Stockholm, 25 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

DITYA & ENDANG MENUTUPI DOMINASI TNI DI PUSAT DAN DI ACEH TETAPI TIDAK MAMPU PERTAHANKAN ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS DITYA SOEDARSONO & ENDANG SUWARYA MENUTUPI DOMINASI TNI DI PUSAT DAN DI ACEH TETAPI TIDAK MAMPU PERTAHANKAN ACEH

"Kenapa sih Ditya Seodarsono ini bak kambing kebakaran jenggot karena saudara Ahmad Sudirman membela Acheh? Kenapa sih Ditya ini sangat picik cara berpikirnya, padahal dia sudah berpangkat kolonel. Kalau kolonel saja cara berpikirnya sepicik itu, bagaimana kroco-kroco prajurit TNI yang sedang ditugaskan di Acheh, sudah pasti cuman tukang pukul dan tukang bunuh. Kasihan deh Ditya dan anggota TNI NKRI, cuman mengerti makan-minum dan membunuh! apa beda anda dengan peliharaan George Bush, yang warna hitam itu? Biarin aja bang Ahmad membelain Acheh, ya lho dan Hidajat Sjarif yang belain negara lho yang sudah sangat brobrok itu. Perbaiki dirimu sendiri dulu sebelum ngritikin orang lain. Dasar tahu terima perintah dari komandan untuk membunuh bukan untuk berdebat." (Muhammad Dahlan , tang_ce@yahoo.com , Wed, 25 Feb 2004 05:05:22 -0800 (PST))

"Yang saya maksud dengan military solution adalah menyangkut kedua belah pihak, GAM dan ABRI.GAM tidak akan mungkin akan bisa mewujudkan impiannya untuk mendirikan negara Aceh merdeka diluar NKRI dengan mengambil jalan kekerasan, terror dan pemberontakan bersenjata. Juga ABRI harus menyadari bahwa penyelesaian masalah Aceh tidak hanya dengan bedil dan Bayonet, tapi dengan pendekatan social dan politik. ABRI berhak untuk menghadapi GAM dengan kekuatan militer selama GAM tetap ngotot untuk mengambil jalan kekerasan dan pemberontakan bersenjata untuk mencapai tujuan politiknya"(Hidajat Sjarif , siliwangi27@hotmail.com ,Tue, 24 Feb 2004 03:34:30 +0000)

"Apakah mereka cukup fleksibel utk memberikan kebebasan kpd rakyat Aceh utk bebas dari RI. Dalam negosiasi damai tidak selayaknya ada istilah harga mati, bahwa kita punya pandangan dan pendirian memang harus, tetapi kan seiring dgn proses perundingan, kita lebih bisa memahami masalah shg pandangan dan pendirian kita bisa saja disesuaikan. Misalnya itu perundingan Linggajati, Renville, Roem-Royen, KMB, dll. Bukankah pak Karno telah menunjukkan fleksibilitasnya yg cukup tinggi dan tidak mematok harga mati bahwa wilayah RI itu harus meliputi Sabang sampai Merauke. Lantas kalau bapak proklamator kita saja tidak mematok harga mati negara kesatuan RI, mengapa kita yg datang di belakang hari dlm melakukan perundingan harus mematok harga mati" (Peace ORG, miranda_hnf@yahoo.co.uk , 25 Feb 2004 9:48 am)

Terimakasih untuk saudara Muhammad Dahlan di Australia dan saudara Peace Org di UK.

Baiklah.

Saudara Muhammad Dahlan dan saudara Peace, memang masuk diakal apabila Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh seperi orang-orang uang kebakaran jenggot. Mengapa?

Karena sampai detik ini tidak ada yang bisa diharapkan untuk menolong Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya dalam usaha mempertahankan pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh yang telah dicaplok oleh Soekarno sejak 14 Agustus 1950 melalui mulut Sumatera Utara dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No.21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Dan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh.

Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya pada saat-saat sekarang memang sedang mengalami kesusahan untuk mencari orang-orang yang mampu memberikan jawaban terhadap argumen mengenai masalah pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh yang diawali dengan pencaplokan Negeri Aceh pada tangal 14 Agustus 1950 oleh Presiden RIS Soekarno.

Jelas sangat sulit sekarang ini bagi Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya untuk mendapat bantuan baik dari Presiden Megawati ataupun dari Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung agar memberikan sumbangan dan bantuan pemikiran untuk mempertahankan pendudukan Negeri Aceh oleh Soekarno ini.

Jadi, seandainya pihak Presiden Megawati, Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung tidak mampu mempertahankan pendudukan Negeri Aceh, maka pihak TNI yang untuk sementara ini berada dibawah komando Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan TNI Angkatan Darat khususnya Raider jelmaan Infantri dibawah komando KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu akan mengambil alih komando pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh untuk seterusnya.

