )

Rupa-rupanya ide hasil pemikiran saudara Hidajat Sjarif "flexible" solution ini berisikan "GAM harus menyadari bahwa "niat dan tujuan untuk mendirikan Negar Aceh Merdeka keluar dari NKRI" adalah suatu mimpi yang tidak akan mungkin akan bisa dicapai!, mayoritas dari rakyat Indonesia akan dengan harga apapun akan tetap mempertahankan integritas dari Negara Republic of Indonesia !. Untuk ini pimpinanGAM harus bisa "mencontoh dari rakyat Palestina dan dari PLO", Rakyat Palestina dan PLO menerima fakta dan kenyataan bahwa Israel tidak akan mungkin akan bisa dihancurkan! mereka bisa flexible untuk merobah agenda untuk merebut Negeri Palestina dari Israel dengan menghancurkan Israel." Kemudian dari pihak "Pemerintah Indonesia harus menunjukan dan men-demonstrasikan pada rakyat Aceh hususnya dan pada dunia international pada umumnya, bahwa pemerintah Indonesia sangat peduli pada "kesejahteraan"rakyat Aceh. Penunjukan "Goodwill" ini bisa dimulai dengan suatu :"Comprehensive Apology". Pemerintah Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia dengan terbuka meminta maaf kepada rakyat Aceh atas segala kesalahan yang terjadi hususnya yang dilakukan oleh Rezim "Junta Militer ORBA" dengan DOM nya (Hidajat Sjarif, siliwangi27@hotmail.com , Sun, 22 Feb 2004 03:57:15 +0000))

Jelas, ketika ide "flexible solution" yang melayang diatas mimbar bebas ini terlihat oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya langsung saja disantok, dicaplok, ditelan tanpa pikir panjang sambil berucap: "saya mengucapkan terima kasih atas masukannya dalam diskusi ini, dan saya juga berdoa semoga Bapak selalu mendapat petunjuk, perlindungan, dan karunia dari Allah SWT, walaupun Bapak sudah 40 tahun hidup di negeri orang namun hati dan jiwa bapak ternyata masih untuk Indonesia. Amien. Amien. Ya robbal Alamien."

Coba para peserta dikusi di mimbar bebas tentang Negeri Aceh, referendum dan penjajahan NKRI terhadap Negeri Aceh ini, dan seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh. Kita perhatikan dan bahas bersama mengenai apa yang dijadikan dasar pemikiran saudara Hidajat Sjarif yang dinamakan flexible solution-nya itu.

Ternyata jelas, sebagaimana yang telah dibahas dalam tulisan saya sebelum ini bahwa "dari fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah diatas itulah, kita bisa melihat,mempelajari, memikirkan, menghayati, merenungkan, menganalisa, dan merenungkan bahwa gejolak yang timbul sejak 20 September 1953 di Negeri Aceh adalah bukan gejolak yang misinya memisahkan dari NKRI, melainkan gejolajk seluruh rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang menuntut kembali Negeri Aceh yang telah diambil, ditelan, dicaplok, diduduki dan dijajak oleh Soekarno sebagai Presiden RIS pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum RIS dilebur kedalam NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan melalui penetapan dasar hukum PP No. 21 Tahun 1950 Tentang Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Jadi, adalah suatu kesalahan besar atau suatu propaganda yang salah dan tidak benar kalau ada dari pihak NKRI yang mengatakan bahwa gejolak yang timbul di Negeri Aceh itu adalah merupakan gejolak yang ditimbulkkan oleh rakyat Aceh yang ingin memisahkan diri atau yang sering dipropagandakan oleh pihak NKRI sebagai "gerakan sparatis atau gerakan pemisahan".

Padahal, yang yang benar dan menurut hakekat dan berdasarkan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai Negeri Aceh ini yang menyangkut gejolak yang timbul di Negeri Aceh itu adalah gerakan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI atau Negara Pancasila yang telah mengambil, menelan, mencaplok, menduduki dan menjajah Negeri Aceh sejak tanggal 14 Agustus 1950 oleh Soekarno sebagai Presiden RIS yang diteruskan oleh NKRI yang juga dipimpin oleh Presiden NKRI Soekarno setelah RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950 dan dipertahankan sampai sekarang oleh Presiden Megawati sebagai penerus kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan dan pendudukan, penjajahan Negeri Aceh.

