Stockholm, 22 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

MELIHAT SOUMOKIL DENGAN RMS-NYA DARI SUDUT FAKTA & BUKTI, DASAR HUKUM & SEJARAH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MELIHAT SOUMOKIL DENGAN RMS-NYA DARI SUDUT FAKTA & BUKTI, DASAR HUKUM & SEJARAH

"Bapak Ahmad, di bawah ini saya kirimkan surat dari FKM tentang HUT Proklamasi Kemerdekaan RMS 25 April 2004. Walaupun tidak ada hubungannya dengan Referendum Negara Acheh, tapi masih ada hubungannya dengan sejarah yang dianggap basi oleh salah satu peserta diskusi http://www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm . Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada yang salah." (Bahtiar Rifai , bahtiar_rifai@yahoo.com , Sun, 21 Mar 2004 15:11:34 -0800 (PST))

Terimakasih saudara Bahtiar Rifai di Yogyakarta, Indonesia.

Saudara Bahtiar Rifai ini rupanya ingin memberikan masukan ke mimbar bebas ini yang ada hubungannya dengan masalah Proklamasi Kemerdekaan RMS 25 April 2004.

Walaupun masalah HUT Proklamasi Kemerdekaan RMS 25 April 2004 tidak ada hubungannya dengan masalah referendum di Aceh dan masalah penjajahan Negeri Aceh oleh NKRI, tetapi ada menyangkut kepada masalah yang terjadi di Nusantara lainnya.

Jadi karena masalah Maluku Selatan ini ada hubungannya dengan masalah di Nusantara, maka sedikitnya saya akan kupas juga sesuai dengan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai Maluku Selatan ini dihubungkan dengan Negara RI dan RIS, serta NKRI.

Nah, setelah saya membeca isi surat "Perihal: Pemberitahuan tentang Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RMS 25 April 2004", yang ditandatangani oleh Dr. Alexander Hermanus Manuputty, Moses Tuwanakotta, Semuel Waileruny, SH, dan Bernadus N. Tamaelasapal, ternyata sebagian besar isinya telah saya kupas dan jelaskan dalam tulisan-tulisan saya sebelum ini, yaitu yang menyangkut masalah Republik Indonesia Serikat (RIS), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Perjanjian atau Konferensi Malino, Konferensi Denpasar, Perjanjian Linggajati, Perjanjian Renville, Perjanjian Room - Royen, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No.67(1949) tanggal 28 Januari 1949, dan Konferensi Meja Bundar.

Jadi hakekat sebenarnya dari keinginan rakyat Maluku Selatan ini untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI adalah karena disebabkan oleh kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan dan agresi Soekarno dari Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya untuk menguasai seluruh Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang ada di Nusantara ini.

Disini saya dalam menulis masalah Maluku Selatan dan juga masalah Negeri Aceh adalah didasarkan kepada fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI 17 Agustus 1945 yang menelan, mencaplok, dan menduduki Negara-Negara, Daerah-Daerah yang menjadi Negara Bagian RIS, dan Negeri-Negeri yang berada diluar wilayah kekuasaan de-facto RIS, seperti negeri Aceh, dan Negeri Maluku Selatan.

Coba saja perhatikan, pada tanggal 15 Juli 1946 diadakan Konferensi Malino di Sulawesi selatan, yang dihadiri oleh utusan dari Daerah Kalimantan Barat, Daerah Kalimantan Selatan, Daerah Kalimantan Timur, Daerah Bangka-Belitung, Daerah Riau, Daerah Sulawesi selatan, Daerah Minahasa, Daerah Menado (tanpa Minahasa), Daerah Bali, Daerah Lombok, Daerah Timor, Daerah Sangihe-Talaud, Daerah Maluku Utara, Daerah Maluku Selatan, dan Daerah Papua. Dimana dalam Konferensi ini dibicarakan masalah rencana pembentukan negara-negara yang akan menjadi negara bagian dari suatu negara federasi. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.103)

Nah selanjutnya, untuk merealisasikan hasil Konferensi Malino ini, dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 Desember 1946 dilangsungkan Konferensi di Denpasar, Bali yang kemudian dikenal dengan nama Konferensi Denpasar. Dalam Konferensi Denpasar ini telah berhasil dibentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dan diangkat Sukawati sebagai Presiden NIT. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.129)

Seterusnya apa yang terjadi antara Negara Indonesia Timur pimpinan Presiden Sukawati dengan Negara Republik Indonesia pimpinan Presiden Soekarno ?.

