Sydney, 13 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

JAWA SEBAGAI PENJAJAH KARENA DARI DULU JAWA SUDAH BERUSAHA MENGUASAI ACEH
Nurdin Abdul Rahman
Sydney - AUSTRALIA.

 

JELAS DAN TERANG BAHWA JAWA SEBAGAI PENJAJAH KARENA DARI DULU JAWA SUDAH BERUSAHA MENGUASAI ACEH

Saya mau menanggapi langsung tulisan atau pernyataan saudara yang menamakan dirinya Dobing ini. Masalah dasarnya adalah 'ketidak adilan dan pengkhianatan' yang NKRI lakukan terhadap bangsa Acheh. Dari situlah asalmula timbul konflik.

Tentu saudara juga tau, setiap ada konflik antara dua pihak, apakah itu konflik soal sepetak tanah antara sesama anggota keluarga, dan lain-lain, untuk menyelesaikannya semua pihak harus kembali ke sejarah pemilikan tanah tersebut. Kedua pihak, saya ulangi, kedua pihak, harus secara jujur mengemukakan bukti-bukti haknya keatas tanah itu. Dokumen-dokumen apa saja yang bisa mendukung argumen haknya atas tanah itu harus ditunjukkan secara terbuka di muka hakim. Ini memang keharusan dalam setiap ada konflik.

Nah, kembali ke soal konflik Acheh. Ini terjadi karena Sukarno Cs mencaplok Acheh secara tidak sah. Dan ini semua tercatat dengan jelas dalam buku sejarah yang justru dikeluarkan oleh pemerintah NKRI sendiri.

Untuk menyelesaikan konflik ini tentu kita harus pula kembali kepada catatan sejarah itu. Soal pengakuan internasional sekalipun, masih bisa dipersoalkan untuk mencari klarifikasi tentang kebenaran apakah pengakuan tersebut sesuai dengn hukum internasional yang ada, apakah sesuai dengan resolusi-resolusi badan dunia seperti PBB, atau tidak. Karena dasar itu itulah maka negara-negara terjajah yang lain mendapat kemerdekaan mereka; seperti Eritria, Djibouti, Namibia dan lain-lain. Acheh belum pernah diberikan hak seperti yang terdapat dalam hukum internasional dan resolusi PBB.

Anda katakan "(ini fakta dan memang begitu yang terjadi)", sebuah fakta yang dilandasi pada dasar yang melanggar hukum tidak bisa dikatakan sebagai fakta yang sah.

Rumah seorang koruptor adalah sebuah fakta dan memang begitulah terjadi, tapi dasar pemilikian rumah itu dari hasil merampok, maka sekalipun itu sudah menjadi fakta, kepemilikan dan penguasaannya terhadap rumah itu tidak sah. Haknya keatas rumah itu mesti dicabut; secara paksa kalau perlu.

Demikian juga dengan Acheh. Coba saudara lihat, dasar pemasukan Acheh kedalam Sumatra Utara tidak ada persetujuan rakyat Acheh. Acheh tidak pula disebutkan dalam semua perjanjian yang ditandatangi antara Belanda dan politisi-politisi NKRI. Sudah penggabungannya dengan NKRI tidak sah, dibarengi lagi dengan tindakan biadab penguasa NKRI membunuh rakyat Acheh, hanya karena rakyat Acheh mempertanyakan hak mereka sebagai yang empunya tanah tumpah darahnya, negeri Acheh. Perintah untuk membunuh rakyat Acheh, suatu bangsa yang telah demikian berjasa kepada NKRI, walaupun sampai saat itu Acheh belum lagi masuk wilayah NKRI, datang dari penguasa-penguasa NKRI yaitu Sukarno dan lain-lain, orang Jawa yang mendominasi kekuasaan NKRI waktu itu, dan sekarang perintah itu dilanjutkan oleh orang Jawa yang lain, dan terus melanjutkan pembunuhan terhadap rakyat Acheh.

Soal kami orang Acheh memposisikan Jawa sebagai penjajah, ini timbul karena sampai hari ini belum ada orang Jawa yang menyuarakan menentang penguasaan NKRI keatas negeri Acheh, belum ada orang Jawa yang meminta penguasa NKRI supaya dengan segera menghentikan operasi militer di Acheh dan mendesak penguasa NKRI untuk memberi kesempatan kepada rakyat Acheh untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum. Kami memposisikan Jawa sebagai penjajah karena memang dari dulu sudah Jawa berusaha menguasai negeri Acheh.

