Stockholm, 28 Februari 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

YUDHOYONO, SUTARTO, RYACUDU MELANGGAR PERJANJIAN DAN MENGOBARKAN PERANG DI ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS MENKO POLKAM SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, PANGLIMA TNI JENDERAL ENDRIARTONO SUTARTO, KASAD JENDERAL TNI RYAMIZARD RYACUDU MELANGGAR PERJANJIAN DAN MENGOBARKAN PERANG DI ACEH

"Aceh sebagai laboratorium tempat membunuh dan menumpas GAM & TNA seperti apa yang di utarakan oleh si penulis, tidak semua salah, mungkin sebagian besar benar. Namun penumpasan macam itu, semua orang udah tahu dan paham, bahwa hal seperti itu tidak hanya terjadi di Indonesia khususnya Aceh aja, tapi berkalu di semua negara dimana ada gerombolan pemberontak bersenjata yang ingin memecah belah suatu bangsa dan negara, maka penumpasan hingga tuntas itu tauran mainnya. Soal pencabutan Keppres No. 28/2003 & Keppres No. 43/2003 seperti yang udah berulang kali di tulis bung A.Sudirman, juga udah sering pula aku komentari soal dicabutnya Keppres tergantung sikon setempat kalau memang kedaan udah stabil keamananya, dan masyarakat udah tidak lagi resah karena ulah teror yang dilakukan oleh GAM & TNA-nya maka dengan sendirinya Keppres akan dicabut, walau tanpa kalian gurui sekalipun. Msalah ke meja perundingan, udah beberapa kali dilakukan, tentunya kalian juga tahu, tapi ternyata perundingan hanya jalan sebelah yakni pemerintah, sedang GAM tetap bergeming pada pendirianya yanki referendum, memisahkan diri dari NKRI, bahkan memilih angkat senjata dari pada tetap bergabung dengan NKRI. Kembali ketitik awal, Aceh sebagai laboratorium tempat membunuh dan menumpas GAM & TNA. Sebenarnya GAM & TNA sendiri juga punya niatan macam itu, bahwa Aceh akan dijadikan tempat pembunuhan terhadap TNI/POLRI kalau sampai terjadi pertempuran, tapi sayangnya tidak ada kemampuan akan hal itu, justru yang terjadi sebaliknya. (Matius Dharminta , mr_dharminta@yahoo.com ,Fri, 27 Feb 2004 20:42:03 -0800 (PST))

"Solusi Aceh menurut saya : 1.Diselesaikan dengan cara damai dalam kerangka NKRI. 2.Melaksanakan otonomi khusus yg telah diberikan utk Aceh termasuk peyelenggaraan secara sungguh2 syariat Islam yg diberlakukan di bumi Aceh. 3.Jika point 1& 2 udah disetuji, dilakukan rekonsiliasi nasional termasuk meminta pulang tokoh2 GAM yg di Swedia utk pulang dan bersama2 membangun Aceh. 4.Mengisi pejabat2 di daerah Aceh dgn org2 yang mempunyai komitmen tinggi untuk menjadikan kejayaan dan kemakmuran Aceh, tanpa melihat ras dan suku (namun tentunya mengutamakan putra Aceh yg berkualitas dan capable). Sebab jika Aceh hanya utk orang Aceh maka ini akan menyebabkan sebuah pemerintahan yang rasis yg tentunya sudah tidak sesuai dgn politik global skrg ini. 5.Mengembalikan semua urusan kepada satu kondisi yang membawa kemaslakhatan umat. Bunuh membunuh antara saudara muslim adalah termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah. 6.Dan sekali lagi "kemakmuran Aceh tidak akan pernah bisa terwujud selama masih ada pihak2 yang hanya mengejar ambisi duniawi demi sebuah jabatan, daerah, wilayah, politik dan kekuasaan dengan menggunakan senjata sebagai alat utk mencapai tujuannya". (Dobing, dobing@telkom.net , Sat, 28 Feb 2004 08:55:12 +0700)

Baiklah saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta di Surabaya, Indonesia dan saudara Dobing di Jakarta, Indonesia.

Saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta menanggapi pendapat dan usulan dari saudara Puji Anto dari Sydney, Australia dalam tulisan saya yang diberi judul " Sutarto & Ryacudu jadikan Aceh sebagai laboratorium tempat membunuh dan menumpas GAM & TNA" yang mengatakan: "Untuk penyelesaian Aceh, mungkin saya setuju dengan pak Ahmad Sudirman yang mengatakan bahwa; " Presiden Megawati mencabut Keppres No.28/2003 & Keppres No.43/2003," dan kembali Pemerintah dan GAM ke meja perundingan, musyawarah, karena itu adalah wasiat dari undang-undang, juga Agama Islam. Ya kita saling memberikan alasan agar masyarkat Aceh mengerti mana yang harus mereka ikuti." (Puji Anto , puji50@hotmail.com , Fri, 27 Feb 2004 12:57:50 +0000)

Nah, ternyata saudara Matius menanggapi dengan mengatakan: "penumpasan macam itu, semua orang udah tahu dan paham, bahwa hal seperti itu tidak hanya terjadi di Indonesia khususnya Aceh aja, tapi berkalu di semua negara dimana ada gerombolan pemberontak bersenjata yang ingin memecah belah suatu bangsa dan negara, maka penumpasan hingga tuntas itu tauran mainnya. Soal pencabutan Keppres No. 28/2003 & Keppres No. 43/2003 seperti yang udah berulang kali di tulis bung A.Sudirman, juga udah sering pula aku komentari soal dicabutnya Keppres tergantung sikon setempat kalau memang kedaan udah stabil keamananya, dan masyarakat udah tidak lagi resah karena ulah teror yang dilakukan oleh GAM & TNA-nya maka dengan sendirinya Keppres akan dicabut, walau tanpa kalian gurui sekalipun."

Sekarang, disini saya akan memberikan tanggapan terhadap apa yang selalu diulang-ulang oleh saudara Matius ini dengan kata-kata "gerombolan pemberontak bersenjata yang ingin memecah belah suatu bangsa dan negara".

Nah, itu kata "gerombolan pemberontak bersenjata yang ingin memecah belah suatu bangsa dan negara" lahir karena setelah Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 menelan dan mencaplok Negeri Aceh dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh.

Sekarang saudara Matius ketika melihat pakai kacamata Soekarno pencaplok Negeri Aceh terhadap Negeri Aceh, jelas kelihatan oleh saudara Matius bahwa rakyat Aceh dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh dan dilanjutkan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI sebagai kata "gerombolan pemberontak bersenjata yang ingin memecah belah suatu bangsa dan negara".

Padahal, kalau saudara Matius secara jujur, adil dan bijaksana mau saja membuka tabir penutup yang yang bernama PP RIS No.21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh, yang dipakai oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950, maka saya yakin, itu tidak akan keluar kata-kata dari mulut saudara Matius : "gerombolan pemberontak bersenjata yang ingin memecah belah suatu bangsa dan negara", mengapa ?

Karena saudara Matius Dharminta secara jujur, adil dan bijaksana telah mengetahui, memahami, menyadari dan menghayati bahwa memang benar Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950, satu hari sebelum RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950, telah menelan dan mencaplok Negeri Aceh dengan menggunakan dasar hukum PP RIS No.21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh.

Jadi, bagaimana bisa dianggap benar, sah, dan valid, kalau memang benar Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 menelan dan mencaplok Negeri RIS melalui Propinsi Sumatera Utara, kemudian diklaim oleh saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta bahwa Negeri Aceh itu milik Soekarno dan milik RIS atau milik NKRI setelah RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950, atau milik Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya yang ber-UUD 1945 dengan dasar pancasila yang terkandung dalam Preambule UUD 1945-nya setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dibacakan oleh Presiden NKRI Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 ?

