Stockholm, 27 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MEGAWATI CABUT KEPPRES NO.28/2003 & KEPPRES NO.43/2003, TNI DITARIK DARI ACEH, DITYA & ENDANG KELUAR DARI ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

INI SOLUSINYA, MEGAWATI CABUT KEPPRES NO.28/2003 & KEPPRES NO.43/2003, TNI DITARIK DARI ACEH, DITYA & ENDANG KELUAR DARI ACEH, AHMAD SUDIRMAN MASUK TOLONG RAKYAT ACEH

"Adinda Puji Anto, TNI bukan bunuh rakyat, tetapi rakyat mana yang memang perlu untuk dibunuh sekalipun. Tentunya mereka-mereka yang dzalim dan biadab! Kalau mau bunuh rakyat ngapain harus datang kehutan Aceh, masuk kerawa-rawa dan harus diserang oleh penyakit malaria bahkan sudah ada yang meninggal karena penyakit malaria inilho. Jadi jangan selalu salahkan TNI. Kalau aku maunya bunuh aja tuh rakyat yang di Jakarta dan yang kaya-kaya habis itu kita rampas hartanya selesaikan dan TNI jadi Orang Kaya Mendadak (OKM). Tentu saja itu tidak dilakukan TNI/Polri. TNI/Polri disini mengejar dan menghacurkan GAM yang dilengkapi dengan senjata-senjata kalau TNI/Polri membabi buta tentunya yang 4.000 lebih itu dibunuhnya semua, ternyata adinda kan lihat itu tidak dilakukan oleh TNI/Polri. Maksud Pujianto GAM yang miliki senjata itu dilawan dengan tanpa senjata atau dibiarkan saja atau kira-kira Adinda punya Solusi untuk menyelesaikan konflik ini?" (Ditya Soedarsono , dityaaceh_2003@yahoo.com , Fri, 27 Feb 2004 00:39:21 -0800 (PST))

Baiklah Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh.

Karena tanggapan Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya yang ditujukan kepada saudara Puji Anto di Sydney, Australia melayang diatas mimbar bebas ini, dan terlihat oleh saya, maka saya tangkap dan setelah saya baca, ternyata apa yang dipropagandakan oleh Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya dalam tanggapannya itu banyak bohongnya.

Pertama, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya mengatakan kepada rakyat Aceh yang telah sadar untuk mennetukan nasibnya sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI adalah sebagai "mereka-mereka yang dzalim dan biadab"

Padahal yang sebenarnya mereka yang dzalim dan biadab adalah Presiden RIS Soekarno dan para penerusnya termasuk Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya yang telah menelan, mencaplok, menduduki dan menjajah Negeri Aceh pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui mulut Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh.

Kedua, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya mengobarkan perang di Negeri Aceh dengan cara "TNI/Polri disini mengejar dan menghacurkan GAM yang dilengkapi dengan senjata-senjata"

Jelas, yang mengobarkan perang di Negeri Aceh adalah pihak TNI dibawah komando Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu disokong oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong telah menjalankan penggagalan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 yang diganti dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 yang telah ditetap beberapa hari sebelum perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dijalankan.

Jadi secara jelas dan gamblang terlihat bahwa Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu merupakan motor dari mesin pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh.

Dimana memang pada hakekatnya tindakan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dengan menetapkan dan memberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 adalah secara jelas dan nyata menghambat perdamaian, keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh di Negeri Aceh.

Ketiga, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya memerintahkan anggota "TNI banyak karena bukan hanya mengejar GAM, tetapi untuk memberi pengamanan kepada masyarakat, melaksanakan bhakti sosial, membantu penegakkan hukum, membantu pemantapan jalannya pemerintahan, amankan jalur transportasi baik darat maupun laut dll kalau saya sebutkan satu persatu ngak cukup milis ini".

Nah disini, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, telah melakukan pentutupan dan usaha untuk menipu rakyat Aceh. Dimana yang sebenarnya adalah usaha TNI/POLRI dan Raider untuk terus mempertahankan pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh.

