Stockholm, 13 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

DHARMINTA TIDAK MAMPU LAGI PERTAHANKAN SOEKARNO & MEGAWATI UNTUK TERUS MENJAJAH ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

WARTAWAN JAWA POS MATIUS DHARMINTA TIDAK MAMPU LAGI PERTAHANKAN SOEKARNO & MEGAWATI UNTUK TERUS MENJAJAH ACEH

"Itu bukan menutupi, karena memang tidak ada yang perlu ditutupi. Justru sebaliknya untuk membuka kabut kebohongan yang menyelimuti warga Aceh yang di tebar oleh H. Tiro cs selama ini. Dan akibat dari ulahnya yang konyol itu, warga Aceh jadi korban dan menderita lahir maupun batin. Jadi! jangan maling teriak pencuri. Kalau demikian adanya lantas siapa yang berusaha menutupi kejahatan? Silakan prediksi sendiri." (Matius Dharminta , mr_dharminta@yahoo.com , Fri, 12 Mar 2004 22:24:19 -0800 (PST))

"Dalam argumentasi sampai sekarang belum ada yang bisa mematahkan apa yang di kemukakan oleh bung A.Sudirman. Tujuan kita bukan untuk mematahkan tapi untuk mengingatkan, untuk apa dipatahkan. Toh semua apa yang diungkap itu hanyalah suatu yang udah tidak ada artinya / kadalu arsa / habis masa berlakunya alias lapuk seperti apa yang sering aku katakan. Jadi referendum terlaksana atau tidak itu tergantung, kalau ingin referendum hanya dengan modal basaha hapalan yakni cuplikan fakta, dasar hukum, sejarah, pada masa penjajahan yang udah lapuk dan ditambah tuduhan caplokan, dudukan, jajahan, macam apa yang selama ini di kibar-kibarkan, ada pepatah mengatakan, referendum terlaksana yen wis ono kodok nguntal lenge ( kalau udah ada katak menelan lubang persembunyianya sendiri)." (Matius Dharminta , mr_dharminta@yahoo.com , Fri, 12 Mar 2004 21:16:38 -0800 (PST))

Baiklah saudara Matius Dharminta di Surabaya, Indonesia.

Marilah bersama-sama kita perhatikan oleh para peserta mimbar bebas ini dan seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh ini.

Kelihatan, bagaimana saudara Matius Dharminta ini, mau maju terus menghadapi Ahmad Sudirman, tidak sanggup, mau mundur sudah terkandung badan basah kuyup kaki telah melangkah kedalam jaringan tipuan Aceh model Soekarno dan Megawati.

Coba saja perhatikan apa yang dikatakan oleh saudara Matius sebagai argumen untuk mempertahankan pendudukan dan penjajahan negeri Aceh oleh pihak Soekarno yang diteruskan oleh Megawati dengan NKRI dan TNI/POLRI-nya dengan mengatakan: "Tujuan kita bukan untuk mematahkan tapi untuk mengingatkan, untuk apa dipatahkan. Toh semua apa yang diungkap itu hanyalah suatu yang udah tidak ada artinya / kadalu arsa / habis masa berlakunya alias lapuk seperti apa yang sering aku katakan"

Perhatikan sekali lagi oleh seluruh rakyat di NKRI dan rakyat di Negeri Aceh.

Saya ulangi lagi disini apa yang telah tulis dalam tulisan yang lalu, yaitu: "penelanan, pencaplokan, pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui Propinsi Sumatera Utara satu hari sebelum RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan cara menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No. 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPU No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh".

Kemudian apa yang dijawab oleh saudara Dharminta ini tidak lebih dan tidak kurang: "semua apa yang diungkap itu hanyalah suatu yang udah tidak ada artinya / kadalu arsa / habis masa berlakunya alias lapuk"

Coba perhatikan oleh seluruh rakyat di NKRI dan di Negeri Aceh.

