Stockholm, 7 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

WAKIL PANGLIMA SAGOE GAM: RI DENGAN TNI-NYA MEMBUNGKAM SUARA RAKYAT SIPIL ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS KATA WAKIL PANGLIMA SAGOE GAM: RI DENGAN TNI-NYA MEMBUNGKAM SUARA RAKYAT SIPIL ACEH

"Kiban hai sinan bak tgk.? Bak kamoe hino lam nanggroe hana haba njang djeut tapeugah, komoe that meuharap haba mameh bak ureung droeneuh, mungken na njang djeut keu seulamah seumangat kamoe meubacut teuk, loeng lakee meu'ah beurajek that meunjoe njang loeng tanjoeng njoe salah" (Dr Dani , dani_acheh@yahoo.com , Sat, 6 Mar 2004 09:51:58 -0800 (PST))

"Sebelum saya menulis di sini, saya minta ma'af yg sebesar2nya, kalo nanti ada kata kata saya yg salah. Saya setuju dengan ajakan tgk, tanpa tgk ajak pun saya sudah mengangkat senjata untuk melawan penjajah Indonesia Jawa, menurut saya, RI tidak bisa untuk di ajak damai, RI tetap pada prinsipnya dgn misinya NKRI, dgn cara apa pun RI melalui serdadu2nya akan membungkam suara2 dari rakyat sipil aceh, tgk pasti sudah tau bagaimana nasib LSM di Aceh. Ma'af ya tgk, saya bukan di ITB. Saya ini hanyalah seorang buronan serdadu Indonesia Jawa. Jangan tgk lihat titel saya, karena saya bukan Dr, saya adalah Wakil Panglima Sagoe GAM, Sagoe Budjang Salem. D.1.Pase. Sekarang saya masih di Aceh." (Dr Dani , dani_acheh@yahoo.com ,Sat, 6 Mar 2004 11:39:08 -0800 (PST))

"The United States is deeply concerned by the recent arrests of non-violent Acehnese activists. This is the latest in a series of actions apparently intended to intimidate independent observers who would be in a position to monitor and report on serious human rights abuses in Aceh.We are also concerned about reports that Muhammad Nazar, head of the Aceh Referendum Information Center (SIRA) was beaten during a February 19 interrogation at police headquarters. Since then, both his wife and his lawyer have been denied access to Nazar." (Adam Ereli, Deputy Spokesman, Washington, DC, Indonesia: Arrests and Treatment of Activists in Aceh Press Statement , March 5, 2004)

Terimakasih Wakil Panglima Sagoe GAM Teungku Dani di Negeri Aceh.

Sebelum saya memberikan penjelasan dan uraian mengenai referendum dan penjajahan di Negeri Aceh oleh Negara Pancasila atau NKRI ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada Wakil Panglima Sagoe GAM Teungku Dani di mimbar bebas ini.

Tentu saja, saya sebagai pengasuh dari mimbar bebas ini mengharapkan Wakil Panglima Sagoe GAM Teungku Dani untuk memberikan pandangan, pikiran, pendapat, analisa mengenai perjuangan yang sedang dijalankan oleh rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI.

Dari surat kedua yang Wakil Panglima Sagoe GAM Teungku Dani kirimkan kepada saya kemaren , Sabtu, 6 Maret 2004, yang menyatakan: "RI tidak bisa untuk di ajak damai, RI tetap pada prinsipnya dgn misinya NKRI, dgn cara apa pun RI melalui serdadu2nya akan membungkam suara2 dari rakyat sipil aceh, tgk pasti sudah tau bagaimana nasib LSM di Aceh"

Memang benar apa yang dikatakan oleh Teungku Dani ini, karena kalau saya melihat dari kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan dari pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong mereka semuanya bukan menjalankan penyelesaian secara jujur, adil dan damai, melainkan dengan cara menggunakan kekerasan senjata yang dilegalisasi dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 .

Dimana sebenarnya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 adalah merupakan alat kamuflase untuk membungkam rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI atau Negara Pancasila, dan juga sekaligus sebagai alat untuk kelangsungan pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh yang telah dijalankan sejak 14 Agustus 1950 ketika Presiden RIS Soekarno menelan, mencaplok dan menduduki Negeri Aceh melalui Sumatera Utara dengan memakai dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 21 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh.

Dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 adalah sebagai ganti dari usaha melalui jalan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 yang telah digagalkan oleh Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong secara sepihak .

Disinilah saya melihat bahwa usaha yang telah dijalankan oleh pihak NKRI atau Negara RI-Jawa-Yogya adalah usaha untuk melanggengkan pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh oleh pihak NKRI atau Negara RI-Jawa-Yogya.

Karena itu memang benar seperti apa yang dikatakan Wakil Panglima Sagoe GAM Teungku Dani: "RI tidak bisa untuk di ajak damai".

Dan mengenai tidak ingin berdamai pihak NKRI dan masih terus ingin menggunakan jalan pemecahan secara militer ternyata telah melahirkan protes dari Gedung Putih dibawa George W.Bush melalui wakil Juru Bicara Gedung Putih Adam Ereli: "The United States is deeply concerned by the recent arrests of non-violent Acehnese activists. This is the latest in a series of actions apparently intended to intimidate independent observers who would be in a position to monitor and report on serious human rights abuses in Aceh.We are also concerned about reports that Muhammad Nazar, head of the Aceh Referendum Information Center (SIRA) was beaten during a February 19 interrogation at police headquarters. Since then, both his wife and his lawyer have been denied access to Nazar." (Adam Ereli, Deputy Spokesman, Washington, DC, Indonesia: Arrests and Treatment of Activists in Aceh Press Statement , March 5, 2004)

Jadi disini jelas kelihatan bahwa dari pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono tidak ada kesungguhan dan keseriusan dalam menyelesaikan konflik berdarah di negeri Aceh melalui cara yang damai, jujur, adil dan bijaksana.

