Stockholm, 19 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

HUTOMO & MATIUS ITU RAKYAT ACEH MANA MAU DIJAJAH & DIRAMPOK PAKAI KEPPRES NO.28/2003
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS DAN TERANG BAGI BAMBANG HUTOMO & MATIUS DHARMINTA ITU RAKYAT ACEH MANA MAU DIJAJAH & DIRAMPOK PAKAI KEPPRES NO.28/2003

"Kalau ngeliat judul email ini aja "Aneh" orang jawa bilang "ngoyoworo" artinya sesuatu yang nggak jelas apa maksudnya, tidak jelas juntrungnya. Karena kalau ada perampok pasti ada yg dirampok, tentu hal ini akan menimbulkan apa yg di istilah hukum pengaduan sehingga bagi pihak yg berwenang menerima aduan ini akan mengadakan penyidikan dan penyelidikan dst nya. Lha ini bertahun-tahun baik masyarakat Aceh secara umum ( bukan oknum macam hasan Tiro saja) maupun dunia internasional tidak mengadakan penuntutan dan pengaduan dan pihak yang berwenang ? (PBB kah?) tidak juga menerima aduan perampokan .Jadi gimana nih pola piker mr. Dirman yang Cuma mengotak-atik UU yang nota bene juga UU yang pernah berlaku dan berlaku di Indonesia." (Bambang Hutomo W. , bambang_hw@re.rekayasa.co.id , Fri, 19 Mar 2004 09:29:18 +0700)

"Kapan lagi itu tipu musliahat dilakukan megawati kalau bukan sekarang.! Apakah bukan kebalikannya? Pernyataan Presiden disambut/di respon dengan antusias oleh warga setempat, sedang anda terus melempar frovokasi kemasyarakat seakan apa yang dilakukan Pemerintah merupakan suatu kejahatan/kebohongan. Seyogyanya anda harus sadar bahwa apa yang anda frovokasikan terhadap masyarakat Aceh sama sekali tidak mendapat respon, dengan kata lain tidak lagi digobris alias sia-sia belaka anda terus berkoar dari lubang persembunyian anda. Anda juga menyeru, eh, sdr Matius Dharminta, sekarang rakyat Aceh udah tidak bisa ditipu lagi.! "Kini anda tahu kalau warga Aceh udah tidak bisa lagi ditipu/dibohongi, tapi kenapa anda selalu berusaha tuk menipu dan berbohong pada mereka dengan mimpi dan hayalan yang tidak masuk diakal sehat itu?. Benar-benar suatu pekerjaan yang sia-sia bung..!" (Matius Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com , 19 mars 2004 06:20:52)

Baiklah saudara Bambang Hutomo di Jakarta, Indonesia dan saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta di Surabaya, Indoensia.

Jelas, saudara Bambang Hutomo, mana mau itu mantan Presiden RIS Soekarno mengatakan dan melaporkan hasil penelanan, pencaplokan, perampokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh kepada pihak Dewan Keamanan PBB yang memutuskan keanggotaan NKRI masuk di PBB.

Itu Soekarno, kan penipu ulung, lagi licik, persis seperti Presiden Megawati Sekarang dari PDIP.

Eh, saudara Bambang Hutomo, siapa yang tidak pernah menuntut dan mengatakan kepada mantan Presiden RIS Soekarno dan mantan Presiden NKRI Soekarno mengenai penelanan, pencaplokan, pendudukan, perampokan dan penjajahan Negeri Aceh.

Coba baca lagi itu sejarah, apakah yang dilakukan dan diperjuangkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama rakyat Aceh dengan Proklamasi NII pada tanggal 20 September 1953 yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara Pancasila.

Itu proklamasi yang disampaikan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah merupakan proklamasi penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan negara Pancasila atau NKRI bentukan Soekarno dari pada RIS pada tanggal 15 Agustus 1950.

Kemudian, apa yang telah dilakukan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan proklamasi Negara Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 ?

Itu semua merupakan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah pencaplokan, penelanan, perampokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh oleh pihak mantan Presiden RIS Soekarno, mantan Presiden NKRI Soekarno, mantan Presiden Negara RI Soekarno, mantan Presiden Negara RI-Jawa-Yogya Soekarno.

Coba perhatikan sebagai satu bandingan saja.

Lihat itu apa yang dijadikan dasar hukum pencaplokan Timor Timur oleh Jenderal Soeharto dengan NKRI-nya. Dasar hukum yang dijadikan sebagai alat pencaplokan Timor Timur oleh Jenderal Soeharto adalah dasar hukum yang berupa "Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa rakyat Timor Timur menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang telah dijadikan sebagai Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, apa yang terjadi dengan dasar hukum Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 ini?.

