Stockholm, 24 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

DHARMINTA TIDAK PUNYA ALASAN SELAIN YANG DICEKOKI OLEH MEGAWATI, SUTARTO & RYACUDU
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS ITU MATIUS DHARMINTA TIDAK PUNYA ALASAN SELAIN YANG DICEKOKI OLEH MEGAWATI, ENDRIARTONO SUTARTO & RYAMIZARD RYACUDU

"Sejarah tidak perlu dihapuskan/dihilangkan, tapi sejarah itu sendiri juga tidak harus di jalankan atau dijadikan tumpuan atau digunakan untuk mengambil keputusan. Kenapa demikian? karena yang namanya sejarah itu setidaknya ada dua hal, yakni sejarah baik dan sejarah buruk. Kalau kita bertumpu pada suatu sejarah yang baik, udah barang tentu dengan tujuan yang baik dan juga akan menghasilkan produk/sesuatu yang baik pula. Sebaliknya kalau bertumpu pada sejarah yang buruk, arah dan tujuannya juga buruk, dan udah pasti akan menghasilkan suatu produk yang buruk pula, karena bahan-bahannya diambil dari sesuatu yang buruk." (Matius Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com ,24 mars 2004 05:55:11)

"Aceh dikurung TNI/Polri/Raider/Keppres No. 28/2003 & Keppres no. 43/2003 seperti apa yang katakan bung A.Sudirman tidak semua salah. Tapi pernahkah bung A.Sudirman mengulas masalah kenapa sampai dikeluarkan Keppres No. 28/2003 & Keppres No. 43/2003? dan kenapa sampai diterjunkan aparat keamanan TNI/Polri/Raider begitu banyak di Aceh?. Jawabanya tentu tidak, karena apa? karena tidak mungkin ia akan membeberkan segala tipu muslihat/ teror dan kejahatan yang mereka (Hasan di Tiro cs) lakukan terhadap warga Aceh." (Matius Dharminta, mr_dharminta@yahoo.com ,Tue, 23 Mar 2004 20:13:48 -0800 (PST))

"Dobing sendiri tak pernah datang ke Aceh, kok percaya saja sama Sagir, mungkin saja dia berbohong. Pertending dia orang Aceh dan pernah besuk Aceh. Supaya kelihatan akurat, atau mungkin saja Sagir itu atek TNI dan antek Suharto, Sukarno dan anak cucu mereka, yang suka menghalalkan berbagai cara. Tahunya hanya bela NKRI secara membabi buta, babi saja ngak buta, kalau disuruh lopat ke api pasti babi itu akan membantah. Tapi TNI dan antek-anteknya tak pernah membantah perintah komandannya meskipun harus membunuh manusia yang tak berdosa, lihat saja di Aceh, apa yang dilakukan TNI secara membabi buta!. Kalau bung Ahmad memang tidak pernah ngaku pulang atau berada di Aceh, tapi dia berbicara dengan fakta yang ada, tapi anda bantah dan mengejek, itulah tipe-tipe manusia pengekor, yang benar memang apa kata komandan, meskipun komandan itu sedang mabok dan bahkan setengah gila dan apa yang dikatakannya memang benar-benar salah." (Muhammad Dahlan , tang_ce@yahoo.com ,Tue, 23 Mar 2004 20:18:55 -0800 (PST))

Terimakasih saudara Muhammad Dahlan di Australia dan saudara wartawan Jawa Pos Matius Dharminta di Surabaya, Indonesia.

Memang benar apa yang dikatakan oleh saudara Muhammad Dahlan diatas itu. Coba saja perhatikan oleh seluruh peserta mimbar bebas ini dan oleh seluruh rakyat di Negeri Aceh dan di NKRI.