Dimana dari pengalaman tahun lalu, ketika pihak ASNLF atau GAM mengadakan Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 ternyata setelah dari pihak ASNLF atau GAM yang pertama menyerahkan draft kepada pihak Pemerintah RI/NKRI untuk dibicarakan dalam perundingan, yang sebagian isinya adalah:

3 Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM is committed to dropping the armed struggle as stipulated in the relevant clauses of the COHA with all reciprocal measures from the Government of the Republic of Indonesia and to participate in the political process as stipulated in the COHA; and in the context of the COHA will refrain from advocating independence;

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunitions, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA;

c. GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring in additional weapons, ammunitions, and ordnance in the Acheh, and the GOI commits itself to return immediately its forces in Acheh to pre-December, 2002, levels;
(Draft Statement of the Joint Council accepted by GAM, Proposed by the members of the Tokyo Conference on Peace and Reconstruction in Acheh (Japan, US, EU and World Bank )and the Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue, Tokyo, Japan. 18 May 2003).

Dimana setelah draft dari pihak ASNLF atau GAM ini diajukan dan disampaikan kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI kemudian dipelajari oleh pihak PRI/NKRI sampai hampir larut malam tanggal 18 Mei 2003.

Ternyata setelah dibahas oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI yang sampai menghambiskan waktu menjelang pukul 24.00 tanggal 18 Mei 2003 barulah draft dari pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI disodorkan, padahal jam sudah hampir menunjukkan pukul 24.00 tanggal 18 Mei 2003, yang mana sebagian isi draft tersebut adalah:

3 Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA;

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunition, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA. Further, GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring additional weapons, ammunition, and ordnance into the Province of Aceh;

c. Both sides recognize the need to ensure the safety and integrity of all members of the JSC, and reaffirm their role in verifying the implementation of the COHA;

d. Both sides re-iterate their full commitment to respect the Article 2f and allow civil society to express their respective democratic rights without hindrance, within the framework of the Indonesian Law.
(Draft Statement of the Joint Council as proposed by the Indonesian Government)

Nah dari cara permainan pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dalam Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003, ternyata telah menggambarkan bagaimana sungguh lincik dan dengan sengaja untuk membatalkan Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dalam Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, dengan cara yang sudah direncanakan yaitu memasukkan point bagian "a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA"

Padahal apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva tercantum dalam mukaddimahnya dengan jelas bahwa :

"Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) telah terlibat dalam suatu proses dialog sejak bulan Januari 2000 dan setuju bahwa yang menjadi prioritas di Acheh adalah keamanan dan kesejahteraan rakyat dan dengan demikian sependapat akan perlunya menemukan segera suatu penyelesaian damai bagi konflik di Acheh. Pada tanggal 10 Mei 2002, PRI dan GAM telah mengeluarkan sebuah Pernyataan Bersama (Joint Statement) seperti dibawah ini:

Berdasarkan penerimaan Undang-Undang NAD sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan. aman. Ini akan menuju kepada suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Acheh, Indonesia.
(Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva).

Nah sekarang ternyata terlihat jelas bahwa sebenarnya masalah penerimaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah bisa dilaksanakan setelah rakyat Aceh menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Acheh.

Jadi, sebenarnya menurut hasil Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva, bukan ASNLF atau GAM yang harus menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, melainkan diterima setelah rakyat Aceh menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Acheh.

Terbukti hasil Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva telah dilanggar oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 ketika pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI mengajukan darft yang tercantum dalam point :

a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA;

Nah, karena draft yang disodorkan oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 pada saat jam hampir menunjuk ke pukul 24.00, maka dengan rasa menyesal pihak ASNLF atau GAM menerima ketidak jujuran dan kelicikan pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dinyatakan gagal.

Sehingga akibatnya pada pukul 00.00 tanggal 19 Mei 2003 diberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003.

Nah ternyata, disini saya melihat bagaimana sebenarnya pihak TNI dibawah komando Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu disokong oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong telah menjalankan penggagalan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 yang diganti dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 yang telah ditetap beberapa hari sebelum perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dijalankan.

Jadi secara jelas dan gamblang saya melihat bahwa Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu merupakan motor dari mesin pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh.

Dimana memang pada hakekatnya tindakan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dengan menetapkan dan memberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 adalah secara jelas dan nyata menghambat perdamaian, keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh di Negeri Aceh.

Jadi dengan masih adanya dominasi pihak TNI menguasai bidang Eksekutif dalam hal kebijaksanan Negeri Aceh, maka penyelesaian secara politik melalui dialog dan perundingan tidak sungguh-sungguh dijalankan dengan jujur, adil dan bijaksana.

Adapun alasan TNI dan Raider bertahan dan beroperasi di Negeri Aceh untuk mempertahankan kedaulatan NKRI atau Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya berwajah baru, itu sebenarnya hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari saja.