Nah sekarang, saudara Hidajat Syarif di di Edmonton, Alberta, Canada kalau ingin melihat gejolak dan konflik di Aceh sekarang ini harus dilihat dari sudut pandang seperti yang saya telah terangkan diatas.

Dimana saudara Hidajat Sjarif yang tanpa dibekali pengetahuan tentang Negeri Aceh telah berani secara lantang mengatakan: "niat dan tujuan untuk mendirikan Negar Aceh Merdeka keluar dari NKRI" adalah suatu mimpi yang tidak akan mungkin akan bisa dicapai!, mayoritas dari rakyat Indonesia akan dengan harga apapun akan tetap mempertahankan integritas dari Negara Republic of Indonesia"

Sedangkan sekarang di NKRI tidak seorangpun yang berani menampilkan pemikiran seperti yang diutarakan oleh saudara Hidajat Sjarif ini secara terbuka dan terang-terangan kepada seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh, disebabkan oleh adanya fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai penelanan, pencaplokan, pendudukan, penjajahan Negeri Aceh oleh Soekarno yang dimulai pada tanggal 14 Agustus 1950 ketika Soekarno masih memegang jabatan Presiden RIS dengan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Dan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh. Kemudian strategi pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh yang telah dimulai oleh RIS ini diteruskan oleh NKRI setelah RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950 yang juga dipimpin oleh Presiden NKRI Soekarno.

Saya yakin, seribu yakin, saudara Hidajat Sjarif tidak mengatahui mengenai fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh oleh Soekarno ini.

Dan saya yakin juga saudara Hidajat Sjarif tidak mengetahui bagaimana strategi Soekarno dengan menelan Negara-Negara dan Daerah-Daerah Negara Bagian Republik Indonesia Serikat melalui mulut Negara RI atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI Soekarno atau Negara RI-Jawa-Yogya dalam tubuh RIS melalui cara dan langkah menetapkan dan mensahkan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950. Lalu langkah Soekarno selanjutnya pada 14 Agustus 1950 melalui Parlemen dan Senat RIS mensahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42).

Dimana Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian Republik Indonesia Serikat ini yang ditelan dan dicaplok Soekarno dengan menggunakan Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya melalui dasar hukum UU Darurat No.11 Tahun 1950 Tanggal 8 Maret 1950 Tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yaitu:

1. Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville, yaitu sekitar Yogyakarta.
2. Daerah Istimewa Kalimantan Barat
3. Negara Indonesia Timur.
4. Negara Madura.
5. Daerah Banjar.
6. Bangka.
7. Belitung
8. Dayak Besar
9. Jawa Tengah.
10. Negara Jawa Timur.
11. Kalimantan Tenggara
12. Kalimantan Timur.
13. Negara Pasundan
14. Daerah Riau.
15. Negara Sumatra Selatan
16. Negara Sumatra Timur.
(30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Dan saya juga yakin bahwa saudara Hidajat Sjarif tidak mengetahui sejarah sebenarnya mengenai Negeri Aceh dari mulai ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, kembali Aceh bangkit dibawah pimpinan Sultan Ali Mughajat Syah (1496-1528). Yang diteruskan oleh Sultan Salahuddin (1528-1537). Sultan Alauddin Riayat Syahal Kahar (1537-1568). Sultan Ali Riyat Syah (1568-1573). Sultan Seri Alam (1576. Sultan Muda (1604-1607). Sultan Iskandar Muda, gelar marhum mahkota alam (1607-1636). Semua serangan yang dilancarkan pihak Portugis dapat ditangkisnya oleh Sultan-sultan Aceh ini. Selama periode akhir abad 17 sampai awal abad 19 keadaan Aceh tenang.

