Stockholm, 3 juni 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

NETA S PANE MENCOBA BELOKKAN SEJARAH ACHEH KE DALAM SANGKAR NKRI
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

SUMITRO PERLU TAHU ITU NETA S PANE YANG MENCOBA BELOKKAN SEJARAH ACHEH KE DALAM SANGKAR NKRI

"Hallo Pak Achmad, apa khabar bapak hari ini ? bapak sehat khan? Syukurlah pak kalau bapak sehat." (Sumitro, mitro@kpei.co.id , Wed, 2 Jun 2004 17:17:32 +0700)

Baiklah saudara Sumitro di Jakarta, Indonesia.

Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, kalau hanya flu sedikit itu hal yang biasa.
Saudara Sumitro, lain kali kalau mengirimkan tulisan orang harus disebutkan sumbernya. Karena, itu tulisan yang saudara lampirkan adalah hasil ringkasan yang dibuat oleh Surat Kabar Pikiran Rakyat tanggal 26 Mei 2003 yang diambil dari buku karangan Neta S Pane yang berjudul Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan, dan Impian, yang diterbitkan oleh Grasindo, Jakarta, tahun 2001. Dimana Neta S Pane ini adalah sebagai Ketua Presidium Gamatpol (Lembaga Pengamat Polri).

Walaupun saya belum membaca isi dari buku tersebut, tetapi setelah membaca ringkasan kronologis yang dibuat oleh Redaksi Surat Kabar Pikiran Rakyat itu, akhirnya saya bisa menggambarkan bahwa Neta S Pane dalam bukunya itu mencoba menggiring pembaca kearah jurusan sangkar NKRI. Neta S Pane melihat bahwa kasus Acheh harus dipusatkan ke Acheh, dan merupakan masalah internal NKRI, dimana PBB tidak perlu dilibatkan. Adapun soal Teungku Hasan Muhammad di Tiro karena sudah berkewarganegaraan Swedia, maka pengaruhnya di Acheh kecil.

Ternyata dari ringkasan kronologis yang dibuat oleh Redaksi Surat Kabar Pikiran Rakyat itu, saya temukan ada masalah-masalah yang dibelokkan oleh Neta S Pane ke jurusan NKRI dan menutupi ASNLF (Acheh Sumatra National Liberation Front) atau GAM yang sebenarnya.

Sebelum saya meluruskan jalur sejarah Acheh yang telah dibelokkan oleh Neta S Pane ini, disini perlu dijelaskan dulu nama ASNLF hubungannya dengan nama GAM. Dimana menurut Teungku Hasan Muhammad di Tiro: "The most popular name used by the people for the NLFAS (National Liberation Front of Acheh Sumatra ) is the "AM" which stands for "Atjeh Meurdehka" that is "Free Acheh" ". (The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra, 1984, page 75). Jadi sebenarnya pengertian nama ASNLF atau NLFAS atau GAM adalah sama.

Sekarang kita mulai.

Pertama, Neta S Pane menyatakan bahwa pada tanggal 20 Mei 1977 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diproklamasikan sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Presiden Soeharto yang mendirikan projek-projek multinasional di Aceh sejak 1970. Gerakan ini baru mencuat ke publik 1989 ketika desertir berpangkat kopral, Robert menyebut diri Panglima Perang Angkat Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) dan mencuri 18 pucuk senjata ABRI yang mengadakan aksi ABRI Masuk Desa (AMD).

Nah, seperti yang telah saya nyatakan bahwa pengertian nama ASNLF atau NLFAS atau GAM adalah sama. Jadi, itu tidak benar bahwa pada tanggal 20 Mei 1977 Gerakan Acheh Merdeka (GAM) diproklamasikan sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Presiden Soeharto yang mendirikan projek-projek multinasional di Aceh sejak 1970.

Karena deklarasi Negara Acheh merdeka dinyatakan pada tanggal 4 Desember 1976 yang sebagian isinya berbunyi: "We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our right of self-determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of Java. (Kami bangsa Acheh Sumatra, telah melaksanakan hak hak kami untuk menentukan nasib sendiri, dan melaksanakan tugas kami untuk melindungi hak suci kami atas tanah pusaka peninggalan nenek moyang, dengan ini menyatakan diri kami dan negeri kami bebas dan merdeka dari penguasaan dan penjajahan regime asing Jawa di Jakarta.)" (The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra, 1984, page 15).

