Stockholm, 25 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SAGIR, BAMBANG & MIRZA TERUS DICEKOKI MBAK MEGAWATI DARI PDIP
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS ITU KELIHATAN DARI JAUH SAGIR ALVA, BAMBANG HUTOMO & TEUKU MIRZA TERUS DICEKOKI MBAK MEGAWATI DARI PDIP

"Saudara Ahmad, memang saya hanya berkunjung ke aceh 3 hari, dan itupun hanya Banda Aceh dan sekitar Aceh besar, dan memang Banda Aceh dan sekitar Aceh Besar hanya sebagian kecil dari daerah propinsi NAD. Walupun begitu, memulihnya keamanan di Banda Aceh dan Aceh Besar itu juga merupakan indikator yang cukup baik, karena sebelum kejatuhan Pak Harto, daerah ini sama sekali bukan daerah DOM, dan tidak tersentuh oleh GAM dan tidak ada konflik. Tapi, setelah Pak Harto turun daerah ini juga ikut memanas. Dan sekarang jika daerah ini mulai membaik keamanannya maka ini pertanda bagus, yang Insya Allah juga akan diikuti oleh daerah2 lain di propinsi NAD. Disamping itu dapat beroperasinya bus lintas propinsi dari Aceh ke propinsi lainnya di Sumatera siang dan malam, ini juga merupakan indikator yang penting, karena selama kejatuhan Pak Harto, operasi bus di Aceh sering terhambat karena alasan keamanan" (Sagir Alva , melpone2002@yahoo.com , Wed, 24 Mar 2004 19:30:23 -0800 (PST))

"Bang Asemmanis. Kalau hati dan pikiran diliputi api amarah dan dendam maka logika dan pikiran sehat pasti tertutup. Sebaik-baik seseorang apakah itu muslim ataupun non muslim adalah orang yang bisa melepaskan segala bentuk "keakuan" dan memperlakukan segala hal secara seimbang. Sungguh saya sedang berpikir apakah begini sikap dan kata seorang Aceh atau bahkan seorang muslim?" (Bambang Hutomo W. , bambang_hw@re.rekayasa.co.id ,Thu, 25 Mar 2004 08:25:45 +0700)

"Kemerdekaan Aceh adalah isapan jempol kaki Hasan Tiro, bauk dan busuk bagi kehidupan rakyat Aceh" (Teuku Mirza , teuku_mirza2000@yahoo.com ,Wed, 24 Mar 2004 18:55:24 -0800 (PST))

Baiklah saudara Sagir Alva di Universitas Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia, saudara Bambang Hutomo W. di Jakarta, Indonesia, dan Teuku Mirza di Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Nah, kan sudah jelas, sekarang saudara Sagir Alva ini tidak lagi mengatakan: "kondisi Aceh sekarang sudah lebih baik dari tahun 2001 ketika saya berada di Aceh untuk terakhir kalinya" (Sagir Alva , melpone2002@yahoo.com , Mon, 22 Mar 2004 23:58:57 -0800 (PST)), melainkan dirobah dengan mengatakan: "memulihnya keamanan di Banda Aceh dan Aceh Besar itu juga merupakan indikator yang cukup baik, karena sebelum kejatuhan Pak Harto, daerah ini sama sekali bukan daerah DOM, dan tidak tersentuh oleh GAM dan tidak ada konflik. Tapi, setelah Pak Harto turun daerah ini juga ikut memanas. Dan sekarang jika daerah ini mulai membaik keamanannya maka ini pertanda bagus".

Mengapa saudara Sagir merobah ucapannya ?. Karena saya telah mengatakan kepadanya bahwa yang dikunjungi oleh saudara Sagir itu hanya sekitar Kota Banda Aceh dan sebagian kecil Kabupaten Aceh Besar, padahal Negeri Aceh itu besar wilayahnya yang terdiri dari 17 Kabupaten dan 4 Kota.

Jadi, jelas, saudara Sagir, nanti saya akan tanyakan kepada saudara Shahen Fasya untuk membuktikan benar atau tidaknya apa yang dikatakan oleh saudara Sagir. Karena saudara Shahen Fasya ini seumur hidupnya tinggal di Kota Banda Aceh. Jadi tahu seluk beluk dan situasi di Kota Banda Aceh dan juga di Kabupatan Aceh Besar.