Keempat, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, pura-pura dengan mengatakan: "membantu suksesnya pelaksanaan Syari'at Islam, kalau anda ragu-ragu ke-Islaman TNI itu memang benar, mana ada TNI punya agama. Tetapi prajurit TNI harus dan wajib hukumnya untuk beragama, apakah agama Islam atau non Islam".

Jelas disinipun, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya mencoba menipu rakyat Aceh. Mengapa ? Karena melecehkan Hukum Islam dan pelaksanaannya.

Mari kita lihat dari sudut Islam, jelas, apa yang tertuang dalam Bab XII, pasal 25, ayat 1, 2 dan 3 sudah jauh menyimpang dari apa yang digariskan dalam Islam, yaitu hukum-hukum Islam dan pelaksanaanya tidak bisa dicampur adukkan dengan sistem hukum nasional yang bersumberkan kepada pancasila dan mengacu kepada UUD 1945 serta TAP-TAP MPR yang bukan bersumberkan kepada Islam dan Sunnah Rasulullah saw. Atau kalau saya katakan bersumberkan kepada sumber hukum sekular Pancasila.

Nah, karena itu Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun (Bab XII, pasal 25, ayat 1) dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Bab XII, pasal 25, ayat 2), serta Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam (Bab XII, pasal 25, ayat 3), adalah semuanya hanyalah satu alat penipu yang terselubung bagi penglihatan mata rakyat Aceh yang tidak waspada dan tidak sadar.

Mengapa sebagai alat menipu pihak Presiden Megawati terhadap rakyat Aceh ?

Karena, sistem peradilan nasional atau sistem yang mengatur segala sesuatu pengenai perkara pengadilan yang dijalankan dan dilaksanakan melalui Mahkamah Agung NKRI adalah hukumnya bersumberkan kepada pancasila dengan mempertimbangkan kepada UUD 1945 yang tidak bersumberkan kepada Islam, atau bersumberkan kepada nilai-nilai sekular.

Jadi, walaupun Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diatur oleh Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang Qanun itu sendiri merupakan peraturan daerah sebagai pelaksanaan UU NAD di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi karena sumber hukumnya berdasarkan kepada pancasila dengan mempertimbangkan kepada UUD 1945, maka Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah tidak lebih dan tidak kurang hanya merupakan penjabaran-kebawah dari pada sistem peradilan nasional dibawah Mahkamah Agung NKRI yang berdasar sumber hukum pancasila.

Inilah yang saya sebut Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah satu alat melabu atau alat menipu rakyat Aceh yang masih belum sadar akan pelaksanaan hukum-hukum Islam yang seharusnya dilaksanakan dan dijalankan secara menyeluruh di negara yang hukumnya bersumberkan kepada Islam.

Atau dengan kata lain, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dimana rakyatnya yang hidup di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur oleh satu pemerintah daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sistem peradilannya adalah bagian dari sistem peradilan nasional yang hukumnya bersumberkan kepada pancasila yang bukan didasarkan kepada agama (Islam), maka Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bukan bersumberkan hukumnya kepada Islam atau bisa dikatakan bersumberkan kepada pancasila yang memiliki nilai-nilai hukum sekular.

Kelima, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, coba menipu dengan mengatakan: "masalah Syari'at tidak dengan mudah (diterapkan)nya bagai membalikkan telapak tangan, ternyata sama susahnya dengan menegakkan benang basah atau membuat hukum ini menjadi tegak dan tegas. Sebagai Contoh: Masyarakat Aceh ternyata lebih senang nonton dangdut dibandingkan dengan melakukan dzikir bersama di Masjid Baiturrahman Banda Aceh."

Nah disinipun Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya telah menipu rakyat Aceh. Mengapa ?

Karena dalam penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam di Negeri Aceh yang salah, sebagaimana yang telah saya jelaskan diabagian atas. Tetapi, disini, saya maklumi, karena memang Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya tidak mengetahui dan tidak punya pengetahuan bagaimana menerapkan syariat islam dalam satu pemerintahan dan satu Negara.

Keenam, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, telah menipu dengan mengajukan konsepsi :"Jalan panjang menuju damai Aceh" dengan memakai dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003, maka akan terkupas racun-racun Soekarno yang bisa mematikan berprinsip dasar pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan.