Sedangkan organisasi perjuangan ASNLF atau NLFAS atau GAM berdiri pada tanggal 29 November 1976, yaitu 30 hari setelah Teungku Hasan Muhammad di Tiro sampai ke Acheh, 30 Oktober 1976. Teungku Hasan Muhammad di Tiro sebagai Ketua dan Dr. Muchtar Hasbi sebagai Wakil Ketua. (The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra, 1984, page 11, 19).

Jadi, beda sekali mengenai tanggal dan alasan deklarasi Negara Acheh merdeka yang dikemukakan oleh Neta S Pane dengan apa yang ditulis oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro dalam buku hariannya.

Kedua, Neta S Pane mencoba menampilkan adegan sejarah yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945. Dimana sejumlah tokoh dan pejuang Aceh berkumpul di rumah Teuku Abdullah Jeunib di Banda Acehh. Anggota Volksraad (DPR buatan Belanda di Jakarta yang menjadi Residen Acheh), Teuku Nyak Arief hadir dalam pertemuan. Politisi muda menyampaikan pemikiran, agar rakyat Acheh, tokoh, dan pejuang di Acheh mendukung Soekarno-Hatta. Dan adegan sejarah pada tanggal 23 Agustus 1945. Dimana sebanyak 56 tokoh hadir dalam pertemuan lanjutan di Shu Chokan (Kantor Residen Acheh, kini kantor Gubernur Acheh. Tengku Muhammad Daud Beureueh tidak hadir. Nyak Arief mengambil Alquran dan berdiri. "Demi Allah, Wallah, Billah, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah saya yang terakhir". Teuku Polem Muhammad Ali mengikuti, hingga seluruh peserta pertemuan melakukan sumpah senada. Mantan Kepala Polisi di Aceh, Husein Naim dan Muhammad Amin Bugeh mengibarkan bendera Merah Putih. Nyak Arief diangkat sebagai Gubernur Acheh beberapa hari kemudian."

Nah disini jelas, itu adegan sejarah yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945 dan 23 Agustus 1945 hanyalah merupakan catatan sejarah yang tidak memiliki kekuatan hukum yang bisa dijadikan dasar untuk masuknya Negeri Acheh kedalam kerangka RI yang menjelma menjadi NKRI. Model-model adegan sejarah yang demikian pernah saya kupas dalam tulisan-tulisan sebelum ini. Misalnya dalam tulisan:
"Penaikan bendera, sumpah, maklumat Ulama Aceh hanya dukungan politik pada Soekarno"
( http://www.dataphone.se/~ahmad/040521b.htm ).
"Tgk Lamkaruna itu keluarga Tiro baiat pada RI bukan dasar hukum Aceh masuk RI"
( http://www.dataphone.se/~ahmad/040518c.htm ).
"Jayadi Kamrasyid itu sumbangan pesawat & jadi pusat PDRI bukan dasar hukum Aceh masuk ke RI" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040403b.htm ).
"Jayadi Kamrasyid itu rakyat Aceh bukan pendiri RI melainkan PDRI pengganti RI yang lenyap" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040403b.htm ).
"Mirza itu Aceh bukan integrasi kedalam RIS & NKRI tetapi dicaplok RI-Soekarno dan ditelan NKRI" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040326c.htm ).
"Teuku Mirza Aceh berdiri sendiri sampai pada 14-8-1950 ketika Presiden RIS Soekarno mencaplok Aceh" ( http://www.dataphone.se/~ahmad/040302c.htm ).

Ketiga, Neta S Pane menulis, pada tanggal 16 Juni 1948 Presiden Soekarno bersumpah atas nama Allah untuk memberikan hak-hak rakyat Acheh dan menyusun rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam.

Mari kita telaah apa yang terjadi sebelum dan sesudah tanggal 16 Juni 1948.

Sebelum tanggal 16 Juni 1948 telah terjadi penandatanganan persetujuan Linggajati di Istana Rijswijk, sekarang Istana Merdeka, Jakarta. Dari pihak RI ditandatangani oleh Sutan Sjahrir, Mr.Moh.Roem, Mr.Soesanto Tirtoprodjo, dan A.K.Gani, sedangkan dari pihak Belanda ditandatangani oleh Prof.Schermerhorn, Dr.van Mook, dan van Poll. Isi perjanjian Linggajati itu, secara de facto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama RIS, yang salah satu negara bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.119,138).