Kalaulah jawaban yang dipakai sebagai dasar argumen oleh para pembela Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan adalah seperti jawaban yang dikeluarkan oleh saudara Matius Dharminta ini, wah, sudah habis disapu bersih oleh para pembela dari Negeri Malaysia. Baca tulisan saya "Mahkamah Internasional putuskan Sipadan & Ligitan milik Malaysia atas pertimbangan effectivites"

Saudara Matius, itu yang namanya dokumen, perjanjian, Konvensi, Traktat yang telah dibuat ratusan tahun yang lalu bisa dijadikan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah.

Coba perhatikan bagaimana itu pihak NKRI dengan mengajukan alasan dasar yang diambil dari teori Treaty Based Title atau Konvensi 1891. Begitu juga alasan dasar yang diajukan pihak Malaysia yang bernama teori Chain of Title atau rantai kepemilikan yang terjadi sejak abad 19 ketika Sultan Sulu berkuasa sampai Negara Federasi Malaysia berdiri untuk mengklaim Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan.

Jadi, saudara Matius, tidak ada itu dasar alasan yang dipakai oleh pihak NKRI dan pihak Malaysia ketika disodorkan kehadapan dewan Hakim Mahkamah Internasional seperti dasar alasan yang diajukan oleh saudara Matius, yaitu: "semua apa yang diungkap itu hanyalah suatu yang udah tidak ada artinya / kadalu arsa / habis masa berlakunya alias lapuk".

Berpikir, saudara Matius, saudara ini bicara dimimbar bebas ini dibaca oleh seluruh rakyat di NKRI dan juga rakyat di Negeri Aceh, bahkan rakyat di seluruh dunia. Jadi jangan main-main, saudara Matius. Saudara Matius Dharminta ini memang sudah tidak sanggup lagi mempertahankan kejahatan Soekarno dan Megawati dalam menduduki dan menjajah Negeri Aceh sejak 14 Agustus 1950.

Selanjutnya, saudara Matius mengatakan: "referendum terlaksana atau tidak itu tergantung, kalau ingin referendum hanya dengan modal basaha hapalan yakni cuplikan fakta, dasar hukum, sejarah, pada masa penjajahan yang udah lapuk dan ditambah tuduhan caplokan, dudukan, jajahan, macam apa yang selama ini di kibar-kibarkan, ada pepatah mengatakan, referendum terlaksana yen wis ono kodok nguntal lenge ( kalau udah ada katak menelan lubang persembunyianya sendiri)."

Saudara Matius, pada tanggal 8 November 1999 didepan Masjid Baiturrahman, Kutaraja sekitar 2.000.000 (dua juta) rakyat Acheh yang telah siap untuk melaksanakan referendum sambil mendengarkan pidato dari salah seorang wanita rakyat Aceh yang berani yaitu Cut Nur Asyikin.

Tetapi apa akibatnya, saudara Matius, itu wanita Aceh yang gagah berani Cut Nur Asyikin ini diringkus pihak Penguasa NKRI Pemda Aceh dan diajukan kehadapan sidang Pengadilan negeri Banda Aceh pada 25 September 2003, dan dinyatakan bersalah melakukan tindakan pidana makar melalui ceramah referendum yang disampaikannya akhir tahun 1999 lalu dengan dituntut 14 tahun penjara. Begitu juga dengan saudara Muhammad Nazar, Ketua Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang masih ditahan dalam sel MAPOLDA Aceh.

Nah itulah rakyat Aceh yang menurut saudara Matius : "sama sekali tidak mendapat tanggapan atau dukungan atau respon dari warga Aceh seluruhnya".

Jangan mimpi saudara Matius. Itu rakyat Aceh sudah siap mengadakan referendum. Tetapi, itu Abdurrahman Wahid telah menyetopnya dengan cara menetapkan dasar hukum Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2001 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid dan telah dimuat di berita negara oleh Sekretariat Kabinet RI, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Edy Sudibyo.

