Stockholm, 27 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

SUTARTO, BACHTIAR & HENDROPRIYONO GUNAKAN PEMILU DI ACEH UNTUK MENIPU RAKYAT ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS PANGLIMA TNI JENDERAL ENDRIARTONO SUTARTO, KAPOLRI DA'I BACHTIAR & KABIN AM HENDROPRIYONO GUNAKAN PEMILU DI ACEH UNTUK MENIPU RAKYAT ACEH

"TNI/Polri disini mengejar dan menghacurkan GAM yang dilengkapi dengan senjata-senjata kalau TNI/Polri membabi buta tentunya yang 4.000 lebih itu dibunuhnya semua" (Ditya Soedarsono , dityaaceh_2003@yahoo.com , Fri, 27 Feb 2004 00:39:21 -0800 (PST))

Baiklah Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh.

Sudahlah Negeri Aceh ditelan, dicaplok oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh. Ditambah sekarang Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono memberikan bumbu tipu Jawa ala Soekarno yang akan dicampurkan kedalam Pemilu di Aceh pada tanggal 5 April 2004.

Apakah Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono masih tetap akan mencoba untuk mengelabui dan menipu rakyat Aceh secara terang-terangan dengan pesta Pemilu atau apa yang sering dikatakan dengan pesta demokrasi ?

Jelas, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI tidak bisa lagi ditipu dengan kedok pemilu atau pesta demokrasi.

Karena, sudah jelas, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum dalam pertimbangannya menyebutkan: 1. bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaraan pemilihan umum perlu dilakukan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan.

Kemudian kalau dibaca apa yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum terbaca: Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisan artinya Komisi Pemilihan Umum yang bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik, dan/atau Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. (UU No.4 Tahun 200, Bab II. PASAL DEMI PASAL , Pasal I , 1. Pasal 8, Ayat (2))

Nah sekarang, pertimbangan diadakannya pemilihan umum adalah "bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaraan pemilihan umum perlu dilakukan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan".

Ternyata dalam realitanya, kalau melihat kedalam kehidupan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan Darurat Militer Daerah di Aceh, perlu diperhatian oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono bahwa sudah bertentangan dengan apa yang tercantum dalam pertimbangan diadakannya pemilihan umum yang menyatakan bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaraan pemilihan umum perlu dilakukan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan".

Nah sampai disini, ternyata terlihat seluruh rakyat di Negeri Aceh betul-betul secara jelas dan gamblang telah ditipu oleh pihak Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono.

Mengapa seluruh rakyat Aceh telah ditipu oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono dengan menggunakan umpan "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" ?.

Karena apa yang dinamakan dengan umpan "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" ternyata tidak bisa diterapkan di Negeri Aceh dan terhadap seluruh rakyat Aceh yang masih diterapkannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Kemudian mengapa umpan "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" tidak bisa dipakai di Negeri Aceh yang berada dibawah dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 ?

Karena kalau dilihat lebih dalam apa yang terkadnung dalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003, maka akan terkupas racun-racun Soekarno yang bisa mematikan berprinsip dasar pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan.

Mengapa dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung racun-racun Soekarno ?

Karena didalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung "2.Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113)". Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 Tentang pencabutan Undang Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Menetapkan Keadaan Bahaya, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Presiden RI Soekarno dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Menteri Muda Kehakiman Sahardjo.

Dimana racun-racun Soekarno itu diantaranya:

Selama keadaan darurat militer berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Penguasa Darurat Militer berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan yang mengenai ketertiban dan keamanan umum. Badan-badan Pemerintahan sipil serta pegawai-pegawai dan orang-orang yang diperbantukan kepadanya wajib tunduk kepada perintah-perintah Penguasa Darurat Militer kecuali badan atau pegawai/orang yang diperbantukan yang dibebaskan dari kewajiban itu oleh Presiden.

Penguasa Darurat Militer berhak mengatur, membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan tentang pembikinan, pemasukan dan pengeluaran, pengangkutan, pemegangan, pemakaian dan perdangangan senjata api, obat peledak, mesiu, barang-barang yang dapat meledak dan barang-barang peledak, Menguasai perlengkapan-perlengkapan pos dan alat-alat telekomunikasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak. Membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan-peraturan untuk mengubah lapangan-lapangan dan benda-benda di lapangan itu.