Dimana dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 ternyata mengandung racun-racun Soekarno. Sebagaimana yang tercantum dalam didalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung "2.Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113)". Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 Tentang pencabutan Undang Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Menetapkan Keadaan Bahaya, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Presiden RI Soekarno dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Menteri Muda Kehakiman Sahardjo.

Dimana racun-racun Soekarno itu diantaranya:

Selama keadaan darurat militer berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Penguasa Darurat Militer berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan yang mengenai ketertiban dan keamanan umum. Badan-badan Pemerintahan sipil serta pegawai-pegawai dan orang-orang yang diperbantukan kepadanya wajib tunduk kepada perintah-perintah Penguasa Darurat Militer kecuali badan atau pegawai/orang yang diperbantukan yang dibebaskan dari kewajiban itu oleh Presiden.

Penguasa Darurat Militer berhak mengatur, membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan tentang pembikinan, pemasukan dan pengeluaran, pengangkutan, pemegangan, pemakaian dan perdangangan senjata api, obat peledak, mesiu, barang-barang yang dapat meledak dan barang-barang peledak, Menguasai perlengkapan-perlengkapan pos dan alat-alat telekomunikasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak. Membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan-peraturan untuk mengubah lapangan-lapangan dan benda-benda di lapangan itu. Menutup untuk beberapa waktu yang tertentu gedung-gedung tempat pertunjukan-pertunjukan, balai-balai pertemuan, rumah-rumah makan, warung-warung dan tempat-tempat hiburan lainnya, pun juga pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, toko-toko dan gedung-gedung lainnya. Mengatur, membatasi atau melarang pengeluaran dan pemasukkan barang-barang dari dan ke daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Mengatur, membatasi atau melarang peredaran, pembagian dan pengangkutan barang-barang dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Mengatur, membatasi atau melarang lalu-lintas di darat, di udara dan diperairan serta penangkapan ikan.

Penguasa Darurat Militer berhak mengadakan tindakan-tindakan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumumam, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

Penguasa Darurat Militer berhak menyuruh menahan atau mensita semua surat-surat dan kiriman-kiriman lain yang dipercayakan kepada jawatan pos atau jawatan pengangkutan lain serta wesel-wesel dan kwitansi-kwitansi bersama jumlah uang yang distor dan dipungut itu, lagi pula membuka, melihat, memeriksa, menghancurkan atau mengubah isi dan membuat supaya tidak dapat dibaca lagi surat-surat atau kiriman-kiriman itu. Mengetahui surat-surat kawat yang dipercayakan kepada kantor kawat, juga menahan, mensita, menghancurkan atau mengubah isi dan melarang untuk meneruskan atau menyampaikan surat-surat kawat itu.

Penguasa Darurat Militer berhak melarang orang bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah yang tertentu selama keadaan, darurat militer, jikalau setelah diperiksa oleh pejabat pengusut ternyata ada cukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut; serta ia berhak pula mengeluarkan orang itu dari tempat tersebut.

Penguasa Darurat Militer berhak untuk melarang orang yang berada dalam daerah penguasa tersebut meninggalkan daerah itu, apabila orang tersebut dipandangnya sangat diperlukan, baik untuk keamanan umum atau pertahanan maupun untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang amat diperlukan guna menegakkan ekonomi Negara.

Penguasa Darurat Militer berhak mengeluarkan perintah kepada orang-orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer untuk menjalankan kewajiban bekerja guna pelaksanaan peraturan-peraturannya atau guna melakukan pekerjaan lainnya untuk kepentingan keamanan dan pertahan.

Penguasa Darurat Militer Pusat berhak mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan/perusahaan/perkebunan atau sebagian dari pada itu atau suatu jabatan.

Penguasa Darurat Militer berhak menangkap orang dan menahannya selama-lamanya dua puluh hari. Tiap-tiap penahanan yang dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah harus dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat dalam waktu empat belas hari. Dalam waktu sepuluh kali dua puluh empat jam orang yang ditahan harus sudah diperiksa dan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat. Dari pemeriksaan itu harus dibuat berita acara. Apabila dalam dua puluh hari pemeriksaan belum dapat selesai dan penahanan masih perlu diteruskan, maka atas persetujuan Penguasa Darurat Militer Pusat orang tersebut dapat ditahan terus sampai selama-lamanya lima puluh hari. Tiap penangkapan dan penahanan dilakukan dengan surat perintah.

