Stockholm, 25 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

DITYA & ENDANG HARUS PAHAM ACEH & PASUNDAN DITELAN RI MELALUI RIS
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

DITYA SOEDARSONO & ENDANG SUWARYA HARUS PAHAM NEGERI ACEH & NEGARA PASUNDAN DITELAN NEGARA RI ATAU NEGARA RI-JAWA-YOGA MELALUI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)

"Kang Dirman, anda jangan terlalu picik menilai seseorang, saya setuju bila ada seorang TNI bukan ABRI, yang menyimpang dari koridor hukum yang ada diberikan tidakan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Contohnya, ya seperti Kang Mamad sudah menyalahi kaida hukum masak bangsa Swedia, orang Jawanya Barat tetapi berbusa-busa berjuang untuk bangsa Aceh. Kaida apa yang digunakan oleh Akang, sedangkan ngebelain bangsa Pasundan sendiri saja tidak bisa. Ya contoh gampangnya begini. Keluarga Akang saja berantakan, bagaimana mungkin akang bisa memberikan nasihat agar keluarga orang lain bisa rukun dan damai. Disinilah muslihat akang sebenarnya. Kang Dirman sengaja dengan kepiawaiannya merangkai kata-kata, mengurangi yang benar dan menambahkan biar salah sehingga orang atau keluarga lain menjadi berantakan seperti keluarga Kang Dirman." (Ditya Soedarsono , dityaaceh_2003@yahoo.com ,Tue, 24 Feb 2004 20:02:47 -0800 (PST))

"Saya rasa usulan penyelesaian konflik Aceh yg pak Hidajat Sjarif ungkapkan dan saya sependapat dengannya hanya bisa dijalankan jika pemerintahan RI benar2 telah menerapkan demokrasi pancasila dgn sebenar-benarnya dan sejujur2nya-yg menurut saya masih sangat jauh. Tentang fleksibilitas yg bapak ungkapkan, saya juga sependapat, tetapi harus juga ditujukan kpd pemerintah RI jakarta. Apakah mereka cukup fleksibel utk memberikan kebebasan kpd rakyat Aceh utk bebas dari RI. Dalam negosiasi damai tidak selayaknya ada istilah harga mati, bahwa kita punya pandangan dan pendirian memang harus, tetapi kan seiring dgn proses perundingan, kita lebih bisa memahami masalah shg pandangan dan pendirian kita bisa saja disesuaikan. Misalnya itu perundingan Linggajati, Renville, Roem-Royen, KMB, dll. Bukankah pak Karno telah menunjukkan fleksibilitasnya yg cukup tinggi dan tidak mematok harga mati bahwa wilayah RI itu harus meliputi Sabang sampai Merauke. Lantas kalau bapak proklamator kita saja tidak mematok harga mati negara kesatuan RI, mengapa kita yg datang di belakang hari dlm melakukan perundingan harus mematok harga mati. Bahkan bangsa penjajah semacam Belanda pun mampu utk fleksibel thdp tuntutan kedaulatan bangsa Indonesia. Mereka tdk mematok harga mati tidak mau menyerahkan daerah kekuasaannya kpd bangsa Indonesia, meskipun kalau mau kekuatan militer mereka pada waktu itu sangat mampu utk menghancurkan sayap militer pejuang2 kita." (Peace ORG, miranda_hnf@yahoo.co.uk , 25 Feb 2004 9:48 am)

"Silahkan anda kecam NKRI silahkan anda mau memerdekakan diri dari NKRI. Itu adalah hak politik saudara. Tapi jangan salahkan satu negara kalau kemudian pemerintah yg syahpun menggunakan cara utk membela keutuhan satu negara yang syah. Ini adalah salah satu konsep bernegara yg paling dasar. Jadi jgn dikira NKRI itu hanya Jawa (saya plg tdk suka klu ada istilah
kolonialis Jawa). Coba dipikir pake otak yg jernih benarkah NKRI bisa berdiri hanya dgn orang Jawa, dan apakah NKRI berdiri hanya diatas kaki orang Jawa. Silahkan direnungkan"
(Dobing , dobing@telkom.net , Wed, 25 Feb 2004 11:58:24 +0700)

Baiklah Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh, saudara Peace Org di UK, dan saudara Dobing di Jakarta, Indonesia.

