Stockholm, 23 April 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

NUGROHO ITU USAHA AKAN MEMBAWA KASUS PEMBAKARAN SEKOLAH DI ACEH KE ICC FAKTA & BUKTINYA LEMAH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS NUGROHO DWI PRIYOHADI ITU USAHA AKAN MEMBAWA KASUS PEMBAKARAN SEKOLAH DI ACEH KE ICC FAKTA & BUKTINYA LEMAH

"Berdasar ketentuan normatif yang disebutkan dalam Protokol Tambahan Konvensi Geneva ini, maka perbuatan pembakaran gedung sekolah, penyisiran dan mengambil KTP penduduk sipil yang tidak mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan antara GAM dan Pemerintah RI dapat juga dikategorikan sebagai tindakan terorisme dalam suatu konflik bersenjata. Penyisiran dan pengambilan KTP telah menimbulkan keresahan di antara penduduk sipil secara meluas. Teror macam itu tergolong tindakan yang diharamkan dalam suatu konflik bersenjata. Para pihak yang berkonflik tidak boleh melibatkan pihak ketiga yang tak berdosa (innocence) yaitu penduduk sipil yang tidak terlibat permusuhan kedua pihak. Berangkat dengan asumsi bahwa tuduhan penguasa darurat militer di Aceh didukung bukti awal, maka pemimpin GAM yang berkewarganegaraan Swedia dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional permanen yaitu International Criminal Court (ICC) yang telah belaku sejak pertengahan 2002. Ini adalah yurisdiksi ICC karena Swedia adalah negara peserta yang telah meratifikasi Statuta Roma tertanggal 28/6/ 2001." (A Irmanputra Sidin , kiriman Nugroho Dwi Priyohadi, s05029wmuse@yahoo.com.sg , Fri, 23 Apr 2004 00:08:48 +0800 (CST))

Baiklah saudara Nugroho Dwi Proyohadi di Malmo, Swedia.

Kelihatan saudara Nugroho ingin menampilkan masalah yang timbul di negeri Aceh dari pihak GAM setelah diterapkannya Keppres No.28/2003 pada tanggal 19 Mei 2003 yang dilihat dari sudut dasar hukum internasional Geneva Convention 1949 dan Additional Protocol I & II 1977 dan Rome Statute of The International Criminal Court 1998 10 November 1998 and 12 July 1999.

Dimana sebagai bahan analisa ini, saudara Nugroho menampilkan tulisan saudara Irmanputra yang mengupas dari sudut dasar hukum internasional Rome Statute of The International Criminal Court 1998 dan Geneva Convention 1949 dan Additional Protocol I & II 1977.

Setelah saya pelajari kedua dasar hukum internasional tersebut, saya melihat bahwa fakta dan bukti yang dijadikan landasan analisa saudara Irmanputra adalah tuduhan terhadap GAM yang dilontarkan oleh pihak NKRI yang menyangkut pembakaran 196 gedung sekolah lembaga pendidikan umum dan agama Islam dan dua bangunan milik Masyarakat Perhutani Indonesia dan PLN di Desa Ajun Jeumpet, tiga hari setelah Keppres No.28/2003 diterapkan di Negeri Aceh.

Dimana ternyata akhirnya kasus pembakaran sekolah itu hanya sekitar 6 kasus sebagaimana yang dilaporkan oleh pihak PDMD Aceh kepada pihak tim Kejaksaan Swedia ketika berkunjung ke Aceh pada tanggal 18 Maret 2004.

Dengan 6 kasus pembakaran sekolah yang diajukan oleh pihak NKRI ini masih perlu dipelajari oleh pihak tim Kejaksaan Swedia, apakah fakta dan bukti tuduhan tersebut bisa dijadikan sebagai bahan bukti dihadapan pengadilan Swedia yang akan mengikat pimpinan ASNLF atau GAM yang ada di Swedia dengan kasus pembakaran sekolah di Aceh itu.

Sampai saat sekarang ini, pihak tim Kejaksaan belum mengeluarkan pernyataan dan hasil apapun dari hasil pengumpulan informasi yang telah dilaksanakan 18 Maret 2004 di Banda Aceh itu.

Kemudian saya melihat maksud lain dari saudara Irmanputra menampilkan tulisannya itu, yaitu tuduhan terhadap pihak GAM yang dituduh melakukan tindakan pembakaran sekolah dan bangunan milik NKRI oleh pihak GAM bisa dianggap sebagai "pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional" dan bisa diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional permanen (International Criminal Court (ICC)).

Hanya disini yang tidak dilihat oleh saudara Irmanputra ini adalah mengapa sampai diberlakukannya dasar hukum Keppres No.28/2003 itu.

Karena dengan mengetahui latar belakang diberlakukannya Keppres No.28/2003 tersebut akan menjadikan suatu dasar alasan dan motivasi mengapa timbul gejolak dan tindakan yang mengarah kepada pembakaran sekolah dan gedung tersebut.