Ternyata pada tanggal 18 Februari 1948 sebuah misi Parlemen Negara Indonesia Timur dibawah pimpinan Ketuanya, Arnold Mononutu mengunjungi Yogyakarta dan disambut oleh Presiden Negara RI Soekarno. Dimana sebelumnya pada tanggal 22 Januari 1948 Negara Republik Indonesia mengakui Negara Indonesia Timur sebagai Negara Bagian Republik Indonesia Serikat sesuai dengan hasil Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 yang ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, A.K.Gani, Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll, yang berisikan sebagiannya, secara de pacto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.119,138, 174)

Kemudian pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS. Dan pada tanggal itu juga Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautnan Mr AMJA Sassen dan ketua Delegasi RIS Moh Hatta membubuhkan tandatangannya pada naskah pengakuan kedaulatan RIS oleh Belanda dalam upacara pengakuan kedaulatan RIS. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 251)

Pada tanggal 8 Maret 1950 ditetapkan dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS.

Pada tanggal 25 April 1950 Dr.CH. R. Soumokil mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur di Ambon memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang lepas dari Negara Indonesia Timur Negara Bagian RIS.

Nah disini ternyata kelihatan bahwa sebulan setengah dari sejak dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS ditetapkan pada tanggal 8 Maret 1950, Soumokil di Ambon pada tanggal 25 April 1950 memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan yang lepas dari Negara Indonesia Timur Negara Bagian RIS.

Jelas disini pihak Soumokil dari Maluku Selatan sudah mencium dan melihat gelagat tidak baik dan penuh licik dari pihak Soekarno dengan Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogyanya untuk menelan Negara-Negara Bagian RIS lainnya dimasukkan kedalam perut Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya.

Dan memang benar akhirnya Negara Indonesia Timur dimasukkan kedalam mulut Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya pada tanggal 19 Mei 1950. Dimana penelanan dan pencaplokan NIT ini terjadi setelah dilangsungkan perundingan antara NIT bersama-sama dengan Negara Sumatera Timur (NST) yang diwakilkan kepada pihak Pemerintah Federal RIS untuk melawan pihak Pemerintah RI dimeja perundingan.

Nah disini terlihat, bahwa sebelum pencaplokan NIT oleh RI terjadi, Soumokil pada tanggal 25 April 1950 memerdekakan Maluku Selatan menjadi Negara Republik Maluku Selatan yang merdeka dari Negara NIT Negara bagian RIS.

Tetapi ternyata oleh pihak Soekarno dari RI dan dari RIS, sebelum RIS dilebur menjadi NKRI, pada tanggal 14 Juli 1950, telah mengirimkan pasukan APRI/TNI untuk didaratkan di Laha, Pulau Buru, Tanimbar, Kepulauan Kei dan Aru guna menggempur pasukan Soumokil. Pada permulaan bulan November 1950 Ambon jatuh ketangan APRI/TNI dibawah perintah Soekarno dari RIS dan RI. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 38).

Walaupun Ambon telah jatuh ketangan Soekarno dengan APRI/TNI-nya, tetapi para pengikut Soumokil terus melakukan perlawanan secara bergerilya, sampai pada tanggal 2 Desember 1963 Soumokil tertangkap di Pulau Seram, dan diadili di Jakarta oleh Mahkamah Militer Luar Biasa pada tanggal 21 April 1964 dan dijatuhi hukuman mati. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 239).