Jadi kalau begitu sama saja, apa yang diklaim oleh saudara Matius ini dengan istilah, yaitu barang hasil rampokan yang diakui sebagai milik siperampok dan dianggap milik kelompok siperampok. Mana bisa itu terjadi dalam masyarakat dunia yang beradab, kecuali dalam masyarakat perampok.

Jadi disini sekarang sudah bisa dikatakan bahwa kalau mau secara jujur, adil dan bijaksana melihat fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai Negeri Aceh yang ditelan dan dicaplok oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 ini, maka tidak mungkin keluar ucapan dan kata-kata seperti yang dituliskan oleh saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta di mimbar bebas ini yaitu: "gerombolan pemberontak bersenjata yang ingin memecah belah suatu bangsa dan negara".

Melainkan yang keluar adalah untaian kata-kata : "rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasil atau Negara NKRI atau Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya yang telah menelan dan mencaplok Negeri Aceh pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui mulut Propinsi Sumatera Utara dengan memakai dasar hukum PP RIS No.21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh.

Kemudian saudara Matius menyinggung soal pencabutan Keppres no.28/2003 dan Keppres No.43/2003 dengan mengatakan: "Soal pencabutan Keppres No. 28/2003 & Keppres No. 43/2003 seperti yang udah berulang kali di tulis bung A.Sudirman, juga udah sering pula aku komentari soal dicabutnya Keppres tergantung sikon setempat kalau memang kedaan udah stabil keamananya, dan masyarakat udah tidak lagi resah karena ulah teror yang dilakukan oleh GAM & TNA-nya maka dengan sendirinya Keppres akan dicabut, walau tanpa kalian gurui sekalipun"

Nah disini, kita harus melihat dan menggali mengapa itu keluar Keppres no.28/2003 dan Keppres No.43/2003 ?

Untuk menjawab persoalan ini, sebenarnya telah saya berulang kali menuliskannya dalam tulisan sebelum ini. Tetapi tentu saja kalau memang diperlukan untuk dijawab kembali, maka kita perlu mundur kebelakang sebelum diberlakukannya Keppres No.28 Tahun 2003 pada tanggal 19 Mei 2003.

Dimana dari pengalaman tahun lalu, ketika pihak ASNLF atau GAM mengadakan Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 ternyata setelah dari pihak ASNLF atau GAM yang pertama menyerahkan draft kepada pihak Pemerintah RI/NKRI untuk dibicarakan dalam perundingan, yang sebagian isinya adalah:

3 Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM is committed to dropping the armed struggle as stipulated in the relevant clauses of the COHA with all reciprocal measures from the Government of the Republic of Indonesia and to participate in the political process as stipulated in the COHA; and in the context of the COHA will refrain from advocating independence;

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunitions, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA;

c. GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring in additional weapons, ammunitions, and ordnance in the Acheh, and the GOI commits itself to return immediately its forces in Acheh to pre-December, 2002, levels;
(Draft Statement of the Joint Council accepted by GAM, Proposed by the members of the Tokyo Conference on Peace and Reconstruction in Acheh (Japan, US, EU and World Bank )and the Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue, Tokyo, Japan. 18 May 2003).

Dimana setelah draft dari pihak ASNLF atau GAM ini diajukan dan disampaikan kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI kemudian dipelajari oleh pihak PRI/NKRI sampai hampir larut malam tanggal 18 Mei 2003.

Ternyata setelah dibahas oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI yang sampai menghambiskan waktu menjelang pukul 24.00 tanggal 18 Mei 2003 barulah draft dari pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI disodorkan, padahal jam sudah hampir menunjukkan pukul 24.00 tanggal 18 Mei 2003, yang mana sebagian isi draft tersebut adalah:

3 Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA;

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunition, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA. Further, GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring additional weapons, ammunition, and ordnance into the Province of Aceh;

c. Both sides recognize the need to ensure the safety and integrity of all members of the JSC, and reaffirm their role in verifying the implementation of the COHA;

d. Both sides re-iterate their full commitment to respect the Article 2f and allow civil society to express their respective democratic rights without hindrance, within the framework of the Indonesian Law.
(Draft Statement of the Joint Council as proposed by the Indonesian Government)