Bangkit kembali pada tanggal 26 Maret 1873 ketika Belanda menyatakan perang kepada Aceh. Perang pertama yang dipimpin oleh Panglima Polem dan Sultan Machmud Syah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3000 serdadunya dapat dipatahkan, dimana Kohler sendiri tewas pada tanggal 10 April 1873. Perang kedua, dibawah Jenderal Van Swieten berhasil menduduki Keraton Sultan dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Ketika Sultan Machmud Syah wafat 26 Januari 1874, digantikan oleh Tuanku Muhammad Dawot yang dinobatkan sebagai Sultan di masjid Indragiri. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fi'sabilillah. Dimana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1942. Dalam perang gerilya ini Teuku Umar bersama Panglima Polem dan Sultan terus tanpa pantang mundur. Tetapi pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van Der Dussen di Meulaboh Teuku Umar gugur. Tetapi Cut Nya' Dien istri Teuku Ummar siap tampil menjadi komandan perang gerilya. (RH Saragih, J Sirait, M Simamora, Sejarah Nasional, 1987)

Seterusnya ketika Jepang menduduki Negara-Negara di Asia Pasific, termasuk Negeri Aceh, tahun 1942 sampai 14 Agustus 1945 ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, rakyat Aceh tetap bertahan dan terus berjuang untuk mempertahankan Negeri, rakyat, dan Agama. Dari 15 Agustus 1945 sampai pengakuan Kedaulatan RIS oleh Belanda 27 Desember 1949 Negeri Aceh secara de-jure dan de-facto berdiri diluar Negara RI atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI Soekarno atau Negara RI-Jawa-Yogya. Setelah RIS diakui kedaulatannya oleh Belanda ini, mulai Soekarno menelan Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian RI, dan diteruskan menelan Negeri-Negeri diluar RIS, seperti Negeri Aceh.

Jadi, penjajahan diawali Belanda sampai 27 Desember 1949, pindah ke RIS sampai pada 14 Agustus 1950, berpindah ke NKRI pada 15 Agustus 1950 dan terus berpindah tangan kepada Negara RI atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI Soekarno atau Negara RI-Jawa-Yoga pada 5 Juli 1959 sampai detik sekarang ini.

Nah mengenai sejarah Negeri Aceh ini saya yakin saudara Hidajat Sjarif tidak mengetahuinya.

Tetapi, tiba-tiba sekarang muncul di mimbar bebas ini dengan ide "flexible solution"-nya mengenai pendudukan, penjajahan Negeri Aceh oleh NKRI yang diteruskan sejak 5 Juli 1959 oleh Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya sekarang ini

Hanya tentu saja, ide "flexible solution" dari saudara Hidajat Sjarif yang sekarang sudah ditelan, dicaplok dan dicerna oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono arek suroboyo dan Mayjen TNI Endang Suwarya yang mengaku asal Sunda ini tidak akan mampu mempertahankan negeri Aceh yang memang secara fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah telah dicaplok, ditelan, diduduki dan dijajah oleh Soekarno dari sejak 14 Agustus 1950 sampai sekarang ini.

Jadi, untuk Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya jangan tertawa dahulu, dengan telah menelan, mencaplok, dan mencerna ide "flexible solution" dari saudara Hidajat Sjarif asal Sunda yang telah jadi Warga Negara Canda ini, karena itu semua bukan memperkuat pertahanan pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh NKRI yang diteruskan oleh Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya ini, melainkan sebaliknya akan melumpuhkan dan menjatuhkan pertahanan pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh.

Kemudian Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya mau menunjukkan dan menjelaskan kepada seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh dengan pernyataan:

"Mengingat solusi damai yang ditempuh Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik di Aceh selama ini tidak direspon dengan baik oleh GAM, maka pemerintah memberlakukan status Darurat Militer di walayah Provinsi NAD. Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer diatur dalam UU No. 23 Prp tahun 1959" (Ditya Soedarsono, Sun, 22 Feb 2004 21:59:46 -0800 (PST))

Coba perhatikan dengan baik-baik Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya menyatakan: "Mengingat solusi damai yang ditempuh Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik di Aceh selama ini tidak direspon dengan baik oleh GAM"

Eh, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya mengapa mengatakan: "Mengingat solusi damai yang ditempuh Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik di Aceh selama ini tidak direspon dengan baik oleh GAM".

Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya jangan menipu dan membohongi seluruh rakyat NKRI dan rakyat di Negeri Aceh dengan mengatakan : " Mengingat solusi damai yang ditempuh Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik di Aceh selama ini tidak direspon dengan baik oleh GAM".

Mari kita kupas, walaupun sebenarnya kupasan ini telah beberapa kali saya kemukakan di mimbar bebas ini, tetapi tidak apalah, karena ini tujuannya untuk menjelaskan agar menjadi jelas duduk persoalannya.

