Stockholm, 1 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MEGAWATI & YUDHOYONO PUKUL JURU RUNDING GAM SETELAH GAGAL HADAPI GAM DALAM PERUNDINGAN TOKYO
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KELIHATAN LICIK DAN PENUH PENIPUAN PRESIDEN MEGAWATI & MENKO POLKAM SUSILO BAMBANG YUDHOYONO MEMUKUL DENGAN UU NO.15/2003 JURU RUNDING GAM SETELAH GAGAL HADAPI GAM DALAM PERUNDINGAN TOKYO

"Acheh Human Rights Online (AHRO) condemns the Acheh High Court decision on January 14 2004 that upheld the verdict of a lower court which last year convicted the Free Acheh Movement (GAM) negotiators of treason and terrorism and sentenced them to long prison terms. AHRO is concerned that the negotiators will be tortured. It calls on international intervention to release the GAM negotiators who had been appointed by GAM with the consent of the government of Indonesia. NAMES: Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe, Teungku Sofyan Ibrahim Tiba, Teungku Nasruddin Ahmad, Teuku Kamaruzzaman SH, Teungku Amni Ahmad Marzuki, Cut Nur Asyikin, Ir. Irwandi Yusuf." (ACHEH HUMAN RIGHTS ONLINE (AHRO) , ahro_aca@hotmail.com , 1st March 2004)

Terimakasih saudara Muhammad Dahlan di NSW, Australia atas kiriman surat protes yang ditujukan kepada Presiden Megawati mengenai tortir dan penahanan para Juru Runding GAM atau ASNLF yaitu, Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe, Teungku Sofyan Ibrahim Tiba, Teungku Nasruddin Ahmad, Teuku Kamaruzzaman SH, Teungku Amni Ahmad Marzuki, Cut Nur Asyikin, Ir. Irwandi Yusuf.

Jelas, kalau saya melihat bahwa memang pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong secara sepihak telah mengagalkan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 diganti dengan penerapan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 yang telah ditetapkan beberapa hari sebelum perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dilaksanakan.

Setelah pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong mengagalkan dengan sengaja secara sepihak perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 diganti dengan penerapan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003. Kemudian pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya yang dibantu oleh Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono di Negeri Aceh telah menangkap para Juru Runding GAM atau ASNLF, Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe, Teungku Sofyan Ibrahim Tiba, Teungku Nasruddin Ahmad, Teuku Kamaruzzaman SH, Teungku Amni Ahmad Marzuki.

Dimana para Juru Runding GAM atau ASNLF, Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe, Teungku Sofyan Ibrahim Tiba, Teungku Nasruddin Ahmad, Teuku Kamaruzzaman SH, Teungku Amni Ahmad Marzuki telah diajukan kedepan Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dijatuhkan hukuman penjara antara 12 sampai 15 tahun penjara karena telah didakwa melakukan tindak pidana makar yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang, pasal 6,7,8,9,10,11,12,15 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta (KUHP, pasal 55, ayat 1 ke-1). Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang trerberat ditambah sepertiga. (KUHP, pasal 65, ayat 1, ayat 2).

Nah disini pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono, di Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan hukuman terhadap:

1. Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe, lahir 16 Oktober 1935 dijatuhi hukuman penjara 13 tahun.
2. Teungku Sofyan Ibrahim Tiba, lahir 17 Juli 1947 dijatuhi hukuman penjara 15 tahun.
3. Teungku Nasruddin Ahmad, lahir 21 Januari 1955 dijatuhi hukuman penjara 13 tahun.
4. Teuku Kamuaruzzaman SH, lahir 20 September 1960 dijatuhi hukuman penjara 13 tahun.
5. Teungku Amni Ahmad Marzuki, lahir 20 September 1965 dijatuhi hukuman penjara 12 tahun.

Dimana kelima orang Juru Runding GAM atau ASNLF ini dipenjarakan di Penjara POLDA Banda Aceh, Negeri Aceh.

Disamping lima orang Juru Runding GAM atau ASNLF yang telah dijatuhi hukuman tindak pindana makar, juga Cut Nur Asyikin dan Ir. Irwandi Yusuf MSc telah dijatuhi hukuman tindak pidana makar.

Dimana Ir. Irwandi Yusuf MSc dijatuhi hukuman penjara 9 tahun, dipenjarakan di Penjara Keudah, Banda Aceh. Sedangkan Cut Nur Asyikin dijatuhi hukuman penjara 11 tahun, dipenjarakan di Penjara Militer Lhoknga, Lokhnga, Aceh Besar.

Nah sekarang, terlihat bagaimana Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono yang tidak mampu menghadapi ASNLF atau GAM dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 kemudian untuk memukul ASNLF atau GAM dari belakang digunakanlah dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 yang telah ditetapkan beberapa hari sebelum perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dilaksanakan.

LANGKAH-LANGKAH PIHAK PRESIDEN MEGAWATI DAN MENKO POLKAM SUSILO BAMBANG YUDHOYONO CS KETIKA MENGGAGALKAN PERUNDINGAN JCM

Sebenarnya mengenai langkah pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim dalam mengagalkan Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 telah dibahas berulang kali dalam mimbar ini. Tetapi agar agar supaya kita makin mengerti dan makin memahami, tidak ada masalah kalau saya ungkapkan kembali.

