Stockholm, 26 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

DI ACEH BUKAN PEMILU TETAPI REFERENDUM
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS DI NEGERI ACEH BUKAN HARUS DILAKSANAKAN PEMILU MELAINKAN REFERENDUM

"Pemerintah Canada meminta idzin dari seluruh rakyat Canada untuk memberikan referendum untuk penduduk Quebec.Untuk itu pemerintah Canada mengadakan plebisit meminta jajak pendapat dari seluruh rakyat Canada untuk memberikan referendum untuk penduduk Quebec, dan hasil dari jajak pendapat ini menunjukan bahwa mayoritas rakyat Canda memberi idzin dan menyetujui untuk memberikan referendum untuk penduduk Quebec. Setelah itu pemerintah Canada juga minta idzin dari parliament (MPR) untuk memberi referendum. Hasil dari referendum menunjukan bahwa 58% dari penduduk Quebec ingin tetap menjadi bagian Canada, hanya 42% yang ingin memisahkan diri dari Canada. Jadi membandingkan kasus separatis di Quebec dengan kasus separatis di Aceh sangat tidak bijaksana, Jalan yang ditempuh oleh GAM dengan kekerasan, terror dan pemberontakan bersenjata adalah jalan yang sesat dan keliru, karena cara ini akan menciptakan conflict bersenjata yang memakan korban rakyat kecil yang tidak berdosa, menciptakan kesengsaraan dan penderitaan."(Hidajat Sjarif , siliwangi27@hotmail.com , Thu, 26 Feb 2004 04:09:18 +0000)

"Referendum yang mas Ahmad sampaikan itu hanyalah sebatas contoh referendum yang bukan merupakan satu masalah besar dalam bernegara, contoh tersebut bisa saja saya umpamakan "Indonesia melakukan referendum apakah perlu atau tidak jadi anggota DK PBB" kalau model referendum sepert ini pasti semua rakyat akan antusias menyambutnya. Kembali ke Swedia, coba apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Swedia jika misalnya ada "satu kota" dari bagian kerajaan Swedia meminta referendum untuk memisahkan diri dari kerajaan Swedia apakah kira-kira bisa dilangsungkan referendum itu?" (Dobing , dobing@telkom.net , Sat, 31 Jan 2004 14:48:50 +0700)

"Buat Muhammad Dahlan. N'audzubillahi mindzalik, pantaskah kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang ikhwan muslim, klu kita mau diskusi itu artinya kemampuan otak dan intelktual yang harus dikedepankan..tentunya dengan disertai argumentasi yg ilmiah. Namanya juga udah beda prinsip GAM dan NKRI selamanya pihak2 yg berdiri di belakang masing2 pasti udah beda pendapat. Tapi jgn terus menggunakan analog2 spt itu dong. Mmg pantaskan seseorang disamakan dengan anjing. Rasul kita Muhammad Saw pun tidak pernah punya akhlak seperti itu.Bung Muhammad dahlan namamu tidak seindah akhlakmu. klu ngga siap berbeda pemikiran ngga usah ikut diskusi ini. Sekali lagi saya ingatkan kpd semua pihak baik itu GAM dan NKRI meskipun kita bahas sampai menghabiskan waktu kita tidak akan pernah ada kata selesainya paling yg kita dapatkan adalah terpuasinya nafsu untuk menghujat menjelekkan, mengumpat orang lain, spt yang sudah dilakukan bung Muhammad Dahlan ini" (Dobing , dobing@telkom.net , Sat, 31 Jan 2004 11:22:39 +0700)

"Saudara Imah saya telah membawa buku Hasan Saleh berjudul mengapa Aceh bergolak ? dari situ saya dapat mengambil kesimpulan betapa bodohnya pengikut Hasan Tiro. Walaupun Hasan Saleh sendiri bukan orang yang benar, tapi beliau adalah pelaku sejarah yang juga mengenal dengan baik pribadi Hasan Tiro yang punya track record sebagai penipu. Wajar, orang orang seperti Anda tertipu, karena bahasa tamsilan saja Anda tak mengerti Kepala Batu itu artinya pantengong tidak bisa mendengar pendapat orang lain." (Teuku Mirza , teuku_mirza2000@yahoo.com ,Wed, 25 Feb 2004 19:58:52 -0800 (PST))

Baiklah saudara Hidajat Sjarif di Edmonton, Alberta, Canada, saudara Dobing di Jakarta, Indonesia dan Teuku Mirza di Universitas Indoneisa, Jakarta, Indonesia.