Memang Soekarno datang ke Acheh setelah dilakukan Perjanjian Linggajati 25 Maret 1947 itu, dan berjumpa dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh dan pernah berjanji dan berikrar yaitu "Sebagai seorang Islam, saya berjanji dan berikrar bahwa saya sebagai seorang presiden akan menjadikan Republik Indonesia yang merdeka sebagai negara Islam dimana hukum dan pemerintahan Islam terlaksana. Saya mohon kepada kakak, demi untuk Islam, demi untuk bangsa kita seluruhnya, marilah kita kerahkan seluruh kekuatan kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini" (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 76-77).

Kemudian, Soekarno pernah juga datang lagi ke Acheh tetapi setelah diadakan perjanjian Renville 17 Januari 1948. Seperti diceritakan dalam cerita: "Dalam sebuah rapat akbar di Lapangan Blang Padang, Banda Acheh, tanggal 17 Juni 1948, Soekarno menyatakan hal itu. "Kedatangan saya ke Aceh ini spesial untuk bertemu dengan rakyat Aceh, dan saya mengharapkan partisipasi yang sangat besar dari rakyat Aceh untuk menyelamatkan Republik Indonesia ini," begitu katanya memohon kesediaan rakyat Aceh untuk terus membantu Indonesia. Di Blang Padang ini pula ia kemudian berujar tentang kontribusi Aceh sebagai daerah modal terhadap tegak-berdirinya Indonesia. "Daerah Aceh adalah menjadi Daerah Modal bagi Republik Indonesia, dan melalui perjuangan rakyat Aceh seluruh wilayah Republik Indonesia dapat direbut kembali," ungkap Soekarno jujur." (kutipan Kolonel Laut Ditya Soedarsono dari buku Perekat Hati yang Tercabik).

Nah, tanggal 17 Juni 1948 itu adalah tanggal setelah diadakan Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Dimana dalam Perjanjian Renville ini yang sebagian isinya menyangkut gencatan senjata disepanjang garis Van Mook dan pembentukan daerah-daerah kosong militer. Dimana secara de jure dan de facto kekuasaan RI hanya sekitar daerah Yogyakarta saja. Perjanjian Renville ini ditandatangani oleh Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifuddin dari Kabinet Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.155,163).

Sekarang, apa yang terjadi setelah perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948.? Ternyata wilayah kekuasaan secara de-facto dan de-jure Negara RI adalah di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Jadi, akibat dari ditandatangani Perjanjian Renville inilah kekuasaan wilayah RI hanya di Yogya dan daerah sekitarnya, sehingga daerah wilayah Negeri Acheh menjadi berada diluar wilayah kekuasaan de-facto Negara RI Soekarno.

Kemudian, kita hubungkan dengan apa yang ditulis oleh Neta S Pane "pada tanggal 16 Juni 1948 Presiden Soekarno bersumpah atas nama Allah untuk memberikan hak-hak rakyat Aceh dan menyusun rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam."

Jelas, disini kelihatan adegan sejarah yang ditulis oleh Neta S Pane pada tanggal 16 Juni 1948 adalah adegan sejarah yang sudah menyimpang dan tidak kena. Mengapa ? Karena pada tanggal 16 Juni 1948, itu secara de-facto dan de-jure antara Negara RI Soekarno dengan Negeri Acheh sudah tidak punya hubungan struktur pemerintahan. Sehingga tidak mungkin secara hukum Soekarno bisa memberikan hak-hak rakyat Acheh dan menyusun rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam. Sedangkan Negeri Acheh berada diluar wilayah kekuasaan secara de-facto dan de-jure Negara RI, menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Keempat, Neta S Pane menulis, pada tanggal 19 Desember 1948 Ibu kota RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Soekarno-Hatta menunjuk Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Utara. Tengku Daud Beureueh yang kemudian dikenal sebagai tokoh pemberontak Darul Islam/Tentara Islam Indonesia membantu pemerintah darurat tersebut.

Sekarang kita perhatikan, apa yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Kalau mau dipelajari, dipikirkan, dipahami, dihayati secara jujur, dan mau menerima fakta, maka pada tanggal 19 Desember 1948 Negara RI yang diproklamirkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945 yang secara de-facto memiliki wilayah kekuasaan sekitar Yogyakarta menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948, ternyata setelah TNI tidak mampu lagi menghadapi pasukan Beel, seluruh Yogyakarta jatuh ketangan pasukan Beel.

Kemudian Presiden Soekarno ditawan dan diasingkan ke Prapat dan seterusnya dipindahkan ke Bangka. Sedangkan Wakil Presiden Mohammad Hatta diasingkan ke Bangka.

Nah, pada tanggal 19 Desember 1948 secara de-jure dan de-facto Pemerintah RI yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno telah hilang, dan Soekarno secara status hukum tidak punya lagi kekuasaan atas Negara RI yang secara de-facto telah lenyap dari permukaan bumi.