Nah, ternyata itu Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 digugat dan ditolak oleh mayoritas rakyat Timor Timur. Akhirnya apa yang terjadi?. Akhirnya, pihak NKRI setuju diadakan penentuan pendapat di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999.

Jadi, saudara Bambang Hutomo, kalau saya melihat dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS No.21/1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5/1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin rakyat Aceh yang dipakai alat untuk menelan, mencaplok, merampok, menduduki, dan menjajah Negeri Aceh, adalah lebih jahat dan lebih tidak beradab, dibanding ketika pihak NKRI dibawah jenderal Soeharto mencaplok Timor Timur memakai dasar hukum Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975.

Coba perhatikan oleh seluruh rakyat di NKRI.

Dalam dasar hukum PP RIS No.21/1950 dan PERPU No.5/1950 tidak ada itu disebutkan atas adanya dasar persetujuan dari pihak seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Sedangkan dalam dasar hukum Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975 dinyatakan bahwa rakyat Timor Timur berkehendak untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nah, dari tiga dasar hukum ini sudah bisa dilihat dan disimpulkan, bahwa begitu mudahnya menelan, mencaplok, menduduki dan menjajah Timor Timur dan Negeri Aceh.

Tetapi, apa akhirnya, itu mayoritas rakyat Timor Timur bersikap menolak Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975 dan menolak otonomi khusus. Sehingga pada tanggal 30 Agustus 1999 dilaksanakan penentuan pendapat di Timor Timur.

Begitu juga, di Negeri Aceh, dari sejak 20 September 1953 disambung dengan 4 Desember 1976 sampai detik ini masih terus bergolak keinginan untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI. Tetapi, pihak NKRI memang tetap terus mempertahankan hasil penelanan, pencaplokan, perampokan Negeri Aceh ini dengan berbagai dasar hukum, seperti yang terakhir dasar hukum Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003.

Jadi saudara Bambang Hutomo, saya memang mendasarkan kepada dasar hukum yang dibuat oleh pihak Penguasa RIS dan pihak Penguasa NKRI dalam membicarakan penelanan, pencaplokan, perampokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh oleh NKRI ini. Tetapi karena memang saudara Bambang Hutomo tidak mampu membantah alasan timbulnya kedua dasar hukum tersebut (PP RIS No.21/1950 dan PERPU No.5/1950), maka dijawabnya dengan seenak-udel: "gimana nih pola piker mr. Dirman yang Cuma mengotak-atik UU yang nota bene juga UU yang pernah berlaku dan berlaku di Indonesia".

Lihat itu dasar hukum yang dipakai mantan Presiden NKRI Jenderal Soeharto ketika menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Timor Timur yang berupa Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975. Tetapi, akhirnya, bisa dijungkir balikkan dan dihapus oleh rakyat Timor Timur.

Nah sekarangpun, itu dasar hukum PP RIS No.21/1950 dan PERPU No.5/1950 bisa dijungkir balikkan oleh rakyat Aceh. Bersiaplah, saudara Bambang Hutomo di Jakarta, Indonesia.

Selanjutnya saya akan menemui saudara Matius Dharminta di Surabaya, Indonesia.

Hai, saudara Matius, saya, sejak lama sudah berulang kali mengatakan bahwa cabut itu dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003, serta telah diperpanjang pada 19 November 2003 dan dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Itu yang dijanjikan oleh Presiden Megawati dari PDPIP pada 7 Maret 2004 di Banda Aceh, Negeri Aceh adalah merupakan taktik dan strategi pihak Megawati dengan PDIP-nya agar dicoblos oleh rakyat Aceh kalaupun rakyat Aceh mau mencoblos dalam pemilu 5 April 2004.

Rakyat Aceh jelas, merasa senang, itu dicabut Keppres No.28/2003, karena memang itu salah satu alat pembunuhan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh oleh NKRI.

Jadi, karena pihak Megawati dengan PDIP-nya ini sudah terdesak apalagi sekarang sedang menghadapi Pemilu 5 April 2004, maka itu alat pembunuhan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh yang berbentuk dasar hukum Keppres No.28/2003 harus secepatnya dibuang jauh-jauh, karena kalau tidak, bisa menjadi senjata makan tuan, merusakkan dan menghancurkan PDIP dalam Pemilu 5 April 2004.

Coba, sedikit buka mata dan mau belajar saudara Matius, jangan hanya pandai mengekor Megawati saja. Megawati itu tidak perlu dituruti kalau memang merugikan banyak. Lihat, berapa milyar rupiah dari hasil pajak yang ada dalam APBN Pusat dan Daerah Aceh sudah habis disantap pihak TNI/POLRI/RAIDER dalam bisnis Aceh ini ?.

