Stockholm, 7 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.

MEGAWATI MENIPU RAKYAT ACEH DENGAN JANJI MENCABUT KEPPRES NO.28/2003 SEHABIS PEMILU
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS PRESIDEN MEGAWATI MENIPU RAKYAT ACEH DENGAN JANJI MENCABUT KEPPRES NO.28/2003 SEHABIS PEMILU 5 APRIL 2004

"Presiden Megawati Sukarnoputri menyatakan pembangunan di Nanggroe Aceh Darussalam tidak akan berjalan lancar bila masalah keamanan belum diatasi. Presiden berharap pelaksanaan Darurat Militer di sana berakhir Mei mendatang sehingga kehidupan masyarakat kembali normal dan tak ada lagi pertumpahan darah. Demikian dikatakan Presiden saat berkunjungi ke Aceh, Ahad, 7 Maret 2004." (COK/Mukhtarudin Yakoeb dan Ferry Effendi, Liputan6.com , www.liputan6.com )

Dimana saudara Mukhtarudin Yakoeb dan saudara Ferry Effendi dari Liputan6.com , 7 Maret 2004, menulis: "Presiden berharap pelaksanaan Darurat Militer di sana berakhir Mei mendatang sehingga kehidupan masyarakat kembali normal dan tak ada lagi pertumpahan darah".

Eh, Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya di Negeri Aceh, mengapa diam saja, tidak protes kepada Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati yang dengan terang-terangan dan secara jelas berbohong dan menipu seluruh rakyat Aceh dengan akan mencabut dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003, serta telah diperpanjang sampai 18 Mei 2004 sehabis Pemilihan Umum 5 April 2004.

Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya apakah tidak tahu, apa itu dibalik janji Presiden Megawati dengan akan berakhir pelaksanaan Darurat Militer Mei mendatang.

Itu adalah merupakan janji dan harapan kosong yang penuh penipuan dan kebohongan mengenai Pemilu 5 April 2004, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya.

Bagaimana itu Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati tidak punya malu dan tidak merasa berdosa dengan membodohi seluruh rakyat Aceh agar supaya melaksanakan Pemilihan Umum pada 5 April 2004 setelah itu baru Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 akan dicabut pada 19 Mei 2004.

Eh, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, itu Pemilihan Umum 5 April 2004 yang kampanyenya akan dimulai 11 Maret sampai 1 April 2004 adalah merupakan Pemilihan Umum yang melanggar pertimbangan UU RI No.4 Tahun 2000 menyangkut prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.

Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, apakah tahu atau tidak, bahwa Pemilihan Umum 5 April 2004 tidak bisa diterapkan di Negeri Aceh, mengapa ?

Karena, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" telah bertentangan dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 serta telah diperpanjang sampai 18 Mei 2004 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Eh, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, apakah tahu atau tidak, Pemilihan Umum 5 April 2004 tidak bisa dilaksanakan dalam daerah Aceh yang berlaku dasar hukum menurut Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 ?

Jangan pura-pura bodoh, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, itu Presiden Megawati terang-terangan telah berbohong dan menipu dihadapan seluruh rakyat Aceh dan rakyat NKRI, hari ini, Minggu, 7 Maret 2004 di Aceh.

Itu Presiden Megawati menipu dan membohongi rakyat Aceh dengan menjanjikan Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 akan dicabut 19 Mei 2004 untuk mengelabui dan menutupi mata rakyat Aceh mengenai Pemilu 5 April 2004.

Alasan Pemilihan Umum 5 April 2004 tidak bisa dilaksanakan dalam daerah Aceh yang berlaku dasar hukum menurut Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 adalah karena dalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung racun-racun Soekarno yang keluar dari dalam bungkusan Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113), yang bisa mematikan prinsip dasar pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab.

Jadi, Kolonel Laut Ditya Soedarsono dan Mayjen TNI Endang Suwarya, dengan penjelasan ini jangan lagi pura-pura bodoh, dan pura-pura tidak tahu, bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum 5 April 2004 di Negeri Aceh adalah bertentangan dengan UU RI No.4 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Mon, 8 Mar 2004 02:04:48 +1100 (EST)
From: maop hantu maop_004@yahoo.com.au
Subject: ini kah cara indonesia
To: ahmad@dataphone.se

Presiden Megawati Berkunjung ke Aceh

Liputan6.com, Banda Aceh: Presiden Megawati Sukarnoputri (yang bertudung putih) menyatakan pembangunan di Nanggroe Aceh Darussalam tidak akan berjalan lancar bila masalah keamanan belum diatasi. Presiden berharap pelaksanaan Darurat Militer di sana berakhir Mei mendatang sehingga kehidupan masyarakat kembali normal dan tak ada lagi pertumpahan darah. Demikian dikatakan Presiden saat berkunjungi ke Aceh, Ahad (7/3).

Dalam kesempatan itu, Presiden meresmikan tujuh proyek antara lain Jembatan Simpang Surabaya di Banda Aceh, Pusat Administrasi Dayan Dawood di Universitas Syiahkuala, pembangunan Bily Resort, jalan yang menghubungkan Lautan Hindia-Gayo Lues Selat Malaka (Ladia Galaska), dan Bendungan Karet di Lambaro, Aceh Besar. Ikut mendampingi presiden yakni Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soewandi, Menteri Agama Said Agil al-Munawar, dan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno.

Megawati yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga meresmikan Kantor Dewan Pimpinan Daerah PDIP di Jalan Tengku Imum Lumbata, Banda Aceh. Tidak tampak pengurus pusat Banteng Bulat yang ikut mendampingi Megawati.

Ini adalah kunjungan pertama presiden sejak pemberlakuan darurat militer 19 Mei 2003. Status darurat diperpanjang enam bulan. Megawati pernah berpidato di hadapan ribuan warga di Mesjid Raya Baiturrahman pada 8 September 2001. Setahun kemudian, Megawati mendatangi Serambi Mekah untuk meresmikan pengoperasian pesawat terbang Seulawah Air. Tiga bulan berikutnya, Presiden kembali ke Aceh untuk sujud syukur atas tercapainya kesepakatan penghentian permusuhan dengan Gerakan Aceh Merdeka.(COK/Mukhtarudin Yakoeb dan Ferry Effendi)
http://www.liputan6.com/fullnews/73723.html
----------