Mengenai apa yang dikemukakan oleh saudara Hidajat Sjarif tentang referendum di Quebec, Canada ini yang telah dilaksanakan dua kali setelah mendapat idzin dari seluruh rakyat Canada dan dari Parlemen Canada bahwa mayoritas Canada memberikan idzin kepada rakyat di Quebec untuk melaksanakan referendum, YA Bebas dari Canada atau TIDAK bebas dari Canada. Ternyata hasil referendum rakyat Quebec ini, 58% dari penduduk Quebec ingin tetap menjadi bagian Canada, dan 42% yang ingin memisahkan diri dari Canada.

Seterusnya, saudara Hidajat Sjarif menyatakan juga bahwa aktor-aktor politik Quebec yang ada dalam partai politik yang bernama Party Quebequa berjuang untuk kemerdekaan Quebec melalui jalan politik dan cara damai.

Kemudian, saudara Hidajat Sjarif menyorot ASNLF atau GAM juga yang dikatakannya bahwa GAM menempuh jalan "kekerasan, terror dan pemberontakan bersenjata adalah jalan yang sesat dan keliru, karena cara ini akan menciptakan conflict bersenjata yang memakan korban rakyat kecil yang tidak berdosa, menciptakan kesengsaraan dan penderitaan".

Nah sekarang kita kupas apa yang dikatakan oleh saudara Hidajat Sjarif di Edmonton, Alberta, Canada ini.

Jelas, antara Canada dengan NKRI adalah jauh berbeda. Canada merupakan Negara maju sedangkan NKRI masih digolongkan kedalam Negara Berkembang.

Hanya saja, bukan soal Negara Maju atau Negara Berkembang yang menjadi persoalan menentukan dalam hal penentuan jajak pendapat atau referendum ini, melainkan masalah kematangan dan kesadaran dalam kehidupan berpolitik, berpemerintahan, dan bernegara.

Nah, disinilah kuncinya. Rakyat dan anggota Parlemen Canada telah menyadari bahwa hak-hak asasi manusia di Canada telah dijamin dalam Konstitusi Canada dan dalam Pernyataan umum Hak-Hak Asasi Manusia. Dan memang hak-hak rakyat Canada diakui dan dihormati. Karena itu, ketika rakyat Quebec yang diwakili oleh Partai Politik Quebeque untuk berjuang membebaskan diri dari Negara Canada sangat dihargai bukan saja oleh pihak rakyat Canada melainkan juga oleh pihak Legislatif yaitu Parlemen Canada dan pihak Eksekutif yaitu Pemerintah Canada.

Sehingga rakyat Canada, Pemerintah Canada, dan Parlemen Canada tidak merasa takut diadakannya referendum di Quebec itu karena mereka sangat menghargai hak-hak rakyat di Negeri Quebec untuk menentukan nasib mereka sendiri bebas dari Pemerintah Canada. Dan ternyata ketika dilangsungkan referendum di Quebec yang hasilnya juga telah dihormati oleh pihak yang ingin merdeka dan pihak Pemerintah, Parlemen dan rakyat Canada, menunjukkan bahwa memang benar sebagian besar rakyat Quebec menghendaki tetap TIDAK bebas dari Canada.

Nah sekarang, kembali ke NKRI.

Sebagaimana yang saya katakan diatas bahwa masalah kematangan dan kesadaran dalam kehidupan berpolitik, berpemerintahan, dan bernegara dari rakyat di satu negara adalah sangat menentukan terhadap penghormatan, jaminan hak-hak asasi manusia di negara tersebut yang telah dijamin dalam Konstitusi-nya dan dalam Pernyataan umum Hak-Hak Asasi Manusia.

Kemudian, kalau melihat di NKRI, ternyata penghormatan dan jaminan terhadap hak hak asasi manusia yang telah dinyatakan dalam Pernyataan umum Hak-Hak Asasi Manusia sangat rendah sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Ditambah dengan belum adanya kematangan dan kesadaran dalam kehidupan berpolitik, berpemerintahan, dan bernegara.