Pertama saya jumpai Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh.

Saya perhatikan Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya masih saja tetap ingin memasukkan saya kedalam orang Jawa. Coba perhatikan apa yang ditulis Kolonel Laut Ditya Soedarsono: "seperti Kang Mamad sudah menyalahi kaida hukum masak bangsa Swedia, orang Jawanya Barat".

Kolonel Laut Ditya Soedarsono, saya sudah beberapa kali mengingatkan Kolonel Laut Ditya bahwa Kang Mamad adalah orang Sunda, tetapi mengapa Kolonel Laut Ditya masih juga menulis "Kang Mamad...orang Jawanya Barat".

Kolonel Laut Ditya Soedarsono, apa susahnya menulis seperti ini : "Kang Mamad...orang Sunda dari daerah Jawa Barat di Pulau Jawa", kan selesai, tidak menimbulkan permasalahan. Nah untuk masa mendatang jangan lagi Kolonel Laut Ditya menulis : "Kang Mamad...orang Jawanya Barat".

Coba tegur Mayjen TNI Endang Suwarya itu Kolonel Laut Ditya Soedarsono, kenapa dibiarkan itu Kolonel Laut Ditya menulis tanpa fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah yang menyamakan nama suku Sunda dengan nama Daerah Jawa Barat dan dengan nama Pulau Jawa.

Kalau saya jadi Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh seperti Mayjen TNI Endang Suwarya sekarang, sudah dipecat itu Kolonel Laut Ditya Soedarsono dari jabatan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Aceh, karena terus-terusan buat kesalahan menamakan Kang Mamad orang Jawa, padahal Kang Mamad adalah orang Sunda dari Daerah Jawa Barat di Pulau Jawa.

Selanjutnya, Kolonel Laut Ditya Soedarsono mengatakan: "Contohnya, ya seperti Kang Mamad sudah menyalahi kaida hukum masak bangsa Swedia, orang Jawanya Barat tetapi berbusa-busa berjuang untuk bangsa Aceh. Kaida apa yang digunakan oleh Akang".

Eh, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, saya di mimbar ini berdiskusi dan menulis bukan atas nama Pemerintah Kerajaan Swedia. Tetapi atas nama pribadi yang hak-haknya dilindungi oleh "Pernyataan Umum Tentang Hak Hak Asasi Manusia": Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain. (Pernyataan Umum Tentang Hak Hak Asasi Manusia, Pasal 2)

Jadi, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, atas dasar hukum Pernyataan Umum Tentang Hak Hak Asasi Manusia, Pasal 2 inilah saya atas nama pribadi menyatakan hak-hak saya untuk membantu, menyokong, mendukung rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI atau Negara RI-Jawa-Yogya gerwajah baru.

Nah sekarang,Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya sudah mengetahuinya, bahwa kaida hukum yang dipakai oleh saya adalah kaida hukum yang berdasarkan kepada dasar hukum Pernyataan Umum Tentang Hak Hak Asasi Manusia, Pasal 2.

Nah selanjutnya, itu soal yang diperkatakan oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono: "sedangkan ngebelain bangsa Pasundan sendiri saja tidak bisa."

Itu begini penjelasannya, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya. Itu Negara Pasundan di daerah Pasundan yang pada tangal 4 Mei 1947 di Alun-alun Bandung oleh Ketua Partai Rakyat Pasundan Soeria Kartalegawa diproklamasikan dan pada tanggal 16 Februari 1948 Negara Pasundan dinyatakan resmi berdiri dengan R.A.A. Wiranatakusumah dipilih menjadi Wali Negara dan dilantik pada tanggal 26 April 1948. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 140, 171).

Apakah rakyat di Negara Pasundan, Ketua Partai Rakyat Pasundan Soeria Kartalegawa, dan Wali Negara R.A.A. Wiranatakusumah mempunyai pikiran, niat, maksud dan tujuan ketika memproklamasikan, mendirikan, dan membangun Negara Pasundan ini setelah dua tahun berdiri akan digabungkan dengan Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya melalui Republik Indonesia Serikat (RIS)?