Saya berani berdebat dengan pihak TNI, bahwa yang menjadi alasan bagi TNI untuk memepertahankan Negeri Aceh bukan karena ingin membela kedaulatan NKRI atau Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya berwajah baru, tetapi lebih banyak karena masalah taktik dan strategi militer saja. Dimana dengan makin lamanya kemelut di Negri Aceh berlangsung, maka makin kuat kedudukan TNI.

Kasarnya, makin ribut di Aceh dan terus berkepanjangan, maka makin baik bisnis TNI. Artinya TNI terutama para Jenderalnya tidak akan kehilangan kerja dan penghasilan.

Mengapa saya percaya bahwa TNI dan Raider bertahan dan beroperasi di Negeri Aceh untuk mempertahankan kedaulatan NKRI atau Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya berwajah baru hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari saja ?.

Karena berdasarkan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai Negeri Aceh, memang benar bahwa Negeri Aceh telah ditelan dan dicaplok melalui mulut Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustus 1950 oleh Presiden RIS Soekarno dengan menggunakan dasar hukum sepihak Peraturan Pemerintah RIS No.21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Dan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh.

Jadi dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan bagi TNI untuk terus berteriak "TNI mempertahankan Aceh agar tetap dalam bingkai NKRI."

Selanjutnya menyinggung siapa yang melakukan tindakan kekerasan senjata.

Dari pihak TNI dan Raider memang dengan berlandaskan kepada dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 bisa secara bebas melakukan tindakan kekerasan senjata dengan alasan untuk mempertahakan kedaulatan NKRI.

Sedangkan dari pihak ASNLF atau GAM dan TNA baru mempergunakan senjata sebagai alat pertahanan diri apabila digempur oleh TNI dan Raider.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Commented by: Peace ORG on 25 Feb 2004 9:48 am
Ahmad.swaramuslim.net
miranda_hnf@yahoo.co.uk

Saya sependapat dgn pak Hidajat Sjarif bahwa salah satu solusi utk Aceh adalah dgn penguatan kekuatan sipil melalui pembangunan demokrasi

Saya rasa memang solusi militer sangat-sangat rawan mengorbankan rakyat sipil dan menambah kasus2 pelanggaran HAM baik yg dilakukan oleh GAM maupun TNI-POLRI. Tetapi tentu saja inipun tidaklah mudah karena berbagai kepentingan dan arogansi masing2 sayap militer kedua belah pihak.

Hanya saja ada beberapa hal yg ingin saya tambahkan:

Pertama, tentang kerelaan Jakarta utk memohon maaf kpd rakyat Aceh tentu yg dimaksud bukan sekedar di multu saja. Betapa ironinya seorang ibu Megawati yg ketika berkunjung ke Aceh menangis menitikkan air mata sbg ungkapan turut bersedih atas penderitaan rakyat Aceh tetapi belakangan harus menarik kembali air matanya dan menggantinya dgn mengalirkan darah rakyat Aceh. Lalu kelanjutan pemrosesan hukuman thdp para penjahat militer, mulai dari kroco sampai jendral rasanya hilang ditelan bumi. Lihat saja itu kasus Timor Timur, Tj Priuk, Talangsari, dll, kok sampai skrg jendral2 masih enak2 saja duduk di tahtanya masing2, malah mencalonkan diri jadi presiden pula, negri macam apa pula ini. Apakah pak Hidajat Sjarif peka thdp hal2 semacam ini. Kepercayaan rakyat Aceh yg sekian lama dirugikan oleh Jakarta harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum menuntut ini itu kpd rakyat Aceh. Konsensi itu mudah hanya jika telah ada saling percaya
saling percaya itu bisa dicapai jika ada saling pengertian dan pengakuan atas kesalahan masing2 dan terbuka thdp tuntutan dan masukan dari pihak yg lain. Saling pengertian bisa dicapai jika keduanya mampu memahami akar permasalahan yg menyebabkan konflik di antara keduanya.