Peraturan-peraturan dari Pemerintah Daerah Pejabat- pajabat Daerah dan Instansi-instansi Daerah lain tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, jika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Penguasa Darurat Militer Daerah yang bersangkutan.

Kepada Penguasa Darurat Militer Daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan Undang-undang.

Nah sekarang, coba perhatikan oleh seluruh para peserta diskusi di mimbar bebas ini, dan oleh seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh.

Bagaimana saya tidak mengatakan pemilihan umum di Aceh ajang politikus karbitan untuk menipu rakyat Aceh. Dan seluruh rakyat di Negeri Aceh betul-betul secara jelas dan gamblang telah ditipu oleh pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh dibawah komando Mayjen TNI Endang Suwarya yang dibantu oleh Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Aceh Kolonel Laut Ditya Soedarsono.

Dan "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" ternyata tidak bisa diterapkan di Negeri Aceh dan terhadap seluruh rakyat Aceh yang masih diterapkannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Coba pikirkan Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya ?.

Nah sekarang jalan solusinya adalah Presiden Megawati mencabut Keppres No.28/2003 & Keppres No.43/2003, kemudian TNI/POLRI dan Raider ditarik dari Aceh, termasuk Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya harus dengan segera meninggalkan Negeri Aceh, kemudian Ahmad Sudirman masuk ke Negeri Aceh untuk menolong dan membantu rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI untuk membentuk dan membangun Negerinya dibawah pemerintahan rakyat Aceh sendiri yang bebas dari campur tangan Pemerintah NKRI.

Nah, inilah solusi yang diajukan, apakah Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya setuju ?

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad
 

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Fri, 27 Feb 2004 00:39:21 -0800 (PST)
From: Ditya Soedarsono dityaaceh_2003@yahoo.com
Subject: BERTANYALAH SEBELUM ANDA SESAT DIJALAN...!!!!! MASALAH NURANI HANYA ALLAH YANG MAHA TAHU...!!!!
To: puji50@hotmail.com
Cc: tang_ce@yahoo.com, asammameh@hotmail.com, om_puteh@hotmail.com, achehnews@yahoogroups.com, ilyas.abdullah@wanadoo.nl, melpone2002@yahoo.com, teuku_mirza2000@yahoo.com, ahmad@dataphone.se

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Saudaraku puji anto,

Saya kira bahwa pak ditya soedarsono telah merekayasa tentang kuatan GAM, yang menurut ditya seolah-olah hampir semua GAM di bunuh dan ditangkap.hanya 598 orang lagi, yang masih ada.(Puji Anto)

Apa anda tidak pernah baca koran atau mengikuti acara TV tentang berita Aceh, Jadi 5200 itu adalah data yang didapat dari sumber resmi kita, sedangkan yang lainnya tentang tewas, menyerah dan ditangkap adalah hasil operasi TNI/Polri selama ini.

Ya kalau anda tidak yakin, apalagi ainul yakin dan ini anda anggap manipulasi ya abaikan saja, saya selaku nara sumber, kalau anda tidak mau percaya itu urusan anda kalau anda ingin data yang lebih akurat silakan bertanya kepada ALLAH SWT karena hanya ALLAH-lah Yang Maha Tahu.

Anda dapat data dari mana tuh. kekuatan TNI 70.000, TNI tidak mampu Kalau anda jadi TNI apa yang anda lakukan....bila GAM melakukan perang gerilya Kalau GAM tetap gunakan pakaian TNA-nya TNI tidak perlu sebanyak itu memang! Kenapa TNI banyak karena bukan hanya mengejar GAM tetapi untuk memberi pengamanan kepada masyarakat, melaksanakan bhakti sosial, membantu penegakkan hukum, membantu pemantapan jalannya pemerintahan, amankan jalur transportasi baik darat maupun laut dll kalau saya sebutkan satu persatu ngak cukup milis ini data anda itu kalau anda kumpulin sejak awal memang benar, tetapi disampin ada yang datang juga ada yang pergi dalam rangkah pencerahan kembali prajurit yang bertugas selama 6 bulan.