Jelas, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya itu Ketua Partai Rakyat Pasundan Soeria Kartalegawa, dan Wali Negara R.A.A. Wiranatakusumah tidak mempunyai pikiran, niat, maksud dan tujuan ketika memproklamasikan, mendirikan, dan membangun Negara Pasundan ini setelah dua tahun berdiri akan digabungkan dengan Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya melalui Republik Indonesia Serikat (RIS).

Yang ada, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, itu hanya dari pikiran Soekarno presiden RIS yang dipilih menjadi Presiden RIS ketika pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244).

Buktinya, apa sebabnya, itu Negara Pasundan yang pada tangal 4 Mei 1947 di Alun-alun Bandung oleh Ketua Partai Rakyat Pasundan Soeria Kartalegawa diproklamasikan dan pada tanggal 16 Februari 1948 Negara Pasundan dinyatakan resmi berdiri dengan R.A.A. Wiranatakusumah dipilih menjadi Wali Negara dan dilantik pada tanggal 26 April 1948. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 140, 171) Kemudian setelah menjadi Negara Bagian RIS pada tanggal 14 Desember 1949 dan setelah RIS dilebur menjadi NKRI ada dalam perut Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya yang menjelma menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950?.

Eh, kemudian, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, coba tunjukkan mana ada itu fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah seperti yang dituduhkan melalui tulisan: "contoh gampangnya begini. Keluarga Akang saja berantakan, bagaimana mungkin akang bisa memberikan nasihat agar keluarga orang lain bisa rukun dan damai. Disinilah muslihat akang sebenarnya. Kang Dirman sengaja dengan kepiawaiannya merangkai kata-kata, mengurangi yang benar dan menambahkan biar salah sehingga orang atau keluarga lain menjadi berantakan seperti keluarga Kang Dirman."

Jadi, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, mengatakan dan menuduh Negara Pasundan "berantakan" ?

Eh, mana fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarahnya yang mengatakan Negara Pasundan "berantakan" ?

Itu, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, Negara Pasundan bukan "berantakan", tetapi ketika menjadi Negara Bagian RIS ditelan oleh Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya.

Jadi, kenapa itu Negara Pasundan setelah menjadi Negara Bagian RIS yang didalamnya ada juga negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya sebagai Negara Bagian RIS, tiba-tiba menghilang dari atas permukaan bumi?

Eh, ada apa Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya dengan Negara Pasundan, padahal Negara Pasundan asal-nya sehat, segar bugar tidak kurang suatu papapun, tiba-tiba setelah berjumpa dengan Negara RI atau atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya dalam RIS, hilang entah kemana. Tidak tercium bau-baunya sedikitpun ?

Rupa-rupanya, ada sesuatu rahasia yang disembunyikan oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya yang tidak boleh seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh mengetahuinya, apa rahasia yang disembunyikannya itu ?.

Rahasia yang disembunyikan oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya adalah pada tanggal 11 Maret 1950 Negara Pasundan yang merupakan Negara Bagian RIS telah ditelan oleh Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 42).

Inilah rupanya rahasia Soekarno cs yang disembunyikan oleh oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya mengenai pencaplokan Negara Pasundan oleh Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya dalam RIS pada tanggal 11 Maret 1950 3 hari setelah dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS dikeluarkan.

Wah, wah, wah, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, kelihatan sekarang, rupanya itu Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya telah menutupi fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah tentang pencaplokan, penelanan, Negara Pasundan melalui mulut Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya pada tanggal 11 Maret 1950 dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS.

Jadi sekarang makin terbongkarlah, rupanya itulah kerja Soekarno dengan Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya dalam RIS, bukan hanya mencaplok, menelan, menduduki, menjajah Negeri Aceh saja pada tanggal 14 Agustus 1950, tetapi juga jauh sebelumnya, pada tanggal 11 Maret 1950 Negara Pasundan asal Negara dari mana Ahmad Sudirman datang telah dicaplok dan ditelan melalui mulut Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya dalam RIS.

Eh sekarang, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, jangan lari dari Negeri Aceh, nanti dikejar TNA yang sudah mendapatkan informasi dari Ahmad Sudirman di Stockholm mengenai penutupan, penipuan, dan kebohongan yang telah dilakukan oleh Soekarno dalam mencaplok, menelan, menduduki dan menjajah Negeri Aceh, juga pencaplokan Negara berdaulat Pasundan oleh Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya yang disembunyikan oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh.