Nah dari cara permainan pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dalam Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003, ternyata telah menggambarkan bagaimana sungguh lincik dan dengan sengaja untuk membatalkan Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dalam Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, dengan cara yang sudah direncanakan yaitu memasukkan point bagian "a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA"

Padahal apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva tercantum dalam mukaddimahnya dengan jelas bahwa :

"Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) telah terlibat dalam suatu proses dialog sejak bulan Januari 2000 dan setuju bahwa yang menjadi prioritas di Acheh adalah keamanan dan kesejahteraan rakyat dan dengan demikian sependapat akan perlunya menemukan segera suatu penyelesaian damai bagi konflik di Acheh. Pada tanggal 10 Mei 2002, PRI dan GAM telah mengeluarkan sebuah Pernyataan Bersama (Joint Statement) seperti dibawah ini:

Berdasarkan penerimaan Undang-Undang NAD sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan. aman. Ini akan menuju kepada suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Acheh, Indonesia.
(Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva).

Nah sekarang ternyata terlihat jelas bahwa sebenarnya masalah penerimaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah bisa dilaksanakan setelah rakyat Aceh menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Acheh.

Jadi, sebenarnya menurut hasil Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva, bukan ASNLF atau GAM yang harus menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, melainkan diterima setelah rakyat Aceh menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Acheh.

Terbukti hasil Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva telah dilanggar oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 ketika pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI mengajukan darft yang tercantum dalam point :

a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA;

Nah, karena draft yang disodorkan oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 pada saat jam hampir menunjuk ke pukul 24.00, maka dengan rasa menyesal pihak ASNLF atau GAM menerima ketidak jujuran dan kelicikan pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dinyatakan gagal.

Sehingga akibatnya pada pukul 00.00 tanggal 19 Mei 2003 diberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003.

Nah ternyata, disini saya melihat bagaimana sebenarnya pihak TNI dibawah komando Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu disokong oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong telah menjalankan penggagalan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 yang diganti dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 yang telah ditetap beberapa hari sebelum perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dijalankan.

Jadi secara jelas dan gamblang saya melihat bahwa Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu merupakan motor dari mesin pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh.

Dimana memang pada hakekatnya tindakan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dengan menetapkan dan memberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 adalah secara jelas dan nyata menghambat perdamaian, keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh di Negeri Aceh.

Jadi dengan masih adanya dominasi pihak TNI menguasai bidang Eksekutif dalam hal kebijaksanan Negeri Aceh, maka penyelesaian secara politik melalui dialog dan perundingan tidak sungguh-sungguh dijalankan dengan jujur, adil dan bijaksana.

Adapun alasan TNI dan Raider bertahan dan beroperasi di Negeri Aceh untuk mempertahankan kedaulatan NKRI atau Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya berwajah baru, itu sebenarnya hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari saja.

Jadi yang menjadi alasan bagi TNI untuk memepertahankan Negeri Aceh bukan karena ingin membela kedaulatan NKRI atau Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya berwajah baru, tetapi lebih banyak karena masalah taktik dan strategi militer saja. Dimana dengan makin lamanya kemelut di Negri Aceh berlangsung, maka makin kuat kedudukan TNI.

Kasarnya, makin ribut di Aceh dan terus berkepanjangan, maka makin baik bisnis TNI. Artinya TNI terutama para Jenderalnya tidak akan kehilangan kerja dan penghasilan.

Mengapa saya percaya bahwa TNI dan Raider bertahan dan beroperasi di Negeri Aceh untuk mempertahankan kedaulatan NKRI atau Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya berwajah baru hanyalah merupakan alasan yang dicari-cari saja ?.

Karena berdasarkan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai Negeri Aceh, memang benar bahwa Negeri Aceh telah ditelan dan dicaplok melalui mulut Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Agustus 1950 oleh Presiden RIS Soekarno dengan menggunakan dasar hukum sepihak Peraturan Pemerintah RIS No.21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Dan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh.