Yang ada adalah Pemerintah lain yang bernama Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Acheh, Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara Menteri Kemakmuran dalam Pemerintah RI dibawah Presiden Soekarno sebelum Negara RI secara de-facto dan de-jure hilang.

Dimana Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibentuk oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara atas mandat yang diberikan dalam Sidang Kabinet RI yang masih sempat dijalankan sebelum Negara RI hilang, dan dikirimkan melalui radiogram kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang waktu itu berada di Sumatera.

Nah, Pemerintah Darurat Republik Indonesia dianggap secara hukum menggantikan Pemerintah RI di bawah Soekarno yang secara de-jure dan de-facto telah hilang, karena Soekarno dan Mohammad Hatta telah ditawan dan diasingkan ke Bangka.

Jadi, secara fakta dan secara hukum, yang namanya Negara RI dibawah pimpinan Soekarno yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 pada tanggal 19 Desember 1948 telah hilang dari permukaan bumi digantikan secara de-jure dan de-facto Pemerintahnya oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Karena Pemerintah Darurat Republik Indonesia berada dalam pengasingan diwilayah Negeri Acheh yang masih secara de-jure dan de-facto bebas dari kekuasaan Beel, maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang merupakan Pemerintah dalam pengasingan, pengganti dari Pemerintah RI yang secara de-jure dan de-facto telah hilang.

Kemudian, jelas Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai pemimpin de-jure dan de-facto di Negeri Acheh membantu lancarnya jalan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Dengan adanya bantuan dari pihak Teungku Muhammad Daud Beureueh kepada pihak PDRI tidak berarti Negeri Acheh menjadi bagian PDRI. Bisa diibaratkan dengan Pemerintah Negara Acheh dalam pengasingan di Swedia, tidak berarti Negara Swedia menjadi bagian dari Pemerintah Negara Acheh.

Kelima, Neta S Pane menulis, pada tanggal 17 Desember 1949 bahwa penampilan Daud Beureueh untuk membantu Syafruddin disambut tokoh ulama lain, di antaranya Hasan Ali, Ayah Gani, H.M. Nur E.L. Ibrahimy, dan Teuku Amin. Mereka melobi Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Provinsi Aceh. Syafruddin mengamini dan mengeluarkan Ketetapan PDRI Nomor 8/Des/WKPH tanggal Kutaraja, 17 Desember 1949. Daud Beureueh diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh. Namun, Wali Negara Sumatera Utara, Tengku Dr. Mansur menggagas megara merdeka, terpisah dari RI. Daud Beureueh diundang pertemuan. Undangan disebar oleh pesawat Belanda.

Nah, mari kita lihat apa itu Ketetapan PDRI Nomor 8/Des/WKPH tanggal Kutaraja, 17 Desember 1949.

Kita gali sekarang apa itu yang namanya Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM tertanggal 17 Desember 1949, Acheh dinyatakan sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang lepas dari Propinsi Sumatera Utara.

Tetapi sebelum membuka Propinsi Sumatera Utara dalam Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tersebut diatas, kita perhatikan bahwa pada tanggal 17 Desember 1949 Negara RI secara de-facto memiliki wilayah kekuasaan sekitar Yogyakarta menurut hasil Perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Disini terlihat Propinsi Sumatera Utara tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Kemudian berdasarkan Resolusi PBB No.67(1949) melalui Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah Sjafruddin Prawiranegara mengadakan perundingan baru yang disebut perundingan Roem Royen. Pihak RI yang pemerintahnya digantikan oleh PDRI diwakili oleh delegasi yang dipimpin oleh Mr. Moh. Roem sedangkan pihak Belanda diketuai oleh Dr. Van Royen. Dimana perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Jakarta yang sebagian isinya adalah turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sungguh dan lengkap kepada Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Dimana Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.210).

Berdasarkan hasil perundingan Roem Royen inilah, pada tanggal 6 Juli 1949 Soekarno dan Mohammad Hatta dibebaskan dan bisa kembali lagi ke Yogyakarta. Dan untuk menghidupkan kembali Negara RI yang telah hilang itu secara de-facto dan de-jure ini, pihak Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara mengembalikan lagi mandat kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta.

