Stockholm, 11 Mei 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

KONSEPSI TGK HASAN DI TIRO TENTANG NEGARA FEDERASI ATAS KEBANGSAAN TIDAK SALAH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

TGK LAMKARUNA PERLU TAHU ITU KONSEPSI TGK HASAN DI TIRO TENTANG NEGARA FEDERASI ATAS KEBANGSAAN TIDAK SALAH MENURUT UUM

"Bapak Ahmad Sudirman yang saya hormati. Berikut ini saya kirimkan analisis saya tentang konsep Hasan Tiro tentang Negara. Bentuk negara yang diinginkan Hasan Tiro adalah bentuk Nagara Persatuan (federasi) yang didasarkan atas kesukuan bukan sebuah Negara Islam meskipun persatuan Negara Federasi tersebut berdasarkan agama mayoritas yang dianut yakni Islam. Segala kemusykilan yang diperkirakan terjadi akan dapat teratasi jika negara menjalankan fungsi, tugas dan tujuannya dengan baik. Bukan berarti penulis mengklaim bahwa Hasan Tiro tidak mengindahkan norma-norma agama Islam, hanya saja dalam tulisan-tulisannya ia tidak memberikan kejelasan apakah ia ingin mendirikan sebuah negara Islam yang melaksanakan hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah. Malah sebaliknya dalam tulisan-tulisannya tentang negara federasi tersebut, ingin menerapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang dirancang dan disepakati bersama tanpa ada menyebutkan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasannya Namun, pernyataannya bahwa pencapaian kesempurnaan itu mesti berdasarkan pada falsafah yang dianut rakyat Indonesia yang secara kuantitas 90 % adalah Islam, menunjukkan bahwa Islam memegang peranan penting dalam mengarahkan pemerintahan." (Tgk. Lamkaruna Putra, abupase@yahoo.com , Mon, 10 May 2004 06:08:19 -0700 (PDT))

Terimakasih Teungku Lamkaruna Putra di Medan, Indonesia.

Kalau saya perhatikan dan pelajari dari perkembangan pikiran Teungku Hasan Muhammad di Tiro ternyata dalam beberapa tahun saja telah mengalami kemajuan pesat dalam cara berpikir yang menyangkut perjuangan rakyat Aceh dan masalah kenegaraan.

Ketika masih berusia 15 tahun di Negeri Aceh, Teungku Hasan Muhammad di Tiro, yang hanya dibekali ilmu dari Madrasah Blang Paseh pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh, ditambah dari Sekolah Normal di Bireuen pimpinan Moehammad El-Ibrahimy, dan dicampuri dengan propaganda yang dilancarkan oleh pihak RI Soekarno, maka muncullah pemuda Teungku Hasan Muhammad di Tiro dengan bendera merah putihnya.

Kemudian, ketika melangkah masuk ke dunia Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, bertambahlah pengaruh propaganda Soekarno dengan nasionalisme dan ide negara kesatuan-nya, sehingga tidak heran pemuda Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang baru memasuki usia 20 tahun ini mempunyai semangat nasionalisme dengan ide kesatuan Soekarnonya, yang tanpa diketahui dan disadarinya bahwa Negeri Aceh telah ditelan, dicaplok, diduduki, dan dijajah oleh Presiden RIS Seokarno tanggal 14 Agustus 1950 dan diteruskan oleh Presiden NKRI Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1950.

Seterusnya, ketika pemuda Teungku Hasan Muhammad di Tiro melangkah jauh ke bumi Amerika pada tahun 1951, dan setelah beberapa tahun belajar di Amerika, ternyata perkembangan pikirannya telah maju dengan pesat, sehingga mampu melahirkan pemikiran yang diolah dalam bentuk pembangunan negara federasi atas bangsa-bangsa dan suku-suku.

Dimana perkembangan pikiran Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang menghasilkan konsepsi negara federasi ini sejajar dengan lahirnya Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang berbentuk federasi pada tanggal 8 Februari 1960 di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara dibantu oleh M. Natsir, dan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dimana NII Aceh, PRRI dan Permesta menjadi anggota Negara Bagian RPI.