Nah disinilah persoalannya yang ada di NKRI.

Tetapi tentu saja, kalau menunggu timbulnya kematangan dan kesadaran dalam kehidupan berpolitik, berpemerintahan, dan bernegara dari rakyat NKRI agar mampu untuk menentukan sikap dan memberikan kebebasan kepada rakyat Aceh di Negeri Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri bebas dari pengaruh Kekuasaan NKRI melalui referendum adalah sangat lama dan memerlukan waktu puluhan tahun.

Sedangkan masalah di Negeri Aceh sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, dari sejak Presiden RIS Soekarno menelan Negeri Aceh melalui mulut Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan dasar hukum PP RIS No.21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Adapun masalah yang dikatakan oleh saudara Hidajat Sjarif dengan "GAM menempuh jalan "kekerasan, terror dan pemberontakan bersenjata adalah jalan yang sesat dan keliru, karena cara ini akan menciptakan conflict bersenjata yang memakan korban rakyat kecil yang tidak berdosa, menciptakan kesengsaraan dan penderitaan".

Nah disini, saudara Hidajat Sjarif yang sudah 40 tahun berada di Canada dan telah menjadi warga negara Canda, masih menutup mata terhadap mengapa timbul sikap dan gerakan rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri dari pengaruh kekuasaan NKRI.

Timbulnya sikap dan gerakan rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri dari pengaruh kekuasaan NKRI dengan menggunakan senjata adalah disebabkan oleh tindakan kekerasan senjata dengan kekuatan TNI dari sejak Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid dan sekarang Presiden Megawati.

Jadi, bukan karena pihak rakyat Aceh yang ingin menentukan nasib sendiri dari pengaruh kekuasaan NKRI yang memulai menggunakan senjata, melainkan dari pihak Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati dengan TNI-nya.

Coba saja perhatikan dari apa yang telah dilakukan dalam perundingan-perundingan yang telah dilakukan antara pihak NKRI dengan pihak ASNLF atau GAM. Misalnya pada perundingan yang paling akhir, ketika pihak ASNLF atau GAM mengadakan Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003.

Ternyata hasilnya, seperti yang telah saya kupas berulang kali dalam tulisan sebelum ini, yaitu bukan dari ASNLF atau GAM dan TNA yang mau tetap mempergunakan senjata sebagai alat pertahanan diri, melainkan dari pihak NKRI dibawah kontrol TNI melalui tangan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu yang ingin terus mengobarkan perang di Negeri Aceh.

Dimana Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dinyatakan gagal, dan memang sengaja digagalkan oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu untuk digantikan dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003.

Dimana dengan diberlakukannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 adalah jelas dan nyata telah menghambat perdamaian, keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh di Negeri Aceh.

Jadi saudara Hidajat Sjarif, coba saudara sedikit berpikir dan memahami mengapa timbul konflik senjata dan siapa sebenarnya yang pada awalnya mengangkat dan mempergunakan senjata ?.

Karena itu, kalau saudara Hidajat Sjarif tidak mengerti dan tidak paham atau memang tidak mau tahu asal akar masalah timbulnya gejolak dan konflik di Negeri Aceh, maka saudara Hidajat dalam melihat dan mencoba untuk menyelesaikan konflik di Aceh bagai fatamorgana saja.

Coba perhatikan lagi, saudara Hidajat Sjarif ini setelah saya terangkan beberapa kali bahwa rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI yang telah menelan Negeri Aceh sejak 14 Agustus 1950 melalui tangan Presiden RIS Soekarno dengan memakai dasar hukum sepihak PP RIS No.21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh, sehingga perjuangan dan gerakan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI tidak bisa disebut dengan gerakan separatis.

Tetapi, ternyata saya perhatikan saudara Hidajat Sjarif ini terus saja mengatakan: "Jadi membandingkan kasus separatis di Quebec dengan kasus separatis di Aceh sangat tidak bijaksana"

Saya jadi berpikir terus, apakah memang saudara Hidajat ini mengerti dan paham perjuangan dan gerakan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI yang telah menelan, menduduki dan menjajah Negeri Aceh sejak 14 Agustus 1950 oleh Presiden RIS Soekarno, bahwa perjuangan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI adalah bukan perjuangan separatis?.