Agar supaya usaha pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh NKRI bisa ditutupi, maka ketika saya menyatakan bahwa dasar hukum Keppres No.28/2003 adalah alat untuk melegalisasi pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh yang salah satunya mengirimkan lebih dari 50 000 serdadu TNI/POLRI ke Negeri Aceh untuk membunuh rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan negara Pancasila, sehingga di Negeri Aceh itu menjadi tidak aman, rupanya saudara Sagir Alva di Malaysia menganggap bahwa Keppres No.28/2003 dan pengiriman lebih dari 50 000 serdadu TNI/POLRI ke Aceh menyebabkan Negeri Aceh menjadi lebih baik ketimbang tahun 2001 ketika saudara Sagir meninggalkan Aceh menuju Malaysia.

Dan hasil pemikiran dan pengalaman saudara Sagir di Banda Aceh selama 3 hari telah didukung tanpa dipikir panjang oleh saudara Dobing, Teuku Mirza, dan saudara Matius Dharminta.

Eh, rupanya saudara Dobing, Teuku Mirza, dan saudara Matius Dharminta pendukung cerita saudara Sagir ini, pikiran mereka bertiga sudah dicekoki dan hidung mereka sudah ditarik oleh Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar, dan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono.

Apalagi itu saudara Dharminta yang sudah menggelupur karena tidak mampu mencari jalan keluar dan menyanggah alasan dasar yang dikemukakan oleh saya tentang fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai penelanan, pencaplokan, pendudukan dan penjajahan Negeri Aceh oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 agustus 1950 yang dipertahankan sampai detik ini oleh Presiden NKRI Megawati dari PDIP.

Dimana saudara Matius Dharminta ini hanya sanggup menjawab: "sejarah itu sendiri juga tidak harus di jalankan atau dijadikan tumpuan atau digunakan untuk mengambil keputusan. Kenapa demikian? karena yang namanya sejarah itu setidaknya ada dua hal, yakni sejarah baik dan sejarah buruk. Kalau kita bertumpu pada suatu sejarah yang baik, udah barang tentu dengan tujuan yang baik dan juga akan menghasilkan produk/sesuatu yang baik pula. Sebaliknya kalau bertumpu pada sejarah yang buruk, arah dan tujuannya juga buruk, dan udah pasti akan menghasilkan suatu produk yang buruk pula, karena bahan-bahannya diambil dari sesuatu yang buruk"

Nah, kan kelihatan, bagaimana mungkin saudara Matius Dharminta ini sanggup membantah alasan saya, karena memang saudara Matius Dharminta sudah menganggap apa yang dikumpulkan dan ditulis oleh pihak Sekretariat Negara RI dan disusun dalam buku yang diberi judul 30 Tahun Indonesia Merdeka isinya merupakan kumpulan "sejarah buruk".

Jadi, jelas, kalau kumpulan fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah yang dikumpulkan dan ditulis oleh pihak Sekretariat Negara RI dan disusun dalam buku yang diberi judul 30 Tahun Indonesia Merdeka pada tahun 1986 sudah dianggap sejarah buruk, mana mungkin lagi saudara Matius ini sanggup membantah alasan dasar penelanan, pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum RIS dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Sampai kapanpun, saudara Matius Dharminta ini tidak akan menemukan "sejarah baik" yang ditulis oleh Pemerintah RI atau NKRI ini.

Karena itulah, saudara Dharminta ini makin kelabakan saja dalam berdiskusi dan bedebat dengan saya mengenai masalah referendum di Aceh, masalah penjajahan Negeri Aceh oleh NKRI, dan mengenai masalah keadaan di Aceh dan keadaan di Nusantara lainnya.

Nah selanjutnya, saudara Matius Dharminta mengatakan: "pernahkah bung A.Sudirman mengulas masalah kenapa sampai dikeluarkan Keppres No. 28/2003 & Keppres No. 43/2003? dan kenapa sampai diterjunkan aparat keamanan TNI/Polri/Raider begitu banyak di Aceh?. Jawabanya tentu tidak, karena apa? karena tidak mungkin ia akan membeberkan segala tipu muslihat/ teror dan kejahatan yang mereka (Hasan di Tiro cs) lakukan terhadap warga Aceh"

Eh, saudara Matius Dharminta, jangan mengada-ada dan mengarang seenak udel sendiri. Saya pernah beberapa kali mengulas dan menjelaskan "kenapa sampai dikeluarkan Keppres No. 28/2003 & Keppres No. 43/2003".

