Stockholm, 6 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MATIUS DHARMINTA IKUTAN SOEKARNO MENJADI PENYAMUN DAN MERAMPOK NEGERI ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS MATIUS DHARMINTA IKUTAN SOEKARNO MENJADI PENYAMUN DAN MERAMPOK NEGERI ACEH

"Anda (bung A.Sudirman) mengatakan bahwa Megawati, Menko Polkam, Panglima, gemetaran setelah anda menjelaskan dan membacakan, soal bahasa hapalan basi yang anda sebut sebagai alat/senjata untuk penghadangan yang salah jalan itu..! anda terlalu gr. karena ke gr an dan keculunan anda hingga anda merasa dengan pernyataan-pernyataan basi anda bisa membuat Presiden, Menko Polkam & Panglima jadi gemeteran. Dengan pernyataan macam itu jadi banyak orang yang mengetawakan anda. Anda juga mengatakan bahwa sebelumnya orang di NKRI tidak ada yang berani mengungkapkan fakta dan bukti tentang RIS! itu bukannya tidak berani, tapi kita (kecuali kelompok anda) bahwa hal itu udah tidak perlu lagi untuk diangkat-angkat, karena semua itu udah lapuk dan basi, jadi udah tidak menarik lagi untuk dibicarakan. Anda juga mengatakan bahwa bahasa hapalan yang anda ungkapkan merupakan suatu hal yang baru didengar oleh masyarakat NKRI. Kalau diluar RI merupakan boneka Belanda, lantas apa peduli kita? kalau itu terjadi di luar RI, berarti udah bukan urusan kita lagi, entah boneka Belanda kek, boneka India kek, boneka sincan kek, itu urusan mereka yang empunya negara. "RI dari Sabang sampai Meraoke, di luar itu udah bukan urusan kita lagi". Kalau diungkap dari balik boneka Belanda akan terbongkar segala kebusukan..! bukankah selama ini anda udah getol dan selalu mengongkar-ongkar, membongkar-bongkar, kejelekan, dan kebusukan RI menurut versi anda, tapi kenapa anda masih menggunakan kata "kalau" tapi tak apalah, yang jelas sampai saat ini usaha anda untuk bongkar-bongkar kejelekan RI menurut versi anda, sama sekali tidak ada efek sama sekali." (Matius Dharminta , mr_dharminta@yahoo.com , Sat, 6 Mar 2004 02:17:52 -0800 (PST))

Baiklah saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta di Surabaya, Indonesia.

Rupanya hari ini setelah saudara Matius Dharminta memutar otak bagaimana untuk tampil menggantikan lawan diskusi dengan Ahmad Sudirman, setelah Kolonel Laut Ditya Soedarsono, Mayjen TNI Endang Suwarya, saudara Tato Suwarto dari Jakarta, saudara Rahmatullah dari Icmi Jeddah Saudi Arabia, saudara Apha Maop dari Jakarta, saudara Sagir Alva dari Malaysia, Teuku Mirza dari Jakarta sudah pada kehabisan nafas, mulailah saudara Matius maju kegelanggang diskusi mimbar bebas tentang referendum dan penjajahan di Negeri Aceh oleh NKRI ini, yang dibuka dengan mengatakan : "Kalau anda beranggapan bahwa aku ada diluar garis kenapa harus sewot? Kena timpukan yang aku lempar ya?"

Begini saudara Matius. Saya setiap membaca hasil pemikiran saudara Matius, tidak menjadi sewot, mana pernah saya sewot di mimbar bebas ini. Justru saya gembira sekali kalau ada orang dengan pemikirannya menampilkan kemampuannya untuk menumbangkan alasan dan argumentasi yang pernah saya kemukakan di mimbar bebas ini.

Nah, marilah para peserta diskusi di mimbar bebas dan seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh membahas bersama-sama apa yang telah dilontarkan oleh saudara Matius Dharminta ini.

Kita mulai, silahkan pasang telinga dan dengarkan baik-baik.