Kemudian diteruskan oleh Megawati dengan menetapkan dasar hukum Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh. Tidak sampai disitu saja, melainkan ditetapkan juga dasar hukum lainnya yang diberi nama Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Nah saudara Matius, itulah kejahatan para penerus Soekarno ini dalam bentuk pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh dengan cara membuat macam-macam dasar hukum dengan maksud dan tujuan untuk melanggengkan penjajahan di Negeri Aceh.

Jangan khawatir saudara Matius. Rakyat Aceh tidak bisa lagi ditipu oleh Megawati Cs dan oleh TNI/POLRI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Fri, 12 Mar 2004 21:16:38 -0800 (PST)
From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com
Subject: Re: AYIE BERTANYA MUNGKINKAH REFERENDUM TERLAKSANA DI BUMI ACEH ?
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se
Cc: PPDI@yahoogroups.com

Mungkinkah referendum terlaksana di bumi Aceh?

Pertanyaan macam itu bisa dua makna, yakni, sindiran, atau keputusasaan seseorang. Bisa dikatakan sindiran karena yang katanya perjuangan yang dilakukan / digembar-gemborkan sekelompok orang yakni Hasan Tiro cs yang akan mereferendum Aceh, dari tahun 50an sampai sekarang 2004 bukanlah waktu yang pendek, sama sekali tidak menunjukan adanya efek / pengaruh yang berarti. Kenapa demikian? Karena semua apa yang dikatakan / dikobarkan oleh H. Tiro cs, sama sekali tidak mendapat tanggapan atau dukungan atau respon dari warga Aceh seluruhnya, yang notabene mereka (h tiro cs) klaim sebagai keinginan warga aceh.

Keputusasaan, bisa dilihat dari gaya bicaranya yang seakan mencaci / mecemooh, bahwa seakan nkri di aceh sebagai penjajah, dan itu bisa dimaklumi dalam perselisihan / pertikaian.

Dalam argumentasi sampai sekarang belum ada yang bisa mematahkan apa yang di kemukakan oleh bung A.Sudirman. Tujuan kita bukan untuk mematahkan tapi untuk mengingatkan, untuk apa dipatahkan. Toh semua apa yang diungkap itu hanyalah suatu yang udah tidak ada artinya / kadalu arsa / habis masa berlakunya alias lapuk seperti apa yang sering aku katakan .

Jadi referendum terlaksana atau tidak itu tergantung, kalau ingin referendum hanya dengan modal basaha hapalan yakni cuplikan fakta, dasar hukum, sejarah, pada masa penjajahan yang udah lapuk dan ditambah tuduhan caplokan, dudukan, jajahan, macam apa yang selama ini di kibar-kibarkan, ada pepatah mengatakan, referendum terlaksana yen wis ono kodok nguntal lenge ( kalau udah ada katak menelan lubang persembunyianya sendiri).

Jadi kalau hanya dengan dalih-dalih bahasa hapalan macan itu, referendum di Aceh akan terlaksana asal siempunya gagasan macam itu bisa menelan daerah aceh kedalam perutnya. Kedengarannya sadis yaa silakan semua bebas tuk menanggapi, dan gratiiisssss.

Matius Dharminta

Surabaya, Indonesia
----------

Date: Fri, 12 Mar 2004 22:24:19 -0800 (PST)
From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com
Subject: Re: MATIUS DHARMINTA TUTUPI TERUS KEJAHATAN SOEKARNO DAN MEGAWATI DI ACEH
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se
Cc: PPDI@yahoogroups.com

Itu bukan menutupi, karena memang tidak ada yang perlu ditutupi. Justru sebaliknya untuk membuka kabut kebohongan yang menyelimuti warga Aceh yang di tebar oleh H. Tiro cs selama ini. Dan akibat dari ulahnya yang konyol itu, warga Aceh jadi korban dan menderita lahir maupun batin. Jadi! jangan maling teriak pencuri. Kalau demikian adanya lantas siapa yang berusaha menutupi kejahatan? Silakan prediksi sendiri.

Matius Dharminta

mr_dharminta@yahoo.com
Surabaya, Indonesia
----------