Stockholm, 11 Mei 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

WIRANTO YANG MENGGANDENG SOLAHUDDIN WAHID DINYATAKAN SEBAGAI PENJAHAT PERANG
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

CAPRES GOLKAR WIRANTO YANG MENGGANDENG SOLAHUDDIN WAHID DARI PKB DINYATAKAN SEBAGAI PENJAHAT PERANG

"A U.N.-backed tribunal issued an arrest warrant on Monday against Indonesia's former military chief and current presidential candidate Gen. Wiranto for human rights abuses during the territory's bloody break with Jakarta in 1999" (Guido Guillart, AP Writer, Seattle Post DILI, Monday, May 10, 2004)

Wartawan AP Guido Guillart telah menulis tentang Wiranto yang telah dinyatakan sebagai penjahat perang di Timor Timur karena kejahatan pelanggaran hak-hak asasi manusia selama masa pendudukan, penghancuran, dan pembunuhan berdarah rakyat sipil disaat-saat akan putusnya tali penjajahan Negeri Timor Timur oleh NKRI pada tahun 1999, yaitu ketika sebelum dan sesudah berlangsungnya penentuan pendapat di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999.

Dimana fakta dan bukti yang menyangkut masalah pembunuhan, pemulangan, dan penghancuran di Timor Timur di saat berlangsung dan sesudah pelaksanaan penentuan pendapat pada tanggal 30 Agustus 1999 adalah jatuhnya korban paling sedikit 1500 rakyat sipil mati dan bangunan-bangunan telah dihancurkan sebelum ditinggalkan oleh pasukan perampok NKRI yang ditugaskan oleh Panglima TNI General Wiranto mantan tangan kanan Presiden Soeharto dan sekaligus tangan kanan dan pelaksana tugas yang diberikan oleh Presiden BJ Habibie ketika berlangsungnya penentuan pendapat di Timor Timur.

Akibat dari perbuatan kejahatan General Wiranto pada waktu itu yang telah melanggar hak-hak asasi manusia, maka Jaksa Penuntut dari PBB Nicholas Koumjian dalam statement-nya kamaren, Senin, 10 Mei 2004 di Dilli, Timor Timur menyatakan bahwa penerbitan Serious Crimes Unit (SCU) oleh Kejaksaan Tinggi Timor Timur yang berbentuk surat perintah penangkapan terhadap Jenderal (Pur) Wiranto merupakan usaha untuk membawa penanggung jawab pelanggar hak-hak asasi manusia di Timor Timur pada tahun 1999 kehadapan Pengadilan.

Dimana surat perintah penangkapan terhadap Jenderal (Pur) Wiranto ini telah disampaikan ke Interpol (the International Criminal Police Organization), yang berarti bahwa Jenderal (Pur) Wiranto bisa ditangkap jika meninggalkan Indonesia.

Kejadian yang menyangkut Wiranto tersebut diatas, yang sekarang telah dicalonkan untuk menjadi Presiden NKRI ke-6 dari Golkar dan didampingi oleh calon Wakil Presiden Solahuddin Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), merupakan satu tindakan kejahatan pelanggaran hak-hak asasi yang sangat kejam dan brutal yang harus dikutuk.

Tetapi Surat perintah penangkapan terhadap Jenderal (Pur) Wiranto yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Timor Timur yang menyangkut tindakan kekejaman TNI dalam bentuk pembunuhan dan penghancuran di Timor Timur yang berada dibawah perintah Jenderal Wiranto waktu itu ternyata oleh pihak NKRI dibawah Presiden Megawati yang oleh juru bicara Deplu RI Marty Natalegawa di Jakarta, hari ini, Selasa, 11 Mei 2004 dinyatakan: "penerbitan Serious Crimes Unit (SCU) itu tidak relevan untuk ditanggapi mengingat Serious Crimes Unit (SCU) itu juga tidak disampaikan secara resmi melalui jalur diplomatik kepada pemerintah Indonesia. Disamping itu menurut berkas KPP HAM 1999 walaupun ada 29 tersangka yang terlibat dalam tindak kejahatan hak-hak asasi manusia, tetapi tidak satu pun nama Wiranto dicantumkan".

Jelas disini, kelihatan bahwa pihak NKRI berusaha untuk menutupi kebusukan yang berupa kejahatan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat dan kejam yang telah dilaksanakan oleh pihak TNI dibawah perintah dan tanggung jawab Jenderal Wiranto di Timor Timur pada tahun 1999.

Tentu saja, akibat dari apa yang telah dilakukan oleh Jenderal (Pur) Wiranto berupa kejahatan pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat dan kejam yang telah dilaksanakan oleh pihak TNI dibawah perintah dan tanggung jawabnya di Timor Timur pada tahun 1999 itu, maka akan sulit bagi Jenderal (Pur) Wiranto untuk terpilih menjadi Presiden NKRI ke-6.

Jelas, Jenderal (Pur) Wiranto Capres dari Golkar akan masuk kotak, dan apabila keluar dari Indonesia, langsung akan ditangkap dan akan diajukan kedepan Pengadilan Tinggi di Timor Timur yang didukung oleh PBB.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk,
amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se