Stockholm, 26 Maret 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SAGIR ITU NEGERI ACEH YANG DITEKAN DENGAN MILITER & SENJATA BUKAN NEGERI ACEH YANG AMAN
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS SAGIR ALVA ITU NEGERI ACEH YANG DITEKAN DENGAN MILITER & SENJATA BUKAN NEGERI ACEH YANG AMAN

"Nampaknya saudara Ahmad tidak paham dengan apa yang saya tulis, Jelas saudara Ahmad memulihnya kondisi keamanan Banda Aceh dan dan Aceh Besar itu merupakan salah satu tanda memulihnya kondisi keamanan propinsi Aceh, karena Banda Aceh sendiri berada di propinsi Aceh. Logikanya begini, kita misalkan daerah Aceh mempunyai 17 titik rawan keamanan pada tahun 2001, dan ternyata pada tahun 2004 tinggal 15 karena yang 2 lagi sudah membaik, maka ini menunjukkan kalo Aceh 2004 lebih aman dibanding 2001. Dan beroperasi tidaknya bus antar lintas propinsi di Aceh juga merupakan indikator yang cukup penting untuk melihat apakah Aceh sudah lebih baik atau tidak. Mengapa demikian , karena selama ini yang selalu dijadikan para pemilik bus untuk tidak mengoperasikan busnya di Aceh karena faktor keamanan, dan anda boleh tanya sendri kepada pemilik bus tersebut apa yang menjadi alasan mengapa mereka tidak mengoperasikan busnya, mereka pasti akan menjawab faktor keamanan." (Sagir Alva , melpone2002@yahoo.com , Thu, 25 Mar 2004 03:30:20 -0800 (PST))

Baiklah saudara Sagir Alva di Universitas Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia.

Saudara Sagir Alva, apa yang saudara tulis saya telah memahaminya.
Hanya masalahnya, saudara Sagir memakai kacama yang dipakai oleh Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati dalam melihat Negeri Aceh. Dimana Negeri Aceh terlihat dalam bingkai NKRI yang tidak bisa dirobah lagi.

Karena saudara Sagir dari sejak awal sudah terjerat dengan hasil pandangan kacamata yang dipakai pihak NKRI, maka jelas, apa yang telah dijalankan oleh rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan negara Pancasila atau NKRI dianggap "gerakan pemberontakan".

Sedangkan saya melihat Negeri Aceh memakai kacamata fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah mengenai dimasukkan Negeri Aceh kedalam RIS dan NKRI. Dimana dengan kacama yang saya pakai itu bisa melihat akar masalah yang sebenarnya, mengapa rakyat Aceh dari sejak tanggal 14 Agustus 1950, terutama sejak tanggal 20 september 1953 dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh memproklamasikan NII. Kemudian diteruskan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976 dengan proklamasi Negara Aceh.

Jadi, saudara Sagir Alva melihat NKRI itu sudah final, sedangkan saya melihat NKRI itu belum final. Nah inilah, perbedan dalam memandang Negeri Aceh antara saudara Sagir dengan saya.

Karena itu ketika saudara Sagir melihat Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar rakyat sudah mulai kelihatan bisa keluar rumah dan bepergian sampai larut malam tanpa diganggu, dan bus-bus sudah boleh angkut penumpang, maka dianggap "Aceh 2004 lebih aman dibanding 2001". Sedangkan saya melihat Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar tetap belum aman.

Adanya perbedaan pandangan ini, menyebabkan berbeda juga dalam melihat cara pendekatannya.
Saudara Sagir melihat penedakatan dengan cara militer dan penggunaan senjata adalah pendekatan yang sesuai dan memang itu yang dilakukan oleh pihak NKRI untuk mempertahankan NKRI yang final.

Sedangkan saya melihat pendekatan dengan cara militer dan penggunaan senjata adalah pendekatan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kehidupan sipil dan hak-hak asasi manusia.

Jadi, kalau saya melihat pihak NKRI menetapkan dasar hukum Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003 untuk dijadikan sebagai alat mempertahankan dan memulihkan keamanan melalui penggunaan militer dan kekerasan senjata di Negeri Aceh adalah tidak sesuai dengan kehidupan sipil dan tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia.

Tetapi, sebaliknya, kalau saudara Sagir melihat pihak NKRI menetapkan dasar hukum Keppres No.28/2003 dan Keppres No.43/2003 untuk dijadikan sebagai alat mempertahankan dan memulihkan keamanan melalui penggunaan militer dan kekerasan senjata di Negeri Aceh adalah itu yang sesuai dengan kebijaksaan keamanan dan pertahanan pihak NKRI dalam mempertahankan NKRI yang final.