Seperti yang telah saya kupas sebelum ini, diberlakukannya Keppres No.28/2003 adalah melalui cara penggagalan di Meja Perundingan Joint Council Meeting (JCM) atau Pertemuan Dewan Bersama, antara pihak Pemerintah Republik Indonesia (PRI) dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003.

Dimana sudah jelas, Keppres No.28/2003 telah dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan Perundingan Joint Council Meeting (JCM) di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003. Bisa dibaca dalam tulisan "Benar Yudhoyono cs, Wirajuda dan Mega gagalkan JCM Tokyo dan kobarkan perang di Aceh" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/030608.htm ) dan tulisan "Megawati & Yudhoyono pukul Juru Runding GAM setelah gagal hadapi GAM dalam Perundingan Tokyo" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040301a.htm )

Seterusnya setelah JCM digagalkan, maka pada tanggal 19 Mei 2003 jam 00:00 Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono Cs, Menlu Noer Hassan Wirajuda, dan Presiden Megawati pengobarkan perang di Negeri Aceh dengan berlandasakan pada dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan mengerahkan lebih dari 50 000 pasukan TNI, darat, laut, dan udara ke Negeri Aceh.

Nah, rentetan kejadian yang mengawali keluarnya Keppres No.28/2003 merupakan dasar motivasi timbulnya tindakan pembakaran sekolah dan bangunan di Wilayah negeri Aceh.

Kemudian, hal lain, yang lebih penting yang perlu diungkapkan kepermukaan ini yaitu akar masalah timbulnya konflik Aceh yang sudah berlangsung lebih dari 50 tahun ini.

Dimana akar masalah utama timbulnya konflik Aceh ini, telah berpuluh kali saya kemukakan di mimbar bebas ini, yaitu karena Negeri Aceh telah ditelan, diduduki, dan dijajah oleh Presiden RIS Soekarno sejak tanggal 14 Agustus 1950 dengan menggunakan dasar hukum sepihak yang ditetapkan oleh Soekarno yang dinamakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi. Lalu diperkuat dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, tanpa mendapat persetujuan, kerelaan, dan keikhlasan dari seluruh rakyat Aceh dan pemimpin Aceh. Silahkan baca salah satunya dalam tulisan "Kahar itu pihak NKRI tidak ingin akui akar masalah sebenarnya konflik Aceh " ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040421c.htm ) ( http://www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm )

Nah sekarang, dengan dasar pertimbangan akar masalah timbulnya konflik Aceh, dan masih dipelajarinya fakta dan informasi yang diperoleh oleh tim Kejaksaan Swedia atas tuduhan GAM melakukan pembakaran sekolah dan bangunan, maka timbulnya pikiran dari saudara Irmanputra untuk mengadili petinggi GAM-Swedia atas tuduhan pembakaran sekolah dan bangunan tersebut adalah masih sebatas wacana dan pemikiran saja. Karena saya yakin pihak NKRI tidak akan berani mengajukan kasus pembakaran sekolah dan bangunan ini ke Mahkamah Pidana Internasional permanen (International Criminal Court (ICC)), disebabkan fakta, bukti, dasar hukum dan sejarahnya yang lemah.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date:Fri, 23 Apr 2004 00:08:48 +0800 (CST)
From:Nugroho Dwi Priyohadi s05029wmuse@yahoo.com.sg
Subject: beda di Pak Dirman dan di Lapangan
To: Ahmad Sudirman ahmad@dataphone.se

Beda di Pak Dirman dan di Lapangan.

Nugroho Dwi Priyohadi

s05029wmuse@yahoo.com.sg
Malmo, Swedia
----------

GAM-Swedia dan ICC
Oleh A Irmanputra Sidin

SETELAH perundingan Tokyo gagal, Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 28/2003 yang menetapkan seluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam keadaan bahaya dengan status darurat militer. Keppres ini berlaku tepat pukul 00.00 Senin (19/5) secara linear membawa konsekuensi terjadinya konflik bersenjata (armed conflict) antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

Baru tiga hari Keppres keluar, sudah 196 gedung sekolah lembaga pendidikan umum dan agama Islam dibakar di sejumlah kabupaten/kota di NAD. Tak hanya di situ, dua bangunan milik Masyarakat Perhutani Indonesia dan PLN di Desa Ajun Jeumpet yang sering dipakai untuk sarana hajatan juga hangus dibakar. Penguasa Darurat Militer di Aceh mengatakan, semua ini dilakukan pihak GAM. GAM juga telah melakukan penyisiran dan mengambil kartu tanda penduduk (KTP) penduduk di beberapa tempat.

Aksi ini dilakukan untuk mengaburkan pemeriksaan TNI/Polri terhadap anggota GAM yang kebanyakan tidak memiliki KTP. Bila tidak jeli, aparat bisa menganggap orang tidak ber-KTP sebagai GAM. (Kompas & KCM, 21/5). Dari berbagai berita hingga kini bangunan sipil yang telah terbakar sudah lebih dari 300 buah.