Jadi dengan demikian, sebenarnya tidak ada alasan bagi TNI untuk terus berteriak "TNI mempertahankan Aceh agar tetap dalam bingkai NKRI."

Nah sekarang, setelah kita mempelajari, membaca, menghayati, menerungi, menganalisan dan menyimpulkan bahwa timbulnya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 adalah akibat dari pihak TNI dibawah komando Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu disokong oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong yang telah menjalankan penggagalan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 yang diganti dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 yang telah ditetap beberapa hari sebelum perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dilaksanakan.

Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta: "karena ulah teror yang dilakukan oleh GAM & TNA-nya".

Jadi, ketika saudara Puji Anto mengajukan usul solusi pemecahan konflik Aceh dengan cara : "Untuk penyelesaian Aceh, mungkin saya setuju dengan pak Ahmad Sudirman yang mengatakan bahwa; " Presiden Megawati mencabut Keppres No.28/2003 & Keppres No.43/2003" (Puji Anto , puji50@hotmail.com , Fri, 27 Feb 2004 12:57:50 +0000)

Yang dijawab oleh saudara Matius Dharminta dengan: "Soal pencabutan Keppres No. 28/2003 & Keppres No. 43/2003 seperti yang udah berulang kali di tulis bung A.Sudirman, juga udah sering pula aku komentari soal dicabutnya Keppres tergantung sikon setempat kalau memang kedaan udah stabil keamananya, dan masyarakat udah tidak lagi resah karena ulah teror yang dilakukan oleh GAM & TNA-nya maka dengan sendirinya Keppres akan dicabut, walau tanpa kalian gurui sekalipun"

Tetapi karena sekarang saya telah menjelaskan latar belakang mengapa diterapkannya Keppres No.28 Tahun 2003 itu, maka kalau saudara Matius masih saja mengatakan: "soal dicabutnya Keppres tergantung sikon setempat kalau memang kedaan udah stabil keamananya, dan masyarakat udah tidak lagi resah karena ulah teror yang dilakukan oleh GAM & TNA-nya" jelas itu bukan alasan yang sebenarnya.

Karena alasan yang ditunjang oleh fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah diterapkannya Keppres No.28 Tahun 2003 itu adalah karena pihak TNI dibawah komando Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu disokong oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong yang telah menjalankan penggagalan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 yang diganti dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 yang telah ditetap beberapa hari sebelum perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dilaksanakan.

Selanjutnya saudara Matius Dharminta menulis lagi: " Masalah ke meja perundingan, udah beberapa kali dilakukan, tentunya kalian juga tahu, tapi ternyata perundingan hanya jalan sebelah yakni pemerintah, sedang GAM tetap bergeming pada pendirianya yanki referendum, memisahkan diri dari NKRI, bahkan memilih angkat senjata dari pada tetap bergabung dengan NKRI."

Nah disini juga saudara Matius Dharminta, masih menututp mata atau masih tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam Perundingan-perundingan antara Pemerintah NKRI atua RI dengan pihak ASNLF atau GAM.

Coba saja perhatikan lagi seperti perundingan yang terakhir dilakukan di Tokyo, Jepang pada tanggal 17-18 Mei 2003 yang telah saya kupas di atas.

Kemudian Perundingan Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva, dimana sebagian isi perjanjian tersebut dinyatakan bahwa:

(saya copy lagi dari apa yang telah ditulis diatas)

"Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) telah terlibat dalam suatu proses dialog sejak bulan Januari 2000 dan setuju bahwa yang menjadi prioritas di Acheh adalah keamanan dan kesejahteraan rakyat dan dengan demikian sependapat akan perlunya menemukan segera suatu penyelesaian damai bagi konflik di Acheh. Pada tanggal 10 Mei 2002, PRI dan GAM telah mengeluarkan sebuah Pernyataan Bersama (Joint Statement) seperti dibawah ini:

Berdasarkan penerimaan Undang-Undang NAD sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan. aman. Ini akan menuju kepada suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Acheh, Indonesia.
(Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva).

