Stockholm, 16 Mei 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

ITU TNI DIBAWAH SUTARTO, RYACUDU & SABARNO YANG INGIN TERUS MENDUDUKI ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS KELIHATAN ITU TNI DIBAWAH ENDRIARTONO SUTARTO, RYAMIZARD RYACUDU & HARI SABARNO YANG INGIN TERUS MENDUDUKI DAN MENJAJAH NEGERI ACEH
 

Hari ini, Minggu, 16 Mei 2004, pihak Pemerintah Negara Aceh dalam Pengasingan di Stockholm mengeluarkan statement (dilampirkan dibawah) yang isinya menyatakan, bahwa penurunan status darurat militer ke darurat sipil tidak ada artinya, kalau tidak disusul dengan penarikan pasukan TNI dari Negeri Aceh. Dan diteruskannya pendudukan Negeri Aceh oleh TNI merupakan satu sikap dan tindakan perang melawan rakyat Aceh, khususnya ASNLF atau GAM.

Memang bisa dimaklumi dari isi statement yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Negara Aceh dalam Pengasingan di Stockholm ini, karena kalau diamati, dipelajari, dihayati, maka jelas kelihatan itu Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu, dan Menko Polkam ad interim Hari Sabarno terus ngotot ingin TNI/POLRI/RAIDER bercokol di Negeri Aceh, walaupun darurat militer akan dicabut digantikan dengan darurat sipil.

Karena pihak Sipil diberi kekuasaan penuh, dalam hal ini Gubernur Aceh dibawah Abdullah Puteh dalam menjalankan kekuasaan di Negeri Aceh, maka pihak TNI dibawah Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu yang didukung penuh oleh Menko Polkam ad interim Hari Sabarno, berusaha sekuat tenaga untuk tetap bercokol mempertahankan pendudukan Negeri Aceh, dengan alasan GAM belum berhasil ditumpas.

Kelihatan sekali, itu TNI dibawah Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu pusing tujuh keliling untuk menempatkan serdadu TNI/RAIDER-nya yang berjumlah hampir 50 000 orang itu di Pulau Jawa, apabila ditarik dari Aceh, yang kemungkinan besar tidak ada aktifitas dan kegiatan rutin untuk dijalankan. Karena serdadu-serdadu TNI yang ditempatkan dan ditugaskan di Aceh ini apabila ditarik pulang ke markas mereka di Pulau Jawa, jelas mereka akan menjadi pengangguran dan beban negara saja. Tidak ada aktifitas untuk menjalankan operasinya, seperti melakukan latihan pembunuhan langsung pada manusia, sebagaimana yang dilakukan di Negeri Aceh terhadap rakyat Aceh.

Dengan alasan itulah, Presiden Megawati terus digerogoti oleh pihak TNI, khususnya oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu, dan Menko Polkam ad interim Hari Sabarno agar supaya TNI tetap tidak ditarik dari Aceh, apabila darurat sipil dilaksanakan di Aceh.

Dimana kalau menelusuri lebih kedalam mengenai dasar hukum yang akan dijadikan landasan bekerja darurat sipil adalah sebenarnya sama dengan dasar hukum yang dipergunakan dalam darurat militer yaitu dasar hukum yang terdapat dalam Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 yang mengandung Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 52 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2113).

Dimana kalau dibaca dasar hukum Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, itu kalau dalam darurat sipil penguasaan keadaan darurat sipil dilakukan oleh Kepala Daerah serendah-rendahnya dari Daerah tingkat II selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah yang daerah hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, yang dibantu oleh seorang Komandan Militer tertinggi dari daerah yang bersangkutan, seorang Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan, dan seorang Pengawas/Kepala Kejaksaan dari daerah yang bersangkutan.

Sedangkan dalam darurat militer penguasaan keadaan darurat militer dilakukan oleh Komandan Militer tertinggi serendah-rendahnya Komandan kesatuan Resimen Angkatan Darat atau Komandan Kesatuan Angkatan Laut/Angkatan Udara yang sederajat dengan itu selaku Penguasa Darurat Militer Daerah yang daerah-hukumnya ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, yang dibantu oleh seorang Kepala Daerah dari daerah yang bersangkutan, seorang Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan, dan seorang Pengawas/Kepala Kejaksaan dari daerah yang bersangkutan.

Jadi, kalau melihat dasar hukum yang dipakai oleh pihak NKRI ini, jelas dasarnya yang dipakai adalah dasar hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh Soekarno dulu, tahun 1959.

Nah, karena memang sudah jelas, bahwa dalam darurat sipil kekuasaan tertitingi di daerah Aceh dipegang oleh Gubernur, dalam hal ini oleh Gubernur Abdullah Puteh, maka itu Mang Endang, yang menjabat sebagai Penguasa Darurat Militer Daerah Aceh selama masa darurat militer, dari mulai tanggal 19 Mei 2004 tidak punya lagi kekuasaan penuh di daerah Aceh.

Tetapi, pihak pimpinan TNI, yang dimotori oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu, dan Menko Polkam ad interim Hari Sabarno tidak ingin kehilangan kekuasaan di Negeri Aceh.