Saudara Sagir Alva, selama Jenderal Soeharto yang menjabat Presiden NKRI menerapkan DOM di Aceh yang menurut Tim Komnas HAM yang diketuai Baharuddin Lopa pada tanggal 24 Agustus 1998 mengumumkan di Jakarta, akibat Peristiwa Aceh (1989- 20 Agustus 1998) setidaknya 781 orang tewas. Selain itu, 163 orang hilang, 368 orang dianiaya, janda akibat suaminya meninggal/hilang sebanyak 3.000 orang, anak yatim akibat Peristiwa Aceh 15.00-20.000 orang. Bangunan, termasuk perumahan rakyat yang dibakar 98 unit, serta 102 orang wanita diperkosa.

Nah itu informasi dari apa yang telah diketahui oleh pihak Tim Komnas HAM yang diketuai Baharuddin Lopa, belum lagi informasi dari sumber lain yang belum tercatat.

Yang jelas, bahwa rakyat Aceh tidak senang, tidak puas, merasa tertekan, merasa tertindas, merasa terjajah oleh pihak NKRI dibawah Jenderal Soeharto. Mengapa ?

Karena buktinya, ketika Presiden NKRI Soeharto digulingkan pada tanggal 22 Mei 1998 dan kekuasaan diserahkan kepada Wakilnya BJ Habibie. Itu rakyat Aceh merasa gembira dan bersyukur ke Khadirat Allah SWT bahwa diktator militer Jenderal Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun jatuh terjungkir dari kursi Presiden.

Nah kemudian, coba kita buka kembali apa yang terjadi di Negeri Aceh sebelum dan sesudah Jenderal Soeharto dijungkirkan pada tanggal 22 Mei 1998 untuk membuktikan bahwa memang benar rakyat Aceh selama Jenderal Soeharto berkuasa terutama selama DOM diberlakukan di Negeri Aceh merasa tertekan, tertindas, dan terjajah.

Kita mulai sebelum Jenderal Soeharto digulingkan.

Pada tanggal 14 Oktober 1996 ketika Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Prof Dr Dayan Dawood pada konferensi pers di Darussalam mengatakan, dalam kondisi sekarang, Aceh lebih aman dibanding Jakarta. Jadi, Aceh sebagai "Daerah Rawan" sudah waktunya dicabut, karena merugikan ekonomis, politis, dan psikologis. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 1996 Wakil Gubernur Lembahannas, Juwono Sudarsono mengatakan, berdasarkan kajian mutakhir Lemhannas, Aceh lebih berpeluang dihapuskan dari predikat daerah rawan dibanding Timtim dan Irja, asal Aceh tidak lagi berniat memisahkan diri dari republik. Seterusnya pada tanggal 29 Oktober 1996 Pangab Feisal Tanjung menegaskan, Aceh sudah aman dan terkendali, tentang pencabutan predikat daerah rawan, tidak boleh gegabah, harus dikaji dan dievaluasi. Lalu pada tanggal 29 Desember 1996 Kapolda Aceh, Kolonel Pol Drs Suwahyu menilai situasi Aceh sudah cukup aman dan sudah sepantasnya operasi militer dihentikan, diganti Operasi Kamtibmas. Dan pada tanggal 30 Desember 1996 Pangdam I/BB Mayjen Sedaryanto menyatakan mendukung sepenuhnya keinginan masyarakat Aceh untuk itu, tetapi meminta jaminan "hitam di atas putih"sebelum status daerah rawan dicabut.

Nah, kita teruskan setelah Jenderal Soeharto digulingkan.

Pada tanggal 8 Juni sampai tanggal 22 Juni 1998, karena DOM belum dicabut, 13 mahasiswa melakukan mogok makan selama tiga minggu di Kampus Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Karena harus ikut ujian final, maka protes mogok makan ini dihentikan. Para kobran DOM, terutama janda, mulai melaporkan perlakuan sadis pasukan elite yang terlibat "Operasi Jaring" terhadap masyarakat. Selanjutnya laporan itu disampaikan ke DPR-RI, DPRD Aceh, DPRD Pidie, DPRD Aceh Utara, DPRD Aceh Timur, sejumlah LSM, dan organisasi pemuda.