Jelas, lahirnya negara federasi Republik Persatuan Indonesia tidak terlepas dari kebijaksanaan politik dan ambisi Soekarno yang ingin mengikat dengan berbagai cara semua Negara-Negara dan Negeri-Negeri yang berada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara RI atau RI-Jawa-Yogya. Terutama setelah dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959.

Walaupun sebenarnya negara federasi ini sudah berdiri sebelumnya, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat yang Piagam Konstitusi-nya ditandatangani pada tanggal 14 Desember 1949, yang anggota Negara-Negara Bagiannya adalah Negera RI, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatra Selatan, Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Daerah Jawa Tengah, Daerah Bangka, Daerah Belitung, Daerah Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Daerah Dayak Besar, Daerah Banjar, Daerah Kalimantan Tenggara dan Daerah Kalimantan Timur.

Tetapi, RIS yang telah diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, ternyata pada tanggal 15 Agustus 1950 dilebur kedalam RI yang kemudian menjelma menjadi NKRI atas usaha, taktik dan strategi Soekarno yang dijalankan dalam bentuk penelanan Negara-Negara Bagian RIS yang pakai selubung dasar hukum Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950, dan pencaplokan Negeri-Negeri yang berada diluar RIS memakai dasar hukum PP RIS No.21/1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPPU No.5/1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, seperti Negeri Aceh.

Kemudian, kalau Teungku Hasan Muhammad di Tiro memiliki ide dan menginginkan "bentuk Nagara Persatuan (federasi) yang didasarkan atas kesukuan", itu memang bisa diterima karena memang jelas kalau kita melihat dan menggali kembali apa yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad Rasulullah saw dalam Undang Undang Madinah-nya maka jelas didalamnya justru sangat menghargai dan menghormati suku, kabilah, bani, bangsa. Dimana hal ini telah saya kupas dalam tulisan "UUM-DIR sumber lahirnya bentuk negara federasi ( http://www.dataphone.se/~ahmad/020914.htm )

Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran:"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S.Al-Hujurat:13)

Dimana jelas, dalam Al Quran surat Al-Hujurat ayat 13 diatas dinyatakan bahwa benar manusia itu terdiri dari berbagai macam suku, kabilah, bangsa, dengan tujuan untuk saling mengenal. Jadi bukan tujuan suku-suku itu dipaksakan untuk dilebur, sehingga menjadi satu suku yang besar.

Misalnya seperti yang telah dijalankan oleh Soekarno dan oleh para penerusnya sampai detik sekarang ini, dimana bangsa Aceh, bangsa Sunda, bangsa Madura, bangsa Bugis, bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Minang, bangsa Bali, bangsa Papua, bangsa Dayak, bangsa Melayu, dan bangsa-bangsa lainnya yang ada di Nusantara dipaksakan untuk disatukan menjadi bangsa Indonesia. Jelas, hasilnya menjadi bangsa yang amburadul dan ngawur, apalagi dilebur pakai minyak pancasila. Karena melebur bangsa, suku, kabilah adalah bertentangan dengan sunatullah atau hukum Allah SWT, sebagaimana yang tercantum dalam Al Quran Surat Al Hujurat ayat 13.

Yang terbaik adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang Madinah yang dibuat oleh Rasulullah saw ketika membangun Daulah Islam Rasulullah di Yatsrib, yaitu suku, kabilah, bangsa, tidak dilebur menjadi satu suku, kabilah, bangsa yang satu. Tetapi suku, kabilah, bangsa itu hanya diikat dengan tali ikatan Islam.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk,
amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Mon, 10 May 2004 06:08:19 -0700 (PDT)
From: abu pase abupase@yahoo.com
Subject: PEMIKIRAN HASAN TIRO TENTANG NEGARA (Sebuah Telaah Kritis)
To: pkb <pkb.indo@mailcity.com>, redaksi aceh kita <redaksi@acehkita.com>, redaksi detik <redaksi@detik.com>, redaksi kompas <redaksi@kompas.com>, redaksi waspada <redaksi@waspada.co.id>, Reyza Zain warzain@yahoo.com

Bapak Ahmad Sudirman yang saya hormati!!!
Berikut ini saya kirimkan analisis saya tentang konsep Hasan Tiro tentang Negara, pada setion yang lain akan saya kirimkan kembali konversi pemikiran yang terjadi dalam diri Hasan Tiro tentang negara yaitu bentuk kerajaan.terima kasih.
 