Nah itulah sekilas fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah rakyat Maluku Selatan dibawah pimpinan Dr.CH. R. Soumokil yang memproklamasikan Negara Republik Maluku Selatan di Ambon pada tanggal 25 April 1950 bebas dari Negara Indonesia Timur Negara bagian Republik Indonesia Serikat, tetapi telah ditelan, dicaplok dan diduduki oleh Soekarno dengan APRI/TNI, RI, RIS, dan NKRI-nya.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Sun, 21 Mar 2004 15:11:34 -0800 (PST)
From: Bahtiar Rifai bahtiar_rifai@yahoo.com
Subject: Bapak Ahmad, saya kirimkan surat tg HUT Proklamasi Kemerdekaan RMS 25 April 2004.
To: ahmad@dataphone.se

Assalaamu'alaikum

Bapak Ahmad, di bawah ini saya kirimkan surat dari FKM tentang HUT Proklamasi Kemerdekaan RMS 25 April 2004. Walaupun tidak ada hubungannya dengan Referendum Negara Acheh, tapi masih ada hubungannya dengan sejarah yang dianggap basi oleh salah satu peserta diskusi http://www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm.

Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada yang salah.
Wassalaam.

Bahtiar Rifai

bahtiar_rifai@yahoo.com
Yogyakarta - Indonesia
-----------

Nomor : 011 / DPP.FKM / Ext / III / 2004.
Sifat : P E N T I N G.
Lamp. : -.-
Perihal : Pemberitahuan tentang Upacara Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RMS 25 April 2004.

Kepada Yth.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ny. Megawati Sukarnoputri
Di Jakarta - Indonesia.

Dengan Hormat,

Berdasarkan amanat luhur dari para pendiri negara Republik Indonesia tentang Hak Kemerdekaan suatu bangsa, sesuai yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan....".

Maka Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang telah meneliti, menemukan, mengkaji, menganalisa dan menyimpulkan bahwa Bangsa Maluku Alif'uru yang mendiami Kepulauan Maluku (saat ini dikuasai oleh Republik Indonesia) adalah salah satu Bangsa di dunia ini yang juga mempunyai Hak untuk memiliki Kemerdekaan dan Kedaulatan untuk mengatur negerinya dan bangsanya sendiri, sesuai dengan yang pernah diproklamasikan oleh anak-anak bangsa Maluku Alif'uru pada lima puluh empat tahun lalu, tepatnya tanggal 25 April 1950, tetapi yang kemudian dengan segala tipu daya dan kekerasan dirampas / dianeksasi oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Republik Indonesia (RI) dengan melancarkan operasi-operasi militer yang menelan korban jiwa manusia puluhan ribu orang tewas dan terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia secara semena-mena.

Berdasarkan kajian, analisa dan kesimpulan, maka ternyata Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang kemudian menjadi Republik Indonesia / Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat dengan Pemerintah Belanda dan Badan Internasional (PBB), seperti Perjanjian Malino, Muktamar Denpasar, Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Persetujuan Room van Royen, Resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konferensi Meja Bundar, dimana seharusnya bangsa-bangsa yang mendiami bekas wilayah jajahan Belanda diberi kesempatan untuk menentukan dirinya sendiri, bukan serta merta harus bergabung dengan Jawa.

Dengan demikian perjuangan Front Kedaulatan Maluku (FKM) adalah untuk mendudukan persoalan yang sebenarnya, kami bangsa Maluku Alif'uru bukannya mau melepaskan diri dari Indonesia, tetapi sebaliknya Indonesialah yang harus membebaskan bangsa Maluku untuk menentukan dirinya sendiri, bahkan dengan jiwa besar haruslah dengan segera mengembalikan Kemerdekaan dan Kedaulatan Republik Maluku Selatan (RMS) 25 April 1950 yang adalah milik Bangsa Maluku.

Untuk itu selaku sebuah implementasi terhadap perjuangan tersebut maka bersama ini kami memberitahukan secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Ny. Megawati Sukarnoputri, bahwa Front Kedaulatan Maluku (FKM) akan melakukan upacara memperingati 54 (lima puluh empat) tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS), tepatnya pada tanggal 25 April 2004 nanti dalam bentuk upacara resmi, dan kami mohon adanya pengertian baik serta pemahaman tentang Hak Kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia seperti yang tercantum pada Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang disepakati bersama oleh Majelis Umum PBB (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, 10 Desember 1948).

Demikian pemberitahuan kami, semoga ada pengertian baik dan pemahaman tentang perjuangan Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang anti Kekerasan / Anarkhis tetapi mengandalkan perjuangan moral yang demokratis, atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan terima kasih teriring Salam dan Doa.