Ya anda boleh saja punya pikiran macem-macem, tetapi kalau anda ingin tahu lebih tidak hanya sekedar tahu tetapi juga mengerti silakan saja datang ke Aceh biar anda juga tahu bagaimana Aceh dengan segala problematikanya?

Justru kita disini juga membantu suksesnya pelaksanaan Syari'at Islam, kalau anda ragu-ragu ke-Islaman TNI itu memang benar mana ada TNI punya agama tetapi prajurit TNI harus dan wajib hukumnya untuk beragama....apakah agama Islam atau non Islam, tetapi masalah keimanan seseorang Prajurit TNI itu urusan ALLAH, hanya ALLAH-lah Yang Maha Tahu sampai dimana tingkat keimanan hambaNYA.

Kalau anda tahu bagaimana sulitnya melaksanakan Syari'at Islam, silakan aja anda datang keliling Aceh Jadi masalah Syari'at tidak dengan mudahnya bagai membalikkan telapak tangan, ternyata sama susahnya dengan menegakkan benang basah atau membuat hukum ini menjadi tegak dan tegas.

Sebagai Contoh: Masyarakat Aceh ternyata lebih senang nonton DANGDUT dibandingkan dengan melakukan DZIKIR BERSAMA di Masjid Baiturrahman Banda Aceh. (tetapi apakah itu bisa dijadikan tolok ukur ketakwaan seseorang.?)

Adinda Puji Anto, TNI bukan bunuh rakyat, tetapi rakyat mana yang memang perlu untuk dibunuh sekalipun tentunya mereka-mereka yang DZALIM dan BIADAB..!!!!! kalau mau bunuh rakyat ngapain harus datang kehutan Aceh, masuk kerawa-rawa dan harus diserang oleh penyakit malaria bahkan sudah ada yang meninggal karena penyakit malaria inilho Jadi jangan selalu salahkan TNI kalau aku maunya bunuh aja tuh rakyat yang di Jakarta dan yang kaya-kaya habis itu kita rampas hartanya selesaikan dan TNI jadi Orang Kaya Mendadak (OKM) tentu saja itu tidak dilakukan TNI/Polri TNI/Polri disini mengejar dan menghacurkan GAM yang dilengkapi dengan senjata-senjata kalau TNI/Polri membabi buta tentunya yang 4.000 lebih itu dibunuhnya semua ternyata adinda kan lihat itu tidak dilakukan oleh TNI/Polri.

Maksud Pujianto GAM yang miliki senjata itu dilawan dengan tanpa senjata atau dibiarkan saja atau kira-kira Adinda punya Solusi untuk menyelesaikan konflik ini?

DITYA

dityaaceh_2003@yahoo.com
ACEH NAD
----------

Agar anda tahu ini jalan panjang upaya damai yang digelar bangsa Indonesia....

JALAN PANJANG MENUJU DAMAI ACEH
1.Pendahuluan.

Keputusan Pemerintah RI menetapkan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah dikonsoltasikan dengan DPR RI dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) No. 28 Tahun 2003, berlaku mulai pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, selanjutnya diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2003 tanggal 18 Nopember 2003.

Keputusan ini diambil setelah rangkaian upaya damai yang dilakukan pemerintah melalui penetapan otonomi khusus untuk Provinsi NAD, pendekatan terpadu dalam rencana pembangunan yang komprehensif, maupun dialog bahkan yang dilakukan di luar negeri dengan mediator internasional sekalipun, ternyata tidak menghentikan niat dan tindakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadaan yang pada akhirnya dapat mengganggu keutuhan NKRI tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan secepatnya harus dihentikan melalui upaya yang lebih terpadu, agar kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan dapat segera dipulihkan kembali. Keinginan GAM untuk merdeka dan memisahkan diri dari NKRI adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat diterima secara konstitusional. Karena wilayah Aceh merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari NKRI sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. "Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai akan tetapi lebih mencintai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

2.Kesepakatan Damai Pihak RI-GAM

Jalan damai yang selama ini diupayakan oleh Pemerintah RI dalam penyelesaian masalah Aceh telah berulang kali disepakati, akan tetapi berulang kali pula kesepakatan itu dilanggar dan dikhianati GAM yang sengaja menarik ulur waktu untuk memperkuat diri melakukan rekrutmen, pencarian dana dan senjata maupun pelanggaran hukum lainnya. Beberapa kesempatan damai pihak RI-GAM antara lain:

a.Nota Kesepahaman Bersama.