Alasan untuk mempertahankan kerangka NKRI ?. Ah, itu omong kosong. Negeri Aceh itu masuknya kedalam perut RIS dan NKRI dirampok, ditelan, dicaplok, diduduki dan dijajah oleh Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 melalui alat PP RIS No.21/1950 dan PERPU No.5/1950 tanpa adanya dasar persetujuan dari pihak seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Jangan banyak menipu dan membohongi rakyat Aceh, saudara Matius Dharminta, ikut-ikutan itu Megawati dari PDIP.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

From: "Bambang Hutomo W." bambang_hw@re.rekayasa.co.id
To: "'Ahmad Sudirman'" <ahmad@dataphone.se>, "'Serambi Indonesia'" <serambi_indonesia@yahoo.com>, "'Aceh Kita'" redaksi@acehkita.com
Subject: RE: KAMRASYID JANGAN IKUTAN PARA PENERUS SOEKARNO & MEGAWATI PERAMPOK NEGERI ACEH
Date: Fri, 19 Mar 2004 09:29:18 +0700

Kalau ngeliat judul email ini aja "Aneh" orang jawa bilang "NGOYOWORO" artinya sesuatu yang nggak jelas apa maksudnya, tidak jelas JUNTRUNGANNYA. Karena kalau ada PERAMPOK pasti ada yg DIRAMPOK, tentu hal ini akan menimbulkan apa yg di istilah hukum PENGADUAN sehingga bagi PIHAK YG BERWENANG MENERIMA ADUAN ini akan mengadakan PENYIDIKAN dan PENYELIDIKAN dst nya. Lha ini bertahun-tahun baik masyarakat Aceh secara umum ( bukan oknum macam hasan Tiro saja) maupun dunia internasional tidak mengadakan penuntutan dan pengaduan dan pihak yang berwenang ? (PBB kah?) tidak juga menerima aduan perampokan .Jadi gimana nih pola piker mr. Dirman yang Cuma mengotak-atik UU yang nota bene juga UU yang pernah berlaku dan berlaku di Indonesia.

Saya jadi ingat abang-abang becak di daerah saya dulu waktu di Indonesia masih berlaku undian / lotere berhadiah NALO, PORKAS, dll.. kerjanya tiap hari otak-atik gambar yg nggak karu-2an atau kadang merenungi mobil ringsek akibat tabrakan berikut korbannya. Tapi herannya dari kegiatan itu dihasilkan ANGKA-2 SPEKTAKULER sehingga mereka berani mempertaruhkan uang hasil kerja mendayung becaknya seharian tersebut dengan membeli ANGKA-2 tsb.,hasilnya ? 99.99% gagal total dan 0.01% cocok.

Herannya lagi meskipun prosentase keberhasilannya sangat kecil mereka tetap aja OTAK-ATIK gambar yang nggak jelas tsb. Ya Allah.Semoga mereka sadar bahwa untuk bisa hidup di dunia maupun hidup sesudah mati nantinya memang diperlukan kerja keras, tetapi kerja yang bermanfaat bukan yang mudlarat.

TK.

Bambang Hutomo

bambang_hw@re.rekayasa.co.id
Jakarta, Indonesia
----------

From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com
Date: 19 mars 2004 06:20:52
To: Ahmad Sudirman ahmad_sudirman@hotmail.com
Cc: PPDI@yahoogroups.com
Ämne: Re: DHARMINTA ITU MEGAWATI JANJI TURUNKAN DM KE DS SETELAH PEMILU AKAL BULUS PDIP

Kapan lagi itu tipu musliahat dilakukan megawati kalau bukan sekarang..! apakah bukan kebalikannya? Pernyataan Presiden disambut/di respon dengan antusias oleh warga setempat, sedang anda terus melempar frovokasi kemasyarakat seakan apa yang dilakukan Pemerintah merupakan suatu kejahatan/kebohongan.

Seyogyanya anda harus sadar bahwa apa yang anda frovokasikan terhadap masyarakat Aceh sama sekali tidak mendapat respon, dengan kata lain tidak lagi digobris alias sia-sia belaka anda terus berkoar dari lubang persembunyian anda.

Anda juga menyeru, eh, sdr Matius Dharminta, sekarang rakyat Aceh udah tidak bisa ditipu lagi.!
"kini anda tahu kalau warga Aceh udah tidak bisa lagi ditipu/dibohongi, tapi kenapa anda selalu berusaha tuk menipu dan berbohong pada mereka dengan mimpi dan hayalan yang tidak masuk diakal sehat itu?. Benar-benar suatu pekerjaan yang sia-sia bung..!

Matius Dharminta

mr_dharminta@yahoo.com
Surabaya, Indonesia
----------