Karena saudara Hidajat Sjarif ini terus saja mempergunakan istilah separatis terhadap perjuangan rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh dan diteruskan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI.

Saudara Hidajat Sjarif istilah separatis atau pemisahan itu tidak sama dengan istilah penentuan nasib sendiri. Istilah separatis itu mengarah kepada pemisahan yang memang dari awalnya sudah berada dalam satu tubuh atau satu wadah atau satu negara. Tetapi kalau istilah penentuan nasib sendiri itu memang awalnya bukan karena dari satu tubuh atau satu wadah atau satu negara, melainkan karena tubuh atau wadah atau negara dimasukkan kedalamnya terlebih dahulu. Misalnya Presiden RIS Soekarno mengambil Negeri Aceh dengan menggunakan dasar hukum PP RIS No.21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Jadi kalau rakyat Aceh sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI, itu karena Presiden RIS dan Presiden NKRI Soekarno telah mengambil Negeri Aceh dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan NKRI.

Nah selanjutnya, dalam memecahkan dan menyelesaikan konflik di Negeri Aceh ini saya telah berulang kali mengajukan dimimbar ini yaitu melalui langkah damai yang jujur, adil dan bijaksana dengan mengikuti jalan jajak pendapat atau referendum bagi seluruh rakyat Aceh di Negeri Aceh untuk menentukan sikapnya YA bebas dari NKRI atau TIDAK bebas dari NKRI.

Kemudian tidak perlu meminta idzin kepada seluruh rakyat NKRI sebagaimana rakyat Canada diminta idzin untuk mengizinkan dilaksanakan referendum di Quebec, melainkan cukup dengan satu legalitas yang dibuat oleh MPR dalam bentuk Ketatapan MPR.

Misalnya isi dari ketatapan MPR itu adalah menimbang bahwa rakyat Aceh yang mempunyai hak suara menginginkan penentuan nasib sendiri bebas dari NKRI dan menolak otonomi khusus dalam NKRI. Dan menimbang bahwa proklamasi 20 September 1953 oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, Proklamasi pada 4 Desember 1976 oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro, dan SIRA (Central Information for Referendum Aceh) yang didirikan pada 4 Februar1 1999 oleh 106 "non-government Acehnese organizations" dalam kongres yang diselenggarakan oleh KARMA (Coalition of Acehnese Students for Reform) dan KMPAN (Committee of Acehnese Students and Youngs Archipelago) in Banda Aceh. Memutuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengizinkan pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Aceh tanggal...

Nah inilah yang kalau mau membuat jalan penyelesaian Aceh dengan cara damai, jujur, adil dan bijaksana.

Kemudian sekarang saya jumpai saudara Dobing di Jakarta.

Saudara Dobing menulis: "coba apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Swedia jika misalnya ada "satu kota" dari bagian kerajaan Swedia meminta referendum untuk memisahkan diri dari kerajaan Swedia apakah kira-kira bisa dilangsungkan referendum itu?"

Nah, disini perlu dipelajari secara mendalam mengenai sejarah sampai keakar-akar, mengapa rakyat di daerah yang disana ada kota "anu" ingin mengadakan referendum untuk memisahkan diri?.

Jelas, kalau memang berdasarkan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai daerah yang disana ada kota "anu" memang benar-benar dijajah oleh Kerajaan Swedia, saya yakin seribu yakin itu rakyat Swedia yang telah sadar dan menghayati memang benar benar menurut fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai daerah yang disana ada kota "anu" memang benar-benar dijajah oleh Kerajaan Swedia, akan memberikan izin kepada rakyat di daerah yang disana ada kota "anu" untuk melaksanakan referendum. Apalagi rakyat Swedia sangat menghormati hak hak asasi manusia yang terkandung dalam Pernyataan Umum Hak Hak Asasi Manusia.
Saya tahu benar bagaimana sikap dan perilaku orang Swedia.