Kita teruskan, pada tanggal 22 Juni 1998 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh mengusulkan kepada Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto untuk mencabut DOM dan mengembalikan status "Bumi Serambi Mekkah" sebagaimana dicita-citakan masyarakat. Setelah pihak DPRD-RI menerima laporan kemudian membentuk Tim Pencari Fakta (TPF)"Kasus Aceh" yang diketuai Hari Sabarno yang yang menjabat Wakil Ketua MPR/DPR pada tanggal 22 Juli 1998. Selanjutnya Tim Pencari Fakta (TPF)"Kasus Aceh" bekerja dari tanggal 26 Juli sampai 31 Juli 1998 di Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur untuk mencari fakta sebagai bahan evaluasi.

Kemudian pada tanggal 29 Juli 1998 Gubernur Aceh, Syamsuddin Mahmud mengirim surat kepada Presiden RI BJ Habibie yang isinya minta pencabutan status DOM dan mengakhiri tindak kekerasan di Aceh. Seterusnya pada tanggal 4 Agustus 1998 LSM Aceh dan internasional (Yayasan Leuser Internasional) menyebut pembantaian di Aceh sebagai malapetaka peradaban.

Pada tanggal 7 Agustus 1998 Menhankan/Pangab Jenderal TNI Wiranto menyatakan segera menarik pasukan luar dari Aceh sebagai mengakhiri operasi militer, ia minta maaf kepada rakyat Aceh atas tindakan kasar aparat ABRI.

Dilanjutkan pada tanggal 17 Agustus 1998 Presiden Habibie minta maaf kepada rakyat Indonesia atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam menumpas gerakan separatis di Aceh. Pada tanggal 20 Agustus 1998 250 personil militer nonorganik Aceh ditarik Pangdam I Bukit Barisan meninggalkan Ladang Pembantaian, Aceh. Dan pada tanggal 31 Agustus 1998 seluruh pasukan nonorganik Aceh, ditarik mundur.

Itulah sedikit gambaran situasi dan kondisi yang meledak di Negeri Aceh yang diawali menjelang dan sesuah Jenderal Soeharto dijungkir balikkan dari kursi Presiden-nya.

Selanjutnya, coba perhatikan lagi, bagaimana rakyat Aceh yang diperkirakan 2.000.000 (dua juta) orang berkumpul di depan Masjid Baiturrahman, Kutaraja pada tanggal 8 November 1999 yang telah siap untuk melaksanakan referendum sambil mendengarkan pidato yang sebagian pidato itu disampaikan oleh seorang wanita rakyat Aceh, Cut Nur Asyikin dan Ketua Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), Muhammad Nazar. Dimana Cut Nur Asyikin ini sekarang diringkus pihak Penguasa NKRI Pemda Aceh setelah dituntut hukuman 14 tahun penjara dalam sidang Pengadilan negeri Banda Aceh pada 25 September 2003, karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana makar dengan cara menyampaikan pidato referendum yang disampaikannya pada tanggal 8 November 1999 di depan Masjid Baiturrahman, Kutaraja. Begitu juga dengan saudara Muhammad Nazar, Ketua Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) yang masih ditahan dalam sel MAPOLDA Aceh.

Kemudian apa yang dilakukan oleh pihak Presiden Abdurrahman Wahid yang terpilih dalam Sidang Umum MPR menjadi Presiden ke-4 NKRI pada tanggal 20 Oktober 1999. Ternyata keinginan mayoritas rakyat Aceh untuk melaksanakan referendum YA bebas dari NKRI atau TIDAK bebas dari NKRI telah disetopnya dengan cara menetapkan dasar hukum Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2001 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid dan telah dimuat di berita negara oleh Sekretariat Kabinet RI, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II Edy Sudibyo.

Selanjutnya diteruskan oleh Presiden Megawati dengan menetapkan dasar hukum Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh. Tidak sampai disitu saja, melainkan ditetapkan juga dasar hukum lainnya yang diberi nama Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Nah, itulah saudara Sagir Alva, gambaran yang menunjukkan bahwa rakyat Aceh memang benar-benar merasa tertekan, tertindas, terjajah oleh pihak NKRI, dari mulai Soekarno, Jenderal Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Sekarang Presiden Megawati.

