Stockholm, 29 April 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PERPANJANGAN DM-NYA RYACUDU, ENDANG & DITYA DAPAT TANTANGAN SENATOR LAUTENBERG
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PERPANJANGAN DM-NYA RYAMIZARD RYACUDU, ENDANG SUWARYA & DITYA SOEDARSONO DAPAT TANTANGAN DARI SENATOR FRANK LAUTENBER (D-NEW JERSEY)

"In Aceh, the declaration of martial law on May 19, 2003, has had an extraordinary human cost. While it is impossible to verify the precise number of extra-judicial incarcerations and killings, accounts suggest that more than 1300 people have been killed in the past year, the majority of whom have been civilians." (Senator Frank Lautenberg's (D-New Jersey) letter to UN Secretary General Kofi Annan)

Rupanya keinginan KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono untuk memperpanjang darurat militer di Negeri Aceh, bukan hanya mendapat tantangan dari rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI, para mahasiswa, intelektual, dan sebagian ulama Aceh saja, melainkan juga mendapat tantang dari Senator Frank R. Lautenberg dari Partai Demokrat, New Jersey, yang telah mempelopori dengan membuat surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan meminta dikirimkan Wakil Khusus PBB untuk memonitor dan melaporkan keadaan Acheh dan Papua kepada Dewan Keamanan PBB.

Memang, sudah kelihatan dengan jelas bahwa perpanjangan Keppres No.28/2003 yang diberlakukan sejak 19 Mei 2003 dan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2004, setelah diperpanjang tanggal 19 November 2003, akan diusahakan oleh TNI/POLRI khususnya dari pihak KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono untuk diperpanjang guna dipakai sebagai alat dan dasar hukum bisnis TNI di Negeri Aceh.

Sebagaimana yang telah ditampilkan dalam tulisan-tulisan sebelum ini bahwa dengan diberlakukannya Keppres No.28/2003 ini bukan hanya dipakai alat untuk meludeskan rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI, dan rakyat sipil Aceh lainnya, tetapi juga dipakai sebagai kedok bisnis kotor yang dijalankan oleh pihak Penguasa Darurat Milter Daerah Aceh dan pihak TNI Pusat di Jakarta, yaitu dari mulai bisnis pengompasan pengusaha di Aceh sampai kepada bisnis penyeludupan mobil mewah bekas dari Singapura melalui Sabang.

Karena itu ketika Presiden Megawati pada tanggal 7 Maret 2004 di Banda Aceh menyatakan bahwa darurat militer akan dicabut, maka tidak lama kemudian, tepatnya setelah Pemilu 5 April 2004, langsung saja itu KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono mengadakan usaha propaganda licik dengan memanipulasi sebagian kecil para ulama dan rakyat Aceh untuk dipakai sebagai alat guna memperpanjang darurat militer, dengan cara memakai kedok yang bertuliskan bahwa DM adalah obat untuk menyembuhkan konflik di Aceh.

Padahal, sebenarnya, sebagaimana yang telah diketahui secara jelas dan gamblang, bahwa perpanjangan darurat militer ini, bukan dipakai sebagai obat konflik Aceh, melainkan dipakai sebagai dasar hukum untuk menjalankan perpanjangan bisnis TNI/POLRI di Aceh agar kekantong saku para Jenderal TNI/POLRI tetap mengalir cairan dana tambahan penambah dana yang didapat dari APBN Pusat dan APBD Aceh.

Jadi, kalau Senator Frank R. Lautenberg dari Partai Demokrat, New Jersey, melihat pelaksanaan Keppres No.28/2003 di Negeri Aceh dari sudut pelanggaran HAM yang memang kelihatan jelas, sedangkan saya, melihatnya bukan hanya dari segi pelanggaran hak asasi manusia saja, melainkan juga melihat dari segi bisnis TNI/POLRI yang menjurus kepada bisnis kotor.

