Stockholm, 6 April 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

AGUS HERMAWAN ITU SOEKARNO YANG MENETAPKAN PP RIS NO.21/1950 & PERPU NO.5/1950
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS AGUS HERMAWAN ITU SOEKARNO YANG MENETAPKAN PP RIS NO.21/1950 & PERPU NO.5/1950

"Kang, pada saat Soekarno membuat Peraturan Pemerintah yg tersebut diatas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara), adakah orang asli Aceh yg ikut dalam sidang pembuatan Peraturan Pemerintah tersebut? Kalau ada orang Aceh yg ikut, ada berapa orang dan siapa saja namanya?. Terus akang bilang pada kalimat terakhirnya, tanpa rela, setuju, ikhlas seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh. Pada tahun itu, siapakah yg jadi pimpinan rakyat Aceh ? dan apa gelar pimpinan rakyat Aceh saat itu ? apakah dia seorang Presiden ? Sultan ? atau Raja?" (Agus Hermawan, sadanas@equate.com , Tue, 6 Apr 2004 21:33:02 +0300)

Baiklah saudara Agus Hermawan di Kuwait.

Menyinggung dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara itu ditetapkan oleh Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta.

Kemudian, orang Aceh yang terlibat dalam lingkaran dalam Soekarno dari sejak Kabinet pertama Negara RI dibentuk sampai berdirinya RIS adalah Mr. Teuku Mohammad Hassan

Jelas, sebelum dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara itu ditetapkan oleh Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terlebih dahulu ditetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi pada tanggal 14 Agustus 1950 yang ditetapkan oleh Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta. Dimana salah seorang Dewan Menteri RIS asal Aceh adalah Mr. Teuku Mohammad Hassan.

Jadi, kalau saya menulis Negeri Aceh dijajah oleh Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 satu hari sebelum RIS dilebur menjadi NKRI jelmaan negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya melalui penetapan dasar hukum Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI-Jawa-Yogya oleh Presiden RIS Soekarno. Dan penetapan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat kerelaan, persetujuan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Dimana saya menulis: "tanpa mendapat kerelaan, persetujuan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh", karena berdasarkan pada fakta dan bukti bahwa memang benar penetapan PP RIS No.21/1950 dan PERPU No.5/1950 itu tidak direlakan, tidak disetujui, dan tidak diikhlaskan oleh seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh, keculai hanya oleh seorang asal Aceh yang bernama Mr. Teuku Mohammad Hassan yang dari sejak awal ikut terlibat dalam lingkaran dalam Soekarno.

Secara de-facto dan de-jure Negeri Aceh berdiri sendiri dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, bebas dari pengklaiman Soekarno dari RI, apalagi setelah perjanjian Renville ditandatangani pada tangal 17 januari 1948 yang diteruskan RI masuk menjadi Negara bagian RIS pada tanggal 14 Desember 1949 dan pada tanggal 27 desember 1949 kedaulatan RI diserahkan kepada RIS bersamaan dengan Belanda Mengakui kedaulatan RIS, sampai tanggal 14 Agustus 1950 ketika Presiden RIS menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Negeri Aceh dengan menetapkan secara sepihak dasar hukum PP RIS No.21/1950 dan PERPU No.5/1950.

Selanjutnya saudara Agus Hermawan mengatakan: "Saya sering baca kata-kata "lamit Jawa", "cuak", dsb. Itu sebutan bagi orang Aceh yg bekerjasama dengan Pemerintah RI, terus apa sebutan bagi Muhammad Hasan, yg katanya sempat bekerja di Deplu RI untuk Amerika? Apakah dia juga seorang lamit jawa? Cuak?"

Itu istilah "lamit Jawa", "cuak" memang dikenakan kepada orang-orang yang dengan kerelaan dan kesadarannya mau diperbudak oleh pihak NKRI. Misalnya dimimbar bebas ini yang bisa dimasukkan kedalam "lamit Jawa" dan "cuak" adalah Teuku Mirza, sebelumnya ada saudara Apha Maop. Mengapa ?