Untuk menghentikan aksi kekerasan di wilayah NAD. Pemerintah RI diwakili Dubes RI di Swiss DR. Hasan Wirayuda dan pihak GAM diwakili Dr. Zaini Abdullah mendandatangani nota kesepakatan bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh (Joint Understanding on Humanitarion Pause For Aceh) di Jenewa, Swiss pada 12 Mei 2003. Tujuan Jeda Kemanusiaan adalah: menyediakan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Aceh: menyiapkan perangkat keamanan untuk mendukung penyediaan bantuan keamanan dan mengurangi tensi kekerasan serta mempromosikan nilai-nilai untuk membangun kepercayaan diri menuju situasi damai.

Hanya berselang dua hari setelah nota kesepahaman bersama ditandatangani, Pos Polisi di Aceh digranat oleh GAM. Kekerasan kembali terjadi di Aceh, bahkan disertai penculikan terhadap aparat Pemda. Faksi GAM yang berkedudukan di Swedia menegaskan bahwa kesepakatan damai dengan Pemerintah RI bukan akhir dari perjuangan mereka dan tidak melunturkan tututan Aceh Merdeka.

b.Muratorium Kekerasan.

Setelah melakukan pertemuan intensif di Swiss pada 6 s/d 9 Januari 2001. Pemerintah RI dan pihak GAM menyepakati pembentukan suatu moratorium kekerasan selama satu bulan (bulan tenang) mulai tanggal 15 Januari 2001. Dalam masa ini kedua belah pihak akan bekerja secara subtansif untuk merefisi pengaturan keamanan Jeda Kemanusiaan dengan tujuan lebih efektif. Disamping itu kedua belah pihak juga berhasil mengembangkan agenda bagi pembicaraan selanjutnya guna membahas dan menyepakati peraturan keamanan yang baru sebagai proses kelanjutan dialog politik.

Selama pemberlakuan moratorium kekerasan ini, pihak GAM membuat banyak pelanggaran yang merugikan pihak RI seperti penembakan anggota TNI yang sedang melaksanakan bhakti sosial, penyerangan pos TNI/Polri, pembakaran gedung pemerintahan dan pemasangan bom rakitan yang membuat situasi di NAD tidak semakin baik, bahkan GAM berani meminta jatah dana bantuan asing dan dana proyek pembangunan Aceh. Moratorium kekerasan ini tidak efektif serta tidak bisa menghasilkan penyelesaian damai di NAD.

c.Perjanjian penghentian permusuhan.

Perjanjian penghentian permusuhan (The Cessation of HostilitiesAgreemnt - COHA) antara pemerintah RI dengan Pihak GAM melalui perantara Henry Donant Center (HDC) di Jenewa, Swiss, pada 9 Desember 2002 berhasil mendapat kesempatan dalam upaya menuju perdamaian di Provinsi NAD. Butir-butir kesepakatan ini antara lain menyatakan bahwa: kedua belah pihak setuju menghentikan kekerasan untuk selamanya di Aceh; GAM menyerahkan senjata, sedangkan pasukan Indonesia di relokasi; dibentuk Komisi Keamanan Bersama (KKB); dan sepakat tidak meningkatkan kekuatan militer selama periode pemulihan kepercayaan; serta menganggap rasa permusuhan antara kedua belah pihak sebagai masa lalu. Meskipun kesepakatan damai baru ditandatangani, GAM sudah menunjukkan itikatnya sebagai gerakan bersenjata yang liar dan tidak bertanggung jawab. Hal ini terbukti dengan gugurnya dua anggota TNI-Polri yang tewas ditembak oleh anggota GAM pada waktu mengirim logistik. Demikian halnya Komisi Keamanan Bersama (KKB) yang diharapkan dapat menengahi penyelesaian tindak kekerasan, tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga langkah kesepakatan yang sudah ditandatangani tidak terlaksana bahkan terhenti.

