Stockholm, 14 April 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

TGK LAMKARUNA ITU GAM TIMBUL BUKAN KARENA SOEHARTO DENGAN ORBA & PANCASILA-NYA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

TGK LAMKARUNA PUTRA ITU GAM TIMBUL BUKAN DISEBABKAN POLITIK ORBA YANG SUDAH JAUH MENYIMPANG DARI REL KEBENARAN DAN MEMAKSAKAN PANCASILA UNTUK DIJALANKAN

"Bapak Sudirman yang terhormat. Setelah tenang selama 14 tahun, konflik jenis ini kembali terulang dalam hubungan Aceh dengan Indonesia, yakni pada tahun 1976 setelah diproklamirkan pemisahan Aceh dari Indonesia oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Dr Muhammad Hasan di Tiro. Banyak yang menganggap ide Aceh Merdeka lahir karena faktor ekonomi dan ketidakeadilan pembangunan yang diterima Aceh. Namun bila ditelusuri, ternyata faktor ekonomi tidaklah menjadi faktor penting dalam konflik di Aceh. Timbulnya Gerakan Aceh Merdeka sebagai upaya untuk memberikan kejelasan kepada masayarakat Indonesia tentang arti politik Orde Baru yang sudah jauh menyimpang dari rel kebenaran. Pemerintah Orde Baru telah menetapkan bahwa Aceh adalah suatu daerah yang mempunyai budaya berbeda namun tetap harus menjalankan program negara yang berlandaskan Pancasila. Yang bagi kalangan ulama Aceh falsafah Pancasila tidak lebih hanyalah ciptaan manusia, di mana tidak mempunyai kandungan hukum yang pasti dalam menghadapi kondisi sosial bangsa Indonesia. Maka terbersitlah pemikiran lain rakyat Aceh untuk mengadakan oposisi kembali dengan negara RI." (Tgk. Lamkaruna Putra, abupase@yahoo.com , Wed, 14 Apr 2004 00:18:58 -0700 (PDT))

Terimakasih Teungku Lamkaruna Putra di Jakarta, Indonesia.

Setelah saya membaca dan menganalisa tulisan Teungku Lamkaruna tentang "Studi Komparatif perjuangan Tgk Daud Beureueh & Tgk Hasan Tiro" yang dikirimkan hari ini, ternyata ditemukan didalamnya suatu hasil pemikiran Teungku Lamkaruna tentang timbulnya Gerakan Aceh Merdeka, yaitu: "Timbulnya Gerakan Aceh Merdeka sebagai upaya untuk memberikan kejelasan kepada masayarakat Indonesia tentang arti politik Orde Baru yang sudah jauh menyimpang dari rel kebenaran. Pemerintah Orde Baru telah menetapkan bahwa Aceh adalah suatu daerah yang mempunyai budaya berbeda namun tetap harus menjalankan program negara yang berlandaskan Pancasila. Yang bagi kalangan ulama Aceh falsafah Pancasila tidak lebih hanyalah ciptaan manusia, di mana tidak mempunyai kandungan hukum yang pasti dalam menghadapi kondisi sosial bangsa Indonesia. Maka terbersitlah pemikiran lain rakyat Aceh untuk mengadakan oposisi kembali dengan negara RI."

Nah, kalau saya menyimpulkan dari hasil pemikiran Teungku Lamkaruna diatas, maka bisa dikatakan, bahwa seandainya, Soeharto dengan Orde Baru-nya berhasil menjalankan roda pemerintahannya dalam rel kebenaran, dan dasar negara NKRI pancasila tidak dipaksakan untuk dijalankan kepada rakyat Aceh, maka Proklamasi Negara Aceh yang diproklamasikan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 tidak akan pernah terjadi.

Jelas, sangat jauh berbeda apa yang dijadikan alasan timbulnya GAM oleh Teungku Lamkaruna dengan fakta, bukti,dasar hukum, dan sejarah timbulnya Proklamasi Negara Aceh oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada 4 Desember 1976, yang sebagian isinya berbunyi: "We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our right of self-determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of Java....In the name of sovereign people of Acheh, Sumatra. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Chairman, National Liberation Front of Acheh Sumatra and Head of State Acheh, Sumatra, December 4, 1976". ("Kami, rakyat Aceh, Sumatra melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah istimewa nenek moyang negara kami, dengan ini mendeklarasikan bebas dan berdiri sendiri dari semua kontrol politik pemerintah asing Jakarta dan dari orang asing Jawa....Atas nama rakyat Aceh, Sumatra yang berdaulat. Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Ketua National Liberation Front of Acheh Sumatra dan Presiden Aceh Sumatra, 4 Desember 1976") (The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra,1984, hal : 15, 17).

Jadi dasar alasan utama lahirnya deklarasi kemerdekaan Negara Aceh yang dideklarkan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro adalah "right of self-determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland".

Bukan karena alasan Pemerintah Orba dibawah pimpinan Soeharto menjalankan politiknya yang "sudah jauh menyimpang dari rel kebenaran" dan "Pemerintah Orde Baru telah menetapkan bahwa Aceh adalah suatu daerah yang mempunyai budaya berbeda namun tetap harus menjalankan program negara yang berlandaskan Pancasila."