PEMIKIRAN HASAN TIRO TENTANG NEGARA
Oleh : Tgk. Lamkaruna Putra

A. Bentuk Negara

"Kenyataan-kenyataan mengenai bumi kita, bangsa kita, kebudayaan kita, ekonomi dan politik kita, dengan sendirinya membatasi kita dalam memilih bentuk ketatanegaraan yang sesuai dengan seluruh kehidupan masyarakat kita. Memilih bentuk dan susunan tata negara bangsa lain dengan tiada mengindahkan kenyataan-kenyataan di atas hanya akan membawa malapetaka kepada bangsa kita sendiri. Demikian pula halnya dengan memaksakan suatu bentuk ketatanegaraan dengan tiada mengindahkan kenyataan-kenyataan di atas, sebagaimana halnya dengan pemaksaan negara kesatuan yang sekarang hanya berdasarkan pada slogan-slogan danbukan pada kenyataan itu".

Ungkapan di atas merupakan untaian kalimat yang ditulis Hasan Tiro dalam bukunya "Demokrasi Untuk Indonesia". Ini menunjukkan betapa kecewanya Hasan Tiro terhadap Pemerintah Indonesia yang dipandangnya kurang memperhatikan kondisi dan situasi bangsa dan daerah-daerah di Indonesia Baginya bentuk negara harus disesuaikan dengan letak geografis dan susunan masyarakat. Kita tidak boleh mengadopsi sistem negara lain yang dianggap ideal ke dalam bentuk negara kita dengan pejam mata karena boleh jadi suatu bentuk negara sesuai untuk daerah tertentu tetapi tidak untuk daerah lainnya. Oleh karenanya ia mengecam bentuk Negara Republik Indonesia yang ditawarkan Soekarno yang dipandangnya sebagai demokrasi semu dan omong kosong. Menurutnya yang tepat untuk Indonesia adalah Negara Persatuan (Federasi), bukan Negara Kesatuan. Sebab Negara Kesatuan bersifat unitaris, yang menimbulkan dominasi suku. Inilah salah satu dari dua kesalahan besar Soekarno yakni pemaksaan Negara Kesatuan terhadap satu bangsa bersuku. Ia menulis : Kesalahan pokok kedua dalam pemerintahan Soekarno ialah pemaksaan suatu susunan pemerintahan yang tidak berdasarkan kenyataan sosial, politik, ekonomi, sejarah, ilmu bangsa dan ilmu bumi Indonesia, yakni pemaksaan suatu negara kesatuan atas suatu bangsa bersuku yang mendiami suatu benua kepulauan.

Kemudian tentang perbedaan Negara Kesatuan dan Negara Persatuan (federasi) yang ditawarkannya, Hasan Tiro menulis: Demokrasi sebagaimana yang dijalankan dalam Negara Kesatuan sekarang memungkinkan berdirinya suatu pemerintahan oleh satu suku bangsa yang terbesar atas seluruh suku bangsa seperti terjadi dalam Negara Kesatuan sekarang. Sementara pemerintah Negara Persatuan, dalam segala keputusannya harus lebih dahulu di dapatkan persetujuan dari sebagian besar daerah-daerah atau sebagian besar suku-suku bangsa kita. Jadi tata Negara Persatuan memungkinkan kerjasama yang jujur lagi adil dalam negara-negara yang rakyatnya terdiri dari bangsa bersuku atau bergolong-golongan.

Di pihak lain melihat keluasan Negara Indonesia yang pulaunya terpisah-pisah maka sistem Negara Kesatuan yang sentralistik bagi Hasan Tiro sangatlah naif sekali. Karenaya bentuk Negara Persatuan atau federal lebih cocok untuk bumi Indonesia yang dari Sabang sampai Meurauke panjangnya sama dengan dari London ke Baghdad, di mana kata Hasan Tiro, terdapat tidak kurang 17 negara berdaulat.