Itu soal lalulitas bus yang diceritakan oleh saudara Sagir Alva tidak bisa dijadikan suatu ukuran baik tidaknya keamanan di daerah wilayah Negeri Aceh. Mengapa ?

Karena disetiap tempat telah ditugaskan pasukan TNI/POLRI/RAIDER yang jumlahnya lebih dari 50.000 pasukan itu.

Jadi, seperti yang telah saya katakan sebelum ini bahwa kalau memang di Negeri Aceh artinya diseluruh Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Negeri Aceh ingin menjadi aman, tentram, damai dan adil, maka cabut dasar hukum Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003. Beri kebebasan kepada aseluruh rakyat Aceh di Negeri Aceh untuk melaksanakan penuntutat pendapat atau referendum.

Tanpa kedua hal tersebut dilaksanakan oleh pihak Presiden Megawati, Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais, maka tetap saja di seluruh wilayah negeri Aceh tidak akan aman.

Karena itu kalau saya melihat rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI terus berjuang tanpa mengenal takut. Mereka rakyat Aceh ini tidak bisa lagi ditipu, dibohongi, dengan berbagai umpan dan cara yang disodorkan oleh pihak NKRI.

Jelas, rakyat Aceh ini telah mengetahui benar bahwa pihak RIS, NKRI, RI telah menjalankan kebijaksanaan politik, keamanan, pertahanan dan agresi pencaplokan Negeri Aceh yang diawali oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 dan dipertahankan sampai detik ini oleh pihak Presiden RI-Jawa-Yogya Megawati Soekarnoputri.

Jelas, akal dan pikiran rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri tidak buta, bahkan mereka telah mengetahui secara jelas dan gamblang bahwa memang benar pihak Presiden RIS Soekarno dan diteruskan oleh para penerusnya Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati yang telah menduduki, dan menjajah Negeri Aceh.

Mereka rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI siap berjuang untuk membela Agama, Negeri dan Rakyat yang telah dijajah oleh pihak RIS, NKRI & RI-Jawa-Yogya berwajah baru dibawah Megawati dari PDIP.

Dan mereka rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI bukan : "mencaci maki, menghina, mengumpat" pihak Pemerintah NKRI, melainkan karena pihak Pemerintah NKRI yang memulai melakukan tindakan penelanan, pencaplokan, pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh.

Coba kalau pihak Pemerintah NKRI memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Aceh di Negeri Aceh guna menyatakan sikap dan pendapatnya dalam bentuk penentuan pendapat atau referendum, saya yakin bahwa Rakyat Aceh akan mampu menyelesaikan konflik Aceh yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun dan telah memakan korban puluhan ribu rakyat Aceh ini.

Dan tentu saja yang martabatnya menjadi rendah bukan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI, melainkan pihak Pemerintah NKRI dibawah Megawati dari PDIP yang telah secara terang-terangan meneruskan pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh.

Dimana untuk mempetahankan pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh dibuatlah dasar hukum Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003, sehinga dengan mudah mengirimkan serdadu TNI/POLRI/RAIDER ke Negeri Aceh untuk melakukan pembunuhan terhadap rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI.

Tentang mengapa timbul itu dasar hukum Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003 telah saya jelaskan dalam tulisan sebelum ini.

Nah terakhir untuk saudara Sagir Alva, dari apa yang telah saya jelaskan diatas, maka bisa ditarik garis lurus bahwa bukan pihak rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI yang melakukan pemberontakan, melainkan justru pihak Soekarno dengan RIS-nya yang diteruskan oleh NKRI dan RI inilah yang memulai menelan, mencaplok, menduduki dan menjajah Negeri Aceh.

Selanjutnya saya akan temui saudara Bambang Hutomo W. di Jakarta.

Jelas, saudara Bambang Hutomo, memang rakyat Aceh tidak bisa Negeri-nya ditelan, dicaplok, diduduki dan dijajah selamanya oleh NKRI yang juga didukung oleh saudara Bambang Hutomo.