Selanjutnya, kalau Deklarasi Kemerdekaan Aceh Merdeka dihubungkan dengan Maklumat Lahirnya NII oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 20 september 1953, ternyata ditemukan alasan dasar yang sama, seperti yang tertuang dalam sebagian isi Maklumat lahirnya NII, yaitu "Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam." (Maklumat Negara Islam Indonesia, Muharram 1373, Atjeh Darussalam, September 1953)

Nah sekarang, dapat diambil garis lurus dari apa yang dimaklumatkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan apa yang dideklarkan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro: "melaksanakan hak menentukan nasib sendiri, dan melindungi hak sejarah istimewa nenek moyang negara kami, bebas dan berdiri sendiri dari semua kontrol politik pemerintah asing Jakarta, dan yang dimaklumatkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh: "Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam."

Kemudian kalau melihat dari sudut fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah RI, RIS, NKRI, maka terlihat lahirnya Maklumat Negara Islam Indonesia oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, seperti yang selalu saya ulang-ulang sebelum ini, yaitu karena pada tanggal 14 Agustus 1950 ditetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi Negara RI-Jawa-Yogya menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi Negara RI/NKRI. Dan penetapan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Aceh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Aceh Besar, 2. Pidie, 3. Aceh-Utara, 4. Aceh-Timur, 5. Aceh-Tengah, 6. Aceh-Barat, 7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Seterusnya kalau melihat dari sudut rangkaian sejarah berdirinya Negeri-Negeri diluar RIS dan RI, sebelum NII di Aceh dimaklumatkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, ternyata di Jawa Barat Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo memproklamasika NII pada tanggal 7 Agustus 1949 di daerah Malangbong, Garut, Jawa Barat yang berbunyi: "Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadarrasulullah. Kami Ummat Islam Bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Maka Hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu, ialah hukum Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atas nama Ummat Islam Bangsa Indonesia. Imam Negara Islam Indonesia. ttd. (S.M. KARTOSOEWIRJO). Madinah Indonesia, 12 Syawal 1368 / 7 Agustus 1949. Dimana Negara Islam Indonesia diproklamirkan di daerah yang masih dikuasai oleh Tentara Belanda, yaitu daerah Jawa Barat yang ditinggalkan oleh TNI ke Yogya, dan menurut hasil Perjanjian Renville 17 januari 1948 daerah de-facto dan de-jure Negara RI hanyalah di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Di Daerah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar yang dipanggil Haderi bin Umar dan dipanggil juga Angli memproklamirkan Kesatuan Rakyat Yang Tertindas pada bulan Oktober 1950 dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia dan DI/TII SM Kartosoewirjo.

Di Daerah Sulawesi Selatan, pada bulan Januari 1952, pejuang Islam Abdul Kahar Muzakar dan Kaso A. Ghani mendeklarkan bahwa Daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan SM Kartosuwirjo. Perjuangan Abdul Kahar Muzakar dan Kasso Abdul Ghani ini memakan waktu 14 tahun sampai pada bulan Februari 1965 ketika pejuang Islam Abdul Kahar Muzakar menemui sahidnya di medan pertempuran.

Di Daerah Jawa Tengah, di daerah Kudus dan Magelang pada bulan Desember 1951, Batalyon 426, Kya Moh. Mahfudz Abdurachman yang dikenal sebagai "Romo Pusat" dengan Angkatan Umat Islam-nya (AUI) di Daerah Kebumen, dan Amir Fatah yang menjadi Komandan Pertempuran di Jawa Tengah dengan pangkat Jenderal Mayor Tentara Islam Indonesia yang bergerak di Brebes, Tegal, dan Pekalongan, menggabungkan diri dengan NII, DI/TII di bawah pimpinan Imam Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo.

Selanjutnya kalau melihat dari sudut Politik NKRI atau RI, setelah Kabinet Ali-Wongso, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI dan Wakil PM Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR), dan turut serta dalam Kabinet Ali-Wongso ini wakil dari NU (Nahdlatul Ulama), sedangkan Masyumi tidak turut serta, dilantik pada tanggal 1 Agustus 1953, dan menjalankan program kebijaksaan keamanan yang keras terhadap pihak NII Jawa barat. Ternyata tidak lebih dari dua bulan sejak Kabinet Ali-Wongso dilantik, lahirlah pada tanggal 20 September 1953 Maklumat Negara Islam Indonesia yang dimaklumatkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh, bahwa "Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam". Dimana NII Aceh merupakan bagian dari NII Jawa Barat dibawah pimpinan Imam Negara Islam Indonesia SM Kartosoewirjo.

Jadi, setelah melihat dari berbagai sudut, dari mulai NII Jawa Barat diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949, Aceh ditelan Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 pakai PP RIS No.21/1950 dan PERPU No.5/1950, lahirnya Kesatuan Rakyat Yang Tertindas di Daerah Kalimantan Selatan, dibawah Ibnu Hajar, lahirnya Daerah Sulawesi Selatan menjadi Negara Islam dibawah NII Jawa Barat, lahirnya Daerah Kudus dan Magelang dibawah Batalyon 426, Daerah Kebumen dibawah Kya Mohammad Mahfudz, Daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan dibawah Jenderal Mayor Amir Fatah, mendeklarkan bersatu dengan NII Jawa Barat, sampai dibentuknya Kabinet Ali-Wongso, dan lahirnya "Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, yang melenjapkan kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam"adalah merupakan munculnya sikap dari rakyat yang dijajah untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI atau RI yang telah menelan Negeri-Negeri yang berada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RIS dan NKRI/RI setelah RIS dilebur pada tanggal 15 Agustus 1950.