Karena mereka berdua itu memang sudah benar-benarnya hidungnya ditarik oleh Mbak Megawa dan TNI/POLRI/RAIDER, bahkan tidak cukup sampai disitu saja, melainkan seperti Teuku Mirza menghantam habis-habisan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan negara Pancasila atau NKRI.

Sedangkan Teungku Hasan Muhammad di Tiro, memang ketika masih muda sekitar 20-23 tahun dan sedang kuliah di Univesitas Columbia dan sambil kuliah diperbantukan sebagai staf penerangan Kedutaan Besar Indonesia di PBB, itu menurut Isa Sulaiman, sejarawan dari Universitas Syiah Kuala.

Tetapi, waktu itu Teungku Hasan Muhammad di Tiro tidak menjadi budak Jawa Soekarno yang dengan penuh kesadaran menghantam habis-habisan rakyat dan pemimpin Aceh yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh Negara Pancasila atau NKRI. Karena buktinya, ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh memproklamasikan NII pada tanggal 20 september 1953, langsung saja Teungku Hasan Muhammad di Tiro melakukan protes dan mengingatkan kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (PNI) dan Wakil Perdana Menteri Wongsonegoro (Partai Indonesia Raya) agar menghentikan serangan bersenjata kepada pihak NII dan DI/TII di Negeri Aceh.

Jadi jelas Teungku Hasan Muhammad di Tiro tidak sama dengan Teuku Mirza yang lamit Jawa dan cuak itu, yang sedang menyuruk di sudut kampus Universitas Indonesia sambil berteriak-teriak menghantam rakyat Aceh yang telah sadar untuk penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh Negara Pancasila atau NKRI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Tue, 6 Apr 2004 21:33:02 +0300
From: "Sadan AS (AgusHermawan) KUW" sadanas@equate.com
To: "Tato Suwarto" <otra25@indosat.net.id>, <padhang-mbulan@yahoogroups.com>, "Ahmad Sudirman" ahmad@dataphone.se
Subject: AHMAD SUDIRMAN INGIN MENGHANCURKAN NEGARA RI HANYA DENGAN ALASAN PERJANJIAN RENVILLE 17 JANUARI 1948

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1.Aceh Besar,2.Pidie,3.Aceh-Utara,4.Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6.Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara, tanpa
kerelaan, persetujuan dan keikhlasan seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

NGOBROL LAGI KANG....
KANG, PADA SAAT SOEKARNO MEMBUAT PERATURAN PEMERINTAH YG TERSEBUT DIATAS, ADAKAH ORANG ASLI ACEH YG IKUT DALAM SIDANG PEMBUATAN PERATURAN PEMERINTAH TERSEBUT?? KALAU ADA ORANG ACEH YG IKUT, ADA BERAPA ORANG DAN SIAPA SAJA NAMANYA?

TERUS AKANG BILANG PADA KALIMAT TERAKHIRNYA, TANPA RELA, SETUJU, IKHLAS SELURUH RAKYAT ACEH DAN PIMPINAN RAKYAT ACEH....PADA TAHUN ITU, SIAPAKAH YG JADI PIMPINAN RAKYAT ACEH? DAN APA GELAR PIMPINAN RAKYAT ACEH SAAT ITU? APAKAH DIA SEORANG PRESIDEN?, SULTAN? ATAU RAJA?

SATU LAGI KANG....SAYA SERING BACA KATA KATA "LAMIT JAWA","
CUAK"...DSB...ITU SEBUTAN BAGI ORANG ACEH YG BEKERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH RI, TERUS APA SEBUTAN BAGI MUHAMMAD HASAN,YG KATANYA SEMPAT BEKERJA DI DEPLU RI UNTUK AMERIKA?
APAKAH DIA JUGA SEORANG LAMIT JAWA? CUAK?

WASSALAM

Agus Hermawan

sadanas@equate.com
EQUATE Petrochemical Company
Kuwait
----------