Nah sekarang, bagi rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI, jelas tidak bisa dibohongi dan tidak mudah ditipu oleh taktik yang dilancarkan oleh TNI/POLRI, khususnya yang dipelopori oleh KASAD Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh Mayjen TNI Endang Suwarya, dan Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) PDMD Kolonel Laut Ditya Soedarsono, untuk memperpanjang Keppres No.28/2003 yang berisikan racun-racun Soekarno dalam bentuk darurat militer di Negeri Aceh, agar supaya dianggap sebagai obat untuk menyembukan konflik Aceh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

The Honorable Kofi Annan
Secretary General
United Nations
New York, New York 10017

Dear Mr. Secretary General:

We are writing to urge you to appoint a United Nations Special Representative to Indonesia to monitor and report on the situations in Aceh and Papua. This Special Representative would also make recommendations regarding steps the UN Security Council and General Assembly might undertake to end the troubling and deadly conflicts that continue to engulf these regions.

In Aceh, the declaration of martial law on May 19, 2003, has had an extraordinary human cost. While it is impossible to verify the precise number of extra-judicial incarcerations and killings, accounts suggest that more than 1300 people have been killed in the past year, the majority of whom have been civilians. Indonesia's National Commission on Human Rights' (Komnas HAM) ad-hoc team for Aceh recently reported on the "attacks against unarmed civilians, including victims who were murdered, tortured, sexually abused or raped, or others who the court had not yet proved were rebels." The report also cited kidnapping, child abuse, arson, and robbery. The Komnas HAM team alleged that most violations were committed by the Indonesian security forces, including both high level political and military authorities, though some deaths have been attributed to the rebel Free Aceh Movement. The conflict has also generated massive refugee flows across international borders, with thousands of others displaced internally.

The Indonesian government and security forces have effectively shut off Aceh from the rest of the world, severely restricting the activities of Indonesian and international humanitarian and human rights organizations. Many non-governmental organization workers and activists have been forced into hiding. International mediahave been effectively barred from entering the province and the Indonesian press has been intimidated. In an affront to the United Nations itself, Indonesian authorities forced the UN to curtail its humanitarian activities in Aceh for several months in2003. While the UN and the International Committee of the Red Cross are now allowed to operate there, significant constraints remain imposed on internal travel and contact with the civilian population.

In Papua, the UN Special Rapporteur on Violence Against Women and the Working Group on Arbitrary Detention have long documented human rights violations. Recently, the Indonesian military's creation of a militia has exacerbated tensions between indigenous Papuans and migrants.A military campaign in the Central Highlands has led to an inestimable number of civilian deaths and significant population displacement. The fate of those hiding in the Papuan forests remains unknown, as military authorities have prohibited provision of humanitarian assistance. Human rights organizations have endured intimidation and threats by government security forces operating with impunity.

Human rights violations in Papua have instigated a refugee flow across international borders. Dialogue between the Indonesian national government and Papuan local leaders has recently broken down, as demonstrated by Jakarta's ultimately deadly attempt to divide the province into smaller provinces against the will of the people. These rising tensions threaten not only Papuans and migrants but also international personnel, as evinced by the August 31, 2002 killing and wounding of U.S. citizens in Timika.

The international community has remained too quiet for too long regarding the conflicts in Aceh and Papua. The scale of human rights violations in these two Indonesian provinces warrants special international attention. Therefore, we urge you to appoint a Special Representative to Indonesia to monitor and report on the situations in Aceh and Papua. We look forward to hearing from you regarding these concerns.