Karena itu mereka bertiga inilah yang sebenarnya berusaha untuk terus menggerogoti dan memanipulasi dasar hukum Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Agar supaya pihak TNI ini, tidak dianggap sebagai dalang pendudukan dan penjajahan di Negeri Aceh, diajukanlah alasan bahwa karena pihak GAM belum berhasil dipunahkan, masih ada sekitar 30 persen lagi, maka perlu ditekankan dan dijalankan apa yang telah dan sedang dilaksanakan oleh pihak TNI sampai detik ini yaitu apa yang dinamakan lima operasi terpadu, yaitu pemulihan keamanan, pemantapan pemerintahan, penegakan hukum, kemanusiaan, dan pemulihan ekonomi.

Nah memang kelihatan sekali, alasan yang dicari-cari oleh pihak TNI khususnya oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu, dan Menko Polkam ad interim Hari Sabarno.

Karena mereka bertiga mengetahui secara pasti, bahwa GAM dengan TNA-nya tidak bisa dihancurkan. Dan mereka mengetahui bahwa rakyat Aceh sebenarnya sudah tidak percaya lagi dan sudah sedemikian traumanya terhadap TNI/POLRI ini. Bahkan mereka mengetahui bahwa sebenarnya selama Negeri Aceh itu masih berada dalam kerangka NKRI, akan terus konflik Aceh ini muncul.

Nah, pihak TNI ini terus memanfaatkan situasi konflik Aceh ini, karena kalau konflik Aceh ini padam, maka jelas, itu TNI tidak ada lagi kegiatan dan program yang bisa dijadikan sumber untuk mempertahankan kelangsungan hidup TNI.

Jadi, bagaimanapun itu Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu akan terus mengobarkan konflik Aceh agar menyala terus, dengan alasan yang dibuat-buat, yaitu menumpas GAM.

Tetapi jelas, itu rakyat Aceh sudah tidak bisa ditipu dan dibodohi lagi oleh pihak TNI, khususnya oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu, dan Menko Polkam ad interim Hari Sabarno.

Jadi terakhir, saya tekankan sekali lagi, bahwa memang pihak TNI itulah yang menginginkan konflik di Aceh terus berlangsung demi menjaga kelangsungan hidup TNI. Tanpa konflik di Aceh, TNI akan segera lumpuh. Tanpa konflik di Maluku TNI akan lumpuh. Tanpa konflik di Papua TNI akan lumpuh.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk,
amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

THE STATE OF ACHEH
THE PRIME MINISTER 'S OFFICE
P.O.BOX 130, S-145 01 NORSBORG, SWEDEN
TEL : +46 8 531 83833
FAX: +46 8 531 91275

16 MAY 2004

POLICY STATEMENT

The State of Acheh deplores the Indonesian Security Minister's Hari Sabarno announcement of last May 13 that the Martial Law in Acheh would be lifted and replaced with a civil emergency rule and that no troops would be withdrawn and the military would still have the power to impose curfews, setup blockades and detain suspects indefinitely. In other words, the change is merely a window dressing exercise to hide the dismal failure of the military to perform its duty, other than carrying out indiscriminate killing of thousands of civilians, kidnapping, rapes and other gross violations of human rights as have been well documented by international NGOs, including the reports released by the US Department of State, (February 25, 2004).

For a whole year the armed forces of the State of Acheh, TNA, have been taking the atrocities of the Indonesian military and police forces with patience and restraint in order to give the Indonesian civilian leadership a chance to build its case againts the military, that force would not solve anything. We had thought that the failure would force the military to admit their mistake and would return the reign of its colonial occupation in Acheh back to the civilian leadership who would then pursue a peaceful dialogue with us.

Unfortunately, we have been proven wrong. There is no intention whatsoever on the part of the Indonesian Government, military or civilian,to try to find a peaceful solution to the conflict. In fact, they are not interested to find a solution at all, as the continued bloodshed in Acheh is a very useful tool for the political elite in Jakarta to hide their failures in every sectors of life in the country.

Not only the Indonesian leadership is unwilling to pursue a peaceful settlement in the Acheh conflict, it is also fomenting other conflicts everywhere else outside Java. There have been renewed violence in Papua, Ambon, Kalimantan and Sulawesi. Even the islands of Batam and Riau are not spared.

In Acheh the colonial occupation forces have resorted to all sorts of dirty tricks and atrocities. They have created militia groups to terrorize villagers into participating in the elections. They have resorted to kidnapping, detaining and even executing detainees or members of The Acheh Armed National Forces (TNA/ GAM) families.

Having considered such blatant disregard by the Indonesia occupational forces for the rules of engagement, international conventions, human rights and humanitarian considerations, the Government of the State of Acheh has no choice but to make the following conclusions:

1. The changing of the status of the Martial Law into the Civil Emergency without the withdrawal of the troops that were dispatched to Acheh under the Martial Law as imposed on 19 May 2003, is without substance.

2. The continued presence of such a massive occupational troops indefinitely in Acheh is an ACT OF WAR.

Consequently, the Government of the State of Acheh does hereby decide that it:
1. Acknowledges this DECLARATION OF WAR by the Government of Indonesia against the nation and the people of Acheh, and it will thus order TNA troops to act accordingly.

2. Does hereby give notice to the Indonesian Government and to the international community that TNA shall henceforth regard all Indonesian military or civilian government facilities and personnel, as parts of the colonial occupational war machine, and that it reserves the right to attack them.

3. Does hereby inform the international community that it is still ever ready to return to the negotiating table and it does indeed hope that the international community particularly the United Nations would be able to persuade the Indonesian government to find a peaceful solution to the long and bloody conflict in Acheh, to do the same.

Stockholm, Sweden
The Government of the State of Acheh in exile

Malik Mahmud
Prime Minister
----------