Pada tahun 1393, Mojopahit menyerang negeri Acheh; Kerajaan Peureulak dan Kerajaan Tamiang. Ribuan rakyat Acheh syahid sampai tentera Kerajaan Mojopahit itu dipukul mundur. Wilayah tempat pertempuran tersebut sekarang bernama Manyak Payet, ucapan Mojopahit menurut lahjah lidah orang Acheh.

Ketidak-sediaan penguasa NKRI untuk meninjau kembali kedudukan NKRI ke atas Acheh, menunjukkan bahwa ada susuatu yang penguasa NKRI tau tidak beres secara hukum dalam pemasukan negeri Acheh kedalam NKRI. Disamping itu karena penguasa NKRI telah banyak sekali membunuh warga bangsa Acheh, sehingga mereka takut kalau rakyat Acheh akan tidak mau bergabung dengan NKRI.

Saya masih teringat pernyataan-pertanyaan penguasa NKRI pada tahun-tahun 1990an bahwa seluruh rakyat Timor Timur telah menerima dengan senang hati integrasi dengan NKRI. Mereka dikatakan telah sadar, dan telah mulai menikmati hasil-hasil pembangunan dalam kerangka NKRI. Tapi apa kenyataannya, 76% rakyat Timor Timur memilih merdeka dari NKRI. Jadi apa artinya semua biaya dan nyawa tentera NKRI yang telah ditumpah ruah di TimTim selama dua puluh tiga tahun lebih?

Ternyata penguasa NKRI tidak belajar dari kenyataan pengalaman itu. Mereka dengan biadabnya membunuh rakyat Acheh.

Harus saudara ketahui, semakin banyak rakyat Acheh NKRI bunuh, semakin jauh rakyat Acheh akan meninggalkan NKRI. Semakin banyak rakyat Acheh NKRI bunuh, semakin lama lagi konflik Acheh akan selesai, dan semakin tinggi dan kuat pula kemauan rakyat Acheh untuk memperjuangkan kemerdekaan Acheh. Semakin lama penguasa NKRI mengadakan operasi militer di Acheh, semakin banyak warga Acheh akan mereka bunuh, maka semakin kental pula kemauan untuk merdeka akan tertanam dalam diri orang-orang Acheh. Saudara harus ingat, tak ada perjuangan kemerdekaan yang tidak menang, cepat atau lambat. Negeri Acheh memang kecil, tapi pada suatu waktu sunnah Allah akan berlaku; "betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah" (AlQur-an).

Wassalam,

Nurdin Abdul Rahman

ndin_armadaputra2002@yahoo.com
Sydney, Australia
----------

From: "dobing" dobing@telkom.net
To: "Ahmad Sudirman" <ahmad@dataphone.se>,
"Serambi Indonesia" serambi_indonesia@yahoo.com
Subject: Re: MATIUS DHARMINTA TUTUPI TERUS KEJAHATAN SOEKARNO DAN MEGAWATI DI ACEH
Date: Thu, 13 Mar 2003 09:03:45 +0700

Komentar sedikit saja dech
Assalamualaikum wr.wb

Menurut pemikiran saya tdk ada kejahatan secara institusional di Aceh, termasuk proses aceh menjadi bagian dalam NKRI, ini bisa dibuktikan secara legal formal dengan diakuinya kedaulatan negara Republik Indonesia dengan wilayah yang membentang dari Sabang s/d Merauke oleh dunia Internasional (ini fakta dan mmg begitu yang terjadi). Kalau kemudian beliau hasan tiro CS menganggap Sukarno melakukan suatu kejahatan dan pencaplokan atas wilayah aceh ini tentunya patut menjadi bahan pertanyaan ? dan saya menghormati hak politik Hasan Tiro cs untuk masalah ini, tapi saya sangat tidak sependapat jika dalam hal Aceh ini Hasan Tiro cs selalu memposisikan jawa dgn kata2 kolonialis dan penjajah.

Wassalam

Dobing

dobing@telkom.net
Jakarta, Indonesia
----------