Ambon, 8 Maret 2004.
PIMPINAN PUSAT FRONT KEDAULATAN MALUKU
Untuk REPUBLIK MALUKU SELATAN

Ttd.
Dr. Alexander Hermanus Manuputty
Pimpinan Eksekutif
(Sementara Di Pengasingan)

Ttd.
Moses Tuwanakotta
Sekretaris Jenderal

Ttd.
Semuel Waileruny, SH
Pimpinan Yudikatif (Sementara Dipenjarakan Oleh Pemerintah Penjajah NKRI)

Ttd.
Bernadus N. Tamaelasapal
Pimpinan Legislatif

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
01. Sekretaris Jenderal PBB di New York.
02. Ketua Dewan Keamanan PBB di New York.
03. Komisi Dekolonisasi PBB di New York.
04. Mahkamah Internasional Di London.
05. Amnesty Internasional di London.
06. Komisi Tinggi Urusan HAM PBB (UNHCHR) di Geneva.
07. Urusan Politik PBB di Geneva.
08. Komisi Hukum PBB di London.
09. Palang Merah Internasional (IRC) di Geneva.
10. United Nation Indigenous People Organization (UNPO) di Den Haag.
11. Perwakilan PBB melalui kedutaannya di negara-negara berdaulat.
12. Ketua Uni Eropa di Brussels.
13. Ketua Negara-Negara Non Blok di Kualalumpur.
14. Presiden Amerika Serikat di Washington DC.
15. Perdana Menteri Belanda di Den Haag.
16. Perdana Menteri Kanada di Ottawa.
17. Perdana Menteri Selandia Baru di Wellington.
18. Presiden Mesir di Cairo.
19. Perdana Menteri Jepang di Tokyo.
20. Perdana Menteri India di New Dehli.
21. Presiden Mesir di Cairo.
22. Perdana Menteri Israel di Tel Aviv.
23. Perdana Menteri Belgia di Brussels.
24. Perdana Menteri Fiji di Suva.
25. Presiden Vanuatu di Port Vila.
26. Perdana Menteri Tonga di Nuku'alofa.
27. Presiden Korea Selatan di Seoul.
28. Presiden Taiwan di Taipei.
29. Presiden Timor Leste di Dilli
30. Presiden RMS Diperasingan di Belanda.
31. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.
32. Kementerian Luar Negeri Belanda.
33. Jaringan Aksi Timor Timur (ETAN).
34. Pemerintah Negara-negara berdaulat, melalui kedutaannya masing-masing di Jakarta.
35. Forum Negara-Negara Pasific (PIF) di Suva Fiji.
36. PCRC di Suva Fiji.
37. International Working Group for Indigenous Affairs (IWGIA) di Kopenhagen Denmark.
38. Senator dan Kongresman USA di Washington DC.
39. Human Rights Protection Organization (Mrs. Philomina Tirkey Imam) di Jarkhand India.
40. Coalition For The Defense of Human Rights (CDHR), Mary Hansen di London.
41. Schulze KE (Kirsten, London School of Economics) di London.
42. Maikel Kiwuram Kanako (Pacific Indigenous Youth Forum) di Tokyo.
43. David L. Phillips (Consul Foreign Relation Ship) di New York.
44. KWIA di Antwerpen, Belgia
45. Gereja Calvary Chapel Rusia, melalui Kedutaan Besar Rusia di Jakarta.
46. Yayasan Simon Perez di Israel.
47. Molesi Taumaoe di Samoa.
48. Erity Teave di Rapa Nui.
49. Joan Wood, Amnesty International, di New Zealand.
50. Komponen Perjuangan RMS di Seluruh Dunia.
51. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia di Jakarta.
52. Kantor Perwakilan PBB Indonesia di Jakarta.
53. Kantor Perwakilan PBB Maluku di Ambon.
54. Perwakilan FKM di Seluruh Dunia.
55. Pimpinan LSM / NGO Nasional dan Internasional di Seluruh dunia.
56. Pers Lokal, Nasional dan Internasional.
57. Masyarakat Maluku / Alif'uru di seluruh dunia.
58. Arsip.
----------