Duduk persoalannya adalah dari pihak rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruih kekuasaan NKRI yang diwakili oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan ASNLF atau GMA dan TNA-nya adalah melalui jalan dialog dan perundingan yang telah dijalankan dari sejak masa Pemerintah Abdurrahman Wahid dan diteruskan di masa Pemerintah dibawah Presiden Megawati.

Dan salah satu perundingan yang telah dijalankan adalah perundingan yang terakhir yaitu Perundingan antara pihak NKRI dan ASNLF atau GAM yang dinamakan Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003.

Kemudian kita lihat dan perhatikan mengenai draft yang disodorkan oleh pihak GAM:

3 Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM is committed to dropping the armed struggle as stipulated in the relevant clauses of the COHA with all reciprocal measures from the Government of the Republic of Indonesia and to participate in the political process as stipulated in the COHA; and in the context of the COHA will refrain from advocating independence;

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunitions, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA;

c. GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring in additional weapons, ammunitions, and ordnance in the Acheh, and the GOI commits itself to return immediately its forces in Acheh to pre-December, 2002, levels;
(Draft Statement of the Joint Council accepted by GAM, Proposed by the members of the Tokyo Conference on Peace and Reconstruction in Acheh (Japan, US, EU and World Bank )and the Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue, Tokyo, Japan. 18 May 2003).

Selanjutnya kita perhatikan pula mengenai draft yang disoodorkan oleh pihak pihak PRI:

3 Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA;

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunition, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA. Further, GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring additional weapons, ammunition, and ordnance into the Province of Aceh;

c. Both sides recognize the need to ensure the safety and integrity of all members of the JSC, and reaffirm their role in verifying the implementation of the COHA;

d. Both sides re-iterate their full commitment to respect the Article 2f and allow civil society to express their respective democratic rights without hindrance, within the framework of the Indonesian Law.
(Draft Statement of the Joint Council as proposed by the Indonesian Government)

Ternyata dalam Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, Pihak Pemerintah NKRI memang sudah merancang sebelumnya bahwa perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama harus gagal, dengan cara memasukkan point

"a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA"

Padahal point: "a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia" bukan ASNLF atau GAM yang menentukan dan memutuskan, tetapi melalui ungkapan pendapat rakyat Aceh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Aceh dengan difasilitasikan oleh HDC di Aceh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Aceh dan untuk menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD, sebagaimana yang disepakati dalam perundingan Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva.

Dimana sampai detik ini tidak ada itu yang namanya musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Aceh dengan difasilitasikan oleh HDC di Aceh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Aceh dan untuk menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD, sebagaimana yang disepakati dalam perundingan Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva.

Bunyi sebagian isi kesepakatan perundingan Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva adalah

"Berdasarkan penerimaan Undang-Undang NAD sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan. aman. Ini akan menuju kepada suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Acheh, Indonesia." (Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva).

Jadi, disini jelas, apa yang dikatakan Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya: "Mengingat solusi damai yang ditempuh Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik di Aceh selama ini tidak direspon dengan baik oleh GAM" adalah suatu kebohongan dan penipuan terhadap seluruh rakyat NKRI dan Rakyat Negeri Aceh.

Dan siapa yang sebenarnya mengobarkan perang di Negeri Aceh ?

Jelas, jawabannya adalah pihak NKRI terutama yang disponsori oleh TNI dengan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu yang menjadi motornya tidak menghendaki tegaknya kedamaian di negeri Aceh, maka perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei digagalkan.

Sebagai gantinya memang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu penetapan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 .

Jadi, saya melihat konflik di Negeri Aceh justru karena terlalu dominan TNI dalam bidang Eksekutif, sehingga penyelesaian secara politik melalui dialog dan perundingan tidak sungguh-sungguh dijalankan.

Dan saya yakin bahwa karena peranan TNI sekarang begitu kuat dalam tubuh Pemrintah, maka Presiden Megawati memang sudah tidak berdaya menghadapi pihak TNI ini.

Jadi, kalau saya punya pikiran, karena pihak TNI inilah yang memang menghambat jalannya perdamaian, keadilan, keamanan di Negeri Aceh. Dengan alasan mempertahankan kedaulatan NKRI.