Itu saudara Asammameh dalam mengungkapkan hasil pikirannya tentang penjajahan di Negeri Aceh oleh pihak Pemerintah Megawati penerus Soekarno tidak ada hal yang negatif. Kalau memang pihak Megawati tidak mau disebut penjajah, penyamun, perampok, cobalah berikan kebebasan kepada seluruh rakyat Aceh untuk menentukan sikap dan suaranya dalam bentuk penentuan pendapat atau referendum.

Biar nanti ketahuan, apakah memang benar itu Megawati adalah perampok, penyamun, penjajah, penelan, pencaplok Negeri Aceh atau bukan ?.

Jadi, saudara Bambang Hutomo W. kalau saudara termasuk pendukung Megawati merasa terpukul kalau ada rakyat Aceh yang mengatakan perampok, penyamun, penjajah, penelan, pencaplok Negeri Aceh kepada pihak Pemerintah NKRI dibawah pimpinan Megawati, ya, itu wajar saja.

Nah kalau tidak mau merasa terpukul oleh ungkapan saudara Asammameh Cs dari Norwegia, cobalah berdiri ditempat yang bisa melihat bagaimana itu kelakuan Presiden Megawati Cs dengan TNI/POLRI/RAIDER yang disokong oleh Ketua DPR Akbar Tandjung dan Ketua MPR Amien Rais dalam usaha menduduki dan menjajah Negeri Aceh.

Berdirilah ditempat Ahmad Sudirman berdiri. Saya bisa melihat dengan jelas dan terang itu kelakuan Presiden Megawati Cs, TNI/POLRI/RAIDER, Ketua DPR Akbar Tandjung, dan Ketua MPR Amien Rais yang sedang menduduki dan menjajah Negeri Aceh.

Seterusnya saya akan jumpai Teuku Mirza.

Ah, Teuku Mirza ini memang intelektual cuai. Ilmunya kosong. Saya tidak paham dan mengerti mengapa Teuku Mirza ini sampai bisa lulus ujian ketatanegaraan RIS, NKRI, RI dan RI-Jawa-Yogyanya di Universitas Indonesia. Padahal didalamnya penuh penyamun-penyamun, perampok-perampok seperti Soekarno Cs.

Atau memang itu para dosennya sudah terkena racun Soekarno. Oh, kalau begitu memang wajar. Dosennya sudah kena racun Soekarno apalagi mahasiswa-mahasiswa, seperti Teuku Mirza ini.

Coba saja perhatikan apa yang dikatakan oleh Teuku Mirza ini : "Kemerdekaan Aceh adalah isapan jempol kaki Hasan Tiro, bauk dan busuk bagi kehidupan rakyat Aceh"

Dimana Teuku Mirza ini memang otaknya kosong, setelah lama berdiskusi dan berdebat dengan Ahmad Sudirman, hanya mampu menjawab: "Kemerdekaan Aceh adalah isapan jempol kaki Hasan Tiro, bauk dan busuk bagi kehidupan rakyat Aceh".

Jadi memang tidak heran kalau saudara Shahen Fasya dari Banda Aceh di negeri Aceh mengatakan: "bahwa Teuku Mirza itu hanyalah seorang lamiet (budak) Jawa yang telah dicuci otaknya dengan doktrin pancasila sesat oleh TNI/POLRI." ( Shahen Fasya, rimueng_acheh@yahoo.com , Sat, 20 Mar 2004 04:32:39 +0000 (GMT))

Jelas, setelah otaknya dicuci oleh pancasila hasil utak-atik Soekarno, maka akibatnya jadilah alumni Universitas Indonesia, Teuku Mirza ini otaknya jadi rusak tidak mampu berdebat melawan Ahmad Sudirman tentang fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah penelanan, pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Wed, 24 Mar 2004 19:30:23 -0800 (PST)
From: sagir alva melpone2002@yahoo.com
Subject: Hanya orang berjiwa pemberontak yang terjajah
To: ahmad@dataphone.se
Cc: melpone2002@yahoo.com

Ass.Wr.Wb.