Kalau sinyalemen ini berdasar, maka GAM telah terindikasi berat melakukan kejahatan perang (war crimes). Karena itu, pimpinan GAM yang berdiam di Stockholm, sebagai warga negara Swedia (GAM Swedia) harus bertanggung jawab untuk itu dan dapat distigma sebagai penjahat perang.

KEJAHATAN perang diatur dalam Geneva Convention 1949 dan Additional Protocol I & II 1977 yang telah diinjeksikan dalam Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (Statuta Roma). Pada Article 8 (2.e.iii) Statuta Roma disebutkan bahwa "other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:.... Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives"

Pembakaran gedung-gedung sekolah dan bangunan masyarakat Perhutani dan PLN dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dalam rangka hukum internasional yaitu secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung sipil yang dipergunakan untuk keperluan pendidikan, keilmuan atau sosial yang sangat terharamkan dalam suatu konflik bersenjata.

Dalam Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 June 1977 Part II (Humane Treatment) Article 4 menyebutkan bahwa: "all persons who do not take a direct part or who have ceased to take part in hostilities, whether or not their liberty has been restricted, are entitled to respect for their person, honour and convictions and religious practices. They shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction. It is prohibited to order that there shall be no survivors: ...the persons... shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever: ...acts of terrorism;...."

Karena itu, berdasar ketentuan normatif yang disebutkan dalam Protokol Tambahan Konvensi Geneva ini, maka perbuatan pembakaran gedung sekolah, penyisiran dan mengambil KTP penduduk sipil yang tidak mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan antara GAM dan Pemerintah RI dapat juga dikategorikan sebagai tindakan terorisme dalam suatu konflik bersenjata. Penyisiran dan pengambilan KTP telah menimbulkan keresahan di antara penduduk sipil secara meluas.

Teror macam itu tergolong tindakan yang diharamkan dalam suatu konflik bersenjata. Para pihak yang berkonflik tidak boleh melibatkan pihak ketiga yang tak berdosa (innocence) yaitu penduduk sipil yang tidak terlibat permusuhan kedua pihak.

BERANGKAT dengan asumsi bahwa tuduhan penguasa darurat militer di Aceh didukung bukti awal, maka pemimpin GAM yang berkewarganegaraan Swedia dapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional permanen yaitu International Criminal Court (ICC) yang telah belaku sejak pertengahan 2002. Ini adalah yurisdiksi ICC karena Swedia adalah negara peserta yang telah meratifikasi Statuta Roma tertanggal 28/6/ 2001.

Swedia juga telah meratifikasi Geneva Convention 1949 beserta Additional Protocol I & II 1977 masing-masing (28/12/ 1953, 31/8/1979). Bahwa jenis kejahatan yang terjadi dalam konflik bersenjata seperti di Aceh merupakan yurisdiksi ICC karena saat kejadian (tempus delicti) setelah efektif berlakunya ICC.

Petinggi GAM-Swedia dapat disangkakan/didakwa dengan pertanggungjawaban komando/atasan bahwa seorang atasan bertanggung jawab secara pidana atas jenis kejahatan yang dilakukan anak buah yang ada di bawah pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat bahwa mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan itu, atau dianggap telah gagal mengambil tindakan yang perlu atau masuk akal dalam kekuasaanya atau menekan perbuatan bawahanya. Bahwa petinggi GAM-Swedia adalah atasan yang efektif karena bagaimanapun sekat yang membatasi atasan dan bawahan dalam konflik bersenjata menjadi amat tipis saat suara atasan amat dekat di telinga bawahan.

Sebagai negara peserta, Swedia wajib mengadili petinggi GAM yang merupakan warga negaranya dalam lingkup domestik secara bersunguh- sungguh karena terindikasi melakukan kejahatan perang, apalagi dilakukan di luar batas wilayah domestik Swedia. Secara paralel, seluruh pihak dapat menginformasikan kepada ICC agar Jaksa Penuntut ICC menggunakan kewenangan investigasinya atas inisiatif sendiri (propio motu) untuk menyelidiki dugaan jenis kejahatan ini

Jaksa Penuntut ICC dapat meminta informasi tambahan dari Indonesia, PBB, organisasi antarpemerintah, atau lembaga swadaya masyarakat yang ada guna memperjelas dugaan kejahatan itu. Semua itu legal adanya meski tempat kejadiannya (locus delicti) di Indonesia yang notabene hingga kini belum meratifikasi Statuta Roma. Jika Swedia enggan atau tidak bersungguh-sungguh mengadili warga negaranya, maka ICC wajib dan tegas untuk mengadili petinggi GAM-Swedia atas kejahatan yang terkategori the most serious crimes of concern to the international community yang telah terjadi di Aceh.

A Irmanputra Sidin Kandidat doktor, pemerhati hukum & HAM, tinggal di Makassar
----------