Selanjutnya, saya perhatikan bahwa saudara Dobing juga begitu gusar dengan apa yang dikatakan oleh saudara Muhammad Dahlan: "Kasian deh Ditya dan anggota TNI NKRI, cuman mengerti makan-minum dan membunuh! apa beda anda dengan peliharaan George Bush, yang warna hitam itu? " (Muhammad Dahlan , tang_ce@yahoo.com , Wed, 25 Feb 2004 05:05:22 -0800 (PST))

Dimana saudara Dobing mengatakan: "Buat Muhammad Dahlan. N'audzubillahi mindzalik, pantaskah kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang ikhwan muslim, kalau kita mau diskusi itu artinya kemampuan otak dan intelektual yang harus dikedepankan. Memang pantaskah seseorang disamakan dengan anjing. Rasul kita Muhammad Saw pun tidak pernah punya akhlak seperti itu." (Dobing , dobing@telkom.net , Sat, 31 Jan 2004 11:22:39 +0700)

Begini saja, saudara Dobing dan saudara Muhammad Dahlan, karena kita sedang membicarakan masalah referendum dan penjajahan di Negeri Aceh, maka saya coba arahkan yaitu angap apa yang dikatakan saudara Muhammad Dahlan: "dengan peliharaan George Bush, yang warna hitam itu?" diganti dan ditukar menjadi istilah "penjaga kerangka NKRI yang siap dengan senjatanya".

Saya pikir itu lebih netral, jadi kita katakan bahwa "Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya sebagai penjaga kerangka NKRI yang siap dengan senjatanya."

Jadi kita tutup masalah yang dilontarkan oleh saudara Dobing kepada saudara Muhammad Dahlan, setelah saya tukar dan ganti istilahnya.

Seterusnya, saya akan temui Teuku Mirza di Jakarta, Indonesia

Sebenarnya apa yang ditulis oleh Teuku Mirza ditujukan kepada saudara Imah Nor di Norwegia, tetapi karena dilambungkan diatas mimbar bebas ini, maka tertangkap oleh saya, sehinga saya perlu memberikan komentarnya.

Begini Teuku Mirza, kalau memang benar Teuku Mirza telah membawa buku "Hasan Saleh berjudul mengapa Aceh bergolak ?"

Coba kalau Teuku Mirza tidak keberatan, saya ingin mengetahui apa yang ditulis oleh Hasan Saleh dalam bukunya Aceh bergolak. Saya perlu juga mengetahui apa pandangan dan pikiran Hasan Saleh, biar saya sedikitnya mengetahui dan Insya Allah kalau mampu akan memberikan juga komentar terhadap apa yang ditulis oleh Hasan Saleh itu.

Kemudian menyinggung istilah "Kepala Batu itu artinya pantengong tidak bisa mendengar pendapat orang lain" yang ditulis oleh Teuku Mirza.

Memang benar arti kiasan dari kepala batu adalah tidak mau menuruti nasihat orang, atau tegar hati atau keras kepala. Tetapi memang benar juga seperti yang ditulis oleh saudara Imah Nor bahwa kalau kepala tidak keras bagai batu, memang bukan manusia lagi namanya. Tetapi mungkin bisa dikatakan ular, karena kepala ular itu lembut, karena itu pandai mematuk.

Jadi, memang ditinjau dari arti sebenarnya memang benar kepala batu itu artinya kepala harus keras seperti batu, kalau tidak, bisa menjadi seperti kepala ular yang suka matuk.

Begitu juga kalau dilihat dari sudut arti kiasan, memang benar kepala batu itu keras kepala, tegar hati dan tidak mau menuruti nasihat orang.

Tetapi, disini, sekali lagi, masalah kepala batu tidak termasuk kedalam masalah referendum dan penjajahan di Negeri Aceh.

Karena kalau mimbar ini disibukkan dengan masalah kepala batu dan anjingnya George W Bush, itu Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya akan tertawa kegirangan, karena tidak mendapat serangan dari pihak rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKR.

