Stockholm, 4 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

PEACE ITU RI-JAWA-YOGYA DIKUTUK KARENA MENIPU DENGAN UMPAN PEMILU 5 APRIL 2004
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS PEACE ITU RI-JAWA-YOGYA DIKUTUK KARENA MENIPU DENGAN UMPAN PEMILU 5 APRIL 2004

"Kalau untuk kasus Palestina-Israel kita sering mengutuk Israel yg membunuhi rakyat Palestina, menghancurkan rumah mereka, menggusur mereka dari kampungnya. Apakah untuk Negara Indonesia juga pantas untuk dikutuk karena melakukan tindakan represif terhadap rakyat Aceh memangnya kutuk mengutuk itu hakikatnya apa sih, kok sepertinya tidak ada nilainya. Amerika mengutuk Saddam Husein karena membunuhi warganya, sementara mereka sendiri terkutuk karena membunuhi warga Irak. Bangsa Indonesia mengutuk Amerika dan Israel karena melakukan perang terhadap Ummat Islam tetapi sendirinya terkutuk karena membunuhi Ummat Islam yang lain di Aceh mungkin kutuk megutuk hanya menjadi tradisi belaka untuk sekedar melempar batu sembunyi tangan. Jika demikian barangkali memang wajar bangsa Indonesia kena kutuk dgn berbagai bencana, kemalaratan, kemerosotan moral, korupsi, wabah penyakit, dll. Tobat...tobat...tobat..."(Peace ORG, miranda_hnf@yahoo.co.uk , 02 Mar 2004 8:51 am)

Terimakasih saudara Peace Org di UK.

Baiklah saudara Peace.
Begini.

Itu dalam hubungan pergaulan masyarakat Pemerintah Dunia soal kutuk mengutuk sudah menjadi soal kehidupan sehari-hari.

Hanya disini perlu diperjelas pengertian kutuk dan mengutuk dalam pergaulan Pemerintah Dunia bukan didasarkan kepada apa yang berlaku dalam istilah Agama. Pengertian kutuk dan mengutuk dalam pergaulan Pemerintah Dunia adalah mengarah kepada kebijaksanaan politik Pemerintah Negara pengutuk yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan politik Pemerintah Negara yang dikutuk.

Jadi pengertian kutuk dan mengutuk dalam hubungan antar Pemerintah Dunia adalah usaha secara politis dalam menyatakan kebijaksanaan politik yang salah dari apa yang telah disepakati bersama.

Hanya, tentu saja ada juga, kalau satu Pemerintah Negara yang dikutuk tetapi merasa kutukan yang diterimanya itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan politik Pemerintahnya sendiri, maka kutukan yang datang dari pihak luar dianggap sepi saja. Dan hal ini memang sering terjadi, dan itu sudah biasa. Atau kadangkala balik mengutuk kepada Pemerintah Negara yang telah mengutuknya.

Misalnya satu contoh, ketika pihak Pemerintah George W. Bush melemparkan kutukannya dalam bentuk laporan "Indonesia Country Reports on Human Rights Practices - 2003, Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor , February 25, 2004" yang dimuat di http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27771.htm, yang menyangkut tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak Pemerintah NKRI khususnya pelanggaran HAM di Negeri Aceh. Ternyata kutukan yang dilontarkan oleh pihak Pemerintah George W.Bush terhadap pihak Pemerintah Megawati dianggap tidak benar oleh pihak Pemerintah NKRI, bahkan pihak Pemerintah NKRI balik mengutuk, seperti yang ditunjukkan oleh pihak Departemen Luar Negeri melalui Juru Bicaranya, Marty Natalegawa yang mengutuk Pemerintah George W.Bush : "Bukankah Indonesia dan bahkan rakyat Indonesia merasa tak pernah memberikan wewenang kepada pemerintah Amerika untuk memberikan penilaian kepada kita. Mungkin, yang menulis laporan ini (sudah) menginvestigasi dulu atau belum, saya tidak tahu. Awalnya, saya kira positif karena ada tulisan, 'adanya pelanggaran yang dilakukan teroris -maksudnya GAM- tapi mengapa diembel-embeli penjelasan bahwa pemerintah Indonesia tidak mampu atau bahkan tidak bersedia untuk menghentikan pelanggaran HAM oleh GAM'. Ini apa maksudnya. Ini bukan rasa tidak bersahabat dengan Amerika. Hubungan Indonesia-Amerika sangat penting, tapi masalahnya muncul saat Amerika memilih memunculkan satu aspek dalam hubungan itu"(naz/agt , RI Marah Disebut Melanggar HAM Deplu Anggap Amerika Ngawur, Jawa Post, Sabtu, 28 Feb 2004)