Menutup untuk beberapa waktu yang tertentu gedung-gedung tempat pertunjukan-pertunjukan, balai-balai pertemuan, rumah-rumah makan, warung-warung dan tempat-tempat hiburan lainnya, pun juga pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, toko-toko dan gedung-gedung lainnya. Mengatur, membatasi atau melarang pengeluaran dan pemasukkan barang-barang dari dan ke daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Mengatur, membatasi atau melarang peredaran, pembagian dan pengangkutan barang-barang dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Mengatur, membatasi atau melarang lalu-lintas di darat, di udara dan diperairan serta penangkapan ikan.

Penguasa Darurat Militer berhak mengadakan tindakan-tindakan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumumam, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

Penguasa Darurat Militer berhak menyuruh menahan atau mensita semua surat-surat dan kiriman-kiriman lain yang dipercayakan kepada jawatan pos atau jawatan pengangkutan lain serta wesel-wesel dan kwitansi-kwitansi bersama jumlah uang yang distor dan dipungut itu, lagi pula membuka, melihat, memeriksa, menghancurkan atau mengubah isi dan membuat supaya tidak dapat dibaca lagi surat-surat atau kiriman-kiriman itu. Mengetahui surat-surat kawat yang dipercayakan kepada kantor kawat, juga menahan, mensita, menghancurkan atau mengubah isi dan melarang untuk meneruskan atau menyampaikan surat-surat kawat itu.

Penguasa Darurat Militer berhak melarang orang bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah yang tertentu selama keadaan, darurat militer, jikalau setelah diperiksa oleh pejabat pengusut ternyata ada cukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut; serta ia berhak pula mengeluarkan orang itu dari tempat tersebut.

Penguasa Darurat Militer berhak untuk melarang orang yang berada dalam daerah penguasa tersebut meninggalkan daerah itu, apabila orang tersebut dipandangnya sangat diperlukan, baik untuk keamanan umum atau pertahanan maupun untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang amat diperlukan guna menegakkan ekonomi Negara.

Penguasa Darurat Militer berhak mengeluarkan perintah kepada orang-orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer untuk menjalankan kewajiban bekerja guna pelaksanaan peraturan-peraturannya atau guna melakukan pekerjaan lainnya untuk kepentingan keamanan dan pertahan.

Penguasa Darurat Militer Pusat berhak mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan/perusahaan/perkebunan atau sebagian dari pada itu atau suatu jabatan.

Penguasa Darurat Militer berhak menangkap orang dan menahannya selama-lamanya dua puluh hari. Tiap-tiap penahanan yang dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah harus dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat dalam waktu empat belas hari. Dalam waktu sepuluh kali dua puluh empat jam orang yang ditahan harus sudah diperiksa dan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat. Dari pemeriksaan itu harus dibuat berita acara. Apabila dalam dua puluh hari pemeriksaan belum dapat selesai dan penahanan masih perlu diteruskan, maka atas persetujuan Penguasa Darurat Militer Pusat orang tersebut dapat ditahan terus sampai selama-lamanya lima puluh hari. Tiap penangkapan dan penahanan dilakukan dengan surat perintah.

Peraturan-peraturan dari Pemerintah Daerah Pejabat- pajabat Daerah dan Instansi-instansi Daerah lain tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, jika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Penguasa Darurat Militer Daerah yang bersangkutan.

Kepada Penguasa Darurat Militer Daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan Undang-undang.

Nah sekarang, coba perhatikan oleh seluruh para peserta diskusi di mimbar bebas ini, dan oleh seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh.

Bagaimana saya tidak mengatakan pemilihan umum di Aceh sebagai alat untuk menipu rakyat Aceh. Dan seluruh rakyat di Negeri Aceh betul-betul secara jelas dan gamblang telah ditipu oleh pihak Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono.

Dan "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" ternyata tidak bisa diterapkan di Negeri Aceh dan terhadap seluruh rakyat Aceh yang masih diterapkannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Jadi, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono bahwa sebenarnya rakyat Aceh telah ditipu dengan pemilu atau apa yang disebut dengan pesta demokrasi.

Rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI, tidak bisa lagi ditipu dengan pemilu atau pesta demokrasi model Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Fri, 27 Feb 2004 00:39:21 -0800 (PST)
From: Ditya Soedarsono dityaaceh_2003@yahoo.com
Subject: BERTANYALAH SEBELUM ANDA SESAT DIJALAN...!!!!! MASALAH NURANI HANYA ALLAH YANG MAHA TAHU...!!!!
To: puji50@hotmail.com
Cc: tang_ce@yahoo.com, asammameh@hotmail.com, om_puteh@hotmail.com, achehnews@yahoogroups.com, ilyas.abdullah@wanadoo.nl, melpone2002@yahoo.com, teuku_mirza2000@yahoo.com, ahmad@dataphone.se

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Saudaraku puji anto,

Saya kira bahwa pak ditya soedarsono telah merekayasa tentang kuatan GAM, yang menurut ditya seolah-olah hampir semua GAM di bunuh dan ditangkap.hanya 598 orang lagi, yang masih ada.(Puji Anto)

Apa anda tidak pernah baca koran atau mengikuti acara TV tentang berita Aceh, Jadi 5200 itu adalah data yang didapat dari sumber resmi kita, sedangkan yang lainnya tentang tewas, menyerah dan ditangkap adalah hasil operasi TNI/Polri selama ini.

Ya kalau anda tidak yakin, apalagi ainul yakin dan ini anda anggap manipulasi ya abaikan saja, saya selaku nara sumber, kalau anda tidak mau percaya itu urusan anda kalau anda ingin data yang lebih akurat silakan bertanya kepada ALLAH SWT karena hanya ALLAH-lah Yang Maha Tahu.

Anda dapat data dari mana tuh. kekuatan TNI 70.000, TNI tidak mampu Kalau anda jadi TNI apa yang anda lakukan bila GAM melakukan perang gerilya Kalau GAM tetap gunakan pakaian TNA-nya TNI tidak perlu sebanyak itu memang! Kenapa TNI banyak karena bukan hanya mengejar GAM tetapi untuk memberi pengamanan kepada masyarakat, melaksanakan bhakti sosial, membantu penegakkan hukum, membantu pemantapan jalannya pemerintahan, amankan jalur transportasi baik darat maupun laut dll kalau saya sebutkan satu persatu ngak cukup milis ini data anda itu kalau anda kumpulin sejak awal memang benar, tetapi disampin ada yang datang juga ada yang pergi dalam rangkah pencerahan kembali prajurit yang bertugas selama 6 bulan.

Ya anda boleh saja punya pikiran macem-macem, tetapi kalau anda ingin tahu lebih tidak hanya sekedar tahu tetapi juga mengerti silakan saja datang ke Aceh biar anda juga tahu bagaimana Aceh dengan segala problematikanya?

Justru kita disini juga membantu suksesnya pelaksanaan Syari'at Islam, kalau anda ragu-ragu ke-Islaman TNI itu memang benar mana ada TNI punya agama tetapi prajurit TNI harus dan wajib hukumnya untuk beragama apakah agama Islam atau non Islam, tetapi masalah keimanan seseorang Prajurit TNI itu urusan ALLAH, hanya ALLAH-lah Yang Maha Tahu sampai dimana tingkat keimanan hambaNYA.

Kalau anda tahu bagaimana sulitnya melaksanakan Syari'at Islam, silakan aja anda datang keliling Aceh Jadi masalah Syari'at tidak dengan mudahnya bagai membalikkan telapak tangan, ternyata sama susahnya dengan menegakkan benang basah atau membuat hukum ini menjadi tegak dan tegas.

Sebagai Contoh: Masyarakat Aceh ternyata lebih senang nonton DANGDUT dibandingkan dengan melakukan DZIKIR BERSAMA di Masjid Baiturrahman Banda Aceh. (tetapi apakah itu bisa dijadikan tolok ukur ketakwaan seseorang.?)

Adinda Puji Anto, TNI bukan bunuh rakyat, tetapi rakyat mana yang memang perlu untuk dibunuh sekalipun tentunya mereka-mereka yang DZALIM dan BIADAB..!!!!! kalau mau bunuh rakyat ngapain harus datang kehutan Aceh, masuk kerawa-rawa dan harus diserang oleh penyakit malaria bahkan sudah ada yang meninggal karena penyakit malaria inilho Jadi jangan selalu salahkan TNI kalau aku maunya bunuh aja tuh rakyat yang di Jakarta dan yang kaya-kaya habis itu kita rampas hartanya selesaikan dan TNI jadi Orang Kaya Mendadak (OKM) tentu saja itu tidak dilakukan TNI/Polri TNI/Polri disini mengejar dan menghacurkan GAM yang dilengkapi dengan senjata-senjata kalau TNI/Polri membabi buta tentunya yang 4.000 lebih itu dibunuhnya semua ternyata adinda kan lihat itu tidak dilakukan oleh TNI/Polri.