Coba saya ulangi lagi penjelasan dan keterangan saya tentang latar belakang mengapa itu Keppres No. 28/2003 & Keppres No. 43/2003 dikeluarkan yang telah ditulis beberapa waktu yang lalu.

Dalam tulisan "Megawati & Yudhoyono pukul Juru Runding GAM setelah gagal hadapi GAM dalam perundingan Tokyo" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040301a.htm ) saya menulis:

"Sebenarnya mengenai langkah pihak Presiden Megawati, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim dalam mengagalkan Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 telah dibahas berulang kali dalam mimbar ini. Tetapi agar agar supaya kita makin mengerti dan makin memahami, tidak ada masalah kalau saya ungkapkan kembali.

Dimana taktik dan strategi penggagalan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 bisa dilihat dari kronologis langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pihak Juru Runding Pemerintah RI.

Pihak ASNLF atau GAM yang pertama menyerahkan draft kepada pihak Pemerintah RI/NKRI untuk dibicarakan dalam perundingan, yang sebagian isinya adalah:

3. Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM is committed to dropping the armed struggle as stipulated in the relevant clauses of the COHA with all reciprocal measures from the Government of the Republic of Indonesia and to participate in the political process as stipulated in the COHA; and in the context of the COHA will refrain from advocating independence.

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunitions, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA.

c. GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring in additional weapons, ammunitions, and ordnance in the Acheh, and the GOI commits itself to return immediately its forces in Acheh to pre-December, 2002, levels.
(Draft Statement of the Joint Council accepted by GAM, Proposed by the members of the Tokyo Conference on Peace and Reconstruction in Acheh (Japan, US, EU and World Bank )and the Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue, Tokyo, Japan. 18 May 2003).

Dimana setelah draft dari pihak ASNLF atau GAM ini diajukan dan disampaikan kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI kemudian dipelajari oleh pihak PRI/NKRI sampai hampir larut malam tanggal 18 Mei 2003.

Ternyata setelah dibahas oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI yang sampai menghambiskan waktu menjelang pukul 24.00 tanggal 18 Mei 2003 barulah draft dari pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI disodorkan, padahal jam sudah hampir menunjukkan pukul 24.00 tanggal 18 Mei 2003, yang mana sebagian isi draft tersebut adalah:

3 Having reiterated their commitment to the peace process and desire to strengthen the COHA to that end, the Joint Council has agreed to the following:

a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA;

b. GAM commits itself to immediately place its weapons, ammunition, and ordnance and to complete the process as scheduled in the COHA; and reciprocally, the GOI commits itself to reposition itself to defensive positions as provided by the COHA. Further, GAM commits itself to cease immediately any efforts to bring additional weapons, ammunition, and ordnance into the Province of Aceh;

c. Both sides recognize the need to ensure the safety and integrity of all members of the JSC, and reaffirm their role in verifying the implementation of the COHA;

d. Both sides re-iterate their full commitment to respect the Article 2f and allow civil society to express their respective democratic rights without hindrance, within the framework of the Indonesian Law.
(Draft Statement of the Joint Council as proposed by the Indonesian Government)

Nah dari cara permainan pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dalam Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003, ternyata telah menggambarkan bagaimana sungguh lincik dan dengan sengaja untuk membatalkan Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/INKRI dalam Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, dengan cara yang sudah direncanakan yaitu memasukkan point bagian,

"a. GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA"

Padahal apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva tercantum dalam mukaddimahnya dengan jelas bahwa :

"Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dan Gerakan Acheh Merdeka (GAM) telah terlibat dalam suatu proses dialog sejak bulan Januari 2000 dan setuju bahwa yang menjadi prioritas di Acheh adalah keamanan dan kesejahteraan rakyat dan dengan demikian sependapat akan perlunya menemukan segera suatu penyelesaian damai bagi konflik di Acheh. Pada tanggal 10 Mei 2002, PRI dan GAM telah mengeluarkan sebuah Pernyataan Bersama (Joint Statement) seperti dibawah ini:

"Berdasarkan penerimaan Undang-Undang NAD sebagai langkah awal (starting point), sebagaimana yang dibicarakan pada tanggal 2-3 Februari 2002, menuju suatu musyawarah yang menyeluruh (all-inclusive dialogue) yang demokratis dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh yang akan difasilitasikan oleh HDC di Acheh. Proses ini bertujuan untuk menelaah kembali (review) elemen-elemen Undang-Undang NAD melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh secara bebas dan. aman. Ini akan menuju kepada suatu pemilihan pemerintahan yang demokratis di Acheh, Indonesia." (Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva).

Nah sekarang ternyata terlihat jelas bahwa sebenarnya masalah penerimaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah bisa dilaksanakan setelah rakyat Aceh menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Acheh.

Jadi, sebenarnya menurut hasil Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva, bukan ASNLF atau GAM yang harus menerima Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, melainkan diterima setelah rakyat Aceh menelaah kembali elemen-elemen Undang-Undang NAD ini melalui ungkapan pendapat rakyat Acheh lewat jalur musyawarah yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Acheh dengan difasilitasikan oleh HDC di Acheh secara bebas dan aman dalam rangka membangun pemerintahan yang yang demokratis di Acheh.

Terbukti hasil Perjanjian Penghentian Permusuhan Rangka Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Acheh Merdeka, 9 Desember 2002 di Geneva telah dilanggar oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 ketika pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI mengajukan darft yang tercantum dalam point:

a.GAM fully accepts the Special Autonomy status provided by the Nanggroe Aceh Darussalam Law within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia and consequently agrees not to seek the independence of Aceh; In this regard, GAM is committed to dropping the armed struggle; to disband the "Tentra Neugara Aceh", and to participate in the political process as stipulated in the COHA.

Nah, karena draft yang disodorkan oleh pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dalam perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 pada saat jam hampir menunjuk ke pukul 24.00, maka dengan rasa menyesal pihak ASNLF atau GAM menerima ketidak jujuran dan kelicikan pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI)/NKRI dan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dinyatakan gagal.

Sehingga akibatnya pada pukul 00.00 tanggal 19 Mei 2003 diberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003.

Nah ternyata, disini saya melihat bagaimana sebenarnya pihak TNI dibawah komando Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, Ketua Komisi I DPR Ibrahim Ambong, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono telah menjalankan penggagalan perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 yang diganti dengan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 yang telah ditetap beberapa hari sebelum perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003 dijalankan.

Jadi secara jelas dan gamblang saya melihat bahwa Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu merupakan motor dari mesin pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh.

Dimana memang pada hakekatnya tindakan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu dengan menetapkan dan memberlakukan dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 adalah secara jelas dan nyata menghambat perdamaian, keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh di Negeri Aceh."
( http://www.dataphone.se/~ahmad/040301a.htm )

Selanjutnya mengenai alasan dikeluarkannya Keppres No.43/2003 adalah sebagaimana yang pernah saya kemukakan di mimbar bebas ini beberapa waktu yang lalu. Dimana saya menulis dalam tulisan "Yudhoyono, Sutarto, Wirajuda, Megawati tutupi Aceh dengan kain busuk Keppres No.43 tahun 2003", yaitu

"Dan inilah yang saya sebut taktik dan strategi yang dibuat oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menlu Noer Hassan Wirajuda adalah taktik dan strategi mengisolasikan dan menutup negeri Aceh dengan kain busuk Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Nah jaring-jaring yang dipasang dibelakang kain busuk Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 adalah bagi mereka yang Warga Negara Asing tidak diperbolehkan melakukan kunjungan wisata dan tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kunjungan dan kegiatan Warga Negara Asing dapat dilakukan atas izin Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat. Warga Negara Asing yang terikat dengan pelaksanaan kontrak kerja serta perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia yang telah berjalan, agar melaporkan keberadaan dan pelaksanaan kegiatannya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Penguasa Darurat Militer Daerah.