Dimulai saudara Matius dengan: "Ha...haa.haaa. hyi bung A.Sudirman...!! aku bilang juga apa..! bahwa untuk menangkis serangan dari lawan diskusi anda selalu berkelit ( walau anda menolak dibilang berkelit) dibalik bahasa hapalan anda yakni caplok-caplokan. Karena apapun yang kita bicarakan pada akhirnya anda selalu memutar balik kebahasa hapalan basi anda."

Perhatikan, saudara Matius memulai dengan tertawa sambil berkata "hyi bung A.Sudirman...!! aku bilang juga apa..!"

Nah, saya selalu dalam setiap menjawab pertanyaan adalah mendasarkan kepada fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah. Dimana selalu dituliskan : "Negeri Aceh yang diambil oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui Propinsi Sumatera Utara satu hari sebelum RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan cara menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh.

Itulah dasar fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah yang saya kemukakan setiap kali menjawab pertanyaan tentang pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh.

Tetapi, apa yang dijawab oleh saudara Matius Dharminta tidak ada selain mengatakan: "bahwa untuk menangkis serangan dari lawan diskusi anda selalu berkelit ( walau anda menolak dibilang berkelit) dibalik bahasa hapalan anda yakni caplok-caplokan. Karena apapun yang kita bicarakan pada akhirnya anda selalu memutar balik kebahasa hapalan basi anda."

Nah, kan jelas jawaban dari saudara Matius, tidak ada hubungannya dengan dasar argumen yang saya kemukakan diatas. Masa dasar hukum yang saya kemukakan dijawab hanya dengan ungkapan: "serangan dari lawan diskusi anda selalu berkelit ( walau anda menolak dibilang berkelit) dibalik bahasa hapalan anda yakni caplok-caplokan".

Coba, perhatikan oleh seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh. Apakah ada hubungannya jawaban dari saudara Matius tersebut ?.

Jelas tidak ada hubungannya sama sekali. Mengapa ? karena jawaban dari dasar hukum yang saya kemukakan diatas tidak bisa dipatahkan dengan hanya menjawab: "dibalik bahasa hapalan anda yakni caplok-caplokan. Karena apapun yang kita bicarakan pada akhirnya anda selalu memutar balik kebahasa hapalan basi anda."

Tetapi, coba kalau saudara Matius dengan menjawab dilihat dari sudut dasar hukum yang lebih baik daripada dasar hukum yang diajukan oleh saya, jelas itu akan sebanding atau bahkan lebih tinggi derajatnya dari dasar hukum yang saya ajukan. Disini, saya tidak melihat adanya usaha dari arah itu yang dilakukan oleh saudara Matius.

Selanjutnya, saudara Matius mengatakan: "Anda (bung A.Sudirman) mengatakan bahwa Megawati, Menko Polkam, Panglima, gemetaran setelah anda menjelaskan dan membacakan, soal bahasa hapalan basi yang anda sebut sebagai alat/senjata untuk penghadangan yang salah jalan itu..! anda terlalu gr. karena ke gr an dan keculunan anda hingga anda merasa dengan pernyataan-pernyataan basi anda bisa membuat Presiden, Menko Polkam & Panglima jadi gemeteran. Dengan pernyataan macam itu jadi banyak orang yang mengetawakan anda."

Jelas, dengan tampilnya saya mengemukakan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah tentang penelanan, pencaplokan, pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui Propinsi Sumatera Utara satu hari sebelum RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan cara menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh, membuat pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto gemetaran.

Karena dasar alasan ini belum pernah dibongkar secara terbuka dihadapan seluruh rakyat NKRI dan rakyat Aceh.

Dimana sebelumnya rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh beranggapan bahwa negeri Aceh adalah milik NKRI atau Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya. Nah, setelah dibongkar inilah baru rakyat Aceh dan rakyat di NKRI menyadari bahwa Presiden RIS Soekarno yang mengawali pencaplokan Negeri Aceh pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan PP RIS 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara.

Nah, ini juga merupakan fakta dan bukti, dasar hukum yang kuat yang bisa dipakai untuk membantah bahwa Negeri Aceh milik NKRI atau milik Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya.

Nah, dengan fakta dan bukti, dasar hukum itulah yang dijadikan alat atau senjata untuk menghadang pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di tempat yang jelas dan terbuka yaitu dihadapan seluruh rakyat NKRI dan rakyat di Negeri Aceh, dimana jalan ini telah diketahui benar oleh pihak Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh.