Kemudian pada tanggal 14 Desember 1949 pihak RI masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS dengan menandatangani Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta, yang ditandatangani oleh para utusan dari 16 Negara/Daerah Bagian RIS, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo (Negara Republik Indonesia menurut perjanjian Renville), Sultan Hamid II (Daerah Istimewa Kalimantan Barat), Ide Anak Agoeng Gde Agoeng (Negara Indonesia Timur), R.A.A. Tjakraningrat (Negara Madura), Mohammad Hanafiah (Daerah Banjar), Mohammad Jusuf Rasidi (Bangka), K.A. Mohammad Jusuf (Belitung), Muhran bin Haji Ali (Dayak Besar), Dr. R.V. Sudjito (Jawa Tengah), Raden Soedarmo (Negara Jawa Timur), M. Jamani (Kalimantan Tenggara), A.P. Sosronegoro (Kalimantan Timur), Mr. Djumhana Wiriatmadja (Negara Pasundan), Radja Mohammad (Riau), Abdul Malik (Negara Sumatra Selatan), dan Radja Kaliamsyah Sinaga (Negara Sumatra Timur). (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.243-244).

Pada tanggal 15-16 Desember 1949 diadakan sidang Dewan Pemilihan Presiden RIS dimana para anggota Dewan Pemilihan Presiden RIS memilih Soekarno untuk dijadikan sebagai pemimpin RIS. Pada tanggal 17 Desember 1949 Soekarno dilantik jadi Presiden RIS. Sedangkan untuk jabatan Perdana Menteri diangkat Mohammad Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal.244). Sedangkan untuk menggantikan Presiden RI diangkat Mr. Asaat sebagai Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 43).

Sekarang, terlihat bahwa pada tanggal 17 Desember 1949 Wakil Perdana Menteri Negara RI yang telah menjadi Negara Bagian Republik Indonesia Serikat dan yang memiliki daerah wilayah kekuasaan secara de-facto di daerah Yogyakarta dan sekitarnya ternyata telah mengeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM yang menyatakan Acheh sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Propinsi Sumatera Utara tidak termasuk wilayah kekuasaan secara de-facto Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Jadi disini, kelihatan pihak Pemerintah RI Negara Bagian RIS telah mengklaim dan sekaligus menyatakan bahwa Negeri Acheh keluar dari Propinsi Sumatera Utara. Padahal Negeri Acheh itu sendiri tidak termasuk daerah wilayah kekuasaan de-facto RI, begitu juga Propinsi Sumatera Utara. Kemudian, kita lihat Propinsi Sumatera Utara dan perhatikan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 mengeluarkan keputusan No.5/GSO/OE/49 yang menyatakan bahwa Keresidenan Acheh dimaksud dalam Staatsblad 1934 No. 539 yang dalam kenyataannya dewasa ini telah terbagi-bagi dalam Kabupaten-kabupaten otonom, yaitu:
1.Kabupaten Acheh Besar,
2.Kabupaten Pidie,
3.Kabupaten Acheh Utara,
4.Kabupaten Acheh Timur,
5.Kabupaten Acheh Tengah,
6.Kabupaten Acheh Barat dan
7.Kabupaten Acheh Selatan.
Juga Sumatera-Timur dan Tapanuli termasuk Propinsi Sumatera Utara. Ditambah Kota Kutaraja dimaksud dalam Keputusan Gubernur Sumatera tertanggal 17 Mei 1946 No.103, yang dengan Undang-undang Darurat telah dibentuk menjadi kota besar masuk kedalam Propinsi Sumatera Utara.

Seterusnya pada tanggal 24 Maret 1948 telah lahir dan berdiri Negara Sumatera Timur yang ber Ibu Kota Medan dengan Dr. Teungku Mansyur diangkat sebagai Wali Negara. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, Sekretariat Negara RI, 1986, hal. 176). Dan menjadi Negara bagian RIS. Padahal daerah Sumatera Timur telah diklaim oleh Gubernur Sumatera Utara masuk kedalam wilayah kekuasaan Propinsi Sumatera Utara.

Jadi disini kelihatan bahwa Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1949 dengan keputusan No.5/GSO/OE/49 telah mengklaim Negeri Acheh yaitu 1.Kabupaten Acheh Besar, 2.Kabupaten Pidie, 3.Kabupaten Acheh Utara, 4.Kabupaten Acheh Timur, 5.Kabupaten Acheh Tengah, 6.Kabupaten Acheh Barat dan 7.Kabupaten Acheh Selatan masuk kedalam wilayah kekuasaan Sumatera Utara.

Kesimpulannya adalah Sumatera Utara mencaplok Acheh, Negara RI yang tidak menguasai secara de-facto Negeri Acheh justru mengeluarkan Acheh dari Sumetara Utara. Padahal Sumatera Utara tidak termasuk secara de-facto wilayah kekuasaan Negara RI menurut perjanjian Renville 17 Januari 1948.