Nah, disini soal kutuk mengutuk dalam antar Pemerintah Dunia sudah biasa. Hanya persoalannya sekarang kalau masalah yang dijadikan sasaran kutukan itu dibawa ke Sidang Dewan Keamanan PBB, maka jelas akibatnya cukup besar dangan akan mengikat kepada seluruh anggota Negara PBB secara keseluruhan. Contohnya ketika gedung pencakar langit World Trade Center di New York pada tanggal 11 September 2001 dengan menggunakan 2 kapal penumpang yang dibajak yang terbang dari Boston yang dilakukan sekitar pukul 15.00 waktu Swedia atau pukul 20.00 WIB telah dipakai untuk menghancurkan dua gedung pencakar langit yang menampung sekitar 50 000 pegawai tersebut dalam waktu tidak kurang dari satu jam. Ternyata pihak Pemerintah George W.Bush menganggap tindakan penghancuran gedung WTC adalah tindakan teroris. Sehingga semua negara mengutuk tindakan penghancuran gedung WTC tersebut. Dan Dewan keamanan PBB secepat kilat mengeluarkan resolusi DK PBB 1373 (2001) pada tanggal 28 September 2001 yang berisikan pengutukan terhadap tindakan terorisme ini. Akibatnya resolusi DK PBB 1373 (2001) ini dijadikan sebagai dasar hukum internasional untuk menghukum tindakan terorisme dan dipakai sebagai dasar hukum untuk pembuatan hukum anti terorisme di masing-masing Negara anggota PBB.

Begitu juga pihak Pemerintah NKRI dikutuk karena telah mempergunakan Pemilu 5 April 2004 sebagai alat penipuan terhadap rakyat Aceh agar tetap berada dalam kerangka NKRI.

Hanya seklarang pihak Pemerintah Megawati Cs tidak bisa membantah mengenai Pemilu 5 April 2004 sebagai alat penipuan terhadap rakyat Aceh. Mengapa ?

Karena sudah jelas

Pemilihan Umum 5 April 2004 di Negeri Aceh yang sebenarnya sangat bertentangan dengan dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Dimana dalam pertimbangan UU RI No.4 Tahun 2000 menyebutkan: 1. bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaraan pemilihan umum perlu dilakukan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan. Begitu juga apa yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisan artinya Komisi Pemilihan Umum yang bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik, dan/atau Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. (UU No.4 Tahun 200, Bab II. PASAL DEMI PASAL , Pasal I , 1. Pasal 8, Ayat (2))
Mengapa sangat bertentangan Pemilihan Umum 5 April 2004 dengan UU RI No.4 Tahun 2000 di Negeri Aceh ?

Karena apa yang dinamakan dengan "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" ternyata tidak bisa diterapkan di Negeri Aceh dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Aceh, disebabkan masih diberlakukannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Kemudian mengapa "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" tidak bisa diterapkan dan dilaksanakan di Negeri Aceh yang berada dibawah dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 ?

Karena kalau dilihat lebih dalam apa yang terkandung dalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003, maka akan terkupas racun-racun Soekarno yang bisa mematikan prinsip dasar pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan.

Mengapa dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung racun-racun Soekarno ?

Karena didalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung "2.Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113)". Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 Tentang pencabutan Undang Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Menetapkan Keadaan Bahaya, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Presiden RI Soekarno dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Menteri Muda Kehakiman Sahardjo.
Dimana racun-racun Soekarno itu diantaranya:

Selama keadaan darurat militer berlangsung, ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Penguasa Darurat Militer berhak mengambil kekuasaan-kekuasaan yang mengenai ketertiban dan keamanan umum. Badan-badan Pemerintahan sipil serta pegawai-pegawai dan orang-orang yang diperbantukan kepadanya wajib tunduk kepada perintah-perintah Penguasa Darurat Militer kecuali badan atau pegawai/orang yang diperbantukan yang dibebaskan dari kewajiban itu oleh Presiden.

Penguasa Darurat Militer berhak mengatur, membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan tentang pembikinan, pemasukan dan pengeluaran, pengangkutan, pemegangan, pemakaian dan perdangangan senjata api, obat peledak, mesiu, barang-barang yang dapat meledak dan barang-barang peledak, Menguasai perlengkapan-perlengkapan pos dan alat-alat telekomunikasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak. Membatasi atau melarang sama sekali dengan peraturan-peraturan untuk mengubah lapangan-lapangan dan benda-benda di lapangan itu.

Menutup untuk beberapa waktu yang tertentu gedung-gedung tempat pertunjukan-pertunjukan, balai-balai pertemuan, rumah-rumah makan, warung-warung dan tempat-tempat hiburan lainnya, pun juga pabrik-pabrik, bengkel-bengkel, toko-toko dan gedung-gedung lainnya. Mengatur, membatasi atau melarang pengeluaran dan pemasukkan barang-barang dari dan ke daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Mengatur, membatasi atau melarang peredaran, pembagian dan pengangkutan barang-barang dalam daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer. Mengatur, membatasi atau melarang lalu-lintas di darat, di udara dan diperairan serta penangkapan ikan.