Dimana taktik dan strategi penggagalan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 bisa dilihat dari kronologis langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak Juru Runding Pemerintah RI.

Pihak ASNLF atau GAM yang pertama menyerahkan draft kepada pihak Pemerintah RI/NKRI untuk dibicarakan dalam perundingan, yang sebagian isinya adalah:

3. Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM is committed to dropping the armed struggle as stipulated in the relevant clauses of the COHA with all reciprocal measures from the Government of the Republic of Indonesia and to participate in the political process as stipulated in the COHA; and in the context of the COHA will refrain from advocating independence.

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunitions, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA.

c. GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring in additional weapons, ammunitions, and ordnance in the Acheh, and the GOI commits itself to return immediately its forces in Acheh to pre-December, 2002, levels.
(Draft Statement of the Joint Council accepted by GAM, Proposed by the members of the Tokyo Conference on Peace and Reconstruction in Acheh (Japan, US, EU and World Bank )and the Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue, Tokyo, Japan. 18 May 2003).

Dimana setelah draft dari pihak ASNLF atau GAM ini diajukan dan disampaikan kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI kemudian dipelajari oleh pihak PRI/NKRI sampai hampir larut malam tanggal 18 Mei 2003.

Ternyata setelah dibahas oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI yang sampai menghambiskan waktu menjelang pukul 24.00 tanggal 18 Mei 2003 barulah draft dari pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI disodorkan, padahal jam sudah hampir menunjukkan pukul 24.00 tanggal 18 Mei 2003, yang mana sebagian isi draft tersebut adalah:

3 Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA;

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunition, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA. Further, GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring additional weapons, ammunition, and ordnance into the Province of Aceh;

c. Both sides recognize the need to ensure the safety and integrity of all members of the JSC, and reaffirm their role in verifying the implementation of the COHA;

d. Both sides re-iterate their full commitment to respect the Article 2f and allow civil society to express their respective democratic rights without hindrance, within the framework of the Indonesian Law.
(Draft Statement of the Joint Council as proposed by the Indonesian Government)

Nah dari cara permainan pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dalam Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003, ternyata telah menggambarkan bagaimana sungguh lincik dan dengan sengaja untuk membatalkan Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dalam Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, dengan cara yang sudah direncanakan yaitu memasukkan point bagian,

"a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA"

Padahal apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva tercantum dalam mukaddimahnya dengan jelas bahwa :

"Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) telah terlibat dalam suatu proses dialog sejak bulan Januari 2000 dan setuju bahwa yang menjadi prioritas di Acheh adalah keamanan dan kesejahteraan rakyat dan dengan demikian sependapat akan perlunya menemukan segera suatu penyelesaian damai bagi konflik di Acheh. Pada tanggal 10 Mei 2002, PRI dan GAM telah mengeluarkan sebuah Pernyataan Bersama (Joint Statement) seperti dibawah ini:

"Berdasarkan penerimaan Undang-Undang NAD sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan. aman. Ini akan menuju kepada suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Acheh, Indonesia." (Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva).

Nah sekarang ternyata terlihat jelas bahwa sebenarnya masalah penerimaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah bisa dilaksanakan setelah rakyat Aceh menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Acheh.

Jadi, sebenarnya menurut hasil Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva, bukan ASNLF atau GAM yang harus menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, melainkan diterima setelah rakyat Aceh menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Acheh.

Terbukti hasil Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva telah dilanggar oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 ketika pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI mengajukan darft yang tercantum dalam point:

a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA.

Nah, karena draft yang disodorkan oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 pada saat jam hampir menunjuk ke pukul 24.00, maka dengan rasa menyesal pihak ASNLF atau GAM menerima ketidak jujuran dan kelicikan pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dinyatakan gagal.

Sehingga akibatnya pada pukul 00.00 tanggal 19 Mei 2003 diberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003.

Nah ternyata, disini saya melihat bagaimana sebenarnya pihak TNI dibawah komando Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono telah menjalankan penggagalan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 yang diganti dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 yang telah ditetap beberapa hari sebelum perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dijalankan.

Jadi secara jelas dan gamblang saya melihat bahwa Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu merupakan motor dari mesin pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh.

Dimana memang pada hakekatnya tindakan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dengan menetapkan dan memberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 adalah secara jelas dan nyata menghambat perdamaian, keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh di Negeri Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

URGENT APPEAL:Ref: UA/204 1st March 2004

Acheh Human Rights Online (AHRO) condemns the Acheh High Court decision on January 14 2004 that upheld the verdict of a lower court which last year convicted the Free Acheh Movement (GAM) negotiators of treason and terrorism and sentenced them to long prison terms. AHRO is concerned that the negotiators will be tortured. It calls on international intervention to release the GAM negotiators who had been appointed by GAM with the consent of the government of Indonesia.

