Stockholm, 2 April 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SUDAH JELAS PEMILU DI ACEH TIDAK SAH TETAPI ENDANG SUWARYA TERUS SAJA MENIPU RAKYAT ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

MEMANG KELIHATAN DARI JAUH SUDAH JELAS ITU PEMILU DI ACEH TIDAK SAH TETAPI MANG ENDANG SUWARYA TERUS SAJA MENIPU RAKYAT ACEH

"Pemilu yang berlangsung di bawah darurat militer mengkhianati prinsip pemilu demokratis. Hasil pemilu di Aceh tidak dapat diterima karena cacat hukum. Tidak dilaksanakan sesuai UU Pemilu tapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Keadaan Darurat. Seharusnya, masyarakat mempunyai peluang sama untuk memilih. Masyarakat pun harus mempunyai integritas keseluruhan hasil pemilu yang menjadi pegangan. Dalam kondisi darurat militer, masalahnya, hal itu tidak bisa terlaksana." (Smita Nutosusanto, Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro), Jakarta, Kamis, 1 April 2004).

"Pemilu menjadi beban baru bagi rakyat Aceh dan bukan merupakan pilihan politik masyarakat Aceh untuk bisa mengubah keadaan di Aceh. Ada sesuatu yang berbeda di Aceh yakni hanya tiga partai yang bisa menyelenggarakan kampanye yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Demokrat. Jadi, pilihan-pilihan mereka nanti itu lebih menginterpretasikan mereka yang berkuasa di Aceh. Masyarakat Aceh memberikan konsesi kepada tiga partai itu agar tidak ada ancaman keamanan lagi." (Munir, Direktur Imparsial, Jakarta, Kamis, 1 April 2004).

"Lewat Kepala Desa di Aceh Timur, aparat keamanan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia mengancam masyarakat jika pemilihan umum 2004 gagal di Aceh. Ancamannya, aparat akan menembak masyarakat jika kegagalan terjadi sebesar 50 persen." (Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Kamis, 1 April 2004).

Setelah saya membaca laporan yang ditulis oleh Saudara Prim di kompas.com dan laporan yang ditulis oleh saudari Sunariah di Tempo News Room tentang Pemilihan Umum 5 April 2004 di Negeri Aceh tidak sah dan tidak sesuai dengan UU Pemilu, memang laporan tersebut benar adanya.

Dimana saya juga sebulan yang lalu pernah menulis dan membahas mengenai Pemilihan Umum 5 April 2004 di Negeri Aceh yang penuh dengan penipuan, akal licik, dan akal bulus dari pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati cs dan pihak Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya.

Dalam tulisan "Sutarto & Bachtiar tarus menipu dan membohongi rakyat Aceh dengan Pemilu di Aceh" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040229.htm )

Dimana dalam tulisan itu saya menyatakan bahwa:

"Pemilu 5 April 2004 di Negeri Aceh ini adalah Pemilu tipuan dan akal bulus saja, karena jelas itu Keppres No.28 Tahun 2003 dan Keppres No.43 Tahun 2003 akan menjadi penghambat dan penghalang apa yang tercantum dalam pertimbangan UU RI No.4 Tahun 2000 yang menyebutkan: 1. bahwa sesuai dengan perkembangan dan tuntutan politik, penyelenggaraan pemilihan umum perlu dilakukan lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas dasar prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan. Begitu juga apa yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non-partisan artinya Komisi Pemilihan Umum yang bebas, mandiri, dan tidak berada di bawah pengaruh serta tidak berpihak kepada seseorang, kelompok tertentu, partai politik, dan/atau Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. (UU No.4 Tahun 200, Bab II. PASAL DEMI PASAL , Pasal I , 1. Pasal 8, Ayat (2)).

Mengapa sangat bertentangan Pemilihan Umum 5 April 2004 dengan UU RI No.4 Tahun 2000 di Negeri Aceh ?

Karena apa yang dinamakan dengan "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" ternyata tidak bisa diterapkan di Negeri Aceh dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat Aceh, disebabkan masih diberlakukannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003 dan diberlakukan pada tanggal 19 Mei 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 Tentang Pengaturan kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2003.

Kemudian mengapa "pemilihan umum yang berprinsip dasar pada demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan" tidak bisa diterapkan dan dilaksanakan di Negeri Aceh yang berada dibawah dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia selaku Penguasa Darurat Militer Pusat Nomor 43 Tahun 2003 ?

Karena kalau dilihat lebih dalam apa yang terkandung dalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003, maka akan terkupas racun-racun Soekarno yang bisa mematikan prinsip dasar pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab serta dilaksanakan oleh badan penyelenggara yang independen dan non-partisan.

Mengapa dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung racun-racun Soekarno ?

Karena didalam dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 mengandung "2.Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113)". Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959 Tentang pencabutan Undang Undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan Menetapkan Keadaan Bahaya, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Presiden RI Soekarno dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Menteri Muda Kehakiman Sahardjo.
( http://www.dataphone.se/~ahmad/040229.htm )

Jadi memang benar itu Pemilihan Umum 5 April 2004 di negeri Aceh adalah merupakan akal bulus dari pihak NKRI, yakni akal bulus dari Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati cs, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, yang ditunjang oleh pihak TNI/POLRI, seperti Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar.

Karena itu Mang Endang Suwarya itu yang namanya Pemilihan Umum 5 April 2004 pada hari Senin minggu depan itu, tidak lebih dan tidak kurang hanyalah alat untuk melanggengkan pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh oleh pihak NKRI.

Dan seluruh rakyat Aceh di Negeri Aceh akan tetap sengsara dan merana dibawah penjajah Penguasa NKRI yang sekarang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri yang didukung penuh oleh Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Amien Rais, yang ditunjang oleh pihak TNI/POLRI, seperti Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------