Kedua, saya rasa keinginan rakyat Aceh utk bebas dari NKRI bukanlah sekedar mimpi belaka atau kalaupun itu mimpi bisa saja menjadi kenyataan. Bukankah, adalah 'mimpi' bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajahan Belanda. Kekuatan militer Indonesia tidak ada apa2nya dibandingkan kekuatan militer Belanda ataupun Jepang. Bukankah 'kita' pernah merasakan beratnya dan kejamnya perjuangan. Apakah ketika bangsa/tentara kita membunuhi tentara2 Belanda, merampok tuan-tuan tanah pribumi yg membela Belanda, menentang raja2 kita yg korup dan berpihak kpd Belanda, kita katakan kpd para pejuang itu sbg pemberontak? Apakah ketika kemudian rakyat sipil bangsa kita dibunuhi oleh tentara/antek Belanda, menjadi korban pelanggaran HAM lantas kita katakan kpd para pejuang kita, mari kita hentikan perlawanan thdp Belanda, karena Belanda nanti akan membalasnya terhadap rakyat sipil bangsa kita. Saya rasa logika berpikir perjuangan spt ini juga harus kita pahami atas apa yg sedang dilakukan oleh GAM di samping logika negara kesatuan yg selama ini kita terima dan pahami dari pihak TNI-POLRI. Apakah tanpa sayap militer para pejuang kita, tanpa mengorbankan rakyat sipil bangsa kita, tanpa membasmi penjilat2 penjajah Belanda, pak Karno bisa begitu percaya diri menuntut kemerdekaan RI. Saya rasa dalam perjuangan memang harus ada pengorbanan, apalagi menghadapi sebuah pemerintahan militeristik Belanda, ataupun pemerintahan militeristik RI.

Jadi saya rasa usulan penyelesaian konflik Aceh yg pak Hidajat Sjarif ungkapkan dan saya sependapat dgnnya hanya bisa dijalankan jika pemerintahan RI benar2 telah menerapkan demokrasi pancasila dgn sebenar-benarnya dan sejujur2nya-yg menurut saya masih sangat jauh.

Tentang fleksibilitas yg bapak ungkapkan, saya juga sependapat, tetapi harus juga ditujukan kpd pemerintah RI jakarta. Apakah mereka cukup fleksibel utk memberikan kebebasan kpd rakyat Aceh utk bebas dari RI. Dalam negosiasi damai tidak selayaknya ada istilah harga mati, bahwa kita punya pandangan dan pendirian memang harus, tetapi kan seiring dgn proses perundingan, kita lebih bisa memahami masalah shg pandangan dan pendirian kita bisa saja disesuaikan. Misalnya itu perundingan Linggajati, Renville, Roem-Royen, KMB, dll.

Bukankah pak Karno telah menunjukkan fleksibilitasnya yg cukup tinggi dan tidak mematok harga mati bahwa wilayah RI itu harus meliputi Sabang sampai Merauke. Lantas kalau bapak proklamator kita saja tidak mematok harga mati negara kesatuan RI, mengapa kita yg datang di belakang hari dlm melakukan perundingan harus mematok harga mati. Bahkan bangsa penjajah semacam Belanda pun mampu utk fleksibel thdp tuntutan kedaulatan bangsa Indonesia. Mereka tdk mematok harga mati tidak mau menyerahkan daerah kekuasaannya kpd bangsa Indonesia, meskipun kalau mau kekuatan militer mereka pada waktu itu sangat mampu utk menghancurkan sayap militer pejuang2 kita.

Peace Org

miranda_hnf@yahoo.co.uk
Inggris
----------

Date: Wed, 25 Feb 2004 05:05:22 -0800 (PST)
From: muhammad dahlan <tang_ce@yahoo.com>
Subject: Re: DITYA & ENDANG HARUS PAHAM ACEH & PASUNDAN DITELAN RI MELALUI RIS
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>

Kenapa sih Ditya seodarsono ini bak kambing kebakaran jenggot karena saudara Ahmad Sudirman membela Acheh? Kenapa sih Ditya ini sangat picik cara berpikirnya, padahal dia sudah berpangkat kolonel. Kalau kolonel saja cara berpikirnya sepicik itu, bagaimana kroco-kroco prajurit TNI yang sedang ditugaskan di Acheh, sudah pasti cuman tukang pukul dan tukang bunuh.

Kasian deh Ditya dan anggota TNI NKRI, cuman mengerti makan-minum dan membunuh! apa beda anda dengan peliharaan George Bush, yang warna hitam itu?

Biarin aja bang Ahmad membelain Acheh, ya lho dan Hidajat Sjarif yang belain negara lho yang sudah sangat brobrok itu. Perbaiki dirimu sendiri dulu sebelum ngritikin orang lain. Dasar tahu terima perintah dari komandan untuk membunuh bukan untuk berdebat.

Daripada semakin lama semakin banyak TNI yang mati di Acheh, lebih baik keluar saja dari Acheh dan pulang ke negerinya masing-masing untuk cari hidup yang lebih layak dan terhormat. Di Acheh kalian hanya menjadi tukang bunuh dan sama sekali tidak terhormat, meskipun anda memaksa rakyat Acheh untuk menghormati anda, tapi karena Tuhan tidak menghormati perbuatan, maka nada tetap saja tidak terhormat. Anda pun tidak bisa hidup tenang di Acheh! kalian sedang ditunggu oleh sanak family di Jawa sono.

Muhammad Dahlan

tang_ce@yahoo.com
Australia
----------