Stockholm, 18 Mei 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

KEPPRES DS MADE IN MEGA, RYACUDU, SUTARTO & SABARNO TETAP BERISIKAN CAIRAN RACUN TNI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KEPPRES DS MADE IN MEGA, RYACUDU, SUTARTO & SABARNO YANG AKAN DIUMUMKAN NANTI SORE TETAP AKAN BERISIKAN CAIRAN RACUN TNI

Hari ini, Selasa, 18 Mei 2004 adalah hari terakhir diberlakukakannya dasar hukum Keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2003 tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2003, dan yang telah diperpanjang selama 6 bulan lagi pada 19 November 2003.

Ketika tulisan ini dibuat, pukul 11:26 Waktu Swedia atau pukul 15:26 WIB, itu Keppres baru belum diumumkan. Dimana Keppres baru ini secara hukum berisikan pemindahan kekuasaan penguasa dari Penguasa Darurat Militer Daerah yang dijabat Panglima Kodam Iskandar Muda dipindahkan kepada Penguasa Darurat Sipil yang dijabat kepala daerah atau Gubernur.

Fungsi dan tugas pemerintahan darurat sipil ini dipegang dan dilaksanakan oleh Gubernur, dalam hal ini oleh Gubernur Abdullah Puteh, kalau ia tidak diturunkan atau digantikan oleh wakilnya atau orang lain. Sehubungan masalah dugaan korupsi yang terjadi dalam tubuh Pemerintad Daerah Aceh dibawah Gubernur Abdullah Puteh.

Nah, disini yang menjadi permasalahan besar adalah walaupun secara struktur pemerintahan kekuasaan ada dibawah Gubernur, tetapi dalam prakteknya, itu TNI dibawah komando Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu yang didukung penuh oleh Menko Polkam ad interim Hari Sabarno yang akan menguasai lapangan. Dengan alasan masalah keamanan di sebagian wilayah daerah Aceh masih belum stabil. Dimana alasan inilah yang disodorkan oleh pihak TNI khususnya yang diajukan oleh Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Menko Polkam ad interim Hari Sabarno.

Dimana dalam pelaksanaan darurat sipil di Negeri Aceh ini akan diatur dalam satu dasar hukum Instruksi Presiden yang berisikan salah satunya peranan TNI/POLRI sebagai alat Penguasa Darurat Sipil Daerah Aceh dibawah Gubernur Abdullah Puteh untuk dijadikan penumpas rakyat Aceh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI.

Jadi, karena peranan TNI masih tidak berobah dari waktu masa darurat militer, maka jelas, perobahan status dari darurat militer kepada darurat sipil, tidak akan jauh berbeda dalam hal pembantaian, pembunuhan, penculikan, penyiksaan terhadap rakyat Aceh yang akan dilakukan oleh pihak TNI/POLRI/RAIDER.

Karena, itu, kalau ditelusuri lebih kedalam, sebenarnya, justru pihak TNI inilah yang ingin tetap di Negeri Aceh muncul konflik, agar supaya fungsi dan tugas TNI kelihatan nyata, dan tidak ada lagi alasan untuk dikatakan bahwa TNI/POLRI bukan pembela kerangka NKRI.

Padahal sebenarnya, justru TNI/POLRI adalah sebagai alat penekan, pembasmi, pembunuh, pendudukan, dan penjajahan Negeri Aceh. Negeri Aceh yang telah ditelan, dicaplok, diduduki, dan dijajah oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan menggunakan PP RIS No.21/1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi dan PERPPU No.5/1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara yang tetap dipertahankannya sampai detik ini.

Jadi terakhir. Selama solusi konflik Aceh ini yang akar masalahnya adalah Negeri Aceh yang ditelan dan dicaplok Soekarno, tidak diserahkan kepada seluruh rakyat Aceh, guna diputuskan melalui penentuan pendapat, apakah memang rakyat Aceh masih tetap ingin bersama pihak penjajah RI atau memang sudah bosan hidup bersama dan ingin hidup dibawah kaki pemerintah rakyat Aceh sendiri.

Dan tentu saja, kelihatannya, walaupun status Negeri Aceh sekarang sudah turun ketingkat status darurat sipil, tetapi karena pihak TNI masih juga ngotot tinggal di Negeri Aceh, maka selama itu konflik Aceh akan terus berlangsung. Dan siapa yang disalahkan ?. Tentu saja yang sangat disalahkan adalah pihak TNI dibawah komando Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu yang didukung penuh oleh Menko Polkam ad interim Hari Sabarno.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk,
amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se