Stockholm, 26 Mei 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

BAHTIAR ITU MEGAWATI MASIH TIDAK TERIMA MALUKU SELATAN & ACEH DITELAN SOEKARNO
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

BAHTIAR RIFAI ITU MEGAWATI MASIH TIDAK TERIMA MALUKU SELATAN & ACEH DITELAN & DICAPLOK SOEKARNO PAKAI RIS

"Bapak Ahmad yang terhormat. Berikut ini berita dari Liputan6.com, walau tidak ada hubungannya dengan Referendum Negara Acheh, tapi bagus untuk masukan Bapak-bapak yang mengikuti mimbar bebas di http://ahmad.swaramuslim.net/ dan http://www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm "(Bahtiar Rifai , bahtiar_rifai@yahoo.com , Tue, 25 May 2004 18:56:41 +0700 (WIT))

Terimakasih saudara Bahtiar Rifai di Yogyakarta, Indonesia

Kemaren, Selasa, 25 Mei 2004 saudara Bahtiar Rifai dari Yogyakarta telah mengirimkan informasi tentang "Ketua Front Kedaulatan Maluku Alexander Manuputty mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia di Maluku" melalui Liputan6.com .

Sebenarnya, masalah Maluku Selatan ini telah dikupas beberapa kali di mimbar bebas ini. Dimana pada garis besarnya saya telah menyatakan bahwa hakekat sebenarnya dari keinginan rakyat Maluku Selatan ini untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan NKRI adalah karena disebabkan oleh kebijaksanaan politik, pertahanan, keamanan dan agresi Soekarno dari Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya untuk menguasai seluruh Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang ada di Nusantara ini. Dimana menurut fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah bahwa Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI 17 Agustus 1945 yang menelan, mencaplok, dan menduduki Negara-Negara, Daerah-Daerah yang menjadi Negara Bagian RIS, dan Negeri-Negeri yang berada diluar wilayah kekuasaan de-facto RIS, seperti Negeri Aceh, dan Negeri Maluku Selatan. (Melihat Soumokil dengan RMS-nya dari sudut fakta & bukti, dasar hukum & sejarah ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040322a.htm )

Nah, Presiden Megawati sampai detik ini tidak mau menerima fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah bahwa Soekarno dengan Negara RI atau Negara RI Soekarno atau Negara RI-Jawa-Yogya atau Negara RI 17 Agustus 1945 yang menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Negeri Aceh dan Negeri Maluku Selatan.

Karena itu disetiap saat dan kesempatan Presiden Megawati mengatakan: "Ini bukan masalah agama tetapi masalah politik yakni desakan dari sebagian kelompok kecil yang ingin memisahkan diri dari NKRI" (Presiden Megawati, dialog dengan tokoh agama dan pemuka agama di Ballroom Kantor Gubernur Maluku, Jalan Patimura, Ambon, Sabtu, 22 Mei 2004)

Disini kelihatan jelas Presiden Megawati menekankan dan menggaris bawahi bahwa rakyat Maluku Selatan merupakan "sebagian kelompok kecil yang ingin memisahkan diri dari NKRI".

Jadi, dengan fakta dan bukti yang dinyatakan oleh Presiden Megawati ini menggambarkan bahwa penelanan, pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan Negeri Maluku Selatan oleh Presiden RIS Soekarno tidak dimengerti dan tidak diterima oleh Presiden Megawati. Padahal pihak Presiden RIS Soekarno dengan jelas-jelas menelan dan mencaplok Negeri Maluku Selatan, setelah Soumokil mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur pada tanggal 25 April 1950 di Ambon memproklamasikan Maluku Selatan menjadi Negara Republik Maluku Selatan yang merdeka dari Negara Indonesia Timur Negara bagian RIS, yaitu 24 hari sebelum Negara Indonesia Timur dimasukkan kedalam mulut Negara RI atau Negara RI-Jawa-Yogya pada tanggal 19 Mei 1950 melalui cara perundingan antara NIT bersama-sama dengan Negara Sumatera Timur (NST) yang diwakilkan kepada pihak Pemerintah Federal RIS untuk melawan pihak Pemerintah RI dimeja perundingan.

Keluarnya Negeri Maluku Selatan dari Negara Indonesia Timur adalah merupakan hak setiap Negara atau Daerah Bagian Negara Indonesia Timur untuk menentukan nasib sendiri yang salah satunya dijamin oleh Atlantic Charter 14 Agustus 1941 yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Winston S. Churchill dari Inggris, yang berbunyi: "Third, they respect the right of all peoples to choose the form of government under which they will live; and they wish to see sovereign rights and self government restored to those who have been forcibly deprived of them" (Mereka menghormati hak seluruh rakyat untuk memilih bentuk pemerintahan Negara yang sesuai dengan keinginan rakyat sendiri, dan mereka menginginkan untuk melihat hak kedaulatan dan mengatur pemerintah sendiri dikembalikan kepada pihak yang kekuasaannya telah dirampas)

Tetapi, hak kedaulatan dan mengatur pemerintah sendiri dari rakyat Maluku Selatan telah dirampas dan dihancurkan oleh Presiden RIS Soekarno dengan langkah pertama pada tanggal 14 Juli 1950 mengirimkan pasukan APRI/TNI didaratkan di Laha, Pulau Buru, Tanimbar, Kepulauan Kei dan langkah kedua menggempur pasukan Soumokil. Dan akhirnya pada permulaan bulan November 1950 Ambon jatuh ketangan APRI/TNI dibawah perintah Soekarno dari RIS yang pada waktu itu telah menjadi RI yang menjelma jadi NKRI. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 38).