Begitu juga bagi organisasi masyarakat yang berbentuk lembaga swadaya masyarakat baik dari negara asing maupun dari Indonesia tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Keadaan Darurat Militer di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Bantuan kemanusiaan yang berasal dari negara sahabat, Badan Dunia, dan lembaga swadaya masyarakat baik asing ataupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat.

Tentu saja yang paling dikontrol adalah kegiatan jurnalistik dimana kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing dan koresponden untuk media asing di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat persetujuan Menteri Luar Negeri atas nama Presiden selaku Penguasa Darurat Militer Pusat. Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan nasional untuk media nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Penguasa Darurat Militer Daerah. Segala resiko dan akibat yang timbul dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan asing maupun nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Nah sekarang ternyata rambu-rambu yang berjurai dibalik kain busuk Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 adalah sengaja diarahkan sebagian besar kepada pihak dunia internasional, khususnya yang menyangkut perseorang, jurnalis dan lembaga swadaya masyarakat.

Nah inilah taktik dan strategi busuk yang fatal yang diciptakan oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Menlu Noer Hassan Wirajuda. ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030622.htm )

Nah itulah alasan mengapa Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003 dibuat oleh pihak Presiden Megawati Cs.

Jadi, saudara Matius Dharminta jangan terus mau dicekoki dan ditarik hidung oleh Presiden Megawati, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Menlu Noer Hassan Wirajuda, Akbar Tandjung, dan Amien Rais.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com
Date: 24 mars 2004 05:55:11
To: Ahmad Sudirman ahmad_sudirman@hotmail.com
Subject: Re: DHARMINTA, PENYERAHAN KEDAULATAN RI KEPADA RIS TIDAKBISA DIHAPUSKAN DARI SEJARAH

Sejarah tidak perlu dihapuskan/dihilangkan, tapi sejarah itu sendiri juga tidak harus di jalankan atau dijadikan tumpuan atau digunakan untuk mengambil keputusan. Kenapa demikian? karena yang namanya sejarah itu setidaknya ada dua hal, yakni sejarah baik dan sejarah buruk. Kalau kita bertumpu pada suatu sejarah yang baik, udah barang tentu dengan tujuan yang baik dan juga akan menghasilkan produk/sesuatu yang baik pula. Sebaliknya kalau bertumpu pada sejarah yang buruk, arah dan tujuannya juga buruk, dan udah pasti akan menghasilkan suatu produk yang buruk pula, karena bahan-bahannya diambil dari sesuatu yang buruk.

Jadi kalau masih ada sekelompok orang yang ingin mempertahankan atau bertumpu pada sesuatu/sejarah buruk, itu perlu dipertanyakan, sehat lahir batinkah mereka? Silakan semua bebas tuk menilai.

Matius Dharminta

mr_dharminta@yahoo.com
Surabaya, Indonesia
----------

Date: Tue, 23 Mar 2004 20:13:48 -0800 (PST)
From: matius dharminta mr_dharminta@yahoo.com
Subject: Re: SAGIR ITU ACEH BUKAN AMAN TETAPI DIKURUNG TNI/POLRI/RAIDER, KEPPRES NO.28/2003 & KEPPRES NO.43/2003
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se
Cc: PPDI@yahoogroups.com

Aceh dikurung TNI/Polri/Raider/Keppres No. 28/2003 & Keppres no. 43/2003 seperti apa yang katakan bung A.Sudirman tidak semua salah. Tapi pernahkah bung A.Sudirman mengulas masalah kenapa sampai dikeluarkan Keppres No. 28/2003 & Keppres No. 43/2003? dan kenapa sampai diterjunkan aparat keamanan TNI/Polri/Raider begitu banyak di Aceh?. Jawabanya tentu tidak, karena apa? karena tidak mungkin ia akan membeberkan segala tipu muslihat/ teror dan kejahatan yang mereka (Hasan di Tiro cs) lakukan terhadap warga Aceh.