Coba saja perhatikan, ketika saya menampilkan dalam tulisan sebelum ini kronologis pencabutan DOM dua tahun sebelum Jenderal Soeharto dijungkirkan dari kursi Presiden dan sesudah dijungkirkan.

Ternyata kronologis yang diambil oleh saudara Sagir adalah kronologis yang terjadi sebelum Jenderal Soeharto dijungkirkan. Yaitu pada tanggal 24 Oktober 1996, Wakil Gubernur Lembahannas, Juwono Sudarsono mengatakan, berdasarkan kajian mutakhir Lemhannas, Aceh lebih berpeluang dihapuskan dari predikat daerah rawan dibanding Timtim dan Irja, asal Aceh tidak lagi berniat memisahkan diri dari republik. Seterusnya pada tanggal 29 Oktober 1996 Pangab Feisal Tanjung menegaskan, Aceh sudah aman dan terkendali, tentang pencabutan predikat daerah rawan, tidak boleh gegabah, harus dikaji dan dievaluasi. Lalu pada tanggal 29 Desember 1996 Kapolda Aceh, Kolonel Pol Drs Suwahyu menilai situasi Aceh sudah cukup aman dan sudah sepantasnya operasi militer dihentikan, diganti Operasi Kamtibmas.Dan pada tanggal 30 Desember 1996 Pangdam I/BB Mayjen Sedaryanto menyatakan mendukung sepenuhnya keinginan masyarakat Aceh untuk itu, tetapi meminta jaminan "hitam di atas putih"sebelum status daerah rawan dicabut."

Mengapa saudara Sagir mengambil kronologis sebelum Jenderal Soeharto dijungkirkan ? Karena memang saudara Sagir telah terikat dan terjerat oleh kebijaksanaan politik, keamanan dan pertahanan Penguasa NKRI yang telah menganggap NKRI itu final.

Sedangkan saya menampilkan dari dua sudut yaitu dari sudut sebelum Jenderal Soeharto djungkirkan dan dari sudut setelah Jenderal Soeharto dijungkirkan. Karena saya menganggap bahwa NKRI itu belum final.

Nah sekarang, jalan yang terbaik untuk penyelesaian Aceh ini adalah diserahkan seluruhnya kepada rakyat Aceh di negeri Aceh. Melalui penentuan pendapat. Karena, kalau tidak, itu kemelut dan konflik di Aceh tidak akan kunjung selesai.

Coba saja perhatikan, selama hampir sepuluh tahun rakyat Aceh ditekan dengan memberlakukan Daerah Operasi Militer. Tetapi apa yang terjadi setelah Jenderal Soeharto dijungkirkan? Jelas, kelihatan, itu rakyat Aceh bangkit untuk menyatakan pendapatnya agar bebas dari pengaruh kekuasaan penguasa NKRI, yang dikemukakan oleh hampir 2.000.000. (dua juta) rakyat Aceh di depan Masjid Baiturrahman, Banda Aceh.

Coba saja pikirkan dan pahami.

Apakah berhasil cara pendekatan yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto dengan DOM-nya yang menggunakan kekuatan militer dan senjata ? Jelas, jawabannya adalah tidak berhasil. Buktinya, rakyat sipil dan mahasiswa bangkit menyuarakan penentuan pendapat atau referendum, bebas dari NKRI atau tetap berada dalam NKRI pada tanggal 8 November 1999 di depan Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, begitu Jenderal Soeharto dijungkirkan.

Tetapi tentu saja bagi saudara Sagir yang sudah terjerat oleh kebijaksanaan politik, pertahanan, dan keamanan Pemerintah NKRI apapaun yang dilakukan oleh pihak NKRI dianggap baik dan sesuai. Buktinya seperti yang dikatakannya: "Dan belajar dari apa yang terjadi. Maka kebijakan Megawati untuk melakukan DM adalah tepat, dengan begitu. keadaan di Aceh bisa kembali pulih dan selama masih ada orang yang merasa terjajah, selama itupula DM tidak perlu dicabut."

Juga saudara Sagir menganggap NKRI itu sudah final, walaupun Negeri Aceh menurut fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah adalah ditelan, dicaplok, diduduki dan dijajah oleh RIS, NKRI, RI. Tetapi, tetap saja saudara Sagir menutup mata dan telinga, kendatipun Negeri Aceh itu hasil caplokan dan rampokan Soekarno.

Jadi wajar saja, kalau saudara Sagir melihat Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar sudah mulai pulih keamanannya dibanding dengan tahun 2001. Walaupun dengan mengerahkan lebih dari 50.000 serdadu TNI/POLRI/RAIDER dan ditunjang oleh dasar hukum Keppers No.28/2003 dan keppres No.4372003.