NAMES: Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe, Tengku Sofyan Ibrahim Tiba, Teungku Nasruddin Ahmad, Teuku Kamuaruzzaman SH,Teungku Amni Ahmad Marzuki, Cut Nur Asyikin, Ir. Irwandi Yusuf.

VIOLATIONS: Arbitrary arrests/ risk of torture and ill-treatment

RECOMMENDED ACTION: Please copy the letter below the Background information and send to

1.PRESIDENT MEGAWATI SUKARNOPUTRI President of the Republic of Indonesia presiden@ri.go.id AND Cc: president@whitehouse.gov; indonesia2@un.int; ecu@un.org; 1503@ohchr.org
Please Cut and paste and send this appeal to your mailing lists

BACKGROUND:

In the weeks before the Peace Talks in Tokyo, May 2003, under the auspices of a diplomatic group composed of the United States, the European Union, Japan and the World Bank, the Indonesian Government (GoI) issued an ultimatum that GAM renounce the call for independence or no further talks would take place - this was out with both the spirit and the letter of the Cessation of Hostilities Agreement (CoHA) signed in Geneva on 9 December 2002. The CoHA left the political end goal of both parties off the agenda. Its focus was to bring an end to the bloodshed and to embark on a process whereby sustainable peace could be achieved in Acheh.

Despite the fact that GAM negotiators had been arrested several times - their release secured thanks to international pressure- GAM continued to be committed to the peace process. But on 18 May with the arrest - yet again, and furthermore, the torture of the GAM negotiators in Banda Acheh, it became clear t he GoI was set to withdraw from the talks and the next day, 19th May, the Megawati government declared martial law in Aceh. This time the negotiators were not released. A 40,000-strong military force was sent to try to crush the rebels.The Aceh offensive is Indonesia's largest military campaign since the country's invasion of East Timor in 1975.

The GoI ignored the European Parliament's Resolution on Acheh and Papua dated June 5th 2003 urging the Indonesian Government and GAM to return to the negotiating table and for the Indonesian army to withdraw.

Since the start of the military operation, the Indonesian government has severely limited the flow of information from Aceh. The government has interfered with the ability of local journalists to cover the war. It has denied access to Aceh to almost all diplomats, independent international observers, and international human rights organizations. It has also severely restricted access to United Nations and non-governmental humanitarian agencies and the foreign media.

A report by the US-based Human Rights Watch released on December 18, 2003 states that extra-judicial murders, "disappearances", physical abuse, arbitrary detention and restrictions on freedom of movement are now commonplace in Aceh. The report was compiled from the testimonies of Acehnese refugees in Malaysia.

President of the Republic of Indonesia
PRESIDENT MEGAWATI SUKARNOPUTRI
presiden@ri.go.id

On humanitarian grounds I am protesting the arrest, torture and continued detention of the members of the GAM negotiating team and call for their immediate and unconditional release.

Five negotiators are being held at POLDA (Regional Police) jail in Banda Acheh:

1. Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe, born 16 Oct 1935; sentenced to 13 years in prison; 2. Tengku Sofyan Ibrahim Tiba, born 17 July 1947; to 15 years;
3. Teungku Nasruddin Ahmad, born 21 Jan 1955; to 13 years;
4. Teuku Kamuaruzzaman SH, born 20 Sept 1960; to 13 years;
5. Teungku Amni Ahmad Marzuki, born 20 Sept. 1965; to 12 years;

In addition, two more persons were included in one of the dialogues brokered by the Geneva-based Henri Dunant Centre:

6. Cut Nur Asyikin; sentenced to 11 years. He is held at Lhoknga Military Jail, Lhoknga, Greater Acheh district.

7. Ir. Irwandi Yusuf MSc; sentenced to 7 years by Banda Acheh District Court; his appeal to Acheh High Court resulted in his sentence increased to 9 years. He is held at Keudah jail, Banda Acheh.

I am also seeking assurances that GAM negotiating team will not be tortured.

Furthermore I demand the immediate end of martial law in Acheh and that immediate and unrestricted access be allowed to all areas of Acheh for UN human rights monitors, international and local human rights organisations, in order to provide ongoing human rights monitoring, and in particular to conduct a full and impartial investigation of the recent violations committed by the Indonesian mlitary. I request the GoI guarantees the respect of human rights and the fundamental freedoms throughout Acheh in accordance with national laws and international human rights standards and urge the GoI to resume peace talks with GAM.

Yours sincerely

Copies sent to:

GEORGE W BUSH, President of the United States of America president@whitehouse.gov
H.E Mr. MAKMUR WIDODO, Ambassador and Permanent Representative of the Republic of Indonesia to the United Nations indonesia2@un.int
Mr KOFI ANAN Secretary General of the United Nations ecu@un.org
Mr Mike Smith, Chair of UN Commission on Human Rights 1503@ohchr.org

ACHEH HUMAN RIGHTS ONLINE (AHRO) and Acheh Women in Crisis (AWIC) are subsidiuaries of Achehnese Community of Australia (ACA) P.O. Box 1042, Dee Why, 2099 NSW Australia ahro_aca@hotmail.com , awic_aca@hotmail.com
----------