Adapun menyinggung dua alasan yang dikemukakan oleh Teungku Lamkaruna, yaitu alasan pertama, pihak pemerintah Indonesia dibawa Soekarno dan Soeharto yang mengabaikan kontribusi Aceh ketika Negara RI di Yogyakarta digempur pasukan Beel pada tanggal 19 Desember 1948, sehingga Yogyakarta dan daerah sekitarnya jatuh, Soekarno dan Mohammad Hatta ditawan dan diasingkan ke Bangka. Membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dalam pengasingan di negeri Aceh oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara berdasarkan dasar hukum mandat yang dibuat dalam Sidang Kabinet RI yang masih sempat diajalankan sebelum Negara RI lenyap, dan masih bisa dikirimkan melalui radiogram kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera. Memberikan bantuan uang dan emas dari rakyat Aceh "untuk membeli 2 pesawat pertama bagi kepentingan diplomasi Indonesia", dan membantu mengirimkan para pemuda Aceh dalam pertempuran "Medan Area" yang dimulai pada tanggal 13 Oktober 1945 dan pada tanggal 10 Desember 1945 seluruh daerah Medan digempur pasukan Sekutu dan NICA lewat darat dan udara. Selanjutnya, alasan kedua, pihak pemerintah NKRI atau RI dibawa Soekarno dan Soeharto meleburkan "nasionalisme keacehan yang masih melekat kuat dalam diri rakyatnya" kedalam "nasionalisme Indonesia berdasarkan pancasila".

Jelas, dua alasan tersebut diatas yang dianggap penyebab konflik Aceh oleh Teungku Lamkaruna, menurut saya, bukanlah alasan yang utama dan mendasar, karena, alasan mengabaikan kontribusi bantuan rakyat Aceh dan melebur nasionalisme keacehan kedalam nasionalisme Indonesia-pancasila adalah bukan alasan dasar hukum yang kuat untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI.

Justru alasan yang paling kuat dan mendasar dilihat dari sudut fakta dan bukti, dasar hukum, dan sejarah adalah faktor pencaplokan dan penjajahan Negeri Aceh oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan cara menetapkan dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pimpinan rakyat Aceh.

Seterusnya, dalam tulisan sebelum ini, pernah saya menyinggung, bahwa perjuangan rakyat Aceh di Negeri Aceh khususnya dari sejak perjuangan yang dipelopori oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh sampai Teungku Hasan Muhammad di Tiro adalah perjuangan untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan pancasila dan kekuasaan penguasa asing. Karena itu antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Hasan Muhammad di Tiro dalam perjuangannya tidak berbeda, keduanya memperjuangkan berdiri diatas kaki sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Penguasa Negara RI atau NKRI yang berdasarkan pancasila.

Hanya bedanya, Teungku Muhammad Daud Beureueh memakai kendaraan politik NII dengan menggunakan mesin TII, sedangkan Teungku Hasan Muhammad di Tiro menggunakan kendaraan politik Negara Aceh dengan menggunakan mesin ASNLF atau GAM dan TNA. Tetapi kedua-duanya menggunakan mesin yang sama, hanya berbeda tahun model pembuatan dan merk mesin saja. Kemudian ada tambahan sedikit perbedaan lainnya, yaitu Teungku Muhammad Daud Beureueh adalah seorang ulama Aceh, dikenal sebagai pemimpin Ulama dan pemimpin Negara Islam, bergerak dalam negeri, sedangkan Teungku Hasan Muhammad diTiro dikenal sebagai pemimpin intelektual, berpendidikan dalam negeri dan luar negeri, tidak berlabel Islam, bergerak didalam dan diluar negeri.

Seterusnya, dalam proses perjuangan yang dijalankan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan kendaraan politik NII-nya, telah melalui berbagai macam jalan, taktik dan strategi. Pada tanggal 8 Februari 1960 membentuk Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang berbentuk federasi, dimana Negara aggota Bagiannya adalah NII (NII Aceh tidak berada lagi dalam naungan NII Jawa barat), Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang diproklamasikan oleh Kolonel Achmad Husein pada tanggal 15 Februari 1958 dan seterusnya dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara dan M. Natsir, Gerakan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) yang diproklamasikan oleh Kolonel H.N. Ventje Sumual pada 1 Maret 1957 di Makasar. Tetapi ternyata, pada tanggal 29 Mei 1961 pencetus proklamasi PRRI Kolonel Achmad Husein dengan pasukannya, disusul oleh Kolonel Simbolon dengan pasukannya menyerahkan diri kepada pihak Soekarno Cs dari NKRI, ditambah banyak para pimpinan dari Permesta yang kebanyakan dari PSI (Partai Sosialis Indonesia) menyerahkan diri kepada pihak Soekarno Cs, maka kekuatan Negara Republik Persatuan Indonesia mulai berkurang dan melemah.