Selamat pagi saudara Ahmad:) bagaimana kabar anda sekarang ini? semoga anda mendapat hidayah dari Allah SWT. Saudara Ahmad, memang saya hanya berkunjung ke aceh 3 hari, dan itupun hanya Banda Aceh dan sekitar Aceh besar, dan memang Banda Aceh dan sekitar Aceh Besar hanya sebagian kecil dari daerah propinsi NAD. Walupun begitu, memulihnya keamanan di Banda Aceh dan Aceh Besar itu juga merupakan indikator yang cukup baik, karena sebelum kejatuhan Pak Harto, daerah ini sama sekali bukan daerah DOM, dan tidak tersentuh oleh GAM dan tidak ada konflik. Tapi, setelah Pak Harto turun daerah ini juga ikut memanas. Dan sekarang jika daerah ini mulai membaik keamanannya maka ini pertanda bagus, yang Insya Allah juga akan diikuti oleh daerah2 lain di propinsi NAD. Disamping itu dapat beroperasinya bus lintas propinsi dari Aceh ke propinsi lainnya di Sumatera siang dan malam, ini juga merupakan indikator yang penting, karena selama kejatuhan Pak Harto, operasi bus di Aceh sering terhambat karena alasan keamanan.

Ya....bagi orang yang merasa dirinya terjajah, maka memang kondisi Aceh yang mulai membaik dianggap makin tidak aman, karena dirinya makin terasa terjajah, dan aktivitasnya mulai terbatas, tidak bisa keluar rumah karena takut ketangkap dsbnya. Mereka merasa tidak aman mengutip pajak nangroe, kelaparan ditengah hutan. Dan karena terus merasa terjajah, yach....akhirnya membutakan akal dan pikirannya, sehingga pandainya hanya mencaci maki, menghina, mengumpat, bukankah ini sama saja semakin merendahkan martabatnya sendiri.

Dan karena merasa dirinya dijajah dan dicaplok, sehingga ia tidak tau alasan mengapa perlu dikirim Raider, Kostrad dsbnya ke propinsi NAD. Mereka selalu akan berkata Raider cs dikirim untuk bunuhi rakyat Aceh dsbnya, padahal kalau mau mereka berfikir sedikit, tentu mereka tau mengapa dikirim Raider cs, dan semua ini tidak terjadi kalau tidak ada gerakkan pemberontakan yang dilakukan GAM Cs.

Wassalam

Sagir Alva

melpone2002@yahoo.com
Universitas Kebangsaan Malaysia
Selangor, Malaysia
----------

From: "Bambang Hutomo W." bambang_hw@re.rekayasa.co.id
To: "'Ahmad Sudirman'" <ahmad@dataphone.se>,
"'Serambi Indonesia'" <serambi_indonesia@yahoo.com>,
"'Aceh Kita'" redaksi@acehkita.com
Subject: RE: ASAMMAMEH: MIRZA ITU LEBIH SUKA MEMILIH JADI JONGOS MEGAWATI
Date: Thu, 25 Mar 2004 08:25:45 +0700

Bang Asemmanis.

Kalau hati dan pikiran diliputi api amarah dan dendam maka logika dan pikiran sehat pasti tertutup. Sebaik-baik seseorang apakah itu muslim ataupun non muslim adalah orang yang bisa melepaskan segala bentuk "keakuan" dan memperlakukan segala hal secara seimbang. Sungguh saya sedang berpikir apakah begini sikap dan kata seorang Aceh atau bahkan seorang muslim?

Bambang Hutomo W.

bambang_hw@re.rekayasa.co.id
Jakarta, Indonesia
----------

Date: Wed, 24 Mar 2004 18:55:24 -0800 (PST)
From: teuku mirza teuku_mirza2000@yahoo.com
Subject: RE: ASAMMAMEH: MIRZA ITU LEBIH SUKA MEMILIH JADI JONGOS MEGAWATI
To: "Bambang Hutomo W." <bambang_hw@re.rekayasa.co.id>, 'Ahmad Sudirman' <ahmad@dataphone.se>, 'Serambi Indonesia' <serambi_indonesia@yahoo.com>, 'Aceh Kita' <redaksi@acehkita.com>, 'MT Dharminta' <editor@jawapos.co.id>, 'Matius Dharminta' mr_dharminta@yahoo.com

Kemerdekaan Aceh adalah isapan jempol kaki Hasan Tiro, bauk dan busuk bagi kehidupan rakyat Aceh......

Teuku Mirza

teuku_mirza2000@yahoo.com
Universitas Indonesia
Jakarta, Indonesia
----------