Eh, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, jangan dipikir akan tenang-tenang saja, sebentar lagi akan ada serangan baru, nah sudah dengar itu sirene, tanda bahaya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

From: "dobing" dobing@telkom.net
To: padhang-mbulan@yahoogroups.com
Cc: <tang_ce@yahoo.com>, "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se
Subject: Re: [padhang-mbulan] DITYA & ENDANG TUTUPI DOMINASI TNI DIPUSAT& ACEH TAPI TAK MAMPU PERTAHANKAN ACEH
Date: Sat, 31 Jan 2004 11:22:39 +0700

Buat Muhammad Dahlan

N'audzubillahi mindzalik, pantaskah kata-kata seperti itu keluar dari mulut seorang ikhwan muslim, klu kita mau diskusi itu artinya kemampuan otak dan intelktual yang harus dikedepankan..tentunya dengan disertai argumentasi yg ilmiah. Namanya juga udah beda prinsip GAM dan NKRI selamanya pihak2 yg berdiri di belakang masing2 pasti udah beda pendapat. Tapi jgn terus
menggunakan analog2 spt itu dong. Mmg pantaskan seseorang disamakan dengan anjing. Rasul kita Muhammad Saw pun tidak pernah punya akhlak seperti itu.Bung Muhammad dahlan namamu tidak seindah akhlakmu. klu ngga siap berbeda pemikiran ngga usah ikut diskusi ini. Sekali lagi saya ingatkan kpd semua pihak baik itu GAM dan NKRI meskipun kita bahas sampai menghabiskan
waktu kita tidak akan pernah ada kata selesainya paling yg kita dapatkan adalah terpuasinya nafsu untuk menghujat menjelekkan, mengumpat orang lain, spt yang sudah dilakukan bung Muhammad Dahlan ini

Dobing

dobing@telkom.net
Jakarta, Indonesia
--------

From: "dobing" <dobing@telkom.net>
To: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>
Cc: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>, <miranda_hnf@yahoo.co.uk>
Subject: Re: REFERENDUM UNTUK SELURUH RAKYAT ACEH DI NEGERI ACEH DENGAN TAP MPR
Date: Sat, 31 Jan 2004 14:48:50 +0700

Referendum yang mas Ahmad sampaikan itu hanyalah sebatas contoh referendum yg bukan merupakan satu masalah besar dlm bernegara, contoh tersebut bisa saja saya umpamakan "indonesia melakukan referendum apakah perlu atau tidak jadi anggota DK PBB" klu model referendum spt ini pasti semua rakyat akan antusias menyambutnya. Kembali ke Swedia, coba apa yg akan dilakukan oleh pemerintah Swedia jika misalnya ada "satu kota" dari bagian kerajaan Swedia meminta referendum utk memisahkan diri dari kerajaan Swedia apakah kira2 bisa dilangsungkan referendum itu?

Dobing

dobing@telkom.net
Jakarta, Indonesia
--------

From: "Hidajat Sjarif" siliwangi27@hotmail.com
To: om_puteh@hotmail.com, asnlfnorwegia@yahoo.com, ivoelxs@yahoo.com, redaksi@acehkita.com, info@achehtimes.com, achehnews@yahoogroups.com, aditjond@psychology.newcastle.edu.au, afdalgama@hotmail.com, agus_smur@yahoo.com, ahmad_sudirman@hotmail.com, ahmad@dataphone.se
Cc: nikjusnz@yahoo.com
Subject: REFERENDUM dan NON-VIOLENCE.
Date: Thu, 26 Feb 2004 04:09:18 +0000

Pertama saya ingin mengucapkan banyak banyak terimakasih kepada semua partisipant didalam
forum "BEBAS DAN TERBUKA INI".Kepada anda anda semua yang memberikan komentar dan
tanggapan atas tulisan tulisan serta opini pribadi saya hususnya, sekali lagi terimalah ucapan terima
kasih dari saya,saya sangat menghargai dan menghormati hak setiap orang untuk mengeluarkan
pendapat yang berbeda.

Saya ingin sedikit membahas lagi soal "REFERENDUM", artinya "THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION".

Sebelum memulai ini,perlu rasanya saya tekankan disini bahwa masalah dan kasus untuk memisahkan diri antara Quebec dan Aceh sangat "TIDAK BISA DIBANDINGKAN", membandingkan Indonesia dengan Canada sangat tidak wajar dan tidak bijaksana, kita HARUS MELIHAT CANADA DAN INDONESIA SEBAGAI DUA DUNIA YANG ERBEDA!.Hususnya perbedaan didalam Economy, Industry and Technology, Canada adalah HIGHLY DEVELOPED dengan standard hidup, income percapita dan jaminan social tertinggi didunia, negara SECULAR
dengan DEMOCRACY YANG BERFUNGSI dengan baik dan GOOD OVERNANCE!.Indonesia
adalah "THIRD WORLD COUNTRY" atau dunia berkembang yang MASIH ADA DIDALAM MASA "TRANSISI", suatu masa peralihan dari system pemerintahan "JUNTA MILITER" yang totaliter menuju ke DEMOCRACY.