Seterusnya setelah pihak Republik Persatuan Indonesia dibawah pimpinan Perdana Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara memutuskan penghentian perlawanan terhadap Soekarno Cs dari NKRI pada tanggal 17 Agustus 1961, berakhirlah keberadaan Negara Republik Persatuan Indonesia (RPI).

Disamping itu, kelemahan pihak RPI ini disebabkan setahun sebelumnya, 17 Agustus 1960, ketika Soekarno dengan Keputusan Presiden Nomor 200 tahun 1960 dan Nomor 201 tahun 1960 memutuskan membubarkan partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan pertimbangan bahwa organisasi (partai) dan pemimpin-pemimpinnya turut serta dalm Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Republik Persatuan Indonesia.

Sebelum Republik Persatuan Indonesia hilang keberadaannya pada tanggal 17 Agustus 1961, Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 15 Agustus 1961 mendeklarkan bahwa NII yang sebelumnya menjadi anggota Federasi Negara Republik Persatuan Indonesia memisahkan diri dan menjadi Republik Islam Aceh yang berdiri sendiri.

Kemudian Teungku Muhammad Daud Beureueh pada bulan Desember tahun 1962 terkena tipu Soekarno dengan umpan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" yang dijalankan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin.

Menyinggung masalah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1962 dan diikuti oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh yang diselenggrakan Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin. Dimana prosesnya adalah ketika Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang dianggap memberontak kepada NKRI dengan batas akhir 5 Oktober 1961.

Pada tanggal 4 Oktober 1961 datang 28 orang delegasi dari wakil-wakil semua lapisan masyarakat, para ulama, pemuda, pedagang, tokoh-tokoh adat, termasuk wakil pemerintah resmi sipil dan militer menjumpai Teungku Muhammad Daud Beureueh di Markasnya dengan misi meminta kepada Teungku Muhamad Daud Beureueh demi untuk kepentingan masyarakat Aceh seluruhnya agar sudi kembali ketengah-tengah masyarakat untuk memimpin mereka. Batas waktu tanggal 5 Oktober berakhir, dengan mempertimbangkan harapan rakyat Aceh yang tulus dan jaminan-jaminan kebebasan beliau untuk melanjutkan perjuangan telah membuka pintu untuk perundingan. Dimana perundingan-perundingan ini berlangsung sampai sepuluh bulan.

Dan pada tanggal 9 Mei 1962 Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama stafnya kembali ketengah-tengah masyarakat . (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 97-98)

Dengan kembalinya Teungku Muhammad Daud Beureueh ke Masyarakat dan mengikuti Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1962 oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin, berarti secara de-facto dan de-jure RIA yang diperjuangkannya telah hilang, karena telah dianggap kembali kepada NKRI yang berdasar pancasila.

Nah disinilah, Teungku Muhammad Daud Beureueh telah kena jerat Soekarno Penguasa Negara Pancasila alias NKRI.

Dari sejak Desember 1962 sampai tahun 1978 walaupun Teungku Muhammad Daud Beureueh masih bebas, tetapi kekuasaannya baik secara de-facto maupun de-jure atas RIA sudah lenyap. Pada tahun 1978 Soeharto menangkap dan mengamankan Teungku Muhammad Daud Beureueh ke Jakarta.

2 tahun sebelum Teungku Muhammad Daud Beureueh diamankan ke Jakarta, Teungku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan Negara Aceh Sumatera pada tanggal 4 Desember 1976 bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Asing atau NKRI.

Lahirnya Negara Aceh dilihat dari sudut taktik, strategi dan hukum perjuangan untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan negara Asing atau Negara Pancasila atau NKRI adalah sangat tepat. Karena setelah perjuangan penentuan nasib sendiri yang dilancarkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh mengalami benturan benteng dan penipuan "Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh" yang dijalankan oleh pihak Soekarno pada bulan Desember 1962, sehingga secara de-facto dan de-jure RIA telah lenyap.

Nah selanjutnya, walaupun pendidikan dan aktivitas Teungku Hasan Muhammad di Tiro sebelum medeklarasikan Negara Aceh pada tanggal 4 Desember 1976, banyak terlibat secara formil dan sah dengan pihak NII Imam SM Kartosoewirjo, begitu juga ketika waktu mudanya aktif dalam kegiatan Gabungan Pelajar Islam daerah Aceh (GAPIDA), organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), dan pernah bekerja di Dinas Penerangan Delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama waktu studinya di Amerika, sampai mengecam dan mengirimkan surat kritikan dan ultimatum kepada Kabinet Ali-Wongso yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, karena telah menjalankan kebijaksanaan politik menghancurkan NII dan DI/TII Imam SM Kartosoewirjo dan NII Teungku Muhammad Daud Beureueh di Aceh. Tetapi, secara hukum, semua aktivitas pendidikan dan politik Teungku Hasan Muhammad di Tiro tersebut tidak membatalkan deklarasi berdirinya Negara Aceh pada tanggal 4 Desember 1976.

Justru, dengan lahirnya deklarasi kemerdekaan Negara Aceh tersebut merupakan kesinambungan perjuangan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI yang telah menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Negeri Aceh sejak 14 Agustus 1950.