Sincerely,

Senator Frank R. Lautenberg
(D-New Jersey)

Cc: Ambassador John D. Negroponte, U.S. Representative to the United Nations http://etan.org/action/action2/04laut.htm
----------

PBB KEMBALI DIMINTA UNTUK SERIUS DI ACHEH DAN PAPUA

Juan Carlos Fernandez, WASHINGTON, DC., 29 April 2004

ARNA- Senator Frank R. Lautenberg, Senator Demokrat asal New Jersey yang terkenal dengan record bagusnya dalam masalah HAM dan lingkungan, memprakarsai sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan meminta agar segera dikirimkan Wakil Khusus PBB (Special Representative) untuk memonitor dan melaporkan keadaan Acheh dan Papua kepada Dewan Keamanan PBB. Surat Senator Frank, demikian dia sering disapa di Hill --Capitol Hill, kantor Senat Amerika Serikat-- mulai disirkulasikan untuk ditanda tangani dan didukung oleh anggota senat Amerika Serikat lainnya.

Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan itu, Frank menyerukan untuk segera dikirimkan Wakil Khusus PBB ke Acheh dan Papua untuk melaporkan konflik yang sangat parah ini kepada Dewan Keamanan PBB dan Majlis Umum (General Assembly).

Menurut Frank, pemberlakuan DM di Acheh sejak 19 Mei 2003 telah mengorbankan jiwa manusia yang luar biasa. Lebih 1300 rakyat Acheh meninggal, mayoritasnya penduduk sipil. Dalam surat itu, juga disebutkan tentang laporan komnas HAM, bahwa di Acheh terjadi," penyerangan terhadap rakyat sipil yang tidak bersenjata, korban diantaranya dibunuh, disiksa, dilecehkan secara seksual dan diperkosa, dan kebanyakan mereka tidak bisa dibuktikan sebagai pemberontak". Konflik ini, menurut surat Senator Frank, telah mengakibatkan puluhan ribu penduduk mengungsi bahkan sampai melewati batas negara.

Menurut surat itu, Indonesia dan militernya berhasil mengisolasi Acheh dari dunia luar, melakukan pembatasan dan melarang pekerja kamanusiaan dan jurnalis untuk masuk ke Acheh. Bahkan Indonesia juga memaksa badan-badan PBB untuk berhenti menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Acheh selama beberapa bulan.

Surat ini juga menuntut PBB agar segera mengirimkan Pelapor Khusus untuk Kekerasan Terhadap Wanita (UN Special Rapporteur on Violence Against Women) dan tim pelapor Penangkapan Sewenang-wenang PBB ke Papua. Bermacam pelanggaran HAM dilakukan Indonesia di Papua, demikian juga penggunaan milisi yang sangat meresahkan. Kekerasan militer Indonesia bukan hanya terjadi atas penduduk setempat, masyarakat internasional juga turut menjadi korban, sebagaimana dalam kejadian penembakan di Timika.

Di ujung surat dikatakan, bahwa dunia internasional telah diam terlalu lama atas pelanggaran yang terjadi di Acheh dan Papua. Pelanggaran di kedua tempat ini mesti mendapatkan perhatian internasional yang serius.

Menurut Karen, direktur ETAN (East Timor Actions Network) di Washington, DC,"This letter helps to put Aceh and Papua back on the agenda and calls for direct UN involvement - a step human rights activists have been advocating for years". Bahwa surat ini bisa membantu agar Acheh dan Papua dibahas dalam agenda khusus sebab dalam surat ini diminta agar PBB segera terlibat langsung, sebuah langkah yang telah diperjuangkan para aktifis kemanusiaan sejak beberapa tahun.

Selain tekanan dari anggota senat USA, berbagai NGO internasional juga selama ini menuntut Indonesia untuk membolehkan Special Rapporteurs (Pelapor Khusus PBB) untuk mengunjungi Acheh dan Papua, tetapi Indonesia selalu menolak dan melarang kedatangan mereka. Indonesia selalu bersikeras menolak, karena ingin menyembunyikan kelakuan busuk yang dilakukan di Acheh dan Papua.

Surat Senator Frank bisa dilihat di website ETAN, www.etan.org. (MY-3-04029004)

Acheh Revolutionary News Agency
arnanews@lycos.com
Kutaradja, Acheh
California, USA
----------