Stockholm, 20 Mei 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PEACE ITU STATUS HUKUM PERANG DALAM NII & DEKLARASI ULANGAN NEGARA ACEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

PEACE MASIH BINGUNG TENTANG STATUS HUKUM PERANG DALAM NII & DEKLARASI ULANGAN NEGARA ACEH

"Menyambung lagi, pak, ttg NII yg telah merubah status perangnya (bukan lagi konflik frontal) yg mengakibatkan tidak berlakunya hukum perang, saya masih agak bingung, bukankah pada masa 1962-1987 NII dlm keadaan tidak jahar, tapi mengapa pada masa itu malah berlaku hukum perang? kan aneh, statusnya saja tertutup, tapi berlaku hukum perang? atau saya yg salah menangkap maksudnya? Lantas kalau tidak ada deklarasi perang dari NKRI, mulai kapan itu berlaku? apakah dgn penangkapan Kartosuwiryo tahun 1962 dpt dikatakan sbg akhir deklarasi perang NII, berarti juga hukum perang itu telah batal sejak saat penangkapan itu, bukan begitu? kalau memang demikian jadi tahun 1962-1987 itu sebenarnya statusnya gimana? Menyinggung soal GAM, sejauh yg bapak kemukakan, GAM itu bukan sebuah negara, lalu negara Aceh itu yg mana? apakah proklamasi Hasan Tiro itu mendeklarkan sebuah negara berdaulat? Lantas sbgmn analogi NII, apa UUD? apa konsepsinya? selama ini kecuali naskah proklamasi GAM, bapak tidak pernah menyertakan dokumen2 yg laizmnya menjadi dasar pendefinisian sebuah negara. Lantas juga, jika memang GAM adalah bukan negara, bagaimana status jihadnya, bukankah harus dlm lingkup naungan negara/imam?" (Peace ORG, miranda_hnf@yahoo.co.uk , 19 May 2004 6:36 am)

Terimakasih saudara Peace Org di UK.

Baiklah saudara Peace.

Saudara Peace mempertanyakan: "ttg NII yg telah merubah status perangnya (bukan lagi konflik frontal) yg mengakibatkan tidak berlakunya hukum perang, saya masih agak bingung, bukankah pada masa 1962-1987 NII dlm keadaan tidak jahar, tapi mengapa pada masa itu malah berlaku hukum perang? kan aneh, statusnya saja tertutup, tapi berlaku hukum perang? atau saya yg salah menangkap maksudnya?"

Ketika Imam NII SM Kartosoewirjo tertangkap 4 Juni 1962 dan diajukan ke muka Mahkamah Angkatan Darat dalam Keadaan Perang untuk Jawa-Madura dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962, tidak berarti NII secara de-jure dan de-facto lenyap. Roda pemerintahan NII terus berjalan, dan Imam NII harus segera dipilih dan diangkat.

Karena dari sejak NII diproklamasikan 7 Agustus 1949 hukum yang diberlakukan adalah dasar hukum pada masa perang. Karena pada saat itu telah terjadi deklarasi perang dari pihak Soekarno terhadap pihak NII.

Seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini bahwa untuk memilih dan mengangkat Imam NII sepeninggal Imam NII SM Kartosoewirjo adalah harus berdasarkan pada Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959 yang merupakan produk undang undang, hasil daripada NII berada dalam keadaan darurat perang, dimana Kanun Azasy pasal 12 ayat 2 "Imam dipilih oleh Madjlis Sjuro dengan suara paling sedikit 2/3 daripada seluruh anggauta" tidak bisa dilaksanakan. Dimana menurut Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959, yaitu Pimpinan KPSI (Komando Perang Seluruh Indonesia) dipimpin oleh Imam/Panglima Tertinggi. Bila satu dan lain hal ia berhalangan sehingga oleh karenanya ia tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka diangkatnyalah seorang Imam/Panglima Tertinggi selaku penggantinya dengan purbawisesa penuh Yang berhak diangkat menjadi Imam/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Negara Islam Indonesia itu adalah
-Anggota Komandemen Tertinggi (AKT)
-Kepala Staf Umum (KSU)
-Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT)

Karena Anggota Komandemen Tertinggi (AKT) dan Kepala Staf Umum (KSU) sudah gugur dan yang lainnya telah meninggalkan tugasnya atau menyerah, maka yang tinggal Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT). Dimana satu-satunya Kuasa Usaha Komandemen Tertinggi (KUKT), yaitu Abdul Fattah Wirananggapati. Adapun Ateng Djaelani Setiawan, H.Zainal Abidin, Adah Djaelani Tirtapradja, dan Atjeng Abdullah Mudjahid alias Atjeng Kurnia telah menyerah kepada pihak Soekarno. Sedangkan Abdul Fattah Wirananggapati yang dibai'at langsung oleh Imam SM Kartosoewirjo, sekembali dari membai'at Teungku Muhammad Daud Beureueh pada tanggal 20 september 1953 sebagai Panglima TII Divisi V-Tjik Di Tiro, ketika pulang, di Jakarta, tertawan TNI dan diasingkan ke Nusakambangan. Dan baru dibebaskan pada tahun 1963 setelah Soekarno mengeluarkan amnesti abolisi tahun 1961. Hanya Abdul Fattah Wirananggapati pada tahun 1975 ditangkap kembali oleh pihak RI dan dibebaskan pada tahun 1983.