Kemudian apa yang terjadi selanjutnya, ternyata pihak Soekarno Cs, pada tanggal 14 Agustus 1950, satu hari sebelum RIS dilebur dan dibentuk NKRI, menetapkan Peraturan Pemerintah RIS Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi oleh Presiden RIS Soekarno yang membagi NKRI menjadi 10 daerah propinsi yaitu, 1.Jawa - Barat, 2.Jawa - Tengah, 3.Jawa - Timur, 4.Sumatera - Utara, 5.Sumatera - Tengah, 6.Sumatera - Selatan, 7.Kalimantan, 8.Sulawesi, 9.Maluku, 10.Sunda - Kecil apabila RIS telah dilebur menjadi NKRI. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara, yang termasuk didalamnya wilayah daerah Acheh yang melingkungi Kabupaten-Kabupaten 1. Acheh Besar, 2. Pidie, 3. Acheh-Utara, 4. Acheh-Timur, 5. Acheh-Tengah, 6. Acheh-Barat, 7. Acheh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja masuk kedalam lingkungan daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara.

Nah sekarang, kelihatan jelas, pihak Soekarno yang pada waktu itu sebagai Presiden RIS telah secara terang-terangan dengan cara sepihak mencaplok dan sekaligus memasukkan Negeri Acheh kedalam mulut Propinsi Sumatera Utara ketika NKRI dibentuk diatas puing-puing Negara/Daerah bagian RIS.

Jadi, sejarah yang ditulis oleh Neta S Pane mengenai "Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Provinsi Acheh. Syafruddin mengamini dan mengeluarkan Ketetapan PDRI Nomor 8/Des/WKPH tanggal Kutaraja, 17 Desember 1949" adalah salah kaprah dan telah melanggar hukum perjanjian Renville 17 Januari 1948, hasil perundingan Roem Royen 6 Juli 1949, pengembalian mandat oleh Sjafruddin Prawiranegara kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 13 Juli 1949 di Jakarta, dan penandatanganan Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta pada 14 Desember 1949 oleh pihak RI yang resmi masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS.

Keenam, Neta S Pane menulis, pada akhir 1949 Daud Beureueh bersikukuh untuk mendukung kemerdekaan RI. Bahkan, mengalang pengumpulan dana dari rakyat Aceh untuk membiayai pemerintah RI. Tempo dua bulan, terkumpul 500.000 dolar AS. Sebanyak 250.000 dolar AS disalurkan kepada angkatan perang RI, 50.000 dolar AS untuk perkantoran RI, 100.000 dolar AS untuk pengembalian pemerintah RI dari Yogyakarta ke Jakarta, dan 1000 dolar AS diserahkan kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis. Kemudian rakyat Aceh mengumpulkan 5 kg emas untuk membeli obligasi pemerintah untuk membiayai perwakilan Indonesia di Singapura, pendirian Kedutaan Besar RI di India dan pembelian dua pesawat terbang untuk transportasi pejabat RI."

Nah, disinipun Neta S Pane telah menulis sejarah yang kalang kabut, mengapa ? Karena pada akhir 1949, jelas itu Negara RI menjadi Negara Bagian Republik Indonesia Serikat (RIS). Bahkan pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda telah mengakui kedaulatan RIS. Apapula Teungku Muhammad Daud Beureueh pada akhir tahun 1949 sibuk mengumpuli uang dan emas untuk biaya Soekarno, pemerintah RI dan untuk beli pesawat.

Ketujuh, Neta S Pane menulis, pada 8 Agustus 1950 Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta memutuskan, wilayah Indonesia dibagi 10 provinsi. Provinsi Acheh yang telah berdiri pada 17 Desember 1949, dilebur dengan Provinsi Sumatera Utara, tertuang dalam Peraturan Pengganti UU Nomor 5/1950 ditandatangani Pejabat Presiden Mr. Asaat dan Menteri Dalam Negeri Susanto Tirtoprojo (tokoh Partai Nasionalis Indonesia/PNI).

Jelas dalam sejarah yang dirtulis oleh Neta S Pane ini, ada pemaksaan penyisipan cerita sejarah kedalamnya. Sebenarnya Pemerintah RIS dibawah Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 menetapkan Peraturan Pemerintah RIS No.21/1950 Tentang Tentang Pembentukan Daerah Propinsi, satu hari sebelum RIS dilebur menjadi RI yang menjelma menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950. Dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera-Utara.