Nah, fakta dan bukti, dasar hukum dan sejarah penelanan, pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan Negara Republik Maluku Selatan oleh Soekarno inilah yang merupakan akar masalah utama timbul konflik berdarah di Ambon dan sekitarnya. Dimana sebenarnya konflik di Maluku Selatan ini sama persis seperti konflik berdarah di Aceh.

Karena itu sebenarnya kalau pihak RI yang menjelma menjadi NKRI dibawah Presiden Megawati bersama TNI/POLRI-nya masih tetap ngotot dan tidak mau mengerti tentang akar masalah sebenarnya konflik Maluku Selatan, maka selama itu kemelut yang timbul di daerah Maluku Selatan tidak akan bisa diselesaikan.

Untuk penyelesaian konflik Maluku Selatan caranya mudah, yaitu serahkan kepada seluruh rakyat di Maluku Selatan untuk menentukan hak kedaulatan dan membentuk pemerintahnya sendiri tanpa adanya pengaruh dan kekuasaan dari pihak lainnya.

Kalau memang rakyat di Maluku Selatan memang merasa hidupnya bersatu dengan pihak Pemerintah di pusat Jakarta, maka jelas sebagian besar rakyat di Maluku Selatan akan memilih hidup bersama Megawati dan TIN/POLRI-nya. Tetapi kalau memang sebagian besar rakyat di Maluku Selatan merasa bahwa Negerinya telah ditelan, dicaplok, diduduki, dan dijajah oleh pihak RI atau NKRI, maka jelas mereka akan mengambil dan menentukan sikap untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan pihak NKRI.

Nah, inilah satu-satunya jalan yang jujur, adil, utama dan bijaksana untuk memecahkan konflik Maluku Selatan yang ditimbulkan dan diwariskan oleh Presiden RIS Soekarno kepada para penerusnya di NKRI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk,
amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

To: ahmad@dataphone.se (Bapak Ahmad Sudirman)
Subject: Bahtiar Rifai mengirim berita dari Liputan6.com
From: Bahtiar Rifai bahtiar_rifai@yahoo.com
Message-Id: 20040525115641.3E5C358057@buser.www.liputan6.com
Date: Tue, 25 May 2004 18:56:41 +0700 (WIT)

Bapak Ahmad yang terhormat. Berikut ini berita dari Liputan6.com, walau tidak ada hubungannya dengan Referendum Negara Acheh, tapi bagus untuk masukan Bapak-bapak yang mengikuti mimbar bebas di http://ahmad.swaramuslim.net/ dan http://www.dataphone.se/~ahmad/opini.htm

Wassalaamu'alaikum

Bahtiar Rifai

bahtiar_rifai@yahoo.com
Yogyakarta - Indonesia
----------

http://www.liputan6.com/fullnews/78857.html
Manuputty Minta Campur Tangan PBB di Ambon

25/5/2004 18:04 - Dia juga meminta sejumlah pemimpin negara, termasuk Amerika Serikat dan Belanda membuka file tentang Republik Maluku Selatan yang hingga kini masih tersimpan rapi di PBB. "Itu hak kami," kata Alex Manuputty.

Liputan6.com, Washington, D.C.: Ketua Front Kedaulatan Maluku Alexander Manuputty mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia di Maluku. Ia juga meminta dunia internasional menempatkan pasukan di Maluku untuk menghentikan pelanggaran HAM yang dinilai terus berlanjut. Pernyataan itu disampaikan Alex di Washington, D.C., Amerika Serikat, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Alex juga meminta sejumlah pemimpin negara, termasuk Amerika Serikat dan Belanda untuk membuka file tentang Republik Maluku Selatan. Menurut dia, seluruh data tersebut hingga kini masih tersimpan rapi di PBB. "Itu hak kami," kata dia.

Seperti diketahui, kini Alex berada di AS. Dia kabur ke luar negeri setelah sebelumnya sempat ditahan Markas Besar Polri [baca: Alex Manuputty Kabur, Menkeh HAM Siap Digugat]. Selama berada di sana, dia kerap terlihat berdemonstrasi di depan Kantor Kedutaan Besar RI untuk AS di Washington.(AWD/Tim Liputan 6 SCTV)

http://www.liputan6.com/fullnews/69231.html

Liputan6.com, Jakarta: Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra siap menghadapi gugatan Komite Penyelamat Maluku sebesar Rp 10 miliar berkaitan dengan kaburnya Alex Manuputty, pendiri Front Kedaulatan Maluku. Menurut Yusril, gugatan tersebut masih wajar mengingat dengan kaburnya Alex, siapapun dapat mengugat. Demikian dikemukakan Menkeh dan HAM di Jakarta, Selasa (30/12).

Menurut Yusril, pihaknya sebenarnya telah mengeluarkan surat perintah kepada Imigrasi agar dapat mencegah Alex kabur ke luar negeri. Tapi, jika Alex menggunakan paspor palsu dan tak terdeteksi, itu bukan tanggung jawab Depkeh dan HAM [baca: Menkeh Membantah Alex Manuputty Kabur Lewat Batam]. Apalagi, pihaknya tak memiliki data soal paspor Alex yang dikeluarkan Depkeh Ambon pada 2002. Kendati begitu, Yusril menegaskan dirinya tetap siap digugat dalam kasus tersebut.

Seperti diketahui, Komite Penyelamat Maluku mendaftarkan gugatan perdata terhadap Menkeh dan HAM di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini dilakukan karena Yusril dianggap gagal mencegah pelarian pentolan Republik Maluku Selatan itu ke Amerika Serikat [baca: Kepergian Alex Manuputty ke Luar Negeri Disesalkan].(ORS/Abbas Yahya dan Mohammad Guntur)
----------