Adapun soal taktik dan strategi dalam mempergunakan kendaraan politik yang dipakai oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro berbeda dengan kendaraan politik yang dipergunakan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, bukan merupakan masalah yang mendasar. Kendaraan Teungku Muhammad Daud Beureueh lebih menekankan kepada warna Islam, sedangkan kendaraan politik Teungku Hasan Muhammad di Tiro lebih menekankan kepada warna netral. Tetapi kedua kendaraan politik tersebut mengandung unsur kekuatan nilai-nilai Islam.

Dimana kekuatan nilai-nilai Islam ini dilahirkan oleh rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasibnya sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI, baik yang ada di negeri Aceh ataupun rakyat Aceh yang ada di luar Aceh.

Sejauh yang saya ketahui selama lebih dari dua puluh tahun bergaul dan mengenal rakyat Aceh khususnya yang ada di luar Negeri yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI, tidak ada mereka yang mempunyai "ideologi kiri seperti fasisme (sosialisme nasional) dan konsep partai "Baath" di timur Tengah dan Libya sebagai orientasi politiknya yang baru" sebagaimana yang dikemukakan oleh Teungku Lamkaruna.

Bahkan mereka selama berada di luar negeri makin menguat nilai-nilai Islam yang dijadikan sebagai dorongan motivasi untuk penentuan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan negara Pancasila atau NKRI.

Jadi disini kelihatan warna netral kendaraan politik yang dipakai oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro ternyata dalam perjalannya telah disirami dan dipenuhi nilai-nilai Islam yang tangguh dan kuat.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Wed, 14 Apr 2004 00:18:58 -0700 (PDT)
From: abu pase abupase@yahoo.com
Subject: Studi Komparatif PERJUANGAN TGK DAUD BEUREUEH & TGK HASAN TIRO
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Bapak Sudirman yang terhormat,

Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih atas balasannya dan bahan analisis yang telah diberikan kepada saya. Berikut ini perkenankan saya untuk memberikan sedikit penjelasan tentang hubungan Abu Beureueh dan Hasan Tiro dalam proporsi yang sebenarnya.

Dalam masa persiapan kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh nasional terlibat dalam perdebatan serius mengenai dasar negara Indonesia, yang mengakibatkan terpecah menjadi dua kubu pemikiran, yaitu Islam tradisionalis dan Nasionalis sekuler. Yang pertama menginginkan Islam sebagai dasar negara Indonesia, sedang yang kedua tidak menginginkan Islam sebagai dasar negara. Kelompok pertama beralasan dengan kemayoritasan penganut agama Islam di Indonesia yang dalam perjuangan kemerdekaan telah banyak mengorbankan nyawa dan harta. Kelompok Nasionalis lebih menekankan ideologi yang tidak membawa nama Islam tapi memiliki nilai- nilai Islam karena penduduk Indonesia sangat heterogen sehingga penamaan Islam berakibat ketidak kesepahaman sebahagian pihak minoritas yang berpotensi menimbulkan konflik intern dalam tubuh bangsa Indonesia. Perdebatan ini berakhir dengan ditetapkannya Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia pada 18 Agustus 1945.

Namun, penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak memuaskan sebahagian pihak Islam tradisionalis sehingga mereka melakukan pemberontakan di beberapa daerah Indonesia.

Berawal dengan Jawa Barat, tempat Negara Islam Indonesia diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh S.M Kartosuwiryo dengan DI/TII yang belakangan memproklamirkan NII di Jawa Barat, gerakan ini kemudian menyebar ke bagian-bagian Jawa Tengah, ke Kalimantan Selatan, ke Sulawesi Selatan dan Aceh.

Khusus Aceh, gerakan penentangan ini dibawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Akibat dari kontak atau koresponden politik antara Teungku Muhammad Daud Beureueh dengan Imam Kortosuwiryo tidak berjalan dengan baik. Akhirnya pada tanggal 23 September 1955 berlangsunglah Kongres Rakyat yang dinamakan Kongres Batee Krueng yang memutuskan Daerah Aceh yang tadinya menjadi bahagian dari Negara Islam Indonesia menjadi Negara Bagian Aceh (NBA), Negara Islam Indonesia. PRRI mengadakan kerjasama yang erat dengan NBA/NII sehingga berhasil memutuskan untuk mendirikan suatu negara yang berbentuk federal yang dinamakan Republik Persatuan Indonesia (RPI). Akan tetapi usia RPI tidaklah begitu
lama karena tiba-tiba Muhammad Natsir dan Syafruddin Prawiranegara menyerah ke pangkuan RI. Akhirnya Abu Beureueh mencoba untuk tetap bertahan hingga
dicetuskan berdirinya Republik Islam Aceh (RIA) pada tanggal 15 Agustus 1961.

Hingga saat ini pemberontakan yang masih eksis di Aceh adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau ASNLF (Aceh Sumatra National Liberation Front) dengan tokoh sentralnya Teungku Hasan Muhammad Tiro, murid dari Teungku Muhammad Daud Beureueh. Jika dilihat secara historis memang perjuangan Hasan Tiro merupakan kelanjutan dari perjuangan RIA dibawah komando Daud Beureueh, hanya saja Hasan Tiro dianggap telah "memutar haluan perjuangan" dengan mendeklarasikan GAM atau ASNLF yang bercita-cita mendirikan sebuah negara dengan sistem monarki (kerajaan Aceh).