Itukan alasan yang dicari-cari saja, saya berani berdebat dengan pihak TNI, bahwa yang menjadi alasan bagi TNI untuk memepertahankan Negeri Aceh bukan karena ingin membela kedaulatan NKRI, tetapi lebih banyak karena masalah untuk taktik dan strategi milter saja. Dengan makin lamanya kemelut di Negri Aceh berlangsung makin kuat kedudukan TNI.

Jadi kasarnya, makin ribut di Aceh dan terus berkepanjangan, maka makin baik bisnis TNI. Artinya TNI terutama para Jenderalnya tidak akan kehilangan kerja dan penghasilan.

Dan perlu diketahui oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya bahwa saudara Hidajat Sjarif adalah seorang yang begitu benci kepada militer terutama militer dibawah Orba.

Coba perhatikan apa yang ditulis oleh saudara Hidajat Sjarif: " Langkah nyata yang nyata kedua yang harus dilakukan adalah "DENGAN MENYERET OKNUM OKNUM DARI JUNTA MILITER ORBA" ke MAHKAMAH MILITER untuk mempertanggung jawabkan atas semua 'HUMAN RIGHTS VIOLATIONS yang terjadi di Aceh, menyeret mereka ke mahkamah militersebagai "PENJAHAT PERANG" dengan CRIMES AGAINST HUMANITY". (Hidajat Sjarif, Sun, 22 Feb 2004 03:57:15 +0000)

Berpikir seribu kali Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya sebelum merangkul saudara Hidajat Sjarif asal Sunda yang telah menjadi WN Canada ini untuk dibawa bersama-sama mempertahankan pendudukan, penjajahan Negeri Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Sun, 22 Feb 2004 21:59:46 -0800 (PST)
From: Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>
Subject: SALUT PADA BAPAK HIDAYAT SYARIF
To: siliwangi27@hotmail.com
Cc: unsyiahnet@yahoogroups.com, a_kjasmine@yahoo.com, kmjp47@indosat.net.id, nur-abdurrahman@telkom.net, sadanas@shb.equate.com, nizarwin@yahoo.com, awakaway@telkom.net, melpone2002@yahoo.com, teuku_mirza2000@yahoo.com, ahmad@dataphone.se, serambi@indomedia.com, aditjond@psychology.newcastle.edu.au,acheh@juno.com, warzain@yahoo.com, yusrahabib21@hotmail.com,wpamungk@centrin.net.id, gam_m_z@yahoo.com

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Kepada Bapak Hidayat Syarif, kalau saya baca milis Bapak saya langsung bisa katakan Bapak sebagai orang tua yang sangat Arif dan bijaksana sesuai dengan nama bapak, saya mengucapkan terima kasih atas masukannya dalam diskusi ini, dan saya juga berdoa semoga Bapak selalu mendapat petunjuk, perlindungan, dan karunia dari Allah SWT, walaupun Bapak sudah 40 tahun hidup di negeri orang namun hati dan jiwa bapak ternyata masih untuk
Indonesia.....Amien.....Amien......Ya robbal Alamien.

Namun agar lebih akrab dan bila Bapak berkenan saya akan panggil Bapak dengan sebutan Kang Dayat.....atau Kang Syarif.....Agar kang Dayat lebih mengerti bagaimana jalan panjang upaya damai yang digelar oleh Indonesia inilah kisahnya,.....

Memahami Penetapan Bahaya Dalam Status Darurat Militer Di Provinsi NAD

1. Pendahuluan.
Keputusan Pemerintah RI menetapkan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah dikonsoltasikan dengan DPR RI dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) No. 28 Tahun 2003, berlaku mulai pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, selanjutnya diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 tanggal 18 Nopember 2003.