Nah sekarang ternyata terlihat jelas bahwa sebenarnya masalah penerimaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah bisa dilaksanakan setelah rakyat Aceh menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Acheh.

Jadi, sebenarnya menurut hasil Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva, bukan ASNLF atau GAM yang harus menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, melainkan diterima setelah rakyat Aceh menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Acheh.

Kemudian itu musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Acheh, dan untuk menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh ternyata sampai detik ini tidak pernah dilaksanakan.

Bahkan dilanggar Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva ketika Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva telah dilanggar oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dilaksanakan dengan cara dari pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI mengajukan darft yang tercantum dalam point :

a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA.

Selanjutnya saudara Matius mengatakan: "Aceh sebagai laboratorium tempat membunuh dan menumpas GAM & TNA. Sebenarnya GAM & TNA sendiri juga punya niatan macam itu, bahwa Aceh akan dijadikan tempat pembunuhan terhadap TNI/POLRI kalau sampai terjadi pertempuran, tapi sayangnya tidak ada kemampuan akan hal itu, justru yang terjadi sebaliknya."

Tentu saja, dari pihak ASNLF atau GAM dan TNA kalau memang dari pihak Presiden Megawati, TNI dibawah komando Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu disokong oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong mendeklarkan perang di Negeri Aceh dengan cara membuat dan menerapkan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003, jelas dari pihak ASNLF atau GAM dan TNA akan melakukan pertahanan diri dari gempuran dan serangan TNI/POLRI dan Raider yang dikirim ke Negeri Aceh.

Jadi, bukan seperti yang dikatakan oleh saudara Matius: "Sebenarnya GAM & TNA sendiri juga punya niatan macam itu, bahwa Aceh akan dijadikan tempat pembunuhan terhadap TNI/POLRI kalau sampai terjadi pertempuran, tapi sayangnya tidak ada kemampuan akan hal itu, justru yang terjadi sebaliknya."

Jelas, pihak ASNLF atau GAM dan TNA tidak punya niat untuk menjadikan Negeri Aceh tempat pembunuhan terhadap TNI/POLRI, karena Negeri Aceh adalah memang dari sejak endatu rakyat Aceh pada abad ke 15 Negeri Aceh ini milik rakyat Aceh. Justru yang terang dan jelas, itu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu disokong oleh Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong yang menjadikan Negeri Aceh sebagai tempat pembunuhan terhadap GAM dan TNA.

Kemudian disini juga saudara Dobing dari Jakarta mengajukan usul solusi Aceh dengan mengatakan:

"1. Diselesaikan dengan cara damai dalam kerangka NKRI.
2. Melaksanakan otonomi khusus yg telah diberikan utk Aceh termasuk peyelenggaraan secara sungguh2 syariat Islam yg diberlakukan di bumi Aceh.
3. Jika point 1& 2 udah disetuji, dilakukan rekonsiliasi nasional termasuk meminta pulang tokoh2 GAM yg di Swedia utk pulang dan bersama2 membangun Aceh.
4. Mengisi pejabat2 di daerah Aceh dgn org2 yang mempunyai komitmen tinggi untuk menjadikan kejayaan dan kemakmuran Aceh, tanpa melihat ras dan suku (namun tentunya mengutamakan putra Aceh yg berkualitas dan capable). Sebab jika Aceh hanya utk orang Aceh maka ini akan menyebabkan sebuah pemerintahan yang rasis yg tentunya sudah tidak sesuai dgn politik global skrg ini.
5. Mengembalikan semua urusan kepada satu kondisi yang membawa kemaslakhatan umat. Bunuh membunuh antara saudara muslim adalah termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah.
6. Dan sekali lagi "kemakmuran Aceh tidak akan pernah bisa terwujud selama masih ada pihak2 yang hanya mengejar ambisi duniawi demi sebuah jabatan, daerah, wilayah, politik dan kekuasaan dengan menggunakan senjata sebagai alat utk mencapai tujuannya"