3.Status Darurat Militer

Mengingat solusi damai yang ditempuh Pemerintah RI untuk menyelesaikan konflik di Aceh selama ini tidak direspon dengan baik oleh GAM, maka pemerintah memberlakukan status Darurat Militer di walayah Provinsi NAD. Keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer diatur dalam UU No. 23 Prp tahun 1959, yang menyatakan bahwa pemberlakuan keadaan bahaya antara lain apabila keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam, sehinggaa dikawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Beberapa ketentuan tentang Darurat Militer, diatur sebagai berikut:
a.Wewenang Penguasa Darurat Militer

Berdasarkan UU No. 23 Prp tahun 1959, wewenang penguasa darurat militer antara lain meliput: 1).Mengatur, membatasi, atau melarang peredaran, pembuatan senjata api atau perlengkapan peledak.
2).Menguasai seluruh perlengkapan pos dan telekomunikasi.
3).Menutup gedung-gedung tempat pertunjukan, balai pertemuan, rumah makan dan lain-lain
4).Mengatur, membatasi, atau melarang lalu lintas di darat, udara dan perairan serta penangkapan ikan.
5).Mengatur, membatasi, atau melarang keluar masuk barang ke daerah status Darurat Militer.
6).Menahan atau menyita seluruh surat, kiriman, wesel dan kwitansi.
7).Melarang orang untuk bertempat tinggal dan meninggalkan daerah darurat militer.
8).Mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan, perusahaan atau jabatan tertentu.
9).Menangkap dan menahan orang selama-lamanya 20 hari dan melaporkan kepada penguasa pusat pada waktu 14 hari.
10).Melarang keluarnya keputusan (peraturan) dari Pemda, pejabat daerah, lainnya.
11)Penguasa darurat militer daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau bersyarat oleh Presiden
untuk mengatur hal-hal yang harus diatur dalam perudang-udangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan UU.

Wewenang penguasa darurat militer sangat besar dan luas, namun bukan berarti tak terbatas, karena otorisasinya tetap dibatasi antara lain oleh hukum humaniter dan HAM. Sebagai contoh. Seorang yang ditahan tidak boleh disiksa atau dianiaya.

b.Mekanisme pelaksanaan.

Berdasarkan UU No 23 Prp tahun 1959, mekanisme pelaksanaan darurat militer ditentukan oleh Presiden.
c.Substansi Keppres No 28 Tahun 2003, antara lain:
1)Pasal 1: Seluruh wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya denggan tingkatan Keadaan Darurat Militer.
2)Pasal 2 ayat (1): Penguasa tertinggi Keadaan Bahaya dengan tingkatan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.
3)Pasal 3 ayat (1): Penguasa Keadaan Darurat Militer di Wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dilakukan oleh Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Penguasa Darurat Militer daerah.
4)Pasal 3 ayat (2): Dalam melakukan Penguasa Keadaan Darurat Militer di Daerah. Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda dibantu oleh:
a)Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
b)Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Dan, c)Kepala kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5)Pasal 4: terhadap provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan Keadaan Darurat Militer sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Prp tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.

d.Implementasi dan Prospek.

Implementasi Darurat Militer merupakan payung hukum bagi TNI untuk melakukan tindakan tegas secara hukum Militer, mereduksi kekuatan bersenjata GAM, seraya menciptakan situasi yang memungkinkan dilanjutkannya perundingan dengan tetap berbasis kedaulatan dan integritas NKRI. Cara bertindak TNI adalah melakukan serangan dan menggempur titik-titik pertahanan GAM dengan sedapat mungkin meminimalkan korban sipil. Jatuhnya korban sipil memang sulit, bahkan tidak mungkin terhindar dalam peperangan, apalagi perang lawan gerilya. Operasi Militer tidak dimaksudkan untuk asal "menghabisi" GAM. Karena sebagian dari GAM adalah saudara sebangsa dan setanah air dan di dalam GAM-pun ada kombatan dan nonkombatan, sebagaimana ditegaskan dalam hukum humaniter, bahkan hanya kombatan-lah yang boleh ditindak secara militer termasuk dibunuh sekalipun.