Keputusan ini diambil setelah rangkaian upaya damai yang dilakukan pemerintah melalui penetapan otonomi khusus untuk Provinsi NAD, pendekatan terpadu dalam rencana pembangunan yang komprehensif, maupun dialog bahkan yang dilakukan di luar negeri dengan mediator internasional sekalipun, ternyata tidak menghentikan niat dan tindakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadaan yang pada akhirnya dapat mengganggu keutuhan NKRI tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan secepatnya harus dihentikan melalui upaya yang lebih terpadu, agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat segera dipulihkan kembali. Keinginan GAM untuk merdeka dan memisahkan diri dari NKRI adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat diterima secara konstitusional. Karena wilayah Aceh merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari NKRI sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. "Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai akan tetapi lebih mencintai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

2.Kesepakatan Damai Pihak RI-GAM
Jalan damai yang selama ini diupayakan oleh Pemerintah RI dalam penyelesaian masalah Aceh telah berulang kali disepakati, akan tetapi berulang kali pula kesepakatan itu dilanggar dan dikhianati GAM yang sengaja menarik ulur waktu untuk memperkuat diri melakukan rekrutmen, pencarian dana dan senjata maupun pelanggaran hukum lainnya. Beberapa kesempatan damai pihak RI-GAM antara lain:

a. Nota Kesepahaman Bersama.
Untuk menghentikan aksi kekerasan di wilayah NAD. Pemerintah RI diwakili Dubes RI di Swiss DR. Hasan Wirayuda dan pihak GAM diwakili Dr. Zaini Abdullah mendandatangani nota kesepakatan bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh (Joint Understanding on Humanitarion Pause For Aceh) di Jenewa, Swiss pada 12 Mei 2003. Tujuan Jeda Kemanusiaan adalah: menyediakan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Aceh: menyiapkan perangkat keamanan untuk mendukung penyediaan bantuan keamanan dan mengurangi tensi kekerasan serta mempromosikan nilai-nilai untuk membangun kepercayaan diri menuju situasi damai.Hanya berselang dua hari setelah nota kesepahaman bersama ditandatangani, Pos Polisi di Aceh digranat oleh GAM. Kekerasan kembali terjadi di Aceh, bahkan disertai penculikan terhadap aparat Pemda. Faksi GAM yang berkedudukan di Swedia menegaskan bahwa kesepakatan damai dengan Pemerintah RI bukan akhir dari perjuangan mereka dan tidak melunturkan tututan Aceh Merdeka.

b.Muratorium Kekerasan.
Setelah melakukan pertemuan intensif di Swiss pada 6 s/d 9 Januari 2001. Pemerintah RI dan pihak GAM menyepakati pembentukan suatu moratorium kekerasan selama satu bulan (bulan tenang) mulai tanggal 15 Januari 2001. Dalam masa ini kedua belah pihak akan bekerja secara subtansif untuk merefisi pengaturan keamanan Jeda Kemanusiaan dengan tujuan lebih efektif. Disamping itu kedua belah pihak juga berhasil mengembangkan agenda bagi pembicaraan selanjutnya guna membahas dan menyepakati peraturan keamanan yang baru sebagai proses kelanjutan dialog politik. Selama pemberlakuan moratorium kekerasan ini, pihak GAM membuat banyak pelanggaran yang merugikan pihak RI seperti penembakan anggota TNI yang sedang melaksanakan bhakti sosial, penyerangan pos TNI/Polri, pembakaran gedung pemerintahan dan pemasangan bom rakitan yang membuat situasi di NAD tidak semakin baik, bahkan GAM berani meminta jatah dana bantuan asing dan dana proyek pembangunan Aceh. Moratorium kekerasan ini tidak efektif serta tidak bisa menghasilkan penyelesaian damai di NAD.

c. Perjanjian penghentian permusuhan.
Perjanjian penghentian permusuhan (The Cessation of HostilitiesAgreemnt - COHA) antara pemerintah RI dengan Pihak GAM melalui perantara Henry Donant Center (HDC) di Jenewa, Swiss, pada 9 Desember 2002 berhasil mendapat kesempatan dalam upaya menuju perdamaian di Provinsi NAD. Butir-butir kesepakatan ini antara lain menyatakan bahwa: kedua belah pihak setuju menghentikan kekerasan untuk selamanya di Aceh; GAM menyerahkan senjata, sedangkan pasukan Indonesia di relokasi; dibentuk Komisi Keamanan Bersama (KKB); dan sepakat tidak meningkatkan kekuatan militer selama periode pemulihan kepercayaan; serta menganggap rasa permusuhan antara kedua belah pihak sebagai masa lalu. Meskipun kesepakatan damai baru ditandatangani, GAM sudah menunjukkan itikatnya sebagai gerakan bersenjata yang liar dan tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti dengan gugurnya dua anggota TNI-Polri yang tewas ditembak oleh anggota GAM pada waktu mengirim logistik. Demikian halnya Komisi Keamanan Bersama (KKB) yang diharapkan dapat menengahi penyelesaian tindak kekerasan, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga langkah kesepakatan yang sudah ditandatangani tidak terlaksana bahkan terhenti.