Begini saudara Dobing. Usul-usul yang saudara Dobing ajukan disini, misalnya usul n1 sampai no.3 itu semuanya telah dijalankan oleh pihak Pemerintah RI secara sepihak dengan membuat Undang Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri dari 14 Bab dan 34 pasal yang disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2001 oleh presiden RI Megawati Soekarnoputri dan diundangkan pada tanggal yang sama. Dimana masalah Undang Undang Nomor 18 tahun 2001 telah saya kupas dalam tulisan-tulisan saya sebelum ini "Buka kedok UU No.18/2001 NAD untuk buktikan penipuan Megawati, Akbar & Amien pada rakyat Aceh" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040210c.htm )

Kemudian soal usul no.4 "Mengisi pejabat2 di daerah Aceh dgn org2 yang mempunyai komitmen tinggi untuk menjadikan kejayaan dan kemakmuran Aceh, tanpa melihat ras dan suku (namun tentunya mengutamakan putra Aceh yg berkualitas dan capable).

Dimana soal ini belum pernah dan tidak pernah dibicarakan dalam Perundingan-Perundingan antara PRI dan ASNLF atau GAM. Jadiu kalau mau menerapkan usul no. 4 tersebut pperlu terlebih dahulu dilakukan perundingan-perundingan.

Lalu soal usul no.5 : "Mengembalikan semua urusan kepada satu kondisi yang membawa kemaslakhatan umat. Bunuh membunuh antara saudara muslim adalah termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah".

Jelas, dari pihak ASNLF atau GAM dan TNA tidak punya niat untuk membunuh sesama muslim, tetapi dalam hal di Negeri Aceh, itu TNI/POLRI dan Raider yang dikirimkan ke Negeri Aceh untuk menjalankan penumpasan dan pembunuhan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI. Dari pihak rakyat Aceh Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI hanya melihat bahwa para serdadtu TNI/POLRI dan Raider adalah yang ditugaskan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu untuk menumpas dan membunuh pihak rakyat Aceh Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI.

Selanjutnya soal usul no.6: " kemakmuran Aceh tidak akan pernah bisa terwujud selama masih ada pihak2 yang hanya mengejar ambisi duniawi demi sebuah jabatan, daerah, wilayah, politik dan kekuasaan dengan menggunakan senjata sebagai alat utk mencapai tujuannya"

Jelas dari pihak rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI tidak berniat dan bermaksud untuk "mengejar ambisi duniawi demi sebuah jabatan, daerah, wilayah, politik dan kekuasaan dengan menggunakan senjata sebagai alat utk mencapai tujuannya".

Melainkan dari pihak rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI adalah menentukan nasib sendiri diatas Negeri Aceh yang telah ditelan dan dicaplok oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Fri, 27 Feb 2004 20:42:03 -0800 (PST)
From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com
Subject: Re: SUTARTO & RYACUDU JADIKAN ACEH SEBAGAI LABORATORIUM TEMPAT MEMBUNUH DAN MENUMPAS GAM & TNA
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se
Cc: PPDI@yahoogroups.com

Aceh sebagai laboratorium tempat membunuh dan menumpas GAM & TNA seperti apa yang di utarakan oleh si penulis, tidak semua salah, mungkin sebagian besar benar.

Namun penumpasan macam itu, semua orang udah tahu dan paham, bahwa hal seperti itu tidak hanya terjadi di Indonesia khususnya Aceh aja, tapi berkalu di semua negara dimana ada gerombolan pemberontak bersenjata yang ingin memecah belah suatu bangsa dan negara, maka penumpasan hingga tuntas itu tauran mainnya.

Soal pencabutan Keppres No. 28/2003 & Keppres No. 43/2003 seperti yang udah berulang kali di tulis bung A.Sudirman, juga udah sering pula aku komentari soal dicabutnya Keppres tergantung sikon setempat kalau memang kedaan udah stabil keamananya, dan masyarakat udah tidak lagi resah karena ulah teror yang dilakukan oleh GAM & TNA-nya maka dengan sendirinya Keppres akan dicabut, walau tanpa kalian gurui sekalipun.

