Stockholm, 26 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

PEMILU TIDAK BISA DILAKSANAKAN DIBAWAH KEPPRES NO. 28/2003 & KEPPRES NO. 43/2003 DI ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PEMILU TIDAK BISA DILAKSANAKAN DIBAWAH KEPPRES NO. 28/2003 & KEPPRES NO. 43/2003 DI ACEH

"Sepertinya bapak belum menanggapi secara khusus pertanyaan-pertanyaan saya di atas ada hal lain yang ingin saya tanyakan. Mengapa pihak GAM sepertinya menghalang-halangi proses demokratisasi di Aceh, misalnya dengan mencoba menggagalkan Pemilu di sana ? Apakah ini memang kehendak pimpinan GAM? Apakah proses demokratisasi Aceh tidak dipandang sebagai salah satu sarana penyelesaian konflik Aceh? Mengapa -saya baca di sebuah situs- para penggiat demokrasi semacam aktivis partai mendapatkan teror dari GAM, bukankah mereka sesungguhnya mencoba menggunakan cara alternatif melalui kekuatan demokrasi sipil untuk menyelesaikan persoalan Aceh, mengapa mereka juga menjadi sasaran GAM?"(Peace ORG, miranda_hnf@yahoo.co.uk , 25 Feb 2004 11:25 am)

Terimakasih saudara Peace Org di UK.

Baiklah saudara Peace Org, seperti biasa kita bertemu lagi digelanggang mimbar bebas mengenai referendum dan penjajahan di Negeri Aceh ini.

Saya kalau sudah bertemu dengan saudara Peace dari UK, merasa lega, karena kalau saya bicara apa saja, saudara Peace ini cepat sekali memahami dan mengerti, bukan seperti Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh.

Dimana Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwaryai, memang susah memahami dan mengerti, maka ketika mengikuti ujian mata pelajaran sejarah nasional tentang pertumbuhan dan perkembangan Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya berwajah baru yang dihubungkan dengan pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh, itu Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya tidak lulus. Bagaimana bisa lulus ujian mata pelajaran sejarah nasional ?, karena jawabannya itu berbunyi: "Pegangan kang Cepot Sudirman hanya sejarah Indonesia dan buku bahasa Indonesia yang selama ini dijadikan alat untuk berbelit-belit, berputar-putar sekelumit sejarah tentang Republik Indonesia Serikat (RIS) yang memang sejak dari dulu dimanfaatkan oleh penjajah Belanda untuk melaksanakan tipu muslihatnya dengan de vide et impera alias memecah belah bangsa Indonesia dan ternyata sekarang digunakan kang Cepot Sudirman untuk memecah belah juga, kang, akang jangan mimpi untuk bersandiwara "cepot jadi raja" yang ada dalam pewayangan kang itu "semar jadi raja" dan "dawala jadi raja"(Ditya Soedarsono, 20 Feb 2004 07:47:07 -0800 (PST))

Jadi wajar saja, kalau Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya yang disuruh Presiden Megawati untuk menjaga Negeri Aceh supaya jangan lepas kepada rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya berwajah baru atau NKRI, menjadi kalangkabut, karena tidak punya ilmu sejarah nasional tentang Negeri Aceh yang telah dicaplok dan ditelan oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950, satu hari sebelum RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Nah, kembali kepada pertanyaan saudara Peace Org ini.
Begini saudara Peace.

Sebenarnya kesalahan pelaksanaan pemilihan umum di Negeri Aceh ada dipihak Pemerintah Darurat Militer Pusat dan Pemerintah Darurat Militer Daerah Aceh. Mengapa ?

Karena, coba perhatikan, apakah mungkin bisa dilaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab di Negeri Aceh yang sekarang sedang berada dalam naungan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003 ?.

Dimana Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 setelah diperpanjang pada tanggal 19 November 2003 yang lalu akan berlaku sampai 18 Mei 2004, setelah Pemilu 5 April 2004 dilaksanakan.

Jelas, kalau Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak dicabut sebelum dilaksanakan Pemilu 5 April 2004, maka saya adalah orang pertama yang menyatakan pemilihan umum di Negeri Aceh tidak sah dan tidak sesuai dengan penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.

Kalau di Negeri Aceh dipaksakan untuk dilaksanakan juga pemilu 5 April 2004, maka jelas hasil pemilu 5 April 2004 dianggap tidak sah, tidak valid, dan tidak bisa diakui legalitasnya.

Karena itu wajar kalau ada rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI menganggap bahwa pemilu 5 April 2004 yang akan dilaksanakan di PDMD Aceh tanpa mencabut Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pemilihan umum akal-akal-an dan pemilihan umum penipuan yang dilakukan oleh pihak NKRI terhadap rakyat Aceh.