Karena yang tampak dalam pandangan saudara Sagir itu Negeri Aceh adalah sudah menjadi milik Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman wahid, dan Megawati, walaupun hakekatnya adalah hasil rampokan dan penjajahan.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Thu, 25 Mar 2004 03:30:20 -0800 (PST)
From: sagir alva melpone2002@yahoo.com
Subject: tidak paham
To: ahmad@dataphone.se
Cc: melpone2002@yahoo.com

Ass.Wr.Wb.

Selamat petang saudara Ahmad:) bagaimana kabar anda sekarang ini? semoga anda senantiasa mendapat hidayah dari Allah SWT. Nampaknya saudara Ahmad tidak paham dengan apa yang saya tulis, Jelas saudara Ahmad memulihnya kondisi keamanan Banda Aceh dan dan Aceh Besar itu merupakan salah satu tanda memulihnya kondisi keamanan propinsi Aceh, karena Banda Aceh sendiri berada di propinsi Aceh.

Logikanya begini, kita misalkan daerah Aceh mempunyai 17 titik rawan keamanan pada tahun 2001, dan ternyata pada tahun 2004 tinggal 15 karena yang 2 lagi sudah membaik, maka ini menunjukkan kalo Aceh 2004 lebih aman dibanding 2001.

Dan beroperasi tidaknya bus antar lintas propinsi di Aceh juga merupakan indikator yang cukup penting untuk melihat apakah Aceh sudah lebih baik atau tidak. Mengapa demikian , karena selama ini yang selalu dijadikan para pemilik bus untuk tidak mengoperasikan busnya di Aceh karena faktor keamanan, dan anda boleh tanya sendri kepada pemilik bus tersebut apa yang menjadi alasan mengapa mereka tidak mengoperasikan busnya, mereka pasti akan menjawab faktor keamanan.

Dan untuk bertanya kepada saudara Shahen Fasya, ya itu hak saudara, yang jelas saya hanya berusaha menjelaskan berdasarkan apa yang saya rasakan dan lihat.

Jatuhnya korban pada masa DOM itu tidak lepas dari akibat munculnya gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh Hasan Tiro Cs dan mereka-mereka yang mempunyai jiwa pemberontak dan merasa dirinya terjajah, dimana mereka memanfaatkan masyarakat sebagai tameng, sehingga akhirnya masyarakat sebagai korban.

Seandainya mereka tidak berontak, sudah barang tentu tidak ada DOM, DM dan sebagainya, coba perhatikan Sumatera Utara, Sumatera Selatan, apa mereka dilakukan DOM, DM atau sebagainya? tidakkan? karena daerah tersebut tidak ada pemberontakan.

Dan sebelum kejatuhan Pak Harto, kondisi Aceh cukup aman, walo begitu bukan berarti langsung cabut DOM, karena seperti kata "Wakil Gubernur Lembahannas, Juwono Sudarsono mengatakan, berdasarkan kajian mutakhir Lemhannas, Aceh lebih berpeluang dihapuskan dari predikat daerah rawan dibanding Timtim dan Irja, asal Aceh tidak lagi berniat memisahkan diri dari republik.

Seterusnya pada tanggal 29 Oktober 1996 Pangab Feisal Tanjung menegaskan, Aceh sudah aman dan terkendali, tentang pencabutan predikat daerah rawan, tidak boleh gegabah, harus dikaji dan dievaluasi.

Lalu pada tanggal 29 Desember 1996 Kapolda Aceh, Kolonel Pol Drs Suwahyu menilai situasi Aceh sudah cukup aman dan sudah sepantasnya operasi militer dihentikan, diganti Operasi Kamtibmas.

Dan pada tanggal 30 Desember 1996 Pangdam I/BB Mayjen Sedaryanto menyatakan mendukung sepenuhnya keinginan masyarakat Aceh untuk itu, tetapi meminta jaminan "hitam di atas putih"sebelum status daerah rawan dicabut."

Karena jika dicabut maka kondisi yang aman akan tidak terkontrol, dan ini ternyata hal ini boleh dibuktikan dengan dicabutnya DOM, keamanan menjadi tidak terkendali. Dan untuk mencabut DOM memang mesti harus ada jaminan hitam di atas putih.

Dan belajar dari apa yang terjadi. Maka kebijakan Megawati untuk melakukan DM adalah tepat, dengan begitu. keadaan di Aceh bisa kembali pulih dan selama masih ada orang yang merasa terjajah, selama itupula DM tidak perlu dicabut.

Wassalam

Sagir Alva

melpone2002@yahoo.com
Universitas Kebangsaan Malaysia
Selangor, Malaysia
----------