Tetapi walaupun begitu, jangan dulu ditangkap itu Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, sebelum diperiksa dan dimintai keterangannya oleh pihak ASNLF atau GAM yang telah diberi surat kuasa oleh Ahmad Sudirman, mengenai pencaplokan Negara Pasundan dan Negeri Aceh oleh Soekarno memakai Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya.

Nah sekarang, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, jangan lagi mengatakan kepada Kang Dirman: "Disinilah muslihat akang sebenarnya. Kang Dirman sengaja dengan kepiawaiannya merangkai kata-kata, mengurangi yang benar dan menambahkan biar salah sehingga orang atau keluarga lain menjadi berantakan seperti keluarga Kang Dirman."

Eh, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, masih juga mau mengelak dan berkelit dari pada fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah tentang penutupan, penipuan, dan kebohongan yang telah dilakukan oleh Soekarno dalam mencaplok, menelan, menduduki dan menjajah Negeri Aceh, juga pencaplokan Negara berdaulat Pasundan oleh Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya yang disembunyikan oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh.

Karena itu, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, tidak ada lagi alasan, untuk mengatakan: "Apa yang kau cari Kang Dirman".Disaat orang lain menginginkan solusi damai demi kejayaan dan kesejahteraan bangsa dan NKRI, akang malah mencoba untuk mencerai-beraikannya. Kira-kira berdosa ngak kang?"

Eh, saya sudah menjelaskan dan menerangkan kepada seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh bahwa, bahwa Soekarno dengan menggunakan Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya masuk kedalam RIS untuk menelan Negara-Negara dan Daerah-Daerah Negara Bagian RIS, bukan itu saja melainkan mencaplok, menelan, menduduki dan menjajah Negeri Aceh.

Jadi, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, kang Dirman bukan seperti orang yang dituduhkan oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, yaitu "akang malah mencoba untuk mencerai-beraikannya".

Istigfar banyak-banyak, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, jangan banyak berbohong seperti menuduh kang Dirman dengan tuduhan yang tanpa fakta dan bukti, apalagi di mimbar bebas ini, karena di mimbar bebas ini dilarang menuduh tanpa fakta dan bukti serta bercerita yang bohong, yang tidak ada dasar fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarahnya.

Nah selanjutnya, saya tinggalkan Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, sekarang saya jumpai saudara Peace Org di UK.

Kalau sudah berjumpa dengan saudara Peace Org ini saya percaya kepadanya. Bagaimana tidak? Karena saudara Peace Org ini walaupun masih muda, tetapi pikirannya tidak mudah ditipu oleh Soekarno dan para penerusnya, tidak seperti pikiran saudara Hidajat Sjarif, Kolonel Laut Ditya Soedarsono, Mayjen TNI Endang Suwarya, Teuku Mirza, Apha Maop, Rahmatullah, Agus Hermawan, Meilany, Tato Suwarto, Matius Dharminta, Sagir Alva, Abdul Karim, Agya Utama.

Coba saja perhatikan apa yang ditulis oleh saudara Peace ini: "Saya rasa usulan penyelesaian konflik Aceh yg pak Hidajat Sjarif ungkapkan dan saya sependapat dengannya hanya bisa dijalankan jika pemerintahan RI benar2 telah menerapkan demokrasi pancasila dgn sebenar-benarnya dan sejujur2nya-yg menurut saya masih sangat jauh."

Sampai disini, ok, saya setuju. Jadi saya tidak banyak komentar. Hanya ada sedikit perbedaan yaitu mengenai demokrasi-pancasila. Tetapi soal pancasila itu saya anggap enteng saja, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Jadi saya tidak perlu kasih komentar.