Maksud Pujianto GAM yang miliki senjata itu dilawan dengan tanpa senjata atau dibiarkan saja atau kira-kira Adinda punya Solusi untuk menyelesaikan konflik ini?

DITYA

dityaaceh_2003@yahoo.com
ACEH NAD
----------

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 Tentang pencabutan Undang Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Menetapkan Keadaan Bahaya, Tanggal 16 Desember 1959, ditetapkan di Jakarta.

BAB III TENTANG KEADAAN DARURAT MILITER.

Pasal 22.
(1)Selama keadaan darurat militer berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer.

(2)Apabila keadaan darurat militer dihapuskan dan tidak disusul dengan pernyataan keadaan perang, maka pada saat penghapusan itu peraturan-peraturan/tindakan-tindakan dari Penguasa Darurat Militer tidak berlaku lagi, kecuali yang tersebut dalam ayat (3) pasal ini.

(3)Apabila dipandangnya perlu, Kepala Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah yang bersangkutan dapat mempertahankan untuk daerahnya seluruh atau sebagian peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Darurat Militer Daerah, dengan ketentuan bahwa peraturan-peraturan/tindakan-tindakan yang dipertahankan itu dapat berlaku terus selama-lamanya enam bulan sesudah penghapusan keadaan darurat militer.

(4)Dalam hal seluruh atau sebagian dari peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Darurat Militer Daerah dipertahankan menurut ayat (3) di atas, maka tugas dan wewenang Penguasa Darurat Militer Daerah yang berhubungan dengan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan itu diselenggarakan oleh Kepala Daerah/Penguasa Darurat Sipil Daerah yang mempertahankannya, kecuali jika ditetapkan lain oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

(5)Dalam hal sesuatu peraturan/tindakan dipertahankan sebagai yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka lembaga-lembaga, badan-badan dan lain-lain sebagainya yang terbentuk karena peraturan/tindakan tersebut tetap mempunyai kedudukan dan tugas seperti semula.

(6)Apabila keadaan darurat militer diganti dengan keadaan perang, maka peraturan-peraturan/tindakan-tindakan dari Penguasa Darurat Militer tetap berlaku sebagai peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan dari Penguasa Perang.

Pasal 23.
*10472 Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, maka ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 dan berikutnya dari Bab II berlaku juga dalam keadaan militer, dengan ketentuan bahwa:
a.dalam pasal-pasal tersebut perkataan "Penguasa Darurat Sipil" dibaca "Penguasa Darurat Militer" dan perkataan "keadaan darurat sipil" dibaca "keadaan darurat militer";
b.dalam ayat (2) pasal 9 perkataan "menurut pasal 8" dibaca "menurut pasal 22";
c.dalam pasal 12 perkataan "setiap pegawai negeri" dibaca semua orang".

Pasal 24.
(1)Penguasa Darurat Militer berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan yang mengenai ketertiban dan keamanan umum.
(2)Badan-badan Pemerintahan sipil serta pegawai-pegawai dan orang-orang yang diperbantukan kepadanya wajib tunduk kepada perintah-perintah Penguasa Darurat Militer kecuali badan atau pegawai/orang yang diperbantukan yang dibebaskan dari kewajiban itu oleh Presiden.

Pasal 25.
Penguasa Darurat Militer berhak:
1.mengatur, membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan tentang pembikinan, pemasukan dan pengeluaran, pengangkutan, pemegangan, pemakaian dan perdangangan senjata api, obat peledak, mesiu, barang-barang yang dapat meledak dan barang-barang peledak;
2.menguasai perlengkapan-perlengkapan pos dan alat-alat telekomunikasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak;
3.membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan-peraturan untuk mengubah lapangan-lapangan dan benda-benda di lapangan itu;
4.menutup untuk beberapa waktu yang tertentu gedung-gedung tempat pertunjukan-pertunjukan, balai-balai pertemuan, rumah-rumah makan, warung-warung dan tempat-tempat hiburan lainnya, pun juga pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, toko-toko dan gedung-gedung lainnya;
5.mengatur, membatasi atau melarang pengeluaran dan pemasukkan barang-barang dari dan ke daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer;
6.mengatur, membatasi atau melarang peredaran, pembagian dan pengangkutan barang-barang dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer;
7.mengatur, membatasi atau melarang lalu-lintas di darat, di udara dan diperairan serta penangkapan ikan.