Kenapa mereka selalu mempermasalahkan adanya Keppres dan penempatan pasukan keamanan TNI/Polri di Aceh? karena dengan adanya pasukan TNI/Polri maka gerombolan bersenjata mereka (Tiro cs) tidak bisa berbuat banyak melakukan teror terhadap warga Aceh lagi, bahkan banyak yang jadi korban baik tewas maupun tertangkap, juga tidak sedikit yang telah sadar dan menyerahkan diri.

Jadi kalau sekarang terjadi peningkatan tingkat keamanan dan kenyaman di Aceh, ya memang itu tujuan pokok dikeluarkannya Keppres dan penempatan pasukan keamanan TNI/Polri di Aceh memang untuk memberi rasa aman dan nyaman terhadap warga Aceh.

Begitu juga dengan apa yang dirasakan sdr Sagir Alva, bahwa dia sekarang merasa lebih aman dan nyaman di Aceh dibanding tahun 2001, itu juga hak dia untuk merasakan dan memberi kesan, karena merasa aman dan nyaman atau sebaliknya hanya bisa dirasakan setiap orang dan tidak bisa diwakili oleh siapapun. Karena semua itu hanya bisa dirasakan dengan perasaan seseorang dan kenyataan dilapangan/lokasi.

Jadi kalau seseorang merasa aman dan nyaman di suatu tempat, tidak seorangpun bisa membantahnya apalagi menyalahkan.

Bukankah begitu saudara-saudara?

Matius Dharminta

mr_dharminta@yahoo.com
Surabaya, Indonesia
----------

Date: Tue, 23 Mar 2004 20:18:55 -0800 (PST)
From: muhammad dahlan tang_ce@yahoo.com
Subject: Re: SAGIR ITU ACEH BUKAN AMAN TETAPI DIKURUNG TNI/POLRI/RAIDER, KEPPRES NO.28/2003 & KEPPRES NO.43/2003
To: dobing <dobing@telkom.net>, Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se
Cc: acsa@yahoogroups.com, ahmad_sudirman@hotmail.com

Dobing sendiri tak pernah datang ke Aceh, kok percaya saja sama Sagir, mungkin saja dia berbohong. Pertending dia orang Aceh dan pernah besuk Aceh. Supaya kelihatan akurat, atau mungkin saja Sagir itu atek TNI dan antek Suharto, Sukarno dan anak cucu mereka, yang suka menghalalkan berbagai cara. Tahunya hanya bela NKRI secara membabi buta, babi saja ngak buta, kalau disuruh lopat ke api pasti babi itu akan membantah. Tapi TNI dan antek-anteknya tak pernah membantah perintah komandannya meskipun harus membunuh manusia yang tak berdosa, lihat saja di Aceh, apa yang dilakukan TNI secara membabi buta!

Demikian itu saudara tobing.

Kalau bung Ahmad memang tidak pernah ngaku pulang atau berada di Aceh, tapi dia berbicara dengan fakta yang ada, tapi anda bantah dan mengejek, itulah tipe-tipe manusia pengekor, yang benar memang apa kata komandan, meskipun komandan itu sedang mabok dan bahkan setengah gila dan apa yang dikatakannya memang benar-benar salah.

Saya khawatir Dobing ini jelmaan Ditya Sudarsono yang sudah menghilang dalam list ini, dan Sagir adalah agt SGI yang sekarang ngaku di Malaysia. Hati-hati bung Dirman, mungkin saja berada di Sweden.

Wassalam,

Muhammad Dahlan

tang_ce@yahoo.com
NSW, Australia
----------