Nah, sekarang, apakah Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto menganggap saya yang mengemukakan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah tentang pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh di mimbar bebas ini sebagai suatu "ke gr an dan keculunan" (memakai istilah yang dipakai oleh saudara Matius.)?

Itu, adalah hak dari Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, tetapi yang jelas dan pasti sampai detik ini tidak pernah muncul jawaban yang jelas dan pasti dari pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, baik yang langsung maupun tidak langsung melalui Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh, terhadap argumentasi dan alasan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah yang telah saya kemukakan.

Nah, apakah dengan saya tetap bertahan dengan argumentasi itu dikatakan oleh saudara Matius: "jadi banyak orang yang mengetawakan anda."?

Itu hak setiap orang mau mentertawakan atau tidak, tetapi yang jelas dan pasti belum ada seorangpun yang mampu mematahkan alasan dan argumentasi saya itu yaitu saya ulangi lagi "penelanan, pencaplokan, pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui Propinsi Sumatera Utara satu hari sebelum RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan cara menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh".

Coba, mampu atau tidak saudara Matius membantah alasan dan argumentasi saya itu ?

Selanjutnya saudara Matius mengatakan: "Anda juga mengatakan bahwa sebelumnya orang di NKRI tidak ada yang berani mengungkapkan fakta dan bukti tentang RIS! itu bukannya tidak berani, tapi kita (kecuali kelompok anda) bahwa hal itu udah tidak perlu lagi untuk diangkat-angkat, karena semua itu udah lapuk dan basi, jadi udah tidak menarik lagi untuk dibicarakan."

Nah, jelas, sejauh pengetahuan saya belum ada orang yang berani tampil membukakan fakta dan bukti tentang RIS dihadapan seluruh rakyat NKRI dan rakyat di Negeri Aceh ketika melihat pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh oleh pihak RIS yang dilanjutkan oleh NKRI.

Kalau saya membukakan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah RIS ketika melihat pencaplokan, pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh Presiden RIS Soekarno pada 14 Agustus 1950 itu menunjukan satu jalan pencarian alasan dan argumen yang tepat. Daripada apa yang dikatakan oleh saudara Matius: "bahwa hal itu udah tidak perlu lagi untuk diangkat-angkat, karena semua itu udah lapuk dan basi, jadi udah tidak menarik lagi untuk dibicarakan".

Nah, coba perhatikan seluruh rakyat di NKRI dan rakyat di Negeri Aceh.

Ketika saya membongkar dari dalam RIS mengenai pencaplokan, pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh pihak Presiden RIS Soekarno, eh, tahu-tahu kata Matius, soal RIS "tidak perlu lagi untuk diangkat-angkat, karena semua itu udah lapuk dan basi, jadi udah tidak menarik lagi untuk dibicarakan"

Disini, kelihatan bahwa saudara Matius terus saja mau menutupi fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah tentang RIS. Dan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah tentang Negara RI (menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948) masuk menjadi Negara Bagian RIS pada tanggal 14 Desember 1949.

Dan saya melihat bahwa fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai masuknya Negara RI (menurut Perjanjian Renville 17 Januari 1948) menjadi Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) oleh saudara Matius Dharminta mau dihapuskan dari sejarah Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya, dengan mengatakan: "tidak perlu lagi untuk diangkat-angkat, karena semua itu udah lapuk dan basi, jadi udah tidak menarik lagi untuk dibicarakan"

Justru kalau saudara Matius Dharminta ini mau berbuat jujur dan adil, dari sudut RIS itulah bisa dilihat bagaimana Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya itu sebenarnya tumbuh dan berkembang sampai besar seperti sekarang ini.

Seterusnya saudara Matius menulis: "Anda juga mengatakan bahwa bahasa hapalan yang anda ungkapkan merupakan suatu hal yang baru didengar oleh masyarakat NKRI. Anda boleh aja beranggapan seperti itu, tapi sebetulnya banyak juga orang yang bertanya-tanya dan heran, kenapa asih ada seseorang yang masih percaya pada tipu muslihat yang dibuat oleh penjajah masa lampau, yang benar-benar udah lapuk itu?"