Kemudian perhatikan lagi apa yang ditulis saudara Peace ini: "Tentang fleksibilitas yg bapak (Hidajat Sjarif) ungkapkan, saya juga sependapat, tetapi harus juga ditujukan kpd pemerintah RI jakarta. Apakah mereka cukup fleksibel utk memberikan kebebasan kpd rakyat Aceh utk bebas dari RI. Dalam negosiasi damai tidak selayaknya ada istilah harga mati, bahwa kita punya pandangan dan pendirian memang harus, tetapi kan seiring dgn proses perundingan, kita lebih bisa memahami masalah shg pandangan dan pendirian kita bisa saja disesuaikan. Misalnya itu perundingan Linggajati, Renville, Roem-Royen, KMB, dll. Bukankah pak Karno telah menunjukkan fleksibilitasnya yg cukup tinggi dan tidak mematok harga mati bahwa wilayah RI itu harus meliputi Sabang sampai Merauke. Lantas kalau bapak proklamator kita saja tidak mematok harga mati negara kesatuan RI, mengapa kita yg datang di belakang hari dlm melakukan perundingan harus mematok harga mati. Bahkan bangsa penjajah semacam Belanda pun mampu utk fleksibel thdp tuntutan kedaulatan bangsa Indonesia. Mereka tdk mematok harga mati tidak mau menyerahkan daerah kekuasaannya kpd bangsa Indonesia, meskipun kalau mau kekuatan militer mereka pada waktu itu sangat mampu utk menghancurkan sayap militer pejuang2 kita."

Nah disipun, saya luluskan hasil ujian mata pelajaran sejarah tentang masalah Aceh, referendum, dan penjajahan terhadap Negeri Aceh oleh NKRI atau Negara RI atau atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya yang telah dibuat oleh saudara Peace Org ini. Saya tidak banyak komentar terhadap hal ini.

Hanya tambahan sedikit untuk Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, coba belajar kepada saudara Peace Org di UK ini. Dimana hasil pikiran saudara Peace ini begitu lancar, bersih, tidak mengandung racun-racun Soekarno, mudah dicerna dan dipahami.

Nah model-model pikiran yang demikianlah yang perlu banyak dimasukkan dalam mimbar bebas ini.

Kemudia, terakhir saya akan menjumpai saudara Dobing di Jakarta.

Sebenarnya saudara Dobing menanggapi apa yang telah dikemukakan oleh saudara Puji Anto dari Sydney, Australia, yang menulis: "Bung Ahmad, banyak orang tidak senang kalau dikeritik, apalagi memperbaiki, terutama bangsa Indoneisa, yang berasal dari keturunan penyembah raja-raja, seperti keturunan Suharto, Sukarno dan to-to atau no-no lainnya."(Puji Anto , puji50@hotmail.com , Tue, 24 Feb 2004 14:16:16 +0000)

Nah sekarang persoalannya yang membuat saudara Dobing ini geram adalah ketika saudara Puji Anto mengatakan: "terutama bangsa Indoneisa, yang berasal dari keturunan penyembah raja-raja, seperti keturunan Suharto, Sukarno dan to-to atau no-no lainnya."

Sehingga saudara Dobing balik membantah: "Sebelumnya saya ucapkan astaghfirullah hal adzim, untuk menanggapi komentar mas Pujianto yg mengatakan bahwa bangsa Jawa adalah penyembah raja2. Dunia politik hendaknya jgn di campur adukkan dengan konsep satu kepercayaan. Karena siapapun orangnya yang terjun di dunia politik pasti sedikit banyak mengesampingkan aspek2 agama. Jadi saya di forum ini hanya mengingatkan agar dalam mencari sebuah kebenaran tidak perlu menggunakan cara2 yang tidak benar."

Nah sekarang begini saja, saudara Dobing dan saudara Puji, agar permasalah tidak keluar dari point inti yaitu masalah referendum dan penjajahan di Negeri Aceh, karena dalam memberikan kupasan sebanyak mungkin harus menyinggung kedua hal tersebut.

Jadi, begini saja jalan keluarnya dari masalah apa yang dikatakan oleh saudara Puji, saya ganti itu kata "penyembah" menjadi "pengikut". Dengan alasan raja-raja itu bukan Allah SWT, apalagi Soeharto dan Soekarno. Mereka berdua ini adalah bukan Allah SWT. Soeharto adalah koruptor, sedangkan Soekarno adalah penipu ulung nomor satu di NKRI. Jadi tidak perlu Soekarno dan Soeharto disembah-sembah, nanti merasa hebat, apalagi sekarang Soeharto masih hidup. Kalau masih disembah-sembah, nanti itu Soeharto hidungnya bisa terus belok keatas, saking gembiranya.