Negara Federal merupakan suatu negara yang mencakup negara-negara bagian yang tidak berdaulat. Walaupun begitu negara-negara bagian tersebut mempunyai sistem pemerintahan sendiri dengan kepala negara sendiri, parlemen sendiri, undang-undang sendiri yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Federal tersebut. Dengan sistem federal negara-negara bagian mempunyai hak yang murni dalam mengatur daerahnya sendiri, hanya saja ia terikat dalam suatu ikatan kerjasa sama dengan tujuan agar kepentingan bersama dapat tercapai.

Prof. John Fischer seperti dikutip Hasan Tiro mengatakan "Tujuan Negara Persatuan adalah untuk memperpadukan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dari peradaban yang berlainan, dari adat istiadat yang berbeda-beda, dari kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang tidak sama, dari bangsa-bangsa yang berlainan dan dari agama-agama yang berbeda-beda dalam satu susunan yang akan dapat memenuhi kebutuhan semua."

Hanya saja jika kita analisa lebih jauh akan terlihat bentuk Negara Persatuan (federasi) yang diinginkan Hasan Tiro. Bila negara-negara federasi di dunia di dasarkan kepada pembagian daerah, maka Hasan Tiro berobsesi untuk menegakkan Negara Persatuan (federasi) bagi Indonesia yang di dasarkan atas ide kesukuan.

Ia menginginkan pembagian daerah Pemerintahan Indonesia di sesuaikan dengan kenyataan kehidupan kebangsaan dan alamnya yaitu banyaknya suku dan banyaknya pulau-pulau.
Obsesinya ini ia tuangkan dalam buku Demokrasi Untuk Indonesia sebagai berikut: Dalam suatu Negara Persatuan Indonesia, pembagian daerah pemerintahan haruslah dilakukan menurut kenyataan masyarakat Indonesia; bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa bersuku yang masing-masing suku bangsa itu, sejak ribuan tahun sudah mendiami daerah-daerah tertentu di seluruh kepulauan kita. Wilayah Indonesia adalah kumpulan dari daerah-daerah suku bangsa. Wilayah Indonesia terdiri dari tanah Sunda, tanah Jawa, tanah Madura, tanah Bali, tanah Minahasa, tanah Bugis, tanah Minangkabau, Tanah Batak, tanah Melayu, tanah Sriwijaya, tanah Aceh dan lain
sebagainya, dan bukan terdiri dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan dan sebagainya. Sejarah kita sudah dimulai ribuan tahun sebelum Belanda datang dan pergi, ribuan tahun sebelum Jepang masuk dan keluar; dan yang sedang kita teruskan.

Jadi wilayah Indonesia bukanlah tanah kosong yang tidak bersejarah dan tidak bertuan. Oleh karena itu, berdasarkan kenyatan-keyataan ini dan berdasarkan hak sejarah suku-suku bangsa kita atas daerahnya masing-masing, maka sudah semestinya pembagian daerah pemerintahan di dasarkan atas daerah suku-suku bangsa itu. Tiap-tiap pembagian daerah secara lain bukan saja berarti pelanggaran terhadap hak-hak suku bangsa, tetapi juga pelanggaran terhadap kenyataan yang pada
akhirnya akan mengacaukan susunan pemerintahan dan melemahkan negara sendiri.

Dengan demikian jelaslah bahwa Hasan Tiro menghendaki sebuah Negara Federal yang pembagian daerah atas negara-negara bagian di dasarkan kepada prinsip kesukuan bukan kepropinsian.