Nah, selama Imam NII yang baru belum diangkat dan dijaharkan, maka selama itu NII tetap masih memberlakukan dasar hukum pada masa perang, walaupun tanpa Imam yang dipilih berdasarkan Pedoman Dharma Bakti - Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959.

Ketika Abdul Fattah Wirananggapati diangkat menjadi Imam NII penerus Imam SM Kartosoewirjo pada tahun 1987 berdasarkan Maklumat Komandemen Tertinggi (MKT) Nomor 11 tahun 1959, maka dari sejak itu NII dijaharkan dan diumumkan dengan melalui lahirnya Attibyan yang ditulis oleh Abdul Fattah Wirananggapati pada tanggal 13 Mei 1987 dan dipublikasikan oleh Eksekutif Sentral Daulah Islam Indonesia Bidang Publikasi Ummat (Eksen Disina) pada tanggal 15 Mei 1987.

Jadi, dengan diangkatnya Imam NII penerus Imam SM Kartosoewirjo, dan NII telah dinyatakan terbuka, dan tidak ada pernyataan deklarasi perang dari pihak RI terhadap NII, anggota atau rakyat NII bisa leluasa tinggal dan hidup diwilayah de-jure NII, maka dari saat itu hukum pada masa perang NII sudah tidak berlaku.

Selanjutnya, soal wilayah dearah kekuasaan de-facto RI dan NII adalah secara de-facto wilayah kekuasaan NII berada dalam wilayah daerah de-facto RI, tetapi secara de-jure kekuasaan pemerintah NII masih berdiri. Karena rakyat NII hidup berbaur dengan rakyat RI dan tidak bisa dibedakan secara hukum, maka rakyat NII adalah juga rakyat yang warga negara RI dan pemegang kartu penduduk dan paspor RI. Jadi secara teoritis wilayah kekuasaan de-facto NII adalah wilayah dimana Pemerintahan NII berada dan wilayah NII yang telah dikuasai oleh pihak RI.

Nah sekarang, selama tidak ada deklarasi perang dari pihak RI terhadap NII, maka selama itu pihak Pemerintah NII akan merasa aman dalam membina dan membangun rakyatnya yang secara de-facto berada dalam wilayah de-facto RI. Jadi, kesempatan inilah yang dipergunakan oleh pihak Pemerintah NII untuk membangun pembinaan dan pembangunan ummat NII tanpa mendapat tekanan dan hambatan dari pihak Pemerintah RI.

Selanjutnya saudara Peace mempertanyakan: "menyinggung soal GAM, sejauh yg bapak kemukakan, GAM itu bukan sebuah negara, lalu negara aceh itu yg mana? Apakah proklamasi Hasan Tiro itu mendeklarkan sebuah negara berdaulat? lantas sbgmn analogi NII, apa UUD? apa konsepsinya? selama ini kecuali naskah proklamasi GAM, bapak tidak pernah menyertakan dokumen2 yg laizmnya menjadi dasar pendefinisian sebuah negara. Lantas juga, jika memang GAM adalah bukan negara, bagaimana status jihadnya, bukankah harus dlm lingkup naungan negara/imam?"

Sebenarnya ASNLF (Acheh Sumatra National Liberation Front) atau GAM (Gerakan Aceh Merdeka) adalah merupakan wadah pergerakan rakyat Aceh untuk untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI.

Nah, ketika pada tanggal 4 Desember 1976 Teungku Hasan Muhammad di Tiro mendeklarasikan Negara Aceh Sumatera bebas dari pengaruh kekuasaan Asing atau dari pengaruh kekuasaan NKRI, maka dari sejak itu secara de-jure dan de-facto Negara Aceh Sumatera telah berdiri kembali.

Berdirinya Negara Aceh Sumatera ini adalah merupakan kelanjutan dari Negara Aceh dibawah Sultan Machmudsyah yang pada tanggal 26 Maret 1873 menerima deklarasi perang dari pihak Belanda. Dan dari sejak itulah Negara Aceh berada dalam keadaan perang melawan Belanda dan berada dalam pendudukan Belanda yang berlangsung sampai tahun 1942, yaitu sampai waktu Belanda menyerah kepada Jepang.

Jadi deklarasi pada tanggal 4 Desember 1976 adalah merupakan deklarasi ulangan dari Negara Aceh yang secara de-facto diduduki oleh Belanda dan diteruskan oleh pihak RI yang menjelma menjadi NKRI.