Msalah ke meja perundingan, udah beberapa kali dilakukan, tentunya kalian juga tahu, tapi ternyata perundingan hanya jalan sebelah yakni pemerintah, sedang GAM tetap bergeming pada pendirianya yanki referendum, memisahkan diri dari NKRI, bahkan memilih angkat senjata dari pada tetap bergabung dengan NKRI.

Nah kalau sekarang terjadi pertempuran yang tidak seimbang hingga banyak jatuh korban di pihak GAM&TNA, itu semua imbas dari hayalan dan mimpi-mimpi serta kebegoan orang yang selama ini mengklaim diri sebagai tokoh GAM itu sendiri.

Kembali ketitik awal, Aceh sebagai laboratorium tempat membunuh dan menumpas GAM & TNA. Sebenarnya GAM & TNA sendiri juga punya niatan macam itu, bahwa Aceh akan dijadikan tempat pembunuhan terhadap TNI/POLRI kalau sampai terjadi pertempuran, tapi sayangnya tidak ada kemampuan akan hal itu, justru yang terjadi sebaliknya.

Kalau sudah demikian yang selama ini mengklaim diri sebagai tokoh GAM dan selalu mendorong-dorong pasukan lapangannya, mau cuci tangan, dan melimpakan seakan semu kesalahan pada Pemerintah dan pelaku Darurat Militer, yang bener aja.

Matius Dharminta

mr_dharminta@yahoo.com
Surabaya, Indonesia
----------

From: "dobing" dobing@telkom.net
To: "puji anto" puji50@hotmail.com
Cc: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>, <hassan.wirajuda@ties.itu.int>, dityaaceh_2003@yahoo.com
Subject: Re: MEGAWATI CABUT KEPPRES NO.28/2003 & KEPPRES NO.43/2003, TNI DITARIK DARIACEH, DITYA & ENDANG KELUAR DARI ACEH
Date: Sat, 28 Feb 2004 08:55:12 +0700

Solusi Aceh menurut saya :

1. Diselesaikan dengan cara damai dalam kerangka NKRI

2. Melaksanakan otonomi khusus yg telah diberikan utk Aceh termasuk peyelenggaraan secara sungguh2 syariat Islam yg diberlakukan di bumi Aceh.

3. Jika point 1& 2 udah disetuji, dilakukan rekonsiliasi nasional termasuk meminta pulang tokoh2 GAM yg di Swedia utk pulang dan bersama2 membangun Aceh.

4. Mengisi pejabat2 di daerah Aceh dgn org2 yang mempunyai komitmen tinggi untuk menjadikan kejayaan dan kemakmuran Aceh, tanpa melihat ras dan suku (namun tentunya mengutamakan putra Aceh yg berkualitas dan capable). Sebab jika Aceh hanya utk orang Aceh maka ini akan menyebabkan sebuah pemerintahan yang rasis yg tentunya sudah tidak sesuai dgn politik global skrg ini.

5. Mengembalikan semua urusan kepada satu kondisi yang membawa kemaslakhatan umat. Bunuh membunuh antara saudara muslim adalah termasuk perbuatan yang tidak disukai Allah.

6. Dan sekali lagi "kemakmuran Aceh tidak akan pernah bisa terwujud selama masih ada pihak2 yang hanya mengejar ambisi duniawi demi sebuah jabatan, daerah, wilayah, politik dan kekuasaan dengan menggunakan senjata sebagai alat utk mencapai tujuannya".

Hanya Allah s.w.t yang maha tahu segalanya. Dan Allah tidak akan pernah menurunkan sebuah adzab kepada satu kaum/negeri jika kaum di negeri itu mau bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah s.w.t"

Dobing

dobing@telkom.net
Jakarta, Indonesia
----------