Stockholm, 8 April 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SAGIR & BAMBANG ITU PEMILU DI ACEH PEMILU AKAL-AKALAN DAN PENIPUAN YANG LICIK
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS SAGIR ALVA & BAMBANG HUTOMO ITU PEMILU DI ACEH ADALAH PEMILU AKAL-AKALAN DAN PENIPUAN YANG LICIK

"Dan jika dalam keadaan DM dilaksanakan pemilu, maka memang ada cacat hukum pemilu yang dilaksanakan. Tetapi bukan berarti langsung meniadakan pemilu di Aceh, karena walau bagaimanapun terlepas apakah Aceh wilayah konflik atau tidak, yang jelas sampai saat ini dunia Internasional serta PBB masih mengakui itu Aceh itu bagian dari Indonesia, maka seiring dengan pemerintah RI menjalankan aktivatas 5 tahunannya yaitu pemilu, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah RI untuk melaksanakan pemilu di Aceh. Lain halnya jika Aceh sudah lepas dari NKRI, atau ada suatu kekuatan hukum seperti resolusi PBB yang menyatakan bahwa Indonesia tidak dibolehkan melaksanakan pemilu di Aceh. Sehingga disini pemilu yang dilaksanakan bukanlah panggung sandiwara yang bertujuan melanggengkan kekuasaan NKRI di Aceh, melainkan ini merupakan kegiatan 5 tahunan pemerintah RI dalam melangsungkan pemerintahannya." (Sagir Alva , melpone2002@yahoo.com , Thu, 8 Apr 2004 03:02:43 -0700 (PDT))

"He he mr.Dirman bukannya saya lagi pusing & 'terhuyung-huyung ' seperti istilah sampeyan tapi saya terpingkal-pingkal sampai keluar air mata dan badan 'bergoyang-goyang' dengar sampeyan berteriak-teriak bahwa pemilu sekarang in khususnya di Aceh tidak sah ha ha ha karena nggak ada satupun Negara di dunia ini yang menyangkal keabsahan pemilu ini.Bahkan pemilu ini merupakan pemilu yang dapat dianggap cukup bersih dan adil setelah pemilu th 55 dulu wah-wah sampeyan mr Dirman baiknya ikut grup lawak 'intelektual srimulat' aja he he he" (Bambang Hutomo W. , bambang_hw@re.rekayasa.co.id ,8 april 2004 03:20:30)

Baiklah saudara Sagir Alva di Universitas Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia dan saudara Bambang Hutomo di Jakarta, Indonesia.

Jelas, kalau pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya menyadari dan menghayati bahwa Pemilu 5 April 2004 itu adalah cacat hukum, lalu kalau dipaksakan pelaksanaan Pemilu tersebut, maka hasilnya-pun akan cacat hukum juga.

Nah, inilah yang saya garis bawahi, bahwa karena memang Pemilu 5 April 2004 di Negeri Aceh cacat hukum, maka Pemilu tersebut kalau juga dipaksakan pelaksanaannya, maka hasilnya tidak sah dan cacat hukum.

Soal ada atau tidak ada resolusi PBB yang menyatakan larangan Pemilu di Aceh karena masih berlaku Darurat Militer, itu bukan alasan yang utama.

Dasar alasan yang utama adalah pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya yang telah menetapkan dasar hukum Darurat Militer di Negeri Aceh dan sekaligus melaksanakan Pemilu yang memiliki prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dijamin dalam dasar hukum UU No.12/2003, harus menyadari bahwa dua dasar hukum tersebut apabila dilaksanakan bersamaan akan mengakibatkan pertentangan, dan hasilnya tidak sah.

Jadi, Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan tidak perlu mengajukan rasolusi PBB tentang pelarangan Pemilu di Daerah Darurat Militer di Negeri Aceh, karena justru pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya yang harus menyadari dan mengetahui dalam Negerinya sendiri bahwa memang ada pertentangan hukum antara dasar hukum UU No.12/2003 dengan Keppres No.28/2003, apabila dilaksanakan bersamaan.

Tetapi, karena memang pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya ingin tetap melanggengkan penjajahan Negeri Aceh, maka walaupun adanya kontradiksi hukum, tetap saja dilanggarnya sendiri.

Itulah memang kelicikan dan akal bulus dari pihak Penguasa NKRI yang tetap terus berusaha untuk menjajah Negeri Aceh.

Karena itu kalau saya melihat Pemilu 5 April 2004 dilaksanakan di Negeri Aceh yang berada dibawah Darurat Militer adalah merupakan Pemilu akal-akalan dan penipuan serta hanya merupakan sandiwara konyol yang tidak lucu.

Kemudian, wajar kalau memang diprotes, bahwa Pemilu 5 April 2004 di negeri Aceh adalah tidak sah, akal bulus, dan penipuan licik pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, oleh masyarakat Internasional, baik yang ada di Washington, DC, USA, Den Haag, Belanda, Sydney, Australia, Wellington, New Zealand.

Kemudian kalau masih ada juga yang mengatakan bahwa Pemilu 5 April 2004 di Negeri Aceh itu tidak cacat hukum dan sah seperti yang dikatakan oleh saudara Bambang Hutomo: "karena nggak ada satupun Negara di dunia ini yang menyangkal keabsahan pemilu ini.Bahkan pemilu ini merupakan pemilu yang dapat dianggap cukup bersih dan adil setelah pemilu th 55 dulu"

Nah disini jelas kelihatan, itu saudara Bambang Hutomo memang otaknya sudah kosong dikuras racun pancasila hasil adukan Soekarno penipu licik di NKRI dan di RI.