Kembali pada masalah referendum, Penduduk QUEBEC yang ingin memisahkan diri dari Canada dan mendirikan negara Quebec merdeka itu mendirikan partai politik yang bernama "PARTY QUEBECUA", mereka dengan terus terang dan terbuka meng-expressikan tujuan politicnya
untuk memisahkan diri dari Canada.Pemerintah Canada TIDAK MELARANG dan TIDAK MENGHALANGI kegiatan kegiatan politic dari party Quebecua ini, karena mereka meng-expressikan asipirasi politicnya DENGAN JALAN DAMAI, NON_VIOLENCE, mereka berpartisipasi dalam political contest dengan melalui DEBAT TERBUKA, MEREKA SAMA SEKALI TIDAK MENGAMBIL JALAN KEKERASAN, TERROR DAN PEMBERONTAKAN BERSENJATA seperti yang dilakukan oleh GAM! .

JADI KITA SEMUA HARUS BISA MELIHAT PERBEDAAN YANG SANGAT FUNDAMENTAL ANTARA GAM dan PARTY QUEBECUA!.

Pemerintah Canada MEMINTA IDZIN dari seluruh rakyat Canada untuk memberikan referendum
untuk penduduk Quebec.Untuk itu pemerintah Canada mengadakan plebisit meminta jajak pendapat dari SELURUH RAKYAT CANADA untuk memberikan referendum untuk penduduk
Quebec, dan hasil dari jajak pendapat ini menunjukan bahwa MAYORITAS RAKYAT CANADA
memberi idzin dan menyetujui untuk memberikan referendum untuk penduduk Quebec. Setelah itu
pemerintah Canada juga minta idzin dari parliament (MPR) untuk memberi referendum. HASIL
DARI REFERENDUM menunjukan bahwa 58% dari penduduk Quebec ingin tetap menjadi bagian
Canada, hanya 42% yang ingin memisahkan diri dari Canada.

Jadi membandingkan kasus separatis di Quebec dengan kasus separatis di Aceh sangat tidak bijaksana, Jalan yang ditempuh oleh GAM dengan kekerasan, terror dan pemberontakan
bersenjata adalah jalan yang SESAT dan KELIRU, karena cara ini akan menciptakan conflict
bersenjata yang memakan korban rakyat kecil yang tidak berdosa,menciptakan kesengsaraan dan
penderitaan.

Jalan yang ditempuh oleh Party Quebecua adalah JALAN AMAI NON_VIOLENCE! TIDAK
ADA PERANG! TIDAK ADA CONFRONTASI MILITER. TIDAK ADA PERTUMPAHAN DARAH TIDAK ADA KEBENCIAN DAN TIDAK ADA DENDAM! PEACE ON EARTH. GBU.

Hidajat Sjarif
siliwangi27@hotmail.com
Edmonton, Alberta, Canada.
----------

Date: Wed, 25 Feb 2004 19:58:52 -0800 (PST)
From: teuku mirza teuku_mirza2000@yahoo.com
Subject: Re: Fwd: Re: GAM "KEPALA BATU" PENGHALANG UTAMA PERDAMAIAN
To: Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>, imahnor@hotmail.com
Cc: yusrahabib21@hotmail.com, warzain@yahoo.com, lampohawe@yahoo.com, tang_ce@yahoo.com, acehkita@yahoogroups.com, ahmad@dataphone.se

Saudara Imah saya telah membawa buku Hasan Saleh berjudul mengapa Aceh bergolak ? dari situ saya dapat mengambil kesimpulan betapa bodohnya pengikut Hasan Tiro.

Walaupun Hasan Saleh sendiri bukan orang yang benar, tapi beliau adalah pelaku sejarah yang juga mengenal dengan baik pribadi Hasan Tiro yang punya track record sebagai penipu !

Wajar, orang orang seperti Anda tertipu, karena bahasa tamsilan saja Anda tak mengerti Kepala Batu itu artinya pantengong tidak bisa mendengar pendapat orang lain.

Teuku Mirza

Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
--------