Penguasa Darurat Militer berhak mengadakan tindakan-tindakan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumumam, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar.

Penguasa Darurat Militer berhak menyuruh menahan atau mensita semua surat-surat dan kiriman-kiriman lain yang dipercayakan kepada jawatan pos atau jawatan pengangkutan lain serta wesel-wesel dan kwitansi-kwitansi bersama jumlah uang yang distor dan dipungut itu, lagi pula membuka, melihat, memeriksa, menghancurkan atau mengubah isi dan membuat supaya tidak dapat dibaca lagi surat-surat atau kiriman-kiriman itu. Mengetahui surat-surat kawat yang dipercayakan kepada kantor kawat, juga menahan, mensita, menghancurkan atau mengubah isi dan melarang untuk meneruskan atau menyampaikan surat-surat kawat itu.

Penguasa Darurat Militer berhak melarang orang bertempat tinggal dalam suatu daerah atau sebagian suatu daerah yang tertentu selama keadaan, darurat militer, jikalau setelah diperiksa oleh pejabat pengusut ternyata ada cukup alasan untuk menganggap orang itu berbahaya untuk daerah tersebut; serta ia berhak pula mengeluarkan orang itu dari tempat tersebut.

Penguasa Darurat Militer berhak untuk melarang orang yang berada dalam daerah penguasa tersebut meninggalkan daerah itu, apabila orang tersebut dipandangnya sangat diperlukan, baik untuk keamanan umum atau pertahanan maupun untuk kepentingan perusahaan-perusahaan yang amat diperlukan guna menegakkan ekonomi Negara.

Penguasa Darurat Militer berhak mengeluarkan perintah kepada orang-orang yang ada di daerah yang dinyatakan dalam keadaan darurat militer untuk menjalankan kewajiban bekerja guna pelaksanaan peraturan-peraturannya atau guna melakukan pekerjaan lainnya untuk kepentingan keamanan dan pertahan.

Penguasa Darurat Militer Pusat berhak mengadakan militerisasi terhadap suatu jawatan/ perusahaan/perkebunan atau sebagian dari pada itu atau suatu jabatan.

Penguasa Darurat Militer berhak menangkap orang dan menahannya selama-lamanya dua puluh hari. Tiap-tiap penahanan yang dilakukan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah harus dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat dalam waktu empat belas hari. Dalam waktu sepuluh kali dua puluh empat jam orang yang ditahan harus sudah diperiksa dan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Penguasa Darurat Militer Pusat. Dari pemeriksaan itu harus dibuat berita acara. Apabila dalam dua puluh hari pemeriksaan belum dapat selesai dan penahanan masih perlu diteruskan, maka atas persetujuan Penguasa Darurat Militer Pusat orang tersebut dapat ditahan terus sampai selama-lamanya lima puluh hari. Tiap penangkapan dan penahanan dilakukan dengan surat perintah.

Peraturan-peraturan dari Pemerintah Daerah Pejabat- pajabat Daerah dan Instansi-instansi Daerah lain tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, jika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Penguasa Darurat Militer Daerah yang bersangkutan.

Kepada Penguasa Darurat Militer Daerah dapat diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan bersyarat oleh Presiden untuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh perundang-undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus diatur dengan Undang-undang.

Nah sekarang, telah jelas bahwa sudah bisa terlihat oleh seluruh para peserta diskusi di mimbar bebas ini, dan oleh seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh bahwa , Pemilihan Umum 5 April 2004 di Aceh sebagai alat untuk menipu rakyat Aceh. Dan seluruh rakyat di Negeri Aceh betul-betul secara jelas dan gamblang telah ditipu oleh pihak Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, termasuk Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh.

Karena itu disini saya menyatakan dan mendeklarkan bahwa "Pemilihan Umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" tidak bisa dilaksanakan di Negeri Aceh oleh seluruh rakyat Aceh karena masih diberlakukannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Oleh karena itu saya berani mengatakan dan mendeklarkan di mimbar ini bahwa, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, termasuk Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh telah melakukan penipuan terhadap seluruh rakyat Aceh melalui Pemilu 5 April 2004 atau apa yang disebut dengan pesta demokrasi di Negeri Aceh.

Karena itu rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI, tidak bisa lagi ditipu dengan Pemilu 5 April 2004 atau pesta demokrasi model Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, termasuk Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh telah melakukan penipuan terhadap seluruh rakyat Aceh melalui Pemilu 5 April 2004 atau apa yang disebut dengan pesta demokrasi di Negeri Aceh.
Selanjutnya, kita perhatikan dan kupas tentang apa yang dikatakan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh, Sabtu, 28/2/2004 : " TNI akan mengerahkan sekitar 35 ribu personelnya untuk mengamankan Pemilihan Umum 2004 di Nanggroe Aceh Darusallam tanpa mengurangi tugas mereka dalam menghadapi Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Prajurit TNI juga dipastikan tidak akan melakukan tekanan terhadap masyarakat di Aceh. Kita sudah menekankan pada prajurit bahwa kita tidak punya kepentingan apapun."