Jadi, itu penyisipan cerita "Provinsi Aceh yang telah berdiri pada 17 Desember 1949, dilebur dengan Provinsi Sumatera Utara, tertuang dalam Peraturan Pengganti UU Nomor 5/1950 ditandatangani Pejabat Presiden Mr. Asaat dan Menteri Dalam Negeri Susanto Tirtoprojo (tokoh Partai Nasionalis Indonesia/PNI)" memang tidak nyambung dan tidak ada dasar hukumnya. Mengapa ?

Karena, pertama, seperti yang telah saya jelaskan diatas, mengenai Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Provinsi Acheh dengan mengeluarkan Ketetapan PDRI Nomor 8/Des/WKPM tanggal Kutaraja, 17 Desember 1949 adalah jelas salah kaprah sebab telah melanggar hukum perjanjian Renville 17 Januari 1948, hasil perundingan Roem Royen 6 Juli 1949, pengembalian mandat oleh Sjafruddin Prawiranegara kepada Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 13 Juli 1949 di Jakarta, dan penandatanganan Piagam Konstitusi RIS di Pegangsaan Timur 56, Jakarta pada 14 Desember 1949 oleh pihak RI yang resmi masuk menjadi anggota Negara Bagian RIS.

Kedua, itu ditetapkannya PP RIS No.21/1950 dan PERPPU No.5/1950 oleh Soekarno adalah sebagai alat dasar hukum untuk menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Negeri Acheh oleh RIS, diteruskan oleh RI yang menjelma menjadi NKRI.

Sampai tanggal 15 Agustus 1950, itu RI tidak memiliki kedaulatan, karena pada tanggal 27 Desember 1949, bersamaan dengan RIS diakui kedaulatannya oleh Belanda, maka kedaulatan RI diserahkan kepada RIS.

Jadi, bagaimana itu bisa terjadi Pejabat Presiden Mr. Asaat dan Menteri Dalam Negeri Susanto Tirtoprojo menandatangani peleleburan Provinsi Sumatera Utara, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pengganti UU Nomor 5/1950 ?. Padahal pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen dan Senat RIS mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil panitia bersama. Dan besoknya, tanggal 15 Agustus 1950 dalam rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS, Presiden RIS Soekarno membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga Presiden Soekarno kembali ke Yogya untuk menerima kembali jabatan Presiden RI dari Pemangku Sementara Jabatan Presiden RI Mr. Asaat. (30 Tahun Indonesia Merdeka, 1950-1964, Sekretariat Negara RI, 1986)

Kemudian dasar hukum peleburan Negara-Negara Bagian RIS kedalam RI dan menjelma menjadi NKRI, pada tanggal 15 Agustus 1950 adalah Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950.

Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 hanya berlaku bagi Negara-negara Bagian RIS, bukan untuk Negeri-Negeri yang berada secara de-jura dan de-facto diluar RIS, seperti negeri Acheh.

Karena itu, ketika Soekarno menetapkan PP RIS No.21/1950 dan PERPPU No.5/1950, jelas telah melanggar hukum, dan itu tindakan Soekarno memasukkan Negeri Acheh kedalam RIS lalu masuk ke NKRI adalah tindakan penelanan, pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan.

Nah, dari sinilah sebenarnya akar masalah yang menjadi sumber timbulnya konflik Acheh yang berdarah ini.

Langkah selanjutnya, ketika Kabinet Ali-Wongso yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI dan Wakil PM Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR) yang duduk didalamnya juga wakil dari NU (Nahdlatul Ulama), sedangkan dari Masyumi tidak ada wakilnya, dilantik pada tanggal 1 Agustus 1953, muncullah pada tanggal 20 September 1953 Maklumat Negara Islam Indonesia dari Teungku Muhammad Daud Beureueh di Acheh yang berada dibawah NII Imam SM Kartosuwirjo.

Dimana isi Maklumat NII di Acheh itu adalah,

Dengan Lahirnja Peroklamasi Negara Islam Indonesia di Atjeh dan daerah sekitarnja, maka lenjaplah kekuasaan Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, digantikan oleh pemerintah dari Negara Islam.Dari itu dipermaklumkan kepada seluruh Rakjat, bangsa asing, pemeluk bermatjam2 Agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainja.