Kalau mau ditelusuri, realitas konflik antara Aceh dengan pemerintah Indonesia telah bersemi sejak awal-awal hubungan Aceh dengan Indonesia. Ini bermula saat pemerintah Indonesia membubarkan propinsi Aceh dan meleburkannya ke dalam Propinsi Sumatera Utara pada tahun 1950. Kebijakan ini melahirkan kekecewaan
bagi rakyat Aceh.

Setidaknya ada dua faktor utama yang menyebabkan kekecewaan rakyat Aceh, pertama pemerintah Indonesia mengabaikan kontribusi Aceh saat mempertahankan kemerdekaan negara RI. Ketika Agresi Belanda I dan II seluruh wilayah Indonesia direbut dan diduduki kembali oleh Belanda, kecuali Aceh. Sehingga pada 1947 pemerintah darurat dibentuk di Aceh, dan dari Aceh disebarkan keseluruh dunia bahwa negara Indonesia masih ada. Selain itu pada tahun 1948 rakyat Aceh mengumpulkan uang dan emasnya untuk membeli 2 pesawat pertama bagi kepentingan diplomasi Indonesia atas permintaan Soekarno, presiden Indonesia waktu
itu. Dan secara fisik 3,000 rakyat Aceh tanpa komando memberikan bantuan kepada laskar rakyat di Sumatera Utara yang terdesak oleh pasukan Belanda, sekitar 1,000 pemuda Aceh tewas dalam pertempuran yang dikenal dengan Perang Medan Area itu.

Hal kedua yang menyebabkan kekecewaan atas peleburan propinsi Aceh adalah faktor 'nasionalisme' keacehan masih melekat kuat dalam diri rakyatnya. Ini karena wilayah Aceh tidak sampai 30 tahun dijajah secara efektif oleh Belanda sedangkan wilayah lain sampai 350 tahun. Dan pendudukan Belanda di Aceh terjadi setelah perang
panjang yang memakan waktu sampai 40 tahun dan mengorbankan hampir seratus ribu nyawa rakyat Aceh.

Pengorbanan dan kegigihan dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya itu tentu membuat rasa memiliki terhadap Aceh terus terpatri dalam diri rakyatnya. Sehingga setelah surat protes dan delegasi yang dikirimkan ke Jakarta tidak mendapat tenggapan yang memadai, pada tahun 1953 rakyat Aceh dibawah pimpinan Tgk Daud Beureueh melakukan pemberontakan dan baru berakhir setelah sembilan tahun kemudian.

Melihat faktor-faktor pemicunya, konflik antara Aceh dan Indonesia pada waktu itu dapat digolongkan dalam konflik identitas yang oleh sebuah komunitas dianggap sebagai identitas fundamental dan yang menyatukan mereka sebagai sebuah kelompok, dan karena hal ini mereka memilih, atau merasa berkewajiban melakukan
kekerasan melindungi identitas mereka yang terancam.

Setelah tenang selama 14 tahun, konflik jenis ini kembali terulang dalam hubungan Aceh dengan Indonesia, yakni pada tahun 1976 setelah diproklamirkan pemisahan
Aceh dari Indonesia oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Dr Muhammad Hasan di Tiro.

Banyak yang menganggap ide Aceh Merdeka lahir karena faktor ekonomi dan ketidakeadilan pembangunan yang diterima Aceh. Namun bila ditelusuri, ternyata faktor ekonomi tidaklah menjadi faktor penting dalam konflik di Aceh.

Timbulnya Gerakan Aceh Merdeka sebagai upaya untuk memberikan kejelasan kepada masayarakat Indonesia tentang arti politik Orde Baru yang sudah jauh
menyimpang dari rel kebenaran. Pemerintah Orde Baru telah menetapkan bahwa Aceh adalah suatu daerah yang mempunyai budaya berbeda namun tetap harus menjalankan program negara yang berlandaskan Pancasila. Yang bagi kalangan ulama Aceh falsafah Pancasila tidak lebih hanyalah ciptaan manusia, di mana tidak mempunyai kandungan hukum yang pasti dalam menghadapi kondisi sosial bangsa Indonesia. Maka terbersitlah pemikiran lain rakyat Aceh untuk mengadakan oposisi kembali dengan negara RI.

Bapak Ahmad Sudirman yang saya hormati,

Saya kurang sependapat jika dikatakan Abu Beureueh dan Hasan Tiro tidak saling berhubungan dalam mewujudkan cita-cita bersama. bahkan saya melihat pada awalnya antara Abu Beureueh dan Hasan Tiro membawa kendaraan yang sama dalam mewujudkan cita-cita Islam di Aceh. hal ini menarik untuk saya diskusikan dengan bapak dalam rangka permurnian sejarah. Berikut ini saya paparkan hubungan antara keduanya dalam segi perjuangan.