Prospek Darurat Militer selama 6 bulan di NAD dalam kerangka besar penyelesaian masalah Aceh sangat tergantung pada dukungan semua komponen bangsa, dan bukan hanya digantungkan kepada TNI saja. Sebab, jika tenggang waktu itu dilewati, sementara GAM masih eksis, aparat keamanan semakin kehilangan dukungan untuk terus berperang. Realitas membuktikan jika seorang politisi gagal dalam menjalankan tugasnya dia hanya akan kehilangan jabatanya atau paling jauh berhadapan dengan pengadilan. Tetapi bagi Prajurit TNI yang gagal dalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya kehilangan jabatan atau popularitasnya tetapi nyawa taruhannya. Prajurit TNI yang dikirim ke Aceh atau daerah konflik hanya mempunyai satu tujuan "Tegaknya Merah Putih di seluruh wilayah Kedaulatan NKRI". Oleh karena itu, para tokoh masyarakat hendaknya menyerukan kepada Pimpinan GAM untuk menghentikan aksinya dan kembali kepangkuan NKRI. Darurat Militer di NAD diimplementasikan dengan operasi terpadu yang mengkombinasikan dan mensinergikan pendekatan militer dengan diplomasi, penegakan hukum, perlindungan dan peningkatan harkat kemanusiaan serta pemberdayaan Pemda. Dengan diperpanjangnya operasi terpadu di Aceh, dan agar pelaksanaan operasi terpadu lebih bersinergi, maka dalam operasi ini ditambahkan operasi pemulihan ekonomi.

4.Pelaksanaan Operasi Terpadu.

Untuk menyelesaikan permasalahan Aceh secara komprehensif, pemerintah RI melaksanakan Operasi Terpadu, dengan tujuan untuk memantapkan jalannya pemerintahan di seluruh wilayahNAD. Operasi ini meliputi:

a.Operasi Kamanusiaan
Bertujuan melindungi keselamatan penduduk secara fisik dan memberi bantuan kesehatan, pendidikan, makanan, kegiatan ibadah dan memberikan lapangan pekerjaa secara konkrit, sebagai penanggungjawab adalah Menteri Sosial. Sehingga nantinya, apapun yang terjadi di NAD penduduk bisa melakuka pekerjaan sehari-hari tanpa terganggu. Dalam melaksanakan Operasi ini, TNI menyiapkan operasi "Bhakti TNI" guna membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sulit dilaksanakan, mengingat masalah keamanan.

b.Operasi Penegakan Hukum.
Unsur utamanya Polisi, sebagai penanggungjawab Kapolri. Operasi ini dilakukan karena banyaknya kejahatan terhadap penduduk seperti teror, penculikan, pemerasan dan pemaksaan untuk menjadi anggota AM, bahkan mereka yang dicurigai mata-mata TNI dibunuh. Bertujuan mengintensifkan penegakan hukum di wilayah NAD termasuk memberlakukan bahwa gerakan Separatis bersenjata GAM merupakan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam Operasi ini, TNI mengerahkan Polisi Militer.

c.Operasi Pemulihan Keamanan.
Unsur utamanya adalah TNI, denga tujuan memulihkan keamanan dan mereduksi kekuatan bersenjata GAM. Penanggungjawab operasi pemulihan keamanan secara utuh adalah Panglima TNI.

d.Operasi pemulihan Roda Pemerintahan.
Operasi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali jalannya roda pemerintahan, sehingga masyarakat NAD dapat segera melakukan aktivitasnya kembali. Penanggungjawab operasi ini adalah Menteri Dal;am negeri.

Keputusan pemerintah memberlakukan Darurat Militer di NAD adalah langkah yang tepat, dan mendapat dukungan internasional. Siapapun yang menjadi Presiden atau pejabat Pemerintah RI saat ini, tentu akan mengambil langkah yang sama. Meskipun wilayah Aceh telah diberlakukan Keadaan Darurat Militer dan sebagai Penguasa daerah NAD adalah Pangdam Iskandar Muda, akan tetapi TNI tetap tunduk dan patuh kepada kebijakan pemerintah pusat, karena masalah Aceh bukan semata-mata persoalan TNI.
----------