Karena itu antara proklamasi NII dengan deklarasi Negara Aceh Sumatera adalah sangat berbeda. NII adalah memang pada tanggal 7 Agustus 1949 mulai berdiri, sedangkan deklarasi Negara Aceh Sumatera pada tanggal 4 Desember 1976 merupakan deklarasi ulangan dari Negara Aceh Sumatera yang secara de-facto telah diduduki dan dijajah oleh Belanda dan diteruskan oleh pihak RI atau NKRI.

Dimana deklarasi ulangan Negara Aceh Sumatera pada 4 Desember 1976 ini adalah sebagai penerus dan pelanjut Negara Aceh Sumatera yang pada waktu itu dipimpin oleh Panglima Perang Teungku Tjheh Maat yang meninggal dalam perang Alue Bhot, Tangse tanggal 3 Desember 1911. Dimana Teungku Tjheh Maat ini adalah cucu dari Teungku Tjhik di Tiro atau paman dari Teungku Hasan Muhammad di Tiro. Sejak gugurnya Panglima Perang Teungku Tjheh Maat ditembak serdadu Belanda pada tanggal 3 Desember 1911, maka berakhirlah secara de-jure dan de-facto kekuasaan Panglima Perang Teungku Tjheh Maat yang memimpin Negara Aceh Sumatera dan jatuh secara de-facto dan de-jure ke tangan Belanda.

Nah, sebagai pelanjut dari Negara Aceh Sumatera yang telah hilang secara de-facto dan de-jure pada tanggal 3 Desember 1911 dari tangan Panglima Perang Teungku Tjheh Maat, maka Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 meneruskan dan menghidupkan kembali Negara Aceh Sumatera melalui deklarasi ulangan Negara Aceh Sumatera yang bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau NKRI yang telah menduduki dan menjajah Negeri Aceh dari sejak tanggal 14 Agustus 1950 melalui tangan Presiden RIS Soekarno dengan menggunakan dasar hukum PP RIS No. 21/1950 dan PERPPU No.5/1950.

Kemudian Pemerintah Negara Aceh Sumatera dalam pengasingan wujud sampai detik ini di Stockholm, Swedia.

Karena itu perjuangan yang sekarang dijalankan oleh ASNLF atau GAM memang dilindungi oleh Negara Aceh Sumatera dalam pengasingan di Stockholm, Swedia. Walaupun pemerintah Negara Aceh Sumatera secara de-jure berada dalam pengasingan di Stockholm, Swedia tetapi secara de-facto wilayah kekuasaan Negara Aceh Sumatera melingkupi daerah Aceh yang sekarang berada dalam kekuasaan TNA (Tentara Negara Aceh) dan secara teoritis de-facto mencakup seluruh daerah Aceh yang diduduki dan dijajah RI atau NKRI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk,
amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Commented by: Peace ORG on 19 May 2004 6:36 am
Ahmad.swaramuslim.net
miranda_hnf@yahoo.co.uk

Menyambung lagi, pak.

Ttg NII yg telah merubah status perangnya (bukan lagi konflik frontal) yg mengakibatkan tidak berlakunya hukum perang, saya masih agak bingung, bukankah pada masa 1962-1987 NII dlm keadaan tidak jahar, tapi mengapa pada masa itu malah berlaku hukum perang? kan aneh, statusnya saja tertutup, tapi berlaku hukum perang? atau saya yg salah menangkap maksudnya?

Lantas kalau tidak ada deklarasi perang dari NKRI, mulai kapan itu berlaku? apakah dgn penangkapan Kartosuwiryo tahun 1962 dpt dikatakan sbg akhir deklarasi perang NII, berarti juga hukum perang itu telah batal sejak saat penangkapan itu, bukan begitu? kalau memang demikian jadi tahun 1962-1987 itu sebenarnya statusnya gimana?

Lalu sejak 1987 sampai skrg, berarti ada 2 negara yg mengklaim wilayah yg sama di Indonesia, bagaimana solusinya? atau NII karena sudah tidak menyatakan perang thdp NKRI berarti sesungguhnya hakikat NII sbg sebuah negara telah luntur? apa maknanya masih memperjuangkan NII kalau demikian?

Menyinggung soal GAM, sejauh yg bapak kemukakan, GAM itu bukan sebuah negara, lalu negara Aceh itu yg mana? apakah proklamasi Hasan Tiro itu mendeklarkan sebuah negara berdaulat? Lantas sbgmn analogi NII, apa UUD? apa konsepsinya? selama ini kecuali naskah proklamasi GAM, bapak tidak pernah menyertakan dokumen2 yg laizmnya menjadi dasar pendefinisian sebuah negara

Lantas juga, jika memang GAM adalah bukan negara, bagaimana status jihadnya, bukankah harus dlm lingkup naungan negara/imam?

Sekian dulu, terima kasih sebelumnya

Peace Org

miranda_hnf@yahoo.co.uk
Inggris
----------