Selanjutnya, saudara Dobing menulis: "Silahkan anda kecam NKRI silahkan anda mau memerdekakan diri dari NKRI. Itu adalah hak politik saudara. Tapi jangan salahkan satu negara kalau kemudian pemerintah yg syahpun menggunakan cara utk membela keutuhan satu negara yang syah. Ini adalah salah satu konsep bernegara yg paling dasar. Jadi jgn dikira NKRI itu hanya Jawa (saya plg tdk suka klu ada istilah kolonialis Jawa). Coba dipikir pake otak yg jernih benarkah NKRI bisa berdiri hanya dgn orang Jawa, dan apakah NKRI berdiri hanya diatas kaki orang Jawa. Silahkan direnungkan"

Nah sekarang, kita sudah tahu semua, bahwa menurut saudara Dobing, NKRI boleh dikritik sehabis-habisnya, asal "jangan salahkan satu negara kalau kemudian pemerintah yg syahpun menggunakan cara utk membela keutuhan satu negara yang syah."

Jadi, artinya kalau dasar mengkritik terhadap NKRI itu kurang kuat, maka Pemerintah NKRI akan tetap mempertahankan kerangka NKRI termasuk Negeri Aceh didalamnya.

Tetapi, kalau mengkritik berdasarkan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah seperti Negeri Aceh ditelan, dicaplok, diduduki dan dijajah oleh Soekarno melalui mulut Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Dan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh.

Jelas, itu Pemerintahn NKRI atau Negara RI atau atau atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya tidak akan sanggup membatah dan menangkisnya.

Buktinya, coba tanya kepada Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, apakah bisa membantah bahwa memang benar Soekarno melalui mulut Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Dan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh..

Eh, paling Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya membantah dengan mengatakan: "sejarahnya orang Jawa yang hanya secuil itu RIS RIS RIS 1949 1949 dan 1949 aja yang dibulet-buletin sampai ngapal, orang Indonesia ma sudah tahu semua, hanya kang Diman aja yang bingung, takut ngak laku jualannya"(Ditya Soedarsono,Thu, 19 Feb 2004 23:48:58 -0800 (PST))

Nah inikan bukti bantahan dari Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya. Mana bisa lulus ujian sejarah nasional yang menyangkut masalah pertumbuhan dan perkembangan Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI 17 Agustus 1945 atau Negara RI-Jawa-Yogya dihubungkan dengan pencaplokan Negeri Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Commented by: Peace ORG on 25 Feb 2004 9:48 am
Ahmad.swaramuslim.net
miranda_hnf@yahoo.co.uk

Saya sependapat dgn pak Hidajat Sjarif bahwa salah satu solusi utk Aceh adalah dgn penguatan kekuatan sipil melalui pembangunan demokrasi

Saya rasa memang solusi militer sangat-sangat rawan mengorbankan rakyat sipil dan menambah kasus2 pelanggaran HAM baik yg dilakukan oleh GAM maupun TNI-POLRI. Tetapi tentu saja inipun tidaklah mudah karena berbagai kepentingan dan arogansi masing2 sayap militer kedua belah pihak.

Hanya saja ada beberapa hal yg ingin saya tambahkan:

Pertama, tentang kerelaan Jakarta utk memohon maaf kpd rakyat Aceh tentu yg dimaksud bukan sekedar di multu saja. Betapa ironinya seorang ibu Megawati yg ketika berkunjung ke Aceh menangis menitikkan air mata sbg ungkapan turut bersedih atas penderitaan rakyat Aceh tetapi belakangan harus menarik kembali air matanya dan menggantinya dgn mengalirkan darah rakyat Aceh. Lalu kelanjutan pemrosesan hukuman thdp para penjahat militer, mulai dari kroco sampai jendral rasanya hilang ditelan bumi. Lihat saja itu kasus Timor Timur, Tj Priuk, Talangsari, dll, kok sampai skrg jendral2 masih enak2 saja duduk di tahtanya masing2, malah mencalonkan diri jadi presiden pula, negri macam apa pula ini. Apakah pak Hidajat Sjarif peka thdp hal2 semacam ini. Kepercayaan rakyat Aceh yg sekian lama dirugikan oleh Jakarta harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum menuntut ini itu kpd rakyat Aceh. Konsensi itu mudah hanya jika telah ada saling percaya
saling percaya itu bisa dicapai jika ada saling pengertian dan pengakuan atas kesalahan masing2 dan terbuka thdp tuntutan dan masukan dari pihak yg lain. Saling pengertian bisa dicapai jika keduanya mampu memahami akar permasalahan yg menyebabkan konflik di antara keduanya.