Nah disini, jelas, melihat dan membongkar pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui Propinsi Sumatera Utara dengan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh" adalah pertama kalinya dibongkar dan dikemukakan kehadapan seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh.

Kalau ada yang heran dari rakyat NKRI itu adalah hak mereka. Tetapi yang jelas, bahwa sekarang telah terbongkar bahwa memang benar Negeri Aceh ditelan, dicaplok, diduduki dan dijajah oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh.

Coba, pikirkan, kalau saya tidak membongkar dan tidak mengkikis kedalam RIS ini, maka itu penipuan dan kebohongan yang telah dilakukan oleh Soekarno tidak akan terbongkar, dan Negeri Aceh masih tetap dianggap sebagai milik Soekarno dengan NKRI atau Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya-nya. Tetapi, jangan harap sekarang, semuanya telah terbongkar, kelicikan, penipuan, kebohongan yang telah dilakukan oleh Soekarno mengenai pencaplokan, pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh.

Dan itu soal membongkar dari dalam RIS bukan merupakan apa yang dikatakan oleh saudara Matius: "masih percaya pada tipu muslihat yang dibuat oleh penjajah masa lampau", melainkan itu merupakan suatu usaha membongkar penipuan, tipu muslihat Soekarno yang menelan, dan mencaplok Negara-Negara dan Daerah Daerah Negara Bagian RIS, dan mencaplok Negeri-Negeri yang berada diluar wilayah de-facto RIS seperti Negeri Aceh.

Seterusnya saudara Matius Dharminta menulis: "Kalau diluar RI merupakan boneka Belanda, lantas apa peduli kita? kalau itu terjadi di luar RI, berarti udah bukan urusan kita lagi, entah boneka Belanda kek, boneka India kek, boneka sincan kek, itu urusan mereka yang empunya negara. "RI dari Sabang sampai Meraoke, di luar itu udah bukan urusan kita lagi".

Nah, disinilah saudara Matius ini masih buta atau sengaja membodohi diri sendiri.

Coba seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh perhatikan.

Apakah wilayah kekuasaan de-facto Negara RI dibawa Soekarno itu mencakup dari " Sabang sampai Meraoke" ketika Negara Negara RI menjadi Negara Bagian RIS pada tanggal 14 Desember 1949 masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244) ?

Saudara Matius, jangan mimpi, itu wilayah daerah de-facto Negara RI (Indonesia menurut perjanjian Renville) adalah tidak mencakup dari Sabang sampai Meraoke, melainkan hanya di Yogyakarta dan daerah sekitarnya saja.

Jangan menipu dan berusaha membuat akal bulus, saudara Matius. Saudara ini sedang berbicara dihadapan seluruh rakyat NKRI dan rakyat di Negeri Aceh melalui mimbar bebas ini.

Yang benar saja, saudara Matius, Soekarno saja pada tanggal 14 Desember 1949 tidak mengklami wilayah kekuasaan de-facto RI dari Sabang sampai Merauke, eh, tiba-tiba saudara Matius mengklaim, wilayah Negara RI wilayahnya membentang dari Sabang sampai Meraoke.

Bagaimana saudara Matius ini, mau ikut-ikutan jadi penipu ulung dan tukang caplok.

Nah terakhir, saudara Matius mengatakan: "Kalau diungkap dari balik boneka Belanda akan terbongkar segala kebusukan..! bukankah selama ini anda udah getol dan selalu mengongkar-ongkar, membongkar-bongkar, kejelekan, dan kebusukan RI menurut versi anda, tapi kenapa anda masih menggunakan kata "kalau" tapi tak apalah, yang jelas sampai saat ini usaha anda untuk bongkar-bongkar kejelekan RI menurut versi anda, sama sekali tidak ada efek sama sekali"

Eh, saudara Matius Dharminta, saya membongkar pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui Propinsi Sumatera Utara dengan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh adalah pertama kalinya dibongkar dan dikemukakan kehadapan seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh, saudara Matius, jangan digabungkan dengan pembongkaran NKRI sebelum ini. Memang banyak saya telah membongkar kejahatan Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan sekarang Presiden Megawati dan TNI/POLRI/RAIDER-nya.