Sampai sekarang saya tidak melihat tanda-tanda Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan dicabut oleh Presiden Megawati.

Jadi sebenarnya kalau ada rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI menganggap pemilihan umum 5 April 2004 di Aceh tidak sah dan tidak legal maka itu bukan datang dari kebijaksanaan politik ASNLF atau GAM dan TNA, melainkan karena kesalahan dari pihak PDMD Aceh dan PDMPusat.

Penggagalan atau pelaksanaan pemilihan umum di PDMD Aceh bukan kehendak dari pihak ASNLF atau GAM dan TNA, melainkan itu adalah usaha dari pihak PDMPusat dan PDMD Aceh.

Rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI tidak berniat menghalang-halangi proses demokratisasi di Aceh, tetapi pihak PDMD Aceh sendiri-lah yang telah mengkebiri dan menyunat proses demokratisasi di Aceh dengan cara terus menerapkan dan menjalankan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di negeri Aceh.

Jadi, kalau pihak PDMPusat dan PDMD Aceh tidak mau dikatakan sebagai penghalang dan penghambat proses demokratisasi di negeri Aceh, maka cabut itu Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamdi negeri Aceh.

Disini saya melihat yang melakukan teror politik di Negeri Aceh adalah orang-orang yang ingin melaksanakan kebijaksanaan politiknya di Negeri Aceh dengan cara yang ilegal ditinjau dari tujuan diadakannya pemilihan umum yaitu pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.

Jadi kalau ada dari pihak Partai-Partai Politik di Negeri Aceh yang ikut pemilihan umum di Negeri Aceh tanpa terlebih dahulu mencabut Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di negeri Aceh, maka saya orang yang paling duluan mengatakan kepada Partai-Partai Politik di Negeri Aceh tersebut dengan sebutan Partai-Partai Politik yang melakukan teror terhadap rakyat Aceh, yang ingin menipu dan membodohi dengan janji-janji muluk melalui jalan pemilihan umum yang tidak bebas, tidak rahasia, tidak jujur, tidak adil dan tidak beradab.

Karena itu saran saya kepada pihak PDMPusat Presiden Megawati dan PDMD Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya untuk segera memikirkan kembali dengan hati yang jujur, adil dan bijaksana, yaitu segera cabut Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di negeri Aceh dan berikan kebebasan kepada seluruh rakyat Aceh menentukan nasibnya sendiri dan menentukan sikap, apakah akan menentukan sikap Ya bebas dari Negara Pancasila atau NKRI, atau akan menentukan sikap TIDAK bebas dari Negara Pancasila atau NKRI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Commented by: Peace ORG on 25 Feb 2004 9:48 am
Ahmad.swaramuslim.net
miranda_hnf@yahoo.co.uk

Saya sependapat dgn pak Hidajat Sjarif bahwa salah satu solusi utk Aceh adalah dgn penguatan kekuatan sipil melalui pembangunan demokrasi

Saya rasa memang solusi militer sangat-sangat rawan mengorbankan rakyat sipil dan menambah kasus2 pelanggaran HAM baik yg dilakukan oleh GAM maupun TNI-POLRI. Tetapi tentu saja inipun tidaklah mudah karena berbagai kepentingan dan arogansi masing2 sayap militer kedua belah pihak.

Hanya saja ada beberapa hal yg ingin saya tambahkan:

Pertama, tentang kerelaan Jakarta utk memohon maaf kpd rakyat Aceh tentu yg dimaksud bukan sekedar di multu saja. Betapa ironinya seorang ibu Megawati yg ketika berkunjung ke Aceh menangis menitikkan air mata sbg ungkapan turut bersedih atas penderitaan rakyat Aceh tetapi belakangan harus menarik kembali air matanya dan menggantinya dgn mengalirkan darah rakyat Aceh. Lalu kelanjutan pemrosesan hukuman thdp para penjahat militer, mulai dari kroco sampai jendral rasanya hilang ditelan bumi. Lihat saja itu kasus Timor Timur, Tj Priuk, Talangsari, dll, kok sampai skrg jendral2 masih enak2 saja duduk di tahtanya masing2, malah mencalonkan diri jadi presiden pula, negri macam apa pula ini. Apakah pak Hidajat Sjarif peka thdp hal2 semacam ini. Kepercayaan rakyat Aceh yg sekian lama dirugikan oleh Jakarta harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum menuntut ini itu kpd rakyat Aceh. Konsensi itu mudah hanya jika telah ada saling percaya
saling percaya itu bisa dicapai jika ada saling pengertian dan pengakuan atas kesalahan masing2 dan terbuka thdp tuntutan dan masukan dari pihak yg lain. Saling pengertian bisa dicapai jika keduanya mampu memahami akar permasalahan yg menyebabkan konflik di antara keduanya.