Jelas, disini, terlihat Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto akan berusaha sekuat tenaga agar at Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI bisa ditekan sedemikian rupa, sehingga tidak terlihat oleh para pemantau Pemilu 2004 baik pemantau Pemilu dari dalam maupun dari luar. Dimana semua tempat-tempat pemungutan suara dijaga ketat oleh pihak personal dari TNI. Jadi seolah-olah dalam setiap daerah tempat poemungutan suara itu kelihatan aman, dan bisa dijadikan sebagai bukti kepada para pemantau Pemilu 2004 di Negeri Aceh bahwa jalannya Pemilu 5 April 2004 di Negeri Aceh, aman, tertib dan damai.

Nah, disinilah taktik dan strategi dari pihak Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, termasuk Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh untuk menutupi penipuan dan kebohongan mengenai Pemilu 5 April 2004 di Negeri Aceh yang memberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Tentu saja, taktik dan strategi yang dijalan oleh pihak Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, termasuk Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh ini adalah merupakan taktik dan strategi untuk mempertahankan Negeri Aceh agar tetap bisa diduduki, dijajah sebagaimana yang telah dilakukan dari sejak Presiden RIS Soekarno pada 14 Agustus 1950.

Diteruskan oleh Presiden NKRI Soekarno dari sejak 15 Agustus 1950 setelah RIS dilebur menjadi NKRI. Lalu dilanjutkan oleh Presiden RI-Jawa-Yogya Soekarno dari sejak 5 Juli 1959, ketika Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dideklarkan di Jakarta. Selanjutnya diteruskan oleh Soeharto Presiden Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya. Tidak sampai disitu saja, diteruskan oleh Presiden Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya BJ Habibie. Tidak ketinggalan dilanjutkan oleh Presiden Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya Abdurrahman Wahid. Dan sekarang dipertahankan oleh Presiden Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya Megawati Siekarnoputri yang dibantu oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, termasuk Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh ini.

Nah sekarang soal kutuk mengutuk atau laknat melaknat dilihat dari sudut Agama yaitu dari sudut Islam. Jelas, banyak sekali ayat-ayat yang menyangkut masalah laknat atau kutuk ini. Misalnya Allah SWT mengutuk kepada orang-orang yang diberi Al Kitab, tetapi mereka percaya kepada yang disembah selain Allah dan thagut, dan mereka juga mengatakan jalannya lebih benar daripada orang-orang yang beriman. Dimana keterangan ini dijelaskan dalam Quran Surat An Nisaa : 51-52.

Ini baru sebagian kecil yang dijelaskan dalam Quran yang menyangkut masalah laknat atau kutuk ini. Jadi dalam Islam yang menjatuhkan kutukan atau laknat itu ialah Allah SWT.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Commented by: Peace ORG on 02 Mar 2004 8:51 am
Ahmad.swaramuslim.net
miranda_hnf@yahoo.co.uk

"Sutarto & Yudhoyono pakai Keppres No.28/2003 digebrak George Bush dengan HAM Aceh" (Ahmad Sudirman, 29 Februari 2004)

Kalau untuk kasus Palestina-Israel kita sering mengutuk Israel yg membunuhi rakyat Palestina, menghancurkan rumah mereka, menggusur mereka dari kampungnya.

Apakah untuk Negara Indonesia juga pantas untuk dikutuk karena melakukan tindakan represif terhadap rakyat Aceh memangnya kutuk mengutuk itu hakikatnya apa sih, kok sepertinya tidak ada nilainya. Amerika mengutuk Saddam Husein karena membunuhi warganya, sementara mereka sendiri terkutuk karena membunuhi warga Irak.

Bangsa Indonesia mengutuk Amerika dan Israel karena melakukan perang terhadap Ummat Islam tetapi sendirinya terkutuk karena membunuhi Ummat Islam yang lain di Aceh mungkin kutuk megutuk hanya menjadi tradisi belaka untuk sekedar melempar batu sembunyi tangan.

Jika demikian barangkali memang wajar bangsa Indonesia kena kutuk dgn berbagai bencana, kemalaratan, kemerosotan moral, korupsi, wabah penyakit, dll.

Tobat...tobat...tobat...

Mungkin pak Ahmad bisa kasih pandangan, apa sih sebenernya kutuk mengutuk itu, dan bagaimana pula Islam memandangnya.

Peace Org

miranda_hnf@yahoo.co.uk
Inggris
----------