Disamping itu pihak Gedung Putih menunjukkan keyakinannya bahwa: "we continue to believe that the Aceh conflict is not amenable to solution by use of military force, including the imposition of martial law."

Memang benar, sebagaimana yang dikatakan oleh pihak Gedung Putih melalui Wakil Juru Bicaranya, Adam Ereli, pada 5 Maret 2004 bahwa penyelesaian konflik di Aceh tidak bisa dilakukan melalui jalan kekerasan militer dan penerapan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003.

Disini sudah jelas bahwa dari pihak rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI menginginkan penyelesaian konflik di Aceh secara damai tanpa kekerasan militer dan tanpa diberlakukannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003.

Karena itu penyelesaian yang adil, jujur dan bijaksana adalah penyelesaian yang diserahkan kepada seluruh rakyat Aceh di negeri Aceh untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI dengan cara melalui jajak pendapat atau referendum guna menentukan sikap YA bebas dari NKRI atau TIDAK bebas dari NKRI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Sat, 6 Mar 2004 09:51:58 -0800 (PST)
From: Dr Dani <dani_acheh@yahoo.com>
Subject: puna haba njang mameh.?
To: ahmad@dataphone.se

Assalam.

Kiban hai sinan bak tgk.?
Bak kamoe hino lam nanggroe hana haba njang djeut tapeugah, komoe that meuharap haba mameh bak ureung droeneuh, mungken na njang djeut keu seulamah seumangat kamoe meubacut teuk...., loeng lakee meu'ah beurajek that meunjoe njang loeng tanjoeng njoe salah.....

Wassalam

Dr Dani

dani_acheh@yahoo.com
Negeri Aceh
----------

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad@dataphone.se
ahmad.swaramuslim.net

Stockholm, 6 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

Untuk Tgk Dani
di Indonesia

Terimakasih Tgk Dani atas emailnya.

Kami sekeluarga baik-baik saja di Stockholm. Semoga juga Tgk di sini, kalau saya tidak salah apakah Tgk Dani sekarang di ITB, Bandung ?

Bagaimana kalau kami ajak Tgk untuk ikut dalam mimbar bebas guna membicarakan masa depan Negeri Aceh, dimana kami mengajukan penyelesaian secara damai, jujur, adil dan bijaksana melalui cara jajak pendapat atau referendum.

Mungkin Tgk sudah mengetahuinya, strategi kami untuk mencapai penyelesaian damai di Aceh ini. Dimana kami akan menyerahkan seluruhnya kepada rakyat Aceh di Negeri Aceh untuk menentukan sikap apakah YA bebas dari NKRI atau TIDAK bebas dari NKRI.

Kalau Tgk ada waktu, bisa ikut bersama kami dalam mimbar bebas yang kami asuh dari Stockholm. Dimana Tgk boleh juga baca hasil pembicaraan ini di ahmad.swaramuslim.net dan di http://www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm . Kalau Tgk ingin ikut, cukup mengirimkan persoalannya ke ahmad@dataphone.se

Para peserta di mimbar ini adalah dari Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono, dari pihak ASNLF atau GAM, dari TNA, dari masyarakat Aceh di luar negeri, masyarakat Aceh dari Aceh dan NKRI, para mahasiswa dan kelompok Cendekiawan.

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Sat, 6 Mar 2004 11:39:08 -0800 (PST)
From: Dr Dani <dani_acheh@yahoo.com>
Subject: 'alaikum salam.......
To: ahmad@dataphone.se
MIME-Version: 1.0

Sebelum saya menulis di sini, saya minta ma'af yg sebesar2nya, kalo nanti ada kata kata saya yg salah. Saya setuju dengan ajakan tgk, tanpa tgk ajak pun saya sudah mengangkat senjata untuk melawan penjajah Indonesia Jawa, menurut saya, RI tidak bisa untuk di ajak damai, RI tetap pada prinsipnya dgn misinya NKRI, dgn cara apa pun RI melalui serdadu2nya akan membungkam suara2 dari rakyat sipil aceh, tgk pasti sudah tau bagaimana nasib LSM di Aceh. Ma'af ya tgk, saya bukan di ITB. Saya ini hanyalah seorang buronan serdadu Indonesia Jawa. Jangan tgk lihat titel saya, karena saya bukan Dr, saya adalah Wakil Panglima Sagoe GAM, Sagoe Budjang Salem. D.1.Pase. Sekarang saya masih di Aceh.

Wassalam.

Dr Dani

dani_acheh@yahoo.com
Negeri Aceh
----------

Indonesia: Arrests and Treatment of Activists in Aceh
Press Statement
Adam Ereli, Deputy Spokesman
Washington, DC
March 5, 2004

The United States is deeply concerned by the recent arrests of non-violent Acehnese activists. This is the latest in a series of actions apparently intended to intimidate independent observers who would be in a position to monitor and report on serious human rights abuses in Aceh.

We are also concerned about reports that Muhammad Nazar, head of the Aceh Referendum Information Center (SIRA) was beaten during a February 19 interrogation at police headquarters. Since then, both his wife and his lawyer have been denied access to Nazar.

The United States supports the territorial integrity of Indonesia. However, we continue to believe that the Aceh conflict is not amenable to solution by use of military force, including the imposition of martial law. We continue to urge the Indonesian government and the Free Aceh Movement to respect the human rights of all Acehnese civilians.

We urge the Indonesian government to handle cases involving civil society activists with the utmost respect for their legal rights. All segments of Aceh civil society that support peaceful resolution of the conflict must form part of a political process to seek a lasting peace. http://www.laksamana.net/vnews.cfm?ncat=29&news_id=6749
----------