Kedua, saya rasa keinginan rakyat Aceh utk bebas dari NKRI bukanlah sekedar mimpi belaka atau kalaupun itu mimpi bisa saja menjadi kenyataan. Bukankah, adalah 'mimpi' bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajahan Belanda. Kekuatan militer Indonesia tidak ada apa2nya dibandingkan kekuatan militer Belanda ataupun Jepang. Bukankah 'kita' pernah merasakan beratnya dan kejamnya perjuangan. Apakah ketika bangsa/tentara kita membunuhi tentara2 Belanda, merampok tuan-tuan tanah pribumi yg membela Belanda, menentang raja2 kita yg korup dan berpihak kpd Belanda, kita katakan kpd para pejuang itu sbg pemberontak? Apakah ketika kemudian rakyat sipil bangsa kita dibunuhi oleh tentara/antek Belanda, menjadi korban pelanggaran HAM lantas kita katakan kpd para pejuang kita, mari kita hentikan perlawanan thdp Belanda, karena Belanda nanti akan membalasnya terhadap rakyat sipil bangsa kita. Saya rasa logika berpikir perjuangan spt ini juga harus kita pahami atas apa yg sedang dilakukan oleh GAM di samping logika negara kesatuan yg selama ini kita terima dan pahami dari pihak TNI-POLRI. Apakah tanpa sayap militer para pejuang kita, tanpa mengorbankan rakyat sipil bangsa kita, tanpa membasmi penjilat2 penjajah Belanda, pak Karno bisa begitu percaya diri menuntut kemerdekaan RI. Saya rasa dalam perjuangan memang harus ada pengorbanan, apalagi menghadapi sebuah pemerintahan militeristik Belanda, ataupun pemerintahan militeristik RI.

Jadi saya rasa usulan penyelesaian konflik Aceh yg pak Hidajat Sjarif ungkapkan dan saya sependapat dgnnya hanya bisa dijalankan jika pemerintahan RI benar2 telah menerapkan demokrasi pancasila dgn sebenar-benarnya dan sejujur2nya-yg menurut saya masih sangat jauh.

Tentang fleksibilitas yg bapak ungkapkan, saya juga sependapat, tetapi harus juga ditujukan kpd pemerintah RI jakarta. Apakah mereka cukup fleksibel utk memberikan kebebasan kpd rakyat Aceh utk bebas dari RI. Dalam negosiasi damai tidak selayaknya ada istilah harga mati, bahwa kita punya pandangan dan pendirian memang harus, tetapi kan seiring dgn proses perundingan, kita lebih bisa memahami masalah shg pandangan dan pendirian kita bisa saja disesuaikan. Misalnya itu perundingan Linggajati, Renville, Roem-Royen, KMB, dll.

Bukankah pak Karno telah menunjukkan fleksibilitasnya yg cukup tinggi dan tidak mematok harga mati bahwa wilayah RI itu harus meliputi Sabang sampai Merauke. Lantas kalau bapak proklamator kita saja tidak mematok harga mati negara kesatuan RI, mengapa kita yg datang di belakang hari dlm melakukan perundingan harus mematok harga mati. Bahkan bangsa penjajah semacam Belanda pun mampu utk fleksibel thdp tuntutan kedaulatan bangsa Indonesia. Mereka tdk mematok harga mati tidak mau menyerahkan daerah kekuasaannya kpd bangsa Indonesia, meskipun kalau mau kekuatan militer mereka pada waktu itu sangat mampu utk menghancurkan sayap militer pejuang2 kita.

Peace Org

miranda_hnf@yahoo.co.uk
Inggris
----------

Commented by: Peace ORG on 25 Feb 2004 11:25 am
Ahmad.swaramuslim.net
miranda_hnf@yahoo.co.uk

Sepertinya bapak belum menanggapi secara khusus pertanyaan-pertanyaan saya di atas ada hal lain yang ingin saya tanyakan.

Mengapa pihak GAM sepertinya menghalang-halangi proses demokratisasi di Aceh, misalnya dengan mencoba menggagalkan Pemilu di sana ?
Apakah ini memang kehendak pimpinan GAM?
Apakah proses demokratisasi Aceh tidak dipandang sebagai salah satu sarana penyelesaian konflik Aceh?
Mengapa -saya baca di sebuah situs- para penggiat demokrasi semacam aktivis partai mendapatkan teror dari GAM, bukankah mereka sesungguhnya mencoba menggunakan cara alternatif melalui kekuatan demokrasi sipil untuk menyelesaikan persoalan Aceh, mengapa mereka juga menjadi sasaran GAM?

Peace Org

miranda_hnf@yahoo.co.uk
Inggris
----------