3.Status Darurat Militer
Mengingat solusi damai yang ditempuh Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik di Aceh selama ini tidak direspon dengan baik oleh GAM, maka pemerintah memberlakukan status Darurat Militer di walayah Provinsi NAD. Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer diatur dalam UU No. 23 Prp tahun 1959, yang menyatakan bahwa pemberlakuan keadaan bahaya antara lain apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam, sehinggaa dikawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Beberapa ketentuan tentang Darurat Militer, diatur sebagai berikut:

a.Wewenang Penguasa Darurat Militer
Berdasarkan UU No. 23 Prp tahun 1959, wewenang penguasa darurat militer antara lain meliput:
1).Mengatur, membatasi, atau melarang peredaran, pembuatan senjata api atau perlengkapan peledak.
2).Menguasai seluruh perlengkapan pos dan telekomunikasi.
3).Menutup gedung-gedung tempat pertunjukan, balai pertemuan, rumah makan dan lain-lain.
4).Mengatur, membatasi, atau melarang lalu lintas di darat, udara dan perairan serta penangkapan ikan.
5).Mengatur, membatasi, atau melarang keluar masuk barang ke daerah status Darurat Militer
6).Menahan atau menyita seluruh surat, kiriman, wesel dan kwitansi.
7).Melarang orang untuk bertempat tinggal dan meninggalkan daerah darurat militer.
8).Mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan, perusahaan atau jabatan tertentu.
9).Menangkap dan menahan orang selama-lamanya 20 hari dan melaporkan kepada penguasa pusat pada waktu 14 hari.
10).Melarang keluarnya keputusan (peraturan) dari Pemda, pejabat daerah, lainnya.
11) Penguasa darurat militer daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang harus diatur dalam perudang-udangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan UU.

Wewenang penguasa darurat militer sangat besar dan luas, namun bukan berarti tak terbatas, karena otorisasinya tetap dibatasi antara lain oleh hukum humaniter dan HAM. Sebagai contoh. Seorang yang ditahan tidak boleh disiksa atau dianiaya.
b.Mekanisme pelaksanaan.
Berdasarkan UU No 23 Prp tahun 1959, mekanisme pelaksanaan darurat militer ditentukan oleh Presiden.
c.Substansi Keppres No 28 Tahun 2003, antara lain:
1)Pasal 1: Seluruh wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya denggan tingkatan Keadaan Darurat Militer.
2)Pasal 2 ayat (1): Penguasa tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.
3)Pasal 3 ayat (1): Penguasa Keadaan Darurat Militer di Wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Penguasa Darurat Militer daerah.
4)Pasal 3 ayat (2): Dalam melakukan Penguasa Keadaan Darurat Militer di Daerah. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda dibantu oleh:
a)Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
b)Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dan c)Kepala kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5)Pasal 4: terhadap provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.
d.Implementasi dan Prospek.
Implementasi Darurat Militer merupakan payung hukum bagi TNI untuk melakukan tindakan tegas secara hukum Militer, mereduksi kekuatan bersenjata GAM, seraya menciptakan situasi yang memungkinkan dilanjutkannya perundingan dengan tetap berbasis kedaulatan dan integritas NKRI. Cara bertindak TNI adalah melakukan serangan dan menggempur titik-titik pertahanan GAM dengan sedapat mungkin meminimalkan korban sipil. Jatuhnya korban sipil memang sulit, bahkan tidak mungkin terhindar dalam peperangan, apalagi perang lawan gerilya. Operasi Militer tidak dimaksudkan untuk asal "menghabisi" GAM. Karena sebagian dari GAM adalah saudara sebangsa dan setanah air dan di dalam GAM-pun ada kombatan dan nonkombatan, sebagaimana ditegaskan dalam hukum humaniter, bahkan hanya kombatan-lah yang boleh ditindak secara militer termasuk dibunuh sekalipun.