Karena itu sampai detik ini ia terus berjuang membebaskan Aceh yang merupakan tempat kelahirannya dan berkembang sukunya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kemudian mendirikan sebuah negara bersuku, "Kita orang Aceh adalah suatu bangsa di atas dunia seperti bangsa-bangsa lain juga.. Mempunyai negeri sendiri yaitu negeri Aceh, mempunyai bahasa sendiri yaitu bahasa Aceh.., mempunyai riwayat sendiri, sejarah Aceh yang diperbuat oleh leluhur kita" Ungkap Hasan Tiro dalam bukunya "Aceh Bak Mata Donya". Konsep tentang Negara Federasi suku ini didukungnya dengan mengemukakan Q.S.Al-Hujurat :13 Artinya:"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S.Al-Hujurat:13)

Namun, berbeda dengan Hasan Tiro, Ahmad Azhar Basyir berpandangan, ayat ini mengajarkan bahwa manusia berasal dari satu keturunan yang sama. Oleh karena itu, dikalangan umat manusia ditanamkan rasa kesatuan kemanusian. Bahkan A.Hasjmy, salah seorang tokoh yang juga dari Aceh, dengan mengutip ayat ini dan beberapa ayat lainnya menyimpulkan Islam dengan tegas menghapuskan kemegahan bersuku-suku dan kemegahan asal turunan serta kemegahan beragama, maka dengan demikian Islam telah sampai pada suatu tarap, yang belum pernah dicapai oleh kemajuan Barat sampai dewasa ini.

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa Islam tidak menggariskan secara tertentu bentuk negara yang mesti diterapkan, tetapi Islam mewanti-wanti jangan sampai terjadi penyelewengan atas nama agama. Karenanya ide negara suku ini perlu di elaborasi dengan baik agar tidak menimbulkan sikap fanatisme dan egoisme yang akan menjurus pada pemisahan di antara suku-suku dan
bangsa-bangsa bahkan agama sehingga lebih menyuburkanpotensi konflik dan perpecahan.

Dengan membawa suku untuk nama sebuah negara berarti ingin menunjukkan kekuasaan dan kelebihan sukunya di atas suku lainnya yang hidup dalam satu negara padahal ajaran Islam sangat menentang pemahaman seperti ini. Dalam sejarah Islam ashabiyah (fanatisme kesukuan) ini pernah terjadi begitu Rasulullah saw wafat. Pertemuan di Bani Saqifa menunjukkan kenyataan ini, sampai pada masa Bani Umayyah (661-750 M) yang menonjolkan Arabisme, syafawi (1256-1736 M) dengan parsinya, hingga Turki yang berakhir menjadi negara sekuler dan dasar nasionalisme yang ingin menghilangkan segala bentuk keislaman termasuk dalam ibadah ritual.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk negara yang diinginkan Hasan Tiro adalah bentuk Nagara Persatuan (federasi) yang didasarkan atas kesukuan bukan sebuah Negara Islam meskipun persatuan Negara Federasi tersebut berdasarkan agama mayoritas yang dianut yakni Islam. Segala kemusykilan yang diperkirakan terjadi akan dapat teratasi jika negara menjalankan fungsi, tugas dan tujuannya dengan baik.

B. Fungsi, Tugas dan Tujuan Negara

Bagi Hasan Tiro, masyarakatlah yang membentuk negara dan pemerintahan, maka fungsi negara adalah sebagai alat untuk mencapai kesempurnaan masyarakat Indonesia lahir dan batin, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat berdasarkan moral, budi pekerti dan falsafah hidup masyarakat Indonesia yang 90 % Islam.

Sebelumnya telah diketahui bahwa Hasan Tiro menginginkan tegaknya Negara Federasi yang berdasarkan kesukuan, maka baginya segala kebutuhan rohani dan jasmani masing-masing manusia itu dijelmakan melalui golongannya.

Melihat fungsi tersebut, maka tugas negara adalah mengupayakan terwujudnya kesempurnaan masyarakat itu, sedangkan tujuannya jelas untuk merealisasikan kepentingan masyarakat dalam mencapai kesempurnaan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan bernegara merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang bersifat sosial untuk bekerjasama dalam menggapai cita-cita dan kepentingan bersama dalam masyarakat.

Jadi, negara tak lebih hanya sekedar sarana atau alat dalam mewujudkan tujuan, seperti pernah diutarakan oleh Imam Khomeini bahwa aturan dan perintah sesungguhnya (hakikatnya) hanyalah sebuah wasilah (alat bantu) dan jika wasilah ini tidak digunakan untuk menebarkan kebaikan dan mencapai tujuan mulia, maka ia akan menjadi tidak bernilai di mata kekasih Allah.