Kedua, saya rasa keinginan rakyat Aceh utk bebas dari NKRI bukanlah sekedar mimpi belaka atau kalaupun itu mimpi bisa saja menjadi kenyataan. Bukankah, adalah 'mimpi' bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajahan Belanda. Kekuatan militer Indonesia tidak ada apa2nya dibandingkan kekuatan militer Belanda ataupun Jepang. Bukankah 'kita' pernah merasakan beratnya dan kejamnya perjuangan. Apakah ketika bangsa/tentara kita membunuhi tentara2 Belanda, merampok tuan-tuan tanah pribumi yg membela Belanda, menentang raja2 kita yg korup dan berpihak kpd Belanda, kita katakan kpd para pejuang itu sbg pemberontak? Apakah ketika kemudian rakyat sipil bangsa kita dibunuhi oleh tentara/antek Belanda, menjadi korban pelanggaran HAM lantas kita katakan kpd para pejuang kita, mari kita hentikan perlawanan thdp Belanda, karena Belanda nanti akan membalasnya terhadap rakyat sipil bangsa kita. Saya rasa logika berpikir perjuangan spt ini juga harus kita pahami atas apa yg sedang dilakukan oleh GAM di samping logika negara kesatuan yg selama ini kita terima dan pahami dari pihak TNI-POLRI. Apakah tanpa sayap militer para pejuang kita, tanpa mengorbankan rakyat sipil bangsa kita, tanpa membasmi penjilat2 penjajah Belanda, pak Karno bisa begitu percaya diri menuntut kemerdekaan RI. Saya rasa dalam perjuangan memang harus ada pengorbanan, apalagi menghadapi sebuah pemerintahan militeristik Belanda, ataupun pemerintahan militeristik RI.

Jadi saya rasa usulan penyelesaian konflik Aceh yg pak Hidajat Sjarif ungkapkan dan saya sependapat dgnnya hanya bisa dijalankan jika pemerintahan RI benar2 telah menerapkan demokrasi pancasila dgn sebenar-benarnya dan sejujur2nya-yg menurut saya masih sangat jauh.

Tentang fleksibilitas yg bapak ungkapkan, saya juga sependapat, tetapi harus juga ditujukan kpd pemerintah RI jakarta. Apakah mereka cukup fleksibel utk memberikan kebebasan kpd rakyat Aceh utk bebas dari RI. Dalam negosiasi damai tidak selayaknya ada istilah harga mati, bahwa kita punya pandangan dan pendirian memang harus, tetapi kan seiring dgn proses perundingan, kita lebih bisa memahami masalah shg pandangan dan pendirian kita bisa saja disesuaikan. Misalnya itu perundingan Linggajati, Renville, Roem-Royen, KMB, dll.

Bukankah pak Karno telah menunjukkan fleksibilitasnya yg cukup tinggi dan tidak mematok harga mati bahwa wilayah RI itu harus meliputi Sabang sampai Merauke. Lantas kalau bapak proklamator kita saja tidak mematok harga mati negara kesatuan RI, mengapa kita yg datang di belakang hari dlm melakukan perundingan harus mematok harga mati. Bahkan bangsa penjajah semacam Belanda pun mampu utk fleksibel thdp tuntutan kedaulatan bangsa Indonesia. Mereka tdk mematok harga mati tidak mau menyerahkan daerah kekuasaannya kpd bangsa Indonesia, meskipun kalau mau kekuatan militer mereka pada waktu itu sangat mampu utk menghancurkan sayap militer pejuang2 kita.