Jelas, saudara Matius Dharminta jangan anggap enteng pembongkaran tentang pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui Propinsi Sumatera Utara dengan menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh.

Pembongkaran ini efeknya besar dan hebat saudara Matius. Jangan tutup mata dan telinga, nanti tahu-tahu itu Negeri Aceh bisa bebas kembali ketangan seluruh rakyat Aceh yang sah pemiliknya, bukan hak milik Soekarno dan para penerusnya di NKRI atau Negara Pancasila, bukan juga milik saudara Matius Dharminta. Tidak ada gunanya saudara Matius mempertahankan Negeri Aceh yang bukan milik saudara Matius. Ikut-ikutan Soekarno yang menjadi penyamun dan merampok Negeri Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Sat, 6 Mar 2004 02:17:52 -0800 (PST)
From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com
Subject: Re: PENERUS SOEKARNO TAKUT RIS & NKRI DIBONGKAR, DITYA & ENDANG TENGGELAM, FLOPS JELAS ENDANG MEMONITOR
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se
Cc: PPDI@yahoogroups.com

Ha...haa.haaa. hyi bung A.Sudirman...!! aku bilang juga apa..! bahwa untuk menangkis serangan dari lawan diskusi anda selalu berkelit ( walau anda menolak dibilang berkelit) dibalik bahasa hapalan anda yakni caplok-caplokan. Karena apapun yang kita bicarakan pada akhirnya anda selalu memutar balik kebahasa hapalan basi anda.

Anda (bung A.Sudirman) mengatakan bahwa Megawati, Menko Polkam, Panglima, gemetaran setelah anda menjelaskan dan membacakan, soal bahasa hapalan basi yang anda sebut sebagai alat/senjata untuk penghadangan yang salah jalan itu..! anda terlalu gr. karena ke gr an dan keculunan anda hingga anda merasa dengan pernyataan-pernyataan basi anda bisa membuat Presiden, Menko Polkam & Panglima jadi gemeteran. Dengan pernyataan macam itu jadi banyak orang yang mengetawakan anda.

Anda juga mengatakan bahwa sebelumnya orang di NKRI tidak ada yang berani mengungkapkan fakta dan bukti tentang RIS! itu bukannya tidak berani, tapi kita (kecuali kelompok anda) bahwa hal itu udah tidak perlu lagi untuk diangkat-angkat, karena semua itu udah lapuk dan basi, jadi udah tidak menarik lagi untuk dibicarakan.

Anda juga mengatakan bahwa bahasa hapalan yang anda ungkapkan merupakan suatu hal yang baru didengar oleh masyarakat NKRI. Anda boleh aja beranggapan seperti itu, tapi sebetulnya banyak juga orang yang bertanya-tanya dan heran, kenapa asih ada seseorang yang masih percaya pada tipu muslihat yang dibuat oleh penjajah masa lampau, yang benar-benar udah lapuk itu?

Kalau diluar RI merupakan boneka Belanda, lantas apa peduli kita? kalau itu terjadi di luar RI, berarti udah bukan urusan kita lagi, entah boneka Belanda kek, boneka India kek, boneka sincan kek, itu urusan mereka yang empunya negara. "RI dari Sabang sampai Meraoke, di luar itu udah bukan urusan kita lagi".

Kalau diungkap dari balik boneka Belanda akan terbongkar segala kebusukan..! bukankah selama ini anda udah getol dan selalu mengongkar-ongkar, membongkar-bongkar, kejelekan, dan kebusukan RI menurut versi anda, tapi kenapa anda masih menggunakan kata "kalau" tapi tak apalah, yang jelas sampai saat ini usaha anda untuk bongkar-bongkar kejelekan RI menurut versi anda, sama sekali tidak ada efek sama sekali..

Saudara Mathius hanya ikutan berdiskusi sambil duduk diluar garis dengan sekali lempar batu pertanyaan. Kalau anda beranggapan bahwa aku ada diluar garis kenapa harus sewot? Kena timpukan yang aku lempar ya?

Matius Dharminta

mr_dharminta@yahoo.com
Surabaya, Indonesia
----------