Dimana saudara Bambang Hutomo tidak melihat itu di Negeri Aceh yang dalam keadaan Darurat Militer memaksa dengan moncong senjata TNI dan POLRI menggiring rakyat Aceh menuju Tempat Pemungutan Suara biar mencoblos gambar-gambar partai politik.

Jelas, itu menunjukkan suatu tindakan dari pihak Penguasa Darurat Militer Pusat Presiden Megawati dan Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya yang mengarah kepada tindakan penipuan, pemalsuan, penekanan, pemaksaan, penjajahan kepada rakyat Aceh biar Negeri Aceh itu tetap berada dalam genggaman pihak penerus Soekarno yang telah mencaplok Negeri Aceh pada tanggal 14 Agustus 1950.

Oleh karena itu bagaimana bisa dikatakan legal dan absah itu pelaksanaan Pemilu 5 April 2004 di Negeri Aceh yang sedang diberlakukan Darurat Militer ?.

Itu hanya orang-orang bodoh saja yang bisa menerima pemalsuan, penipuan, pengelabuan, dengan cara Pemilu 5 April 2004 di negeri Aceh.

Yang jelas, dan akan tercatat dalam sejarah Negeri Aceh dan NKRI bahwa pada tanggal 5 April 2004 telah berlangsung penipuan besar-besaran terhadap rakyat Aceh melalui cara Pemilu yang dilaksanakan oleh pihak NKRI yang pada hakekatnya adalah untuk terus menjajah Negeri Aceh yang telah dicaplok oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 menggunakan PP RIS No.21/1950 dan PERPU No.5/1950.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Thu, 8 Apr 2004 03:02:43 -0700 (PDT)
From: sagir alva melpone2002@yahoo.com
Subject: Tidak ada panggung sandiwara dalam pemilu di aceh
To: ahmad@dataphone.se
Cc: melpone2002@yahoo.com

Ass.Wr.Wb.

Selamat petang saudara Ahmad:) bagaimana kabar anda saudara Ahmad? Semoga kabar anda sekeluarga baik-baik saja.

Saudara Ahmad memang kita perlu melihat akar apa penyebab demontarsi pengecaman pemilu tsb, tetapi jika jumlahnya sedikit sekali (hanya 100 orang alias 0,0024%) dan itu juga yang melakukan adalah orang Indonesia yang ada diluar negeri (aktivis Aceh, Papua, dan Maluku).

Dengan kondisi seperti ini, maka pemilu di Indonesia tidak mendapat kecaman dunia internasional melainkan hanya mendapat kecaman segelintir masyarakat Indonesia yang berada diluar negeri.

Dan jika dalam keadaan DM dilaksanakan pemilu, maka memang ada cacat hukum pemilu yang dilaksanakan. Tetapi bukan berarti langsung meniadakan pemilu di Aceh, karena walau bagaimanapun terlepas apakah Aceh wilayah konflik atau tidak, yang jelas sampai saat ini dunia Internasional serta PBB masih mengakui itu Aceh itu bagian dari Indonesia, maka seiring dengan pemerintah RI menjalankan aktivatas 5 tahunannya yaitu pemilu, maka itu menjadi tanggung jawab pemerintah RI untuk melaksanakan pemilu di Aceh.

Lain halnya jika Aceh sudah lepas dari NKRI, atau ada suatu kekuatan hukum seperti resolusi PBB yang menyatakan bahwa Indonesia tidak dibolehkan melaksanakan pemilu di Aceh. Sehingga disini pemilu yang dilaksanakan bukanlah panggung sandiwara yang bertujuan melanggengkan kekuasaan NKRI di Aceh, melainkan ini merupakan kegiatan 5 tahunan pemerintah RI dalam melangsungkan pemerintahannya.

Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon ma'af , dan sebelumnya saya ucapakan terima kasih kepada atas tanggapan dari peserta mimbar bebas ini.

Wassalam

Sagir Alva

melpone2002@yahoo.com
Universitas Kebangsaan Malaysia
Selangor, Malaysia
----------

From: Bambang Hutomo W. bambang_hw@re.rekayasa.co.id
Date: 8 april 2004 03:20:30
To:<politikmahasiswa@yahoogroups.com>, <padhang-mbulan@egroups.com>, <PPDI@yahoogroups.com>, <oposisi-list@yahoogroups.com>, <mimbarbebas@egroups.com>, <fundamentalis@eGroups.com>, <Lantak@yahoogroups.com>, kuasa_rakyatmiskin@yahoogroups.com Kopia:siliwangi27@hotmail.com
Subject:RE: [politikmahasiswa] HIDAJAT SJARIF & HUTOMO TERHUYUNG- HUYUNG DIHEMBUS ANGIN PUYUH WARWICK

He he mr.Dirman bukannya saya lagi pusing & 'terhuyung-huyung ' seperti istilah sampeyan tapi saya terpingkal-pingkal sampai keluar air mata dan badan 'bergoyang-goyang' dengar sampeyan berteriak-teriak bahwa pemilu sekarang in khususnya di Aceh tidak sah ha ha ha karena nggak ada satupun Negara di dunia ini yang menyangkal keabsahan pemilu ini.Bahkan pemilu ini merupakan pemilu yang dapat dianggap cukup bersih dan adil setelah pemilu th 55 dulu wah-wah sampeyan mr Dirman baiknya ikut grup lawak 'intelektual srimulat' aja he he he

Bambang Hutomo W.

bambang_hw@re.rekayasa.co.id
Jakarta, Indonesia
----------