Berbeda dengan teori kekuasaan negara seperti yang dipercayai oleh Shang Yang (523-428 SM) dan Machiavelli (1469-1527 M), bagi Hasan Tiro kepentingan masyarakat di atas segala-galanya, bahkan di atas kepentingan negara, "Kalau negara dapat disebut mempunyai kepentingan, maka kepentingan itu ialah kumpulan dari segala kepentingan golongan-golongan yang terdapat dalam negara itu, yang kesemuanya harus dipelihara dan dilindungi dengan adil oleh negara," ungkap Hasan Tiro. Oleh karenanya ia mengingatkan agar selalu waspada kepada orang-orang yang hendak mengorbankan masyarakat untuk apa yang disebutnya kepentingan negara, karena negara dan pemerintahan tidak mempunyai kepentingan melepaskan kepentingan masyarakat.

Pandangan Hasan Tiro ini mirip dengan pemikiran J.J.Rousseau (1712-1778 M) yang menyatakan bahwa kedaulatan suatu negara ada di tangan rakyat atau masyarakat. Karenanya kekuasaan raja bersifat pinjaman. Dengan ini maka masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan mempunyai kemauan umum yang oleh Rousseau disebut Volonte geneerale. Kemauan umum dari masyarakat inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi, yang menentukan putusan terakhir dan tertinggi, dan
dinamakan kedaulatan.

Lalu bagaimanakah sifat kekuasaan raja itu? Menurut Rousseau masyarakat itu hanya dapat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa, sedangkan kedaulatannya itu tidak dapat diserahlan kepada siapapun juga. Jadi kedaulatan tetap ada pada masyarakat atau rakyat. Maka sifat kekuasaan penguasa hanya melakukan kehendak umum itu, penguasa hanya merupakan wakil dari rakyat.

Oleh karena itu apabila penguasa itu mengadakan tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari kemauan rakyat atau kemauan umum, maka rakyat dapat mengganti penguasa itu dengan penguasa yang baru.

Namun sembari mengkritik J.J.Rousseau yang menyangka kehidupan seorang manusia dalam masyarakat tidak ubahnya seperti kehidupan butir pasir di antara butir-butir yang lain dalam satu gurun sahara, Hasan Tiro mengatakan bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat satu sama lainnya tidak terlepas seperti halnya kehidupan butir-butir pasir di gurun sahara, tetapi satu sama lainnya dihubungkan oleh bermacam-macam ikatan kealaman dan kemasyarakatan, seperti famili, kaum, marga, suku dan bangsa yang akhirnya melahirkan negara. Semua ikatan-ikatan kealaman dan kemasyarakatan ini bukanlah ikatan yang sia-sia saja, tetapi semuanya mempunyai maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang pasti dalam memenuhi hajat mengenai jasmani maupun rohani, mengenai ekonomi maupun politik.

Melihat kepada fungsi, tugas dan tujuan yang diutarakan Hasan Tiro, sedikitpun tidak menyentuh
lapangan agama dan tanpa kutipan-kutipan ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadits seperti yang dilakukan oleh para pemikir muslim kontemporer semisal Al-Maududi, Imam Khomeini, Muhammad Asad, Ahmad Azhar Basyir, M.Natsir, A.Hasjmy, dan lain-lain. Al-Maududi misalnya, dengan mengutip Q.S. Al-Hadid :25 menyatakan bahwa tujuan kekuasaan politik - yang juga dipandangnya sebagai misi para Rasul - adalah menciptakan kondisi yang di dalamnya massa rakyat dapat dijamin keadilan sosialnya sejalan dengan norma-norma yang telah dicanangkan Al-Quran yang memberikan perintah-perintah yang jelas untuk mencapai kehidupan yang benar-benar disiplin. Kemudian dengan mengutip Q.S. Al-Hajj : 41 dan Q.S. Ali Imran :110, ia mengemukakan bahwa negara juga bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeseimbangan yang telah diketengahkan Allah dalam kitab suci Al-Quran. Untuk tujuan ini, lanjutnya, kekuasaan politik akan digunakan demi kepentingan itu dan bilamana diperlukan, semua sarana propaganda dan persuasi damai akan digunakan, pendidikan moral rakyat juga akan dilaksanakan, dan pengaruh sosial maupun pendapat umum akan dijinakkan, semua ini tampaknya merupakan fungsi dan tugas dari sebuah negara.