Saya memahami bahwa Hassan Di samping keluarga Tiro yang telah mempengaruhi pola kehidupannya, ia juga tidak terlepas dari pengaruh Tgk. Muhammad Daud Beureueh yang sudah mendidiknya semenjak ia sekolah di Madrasah Sa'adah Al-Abadiyah di Blang Paseh hingga ke Norma Islam yang dikelola langsung oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Atas rekomendasi yang diberikan oleh Abu Beureueh kepada Syarifuddin Prawiranegara akhirnya ia dapat melanjudkan studinya
ke Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Pada tahun 1950, ia melanjudkan pendidikannya di Universitas Columbia Amerika. Semenjak di negara ini pula dia bekerja pada Dinas Penerangan Delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika berada di Amerika, Hasan Tiro mendengar gurunya Abu Beureueh bergabung dengan DI/TII, maka dia pun ikut sehingga ia mendapatkan kepercayaan penuh oleh Abu Beureueh sebagai Dubes Negara Islam Indonesia (NII) Aceh di PBB tahun 1954. Posisi Hasan Tiro sebagai Dubes juga mendapat pengesahan dari Imam NII SM. Kartosuwiryo.

Nama Hasan Tiro mulai dikenal sejak dia membuat surat yang ditujukan kepada Ali Sastroamidjoyo. Isinya, hentikan delegasi TNI dan kekejaman terhadap rakyat Aceh, Jawa Barat, dan Sulawesi. Jika tidak, Hasan mengancam akan membawa persoalan tersebut ke forum PBB. Akhirnya sebagai konsekwensi dari tindakannya itu, paspor Hasan Tiro ditarik. Lambat laun pemikiran politik Hasan Tiro berseberangan dengan gurunya Abu Beuereueh. Puncaknya ketika Hasan Tiro memproklamasikan Aceh Merdeka pada tanggal 20 Mei 1977.

Ide Islamisasi dalam negara yang ditampilkan Abu Beureueh tidak identik yang dimunculkan Hasan Tiro. Abu Beureueh secara jelas mencantumkan identitas
Islam dalam nama gerakan, tetapi Hasan Tiro tidak. Abu Beureueh menyebut Darul Islam untuk sebuah negara yang ingin dia dirikan, sedangkan Tiro menyebut Negara Aceh Sumatera. Hasan Tiro menganggap perjuangannya sebagai nasionalis, bukan berbau Islam. Bahkan, katanya dia terus memelihara hubungan akrab dengan gerakan
seperatis Kristen di Maluku dan Timor-Timur. "Orang Jawa adalah musuh kami bersama," katanya. Uraian di atas dapat diketahui bahwa posisi Hasan Tiro dalam peta perpolitikan di Aceh berhasil merekruet pengikut yang relatif jauh lebih kecil jumlahnya dibanding dengan gerakan DI/TII 1953.

Hal ini disebabkan, antara lain, tidak digunakannya oleh Hasan Tiro ideologi Islam yang menjadi "roh" rakyat Aceh, yang ada kemungkinan dapat diupayakan untuk mengorbankan semangat jihad fi-sabilillah. Walaupun demikian dari karir politiknya, saya melihat bahwa ia telah berhasil membangun paradigma baru dalam perjuangan rakyat Aceh.

Latar Belakang Pendidikannya

Hasan Tiro dilahirkan di tengah-tengah keluarga petani biasa. Ayahnya Leubee Muhammad Tanjong Bungong bukan seorang ulama dan berdarah biru. Pendidikan yang diterimanya di sekolah mempengaruhi kepribadiannya di belakang hari. data yang saya p[eroleh Dia sekelas dengan Hasan Saleh seorang tokoh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Untuk membina mentalnya, Abu Beureueh mengirimkannya ke Normal School, Bireun Aceh Utara sebuah perguruan yang dibina oleh M. Nur El Ibrahimy. Hasan mulai nakal sehingga ia dikeluarkan karena berkelahi dengan Ismail Paya Bujok dan Hasan akhirnya dikembalikan lagi ke sekolah Abu Beureueh.

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa pendidikan Hasan Tiro yang dibina Abu Beureueh sejak kecil mempengaruhi kepribadiannya di belakang hari. Hal itu terbukti ketika Abu Beureueh bergabung dengan DI/TII, maka dia pun ikut sehingga ia mendapatkan kepercayaan penuh oleh Abu Beureueh sebagai Dubes Negara Islam
Indonesia (NII) Aceh di PBB tahun 1954.Bukankah ini9 sebuah fakta bahwa Hasan Tiro adalah kader Abu Beureueh.

Mula-mula sekali ia mengeyam pendidikan pada Madrasah Sa'adah Al-Abadiyah di Blang Paseh yang dikelola langsung oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Namun karena berkelahi dengan temannya yang bernama Teungku Ismail Paya Bujok akhirnya dia dikeluarkan oleh pimpinan sekolah. Pada masa pendudukan Jepang ia meneruskan pendidikannya ke Perguruan Normal Islam Bireun yang dipimpin oleh Tgk. M. Nur El-Ibrahimi. Selanjutnya, pada awal kemerdekaan atas permintaan sang kakak, Teungku Zainal Abidin Muhammad, memohon kepada Abu Beureueh agar supaya adiknya bisa melanjutkan pendidikan di sebuah Universitas. Berhubung kakaknya itu orang kepercayaan Abu Beureueh, lewat rekomendasinya yang diserahkan kepada Syafruddin Prawiranegasra maka diterimalah dia sebagai mahasiswa pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk belajar di Fakultas Hukum.