Prospek Darurat Militer selama 6 bulan di NAD dalam kerangka besar penyelesaian masalah Aceh sangat tergantung pada dukungan semua komponen bangsa, dan bukan hanya digantungkan kepada TNI saja. Sebab, jika tenggang waktu itu dilewati, sementara GAM masih eksis, aparat keamanan semakin kehilangan dukungan untuk terus berperang. Realitas membuktikan jika seorang politisi gagal dalam menjalankan tugasnya dia hanya akan kehilangan jabatanya atau paling jauh berhadapan dengan pengadilan. Tetapi bagi Prajurit TNI yang gagal dalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya kehilangan jabatan atau popularitasnya tetapi nyawa taruhannya. Prajurit TNI yang dikirim ke Aceh atau daerah konflik hanya mempunyai satu tujuan "Tegaknya Merah Putih di seluruh wilayah Kedaulatan NKRI". Oleh karena itu, para tokoh masyarakat hendaknya menyerukan kepada Pimpinan GAM untuk menghentikan aksinya dan kembali kepangkuan NKRI. Darurat Militer di NAD diimplementasikan dengan operasi terpadu yang mengkombinasikan dan mensinergikan pendekatan militer dengan diplomasi, penegakan hukum, perlindungan dan peningkatan harkat kemanusiaan serta pemberdayaan Pemda. Dengan diperpanjangnya operasi terpadu di Aceh, dan agar pelaksanaan operasi terpadu lebih bersinergi, maka dalam operasi ini ditambahkan operasi pemulihan ekonomi.

4.Pelaksanaan Operasi Terpadu.
Untuk menyelesaikan permasalahan Aceh secara komprehensif, pemerintah RI melaksanakan Operasi Terpadu, dengan tujuan untuk memantapkan jalannya pemerintahan di seluruh wilayah NAD. Operasi ini meliputi:

a.Operasi Kamanusiaan
Bertujuan melindungi keselamatan penduduk secara fisik dan memberi bantuan kesehatan, pendidikan, makanan, kegiatan ibadah dan memberikan lapangan pekerjaa secara konkrit, sebagai penanggungjawab adalah Menteri Sosial. Sehingga nantinya, apapun yang terjadi di NAD penduduk bisa melakuka pekerjaan sehari-hari tanpa terganggu. Dalam melaksanakan Operasi ini, TNI menyiapkan operasi "Bhakti TNI" guna membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sulit dilaksanakan, mengingat masalah keamanan.

b.Operasi Penegakan Hukum.
Unsur utamanya Polisi, sebagai penanggungjawab Kapolri. Operasi ini dilakukan karena banyaknya kejahatan terhadap penduduk seperti teror, penculikan, pemerasan dan pemaksaan untuk menjadi anggota AM, bahkan mereka yang dicurigai mata-mata TNI dibunuh. Bertujuan mengintensifkan penegakan hukum di wilayah NAD termasuk memberlakukan bahwa gerakan Separatis bersenjata GAM merupakan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam Operasi ini, TNI mengerahkan Polisi Militer.

c.Operasi Pemulihan Keamanan.
Unsur utamanya adalah TNI, denga tujuan memulihkan keamanan dan mereduksi kekuatan bersenjata GAM. Penanggungjawab operasi pemulihan keamanan secara utuh adalah Panglima TNI.

d.Operasi pemulihan Roda Pemerintahan.
Operasi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali jalannya roda pemerintahan, sehingga masyarakat NAD dapat segera melakukan aktivitasnya kembali. Penanggungjawab operasi ini adalah Menteri Dal;am negeri.

Keputusan pemerintah memberlakukan Darurat Militer di NAD adalah langkah yang tepat, dan mendapat dukungan internasional. Siapapun yang menjadi Presiden atau pejabat Pemerintah RI saat ini, tentu akan mengambil langkah yang sama. Meskipun wilayah Aceh telah diberlakukan Keadaan Darurat Militer dan sebagai Penguasa daerah NAD adalah Pangdam Iskandar Muda, akan tetapi TNI tetap tunduk dan patuh kepada kebijakan pemerintah pusat, karena masalah Aceh bukan semata-mata persoalan TNI.

WASALAM,

DITYA

Sun, 22 Feb 2004 21:59:46 -0800 (PST)
dityaaceh_2003@yahoo.com
ACEH NAD
TANO RENCONG SARAMBO MAKKO
----------