Meskipun demikian, bukan berarti penulis mengklaim bahwa Hasan Tiro tidak mengindahkan norma-norma agama Islam, hanya saja dalam tulisan-tulisannya ia tidak memberikan kejelasan apakah ia ingin mendirikan sebuah negara Islam yang melaksanakan hukum-hukum Al-Quran
dan Sunnah. Malah sebaliknya dalam tulisan-tulisannya tentang negara federasi tersebut, ingin menerapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang dirancang dan disepakati bersama tanpa ada menyebutkan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasannya Namun, pernyataannya bahwa pencapaian kesempurnaan itu mesti berdasarkan pada falsafah yang dianut rakyat Indonesia yang secara kuantitas 90 % adalah Islam, menunjukkan bahwa Islam memegang peranan penting dalam mengarahkan pemerintahan.

C. Agama Dan Negara

Membaca tulisan-tulisan Hasan Tiro, sekilas rumusan negara yang dirancangnya terkesan agamis, walaupun hampir keseluruhan tulisannya tidak di dukung oleh ayat-ayat al-Qur'an maupun sunnah Nabi saw. Yang menjadi rujukan utama Islam dalam membicarakan suatu sistem politik. Hanya saja tampaknya ia menginginkan Islamlah yang seharusnya menjadi falsafah dan ideologi
rakyat Indonesia bukan Pancasila, karena Negara Indonesia mayoritas beragama Islam.

Jadi anutan mayoritaslah yang pantas dijadikan falsafah dan ideologi, agamalah yang mempersatukan antara suku-suku di Indonesia bukan istilah baru yang diciptakan dengan nama kebangsaan. "Persatuan Indonesia adalah berdasarkan suatu kepentingan yang lebih tinggi, yakni
persatuan rohani, persatuan kejiwaan yang berdasarkan pada agama Islam, dan ukhuwah islamiyah yang mengikat lebih 90 % dari suku-suku Indonesia satu dengan lainnya," ungkap Hasan Tiro.

Mengakui kenyataan Islam sebagai dasar Persatuan Indonesia tidak berarti menyisihkan golongan rakyat Indonesia yang beragama Kristen, atau Hindu dan lain sebagainya, dari ikatan keindonesiaan itu. Kalau agama-agama lain itu kebetulan tidak kuat kedudukannya di Indonesia sehingga tidak mempunyai kedudukan sebagai kekuatan besar untuk mempersatukan seluruh Indonesia, maka mengapa Islam dihalangi untuk berbuat begitu? Bukankah hasilnya untuk kepentingan bersama juga? Manfaat Persatuan Indonesia dan dari berdirinya satu Negara Indonesia yang besar itu tidak hanya dimonopoli oleh umat Islam saja, tetapi juga dinikmati oleh golongan bangsa kita yang beragama Kristen, Hindu dan sebagainya. Dan kalau Persatuan Indonesia tidak dapat didirikan, maka golongan Kristen dan lain-lain pun tentu turut juga mengalami kerugian-kerugiannya.

Menurut hemat penulis (Hasan Tiro), golongan-golongan bangsa kita yang beragama Kristen, dan lain-lainnya, juga mempunyai kepentingan kebendaan dan kerohanian yang nyata atas tetap kuatnya pengaruh Islam di Indonesia, umpamanya dalam menghadapi musuh bersama, yakni komunisme. Yang harus kita usahakan dengan persetujuan bersama, saling mengerti dan saling menghormati, ialah suatu susunan ketatanegaraan yang dapat menjamin Persatuan Indonesia, yang menghormati hak golongan besar dan hak golongan kecil, yang mengakui kenyataan Islam sebagai dasar Persatuan Indonesia, tetapi juga sanggup menjamin kebebasan 100% kepada golongan-golongan Kristen, Hindu dan sebagainya dalam lapangan keagamaan, kemasyarakatan, politik, dan perekonomian.