Selama menjalani studinya di UII, ia menulis pula sebuah buku tentang hakekat kemerdekaan RI sebagai wujud semangat nasionalisme yang sudah tertanam dalam jiwanya. Sebagaimana ditulis dalam bab pendahuluan ia menulis : "Sebagaimana halnya Daerah Aceh adalah satu bagian yang tidak terpisah dari Negara Republik Indonesia. Maka demikian pulalah sejarahnya pun merupakan satu bagian dari sejarah Indonesia, dan semboyan kita satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Untuk menjamin kelanjutan tekad ini sebaik-baiknya tidak saja harus kita perjuangkan dalam lapangan pengertian politik tetapi juga dalam segala lapangan kebudayaan bangsa..."

Ia juga aktif dalam organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Imam Chik Masjid Raya Baiturrahman Teungku H. Sofyan Hamzah, termasuk salah seorang sahabat akrabnya
dalam PII. Bahkan ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Gabungan Pelajar Islam daerah Aceh (GAPIDA) yang berpusat di kota Juang Bireun, tahun 1946-1947. Pada
tahun 1950, Hasan Tiro bersama dua putera Aceh lainnya yaitu Ilyas Ismail dan Harun Ali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Columbia Amerika. Di negeri Paman Sam itu, Hasan Tiro bekerja di Dinas Penerangan Delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga September 1954. Di samping itu ia menambah pengetahuannya dalam bidang ekonomi, pemerintahan dan hukum.
Pada awal kemerdekaan, Hasan Tiro pernah aktif dalam organisasi kepemudaan pada Barisan Pemuda Indonesia (BPI) Kecamatan Lamlo, Pidie. Di Lamlo pula, Hasan mengibarkan bendera merah putih dan mentabik (memberi penghormatan) kepada bendera putih.

Sungguh menjadi sebuah ironi, apabila kejadian ini terjadi pada patriot bangsa Aceh yang "radikal". bagaimana pendapat bapak dalam hal ini?

Bagaimana karir politik Hasan Tiro!!!!

Pada tahun 1954, ketika daerah Aceh dan daerah-daerah lain sedang perang dengan pemerintahan RI karena meletusnya peristiwa Darul Islam, Hasan Tiro menimbulkan hal-hal yang mengabaikan Pemerintah Republik. Atas nama "Menteri berkuasa penuh" pemerintah Darul Islam/Negara Islam Indonesia dan -dengan mengangkat dirinya sendiri dan kemudian disyahkan oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh- sebagai "Duta Besar perserikatan Bangsa-Bangsa" dia mengirim surat kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang berisi ultimatum. Dalam ultimatumnya ia menuduh pemerintah "fasis komunis" membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang kehancuran, serta meminta untuk menghentikan terjadinya kekerasan di Jawa serta meminta untuk menghentikan terjadinya kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Atas nama rekomendasi Teungku Daud Beureueh yang disetujui oleh Imam Negara Islam Indonesia, SM. Kartosoewirjo, pada tahun 1956, Hasan Tiro secara resmi bergabung menjadi warga Negara Islam Indonesia.

Semenjak Hasan Tiro bergabung ke dalam perjuangan Negara Islam Indonesia, maka dipercayakanlah kepadanya berbagai urusan-urusan penting kenegaraan NII. Diantaranya Ialah : Mengurus urusan NII di PBB, mengkampanyekan NII di negara-negara Eropa dan mencari senjata di luar negeri, dengan dibekali uang yang melimpah ruah dari Teungku M. Daud Beureueh dari rakyat Aceh.

Ada kenangan pahit ketika bermukim di kawasan New York. Akibat nekat menyurati pada 1 September 1954 dan mengecam kebijakan refresif Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo atas Aceh dan umat Islam Indonesia, plus rezim Nasakom Soekarno, bukan saja paspor diplomatik yang dipegangnya dicabut oleh Ali Sastroamidjojo sehingga menyebabkan Hasan Tiro sejak 27 September 1954 ditahan oleh Jawatan Imigrasi New York namun juga harus membayar denda sebesar $ 500 sebagai uang penebus, bahkan yang lebih tragis lagi adalah ditolaknya surat Hasan Tiro di PBB karena "Republik Islam Indonesia/NII" tidak mempunyai status di dalam organisasi PBB.

Mulai saat itu Hasan Tiro berpikir kenapa pihak internasional tidak mau menerima resolusi yang diajukannya itu? Karena kecewa dengan latar belakang "Islam" yang tengah diperjuangkannya, menurut hemat saya ia kemudian mengubah haluan politiknya. dari beberapa tulisannya yang saya baca Ia lebih mengambil ideologi kiri seperti fasisme (sosialisme nasional) dan konsep partai "Baath" di timur Tengah dan Libya sebagai orientasi politiknya yang baru. yang mengherankan saya dimata para pengikut fanatiknya, sekarang ini Hasan Tiro menjelma bagaikan seorang pangeran terhormat. Dengan "kehebatannya" itu, banyak rakyat yang tidak mengenalnya pun ikut terpengaruh akibat retorika politiknya. Saya fikir ini sebuah karir politik yang luar biasa.

Sekian dulu analisa dan pertayaan saya kepada bapak atas balasannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Ttd

Tgk. Lamkaruna Putra.

abupase@yahoo.com
Jakarta, Indonesia
----------