Pasal 26.
Penguasa Darurat Militer berhak mengadakan tindakan-tindakan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumumam, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

*10473 Pasal 27.
Penguasa Darurat Militer berhak:
1.menyuruh menahan atau mensita semua surat-surat dan kiriman-kiriman lain yang dipercayakan kepada jawatan pos atau jawatan pengangkutan lain serta wesel-wesel dan kwitansi-kwitansi bersama jumlah uang yang distor dan dipungut itu, lagi pula membuka, melihat, memeriksa, menghancurkan atau mengubah isi dan membuat supaya tidak dapat dibaca lagi surat-surat atau kiriman-kiriman itu;
2.mengetahui surat-surat kawat yang dipercayakan kepada kantor kawat, juga menahan, mensita, menghancurkan atau mengubah isi dan melarang untuk meneruskan atau menyampaikan surat-surat kawat itu.

Pasal 28.
(1)Penguasa Darurat Militer berhak melarang orang bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah yang tertentu selama keadaan, darurat militer, jikalau setelah diperiksa oleh pejabat pengusut ternyata ada cukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut; serta ia berhak pula mengeluarkan orang itu dari tempat tersebut.
(2)Kepada orang yang diperlukan menurut ayat (1) pasal ini beserta mereka yang di bawah tanggungannya dapat diberikan tunjangan penghidupan yang layak. Apabila orang yang diperlakukan menurut ayat (1) itu tidak mempunyai rumah kediaman Penguasa Darurat Militer memberikan tempat tinggal, pemeliharaan dan perawatan atas tanggungan Negara.

Pasal 29.
Penguasa Darurat Militer berhak untuk melarang orang yang berada dalam daerah penguasa tersebut meninggalkan daerah itu, apabila orang tersebut dipandangnya sangat diperlukan, baik untuk keamanan umum atau pertahanan maupun untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang amat diperlukan guna menegakkan ekonomi Negara.

Pasal 30.
Penguasa Darurat Militer berhak mengeluarkan perintah kepada orang-orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer untuk menjalankan kewajiban bekerja guna pelaksanaan peraturan-peraturannya atau guna melakukan pekerjaan lainnya untuk kepentingan keamanan dan pertahan.

Pasal 31.
Penguasa Darurat Militer Pusat berhak mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan/perusahaan/perkebunan atau sebagian dari pada itu atau suatu jabatan.

Pasal 32.
*10474 (1)Penguasa Darurat Militer berhak menangkap orang dan menahannya selama-lamanya dua puluh hari. Tiap-tiap penahanan yang dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah harus dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat dalam waktu empat belas hari.
(2)Dalam waktu sepuluh kali dua puluh empat jam orang yang ditahan harus sudah diperiksa dan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat. Dari pemeriksaan itu harus dibuat berita acara.
(3)Apabila dalam dua puluh hari pemeriksaan belum dapat selesai dan penahanan masih perlu diteruskan, maka atas persetujuan Penguasa Darurat Militer Pusat orang tersebut dapat ditahan terus sampai selama-lamanya lima puluh hari.
(4)Tiap penangkapan dan penahanan dilakukan dengan surat perintah.

Pasal 33.
Penguasa Darurat Militer berhak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam "De Hinder-ordonnantie". "Het Stoomreglement", "Het Veiligheidsreglements". "Het Reeden-.reglement 1925", "De Schepenordonnantie 1935", "DeLuchtvaartquarantaineordonnantie", "Petroleumopslagordonnantie", "De Loodsdienstordonnantie", "De Reisregeling 1918-1924" seperti diubah dan ditambah oleh "Herziene Reisregeling 1933", "Het Toelatings- besluit", Undang-undang Pengawasan Orang Asing, "Reis-en "Verblijftoezichtsordonnantie", dan "Toelatingsordonnantie".

Pasal 34.
(1)Peraturan-peraturan dari Pemerintah Daerah Pejabat- pajabat Daerah dan Instansi-instansi Daerah lain tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, jika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Penguasa Darurat Militer Daerah yang bersangkutan.
(2)Kepada Penguasa Darurat Militer Daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan Undang-undang.
----------