Dengan demikian jelaslah bahwa Hasan Tiro menginginkan agama duduk sebagai asas sebuah Negara (Indonesia) dikarenakan kemayoritasannya. Pandangan Hasan Tiro ini tampaknya hampir selaras dengan pemikiran politik S.M. Kartosuwiryo, Presiden Negara Islam Indonesia (NII) yang dalam bukunya Haluan Politik Islam mengatakan bukan karena Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat, maka suara rakyat yang terbanyak itulah yang akan memegang kekuasaan negara. Jika komunisme, yang diikuti oleh sebagian besar dari pada rakyat, maka Pemerintah Negara akan mengikuti haluan politik, sepanjang ajaran komunisme. Dan bila Sosialisme atau Nasionalisme yang "menang suara", maka Sosialisme dan Nasionalismelah yang akan menentukan haluan politik negara. Demikian pula, jika Islam yang mendapat karunia Tuhan "menang dalam perjuangan politik itu", maka Islam pulalah yang akan memegang tampuk Pemerintahan Negara.

Singkronisasi pemikiran tersebut tidak perlu diherankan, karena ketika S.M. Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya NII, Aceh adalah salah satu daerah pertama menyambut bergabung dengan NII di bawah pimpinan Tgk. Muhammad Daud Beureueh dan Hasan Tiro sendiri dipercayakan sebagai Duta besar NII di PBB. Walaupun belakangan Hasan Tiro dianggap mengkhianati perjuangan gurunya ketika Daud Beureueh mendirikan Republik Islam Aceh.

Konversi pemikiran Hasan Tiro tersebut wajar saja karena ia lebih mementingkan kesukuan dan patriotisme lokal daripada Islam sebagai basis pemikiran politiknya. Sehingga walaupun menyebutkan bahwa yang seharusnya menjadi falsafah dan ideologi negara adalah Islam namun ia sedikitpun tidak menjelaskan bagaimana caranya ajaran Islam itu, terutama wahyu Tuhan dan Sunnah Nabi saw dapat dioperasionalkan dalam sebuah Negara Federasi yang digagasnya.

Komitmennya untuk tetap menjadikan Islam sebagai dasar negara menurut penulis hanya merupakan pengaruh perkembangan Islam di Aceh seperti pernah diutarakan DR.Taufiq Abdullah sebagaimana dikutip oleh Gus Dur (Abdurrahman Wahid) menjelaskan empat model perkembangan Islam di Nusantara yakni model Aceh, model Minang, model Goa, dan model Jawa.
Pada model Aceh, masyarakat Islam berkembang dari daerah perkampungan muslim. Kampung -kampung muslim itu makin lama makin bertambah banyak penduduknya, hingga akhirnya membentuk kerajaan-kerajaan. Karena berkembang dari kampung Islam, kerajaan pun memiliki wajah Islam yang menyeluruh. Dan hal ini tetap dipertahankan hingga zaman modern ini. Maka terkenallah sebuah pameo "Aceh adalah serambi Mekkah".

Hasan Tiro merupakan putera Aceh, dibesarkan dan diasuh oleh tokoh-tokoh Aceh yang terkenal memiliki komitmen ke Islaman yang kuat seperti Teungku Muhammad Daud Beureueh jelas membawa pengaruh tersendiri dalam dirinya. Namun sejak ia meninggalkan Aceh dan berpetualang di luar negeri, pengaruh Barat jelas terlihat dalam pemikiran-pemikirannya. Sehingga konsepnya tentang negara juga cenderung mendasarkan pada pemikiran tokoh-tokoh dan sistem pemerintahan yang diterapkan di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Kanada, Swiss, Jerman, Switserland dan sebagainya, daripada mengikuti alur pikir ilmuwan muslim dan sistem negara Islam.

Demikian tulisan saya, masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.
penulis,

Tgk. lamkaruna Putra

abupase@yahoo.com
Medan, Indonesia
----------