Peace Org

miranda_hnf@yahoo.co.uk
Inggris
----------

Date: Tue, 24 Feb 2004 20:02:47 -0800 (PST)
From: Ditya Soedarsono dityaaceh_2003@yahoo.com
Subject: KESADARAN ADALAH KEHORMATAN DIRI...!!!!!!!
To: ahmad@dataphone.se, siliwangi27@hotmail.com

Assalamu'alaikum Wr Wb,

"Emas itu walaupun keluar dari dubur anjing sekalipun, ia akan tetap Emas sebaliknya imitasi itu sekalipun keluar dari mulut Raja diraja sekalipun, maka ia tetap imitasi".

"Jika engkau ingin mengetahui kekayaan seseorang lihatlah pakaiannya; Jika ingin mengetahui kepintaran seseorang simaklah perkataannya; Dan jika engkau ingin tahu akal pikiran seseorang lihatlah tingkah laku dan perbuatannya". (Ali bin Abi Thalib)

Jadi Kang Dirman, di dalam sidang diskusi ini, saya tidak melihat siapa yang bicara apa, apakah dia mantan Penjahat atau mantan Pejabat, tetapi yang kita perhatikan adalah apa apa yang didiskusikan, pemikiran-pemikiran, argumentasi, solusi yang membangun demi selesainya permasalahan yang terjadi di Aceh.

Kang Dirman, anda jangan terlalu picik menilai seseorang, saya setuju bila ada seorang TNI bukan ABRI, yang menyimpang dari koridor hukum yang ada diberikan tidakan hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Contohnya, ya seperti Kang Mamad sudah menyalahi kaida hukum masak bangsa Swedia, orang Jawanya Barat tetapi berbusa-busa berjuang untuk bangsa Aceh. Kaida apa yang digunakan oleh Akang, sedangkan ngebelain bangsa Pasundan sendiri saja tidak bisa.

Ya contoh gampangnya begini. Keluarga Akang saja berantakan, bagaimana mungkin akang bisa memberikan nasihat agar keluarga orang lain bisa rukun dan damai. Disinilah muslihat akang sebenarnya. Kang Dirman sengaja dengan kepiawaiannya merangkai kata-kata, mengurangi yang benar dan menambahkan biar salah sehingga orang atau keluarga lain menjadi berantakan seperti keluarga Kang Dirman.

"APA YANG KAU CARI KANG DIRMAN" Disaat orang lain menginginkan solusi damai demi kejayaan dan kesejahteraan bangsa dan NKRI, akang malah mencoba untuk mencerai-beraikannya. Kira-kira berdosa ngak kang?

DITYA

dityaaceh_2003@yahoo.com
ACEH NAD
----------

From: "dobing" dobing@telkom.net
To: "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se
Cc: puji50@hotmail.com
Subject: Re: PUJI ANTO SETUJU BANYAK PERGERAKAN KEMERDEKAAN DIATAS NKRI
Date: Wed, 25 Feb 2004 11:58:24 +0700

Buat saudara Pujianto

Sebelumnya saya ucapkan ASTAGHFIRULLAH HAL ADZIM..untuk menanggapi komentar mas Pujianto..yg mengatakan bahwa bangsa Jawa adalah penyembah raja2.

Dunia politik hendaknya jgn di campur adukkan dengan konsep satu kepercayaan. Karena siapapun orangnya yang terjun di dunia politik pasti sedikit banyak mengesampingkan aspek2 agama.

Jadi saya di forum ini hanya mengingatkan agar dalam mencari sebuah kebenaran tidak perlu menggunakan cara2 yang tidak benar.

Silahkan anda kecam NKRI silahkan anda mau memerdekakan diri dari NKRI..Itu adalah hak politik saudara. Tapi jangan salahkan satu negara kalau kemudian pemerintah yg syahpun menggunakan cara utk membela keutuhan satu negara yang syah. Ini adalah salah satu konsep bernegara yg paling dasar. Jadi jgn dikira NKRI itu hanya Jawa (saya plg tdk suka klu ada istilah
kolonialis Jawa). Coba dipikir pake otak yg jernih benarkah NKRI bisa berdiri hanya dgn orang Jawa, dan apakah NKRI berdiri hanya diatas kaki orang Jawa. Silahkan direnungkan.

Dobing

dobing@telkom.net
Jakarta, Indonesia
----------