1. Djangan menghalang2i gerakan Tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerdja sama untuk menegakkan keamanan dan kesedjahteraan Negara.
2. Pegawai2 Negeri hendaklah bekerdja terus seperti biasa, bekerdjalah dengan sungguh2 supaja roda pemerintahan terus berdjalan lantjar.
3. Para saudagar haruslah membuka toko, laksanakanlah pekerdjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam mendjamin keamanan tuan2.
4. Rakjat seluruhnja djangan mengadakan Sabotage, merusakkan harta vitaal, mentjulik, merampok, menjiarkan kabar bohong, inviltratie propakasi dan sebagainja jang dapat mengganggu keselamatan Negara. Siapa sadja jang melakukan kedjahatan2 tsb akan dihukum dengan hukuman Militer.
5. Kepada tuan2 bangsa Asing hendaklah tenang dan tentram, laksanakanlah kewadjiban tuan2 seperti biasa keamanan dan keselamatan tuan2 didjamin.
6. Kepada tuan2 yang beragama selain Islam djangan ragu2 dan sjak wasangka, jakinlah bahwa Pemerintah N.I.I. mendjamin keselamatan tuan2 dan agama jang tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap2 Umat dan agamanja seperti melindungi Umat dan Islam sendiri. Achirnja kami serukan kepada seluruh lapisan masjarakat agar tenteram dan tenang serta laksanakanlah kewadjiban masing2 seperti biasa.

Negara Islam Indonesia
Gubernur Sipil/Militer Atjeh dan Daerah sekitarnja.
MUHARRAM 1373
Atjeh Darussalam
September 1953

Dalam langkah selanjutnya pada tanggal 8 Februari 1960 diputuskanlah pembentukan Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang berbentuk federasi yang anggota Negaranya adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara dan M. Natsir Cs, NII Teungku Muhammad Daud Beureueh, Perjuangan Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara.

Kelihatan bahwa untuk membangun Negara yang berbentuk federasi yang didalamnya terdiri dari berbagai aliran yang terdapat dalam setiap Negara bagian Federasi, yang disponsori oleh M.Natsir dan Sjafruddin Prawiranegara adalah bertujuan untuk menampung sebanyak mungkin Daerah-Daerah lainnya yang menginginkan berdiri sendiri dan bergabung dalam RPI.sebagai alternatif dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah Soekarno. Ide yang dilontarkan oleh M.Natsir ini memang disetujui oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh. Sehingga NII masuk menjadi Negara bagian RPI.

Disamping itu kelihatan hubungan dan kerjasama antara NII Imam SM Kartosoewirjo dengan NII Teungku Muhammad Daud Beureueh kurang begitu terlihat, sehingga nampak dalam perjalanan kedua NII ini. Dan puncak dari ketidak ada kerjasama antara kedua NII ini adalah dengan masuknya NII Teungku Muhammad Daud Beureueh kedalam RPI. Adapun NII Imam SM Kartosoewirjo masih tetap berdiri sendiri berjuang menghadapi gempuran pasukan TNI dari Siliwangi jawa Barat. Sampai Imam SM Kartosoewirjo tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962 dan mencapai syahidnya pada tanggal 16 Agustus 1962 ketika dijatuhkan hukuman mati terhadapnya.

Akhirnya sebelum Republik Persatuan Indonesia menyerah kepada Soekarno dan bubar pada tanggal 17 Agustus 1961, NII Teungku Muhammad Daud Beureueh keluar dari RPI dan membentuk Republik Islam Aceh pada tanggal 15 Agustus 1961.

Hanya pada bulan Desember tahun 1962, Teungku Muhammad Daud Beureueh dapat dijerat dengan Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh yang diselenggarakan oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin.

Proses timbulnya Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh adalah ketika Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang dianggap memberontak kepada NKRI dengan batas akhir 5 Oktober 1961.

Diawali pada tanggal 4 Oktober 1961 datang 28 orang delegasi dari wakil-wakil semua lapisan masyarakat, para ulama, pemuda, pedagang, tokoh-tokoh adat, termasuk wakil pemerintah resmi sipil dan militer menjumpai Teungku Muhammad Daud Beureueh di Markasnya dengan misi meminta kepada Teungku Muhamad Daud Beureueh demi untuk kepentingan masyarakat Acheh seluruhnya agar sudi kembali ketengah-tengah masyarakat untuk memimpin mereka. Batas waktu tanggal 5 Oktober berakhir, dengan mempertimbangkan harapan rakyat Acheh yang tulus dan jaminan-jaminan kebebasan beliau untuk melanjutkan perjuangan telah membuka pintu untuk perundingan.

Dimana perundingan-perundingan ini berlangsung sampai sepuluh bulan. Dan pada 9 Mei 1962 Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama stafnya kembali ketengah-tengah masyarakat . (S.S. Djuangga Batubara, Teungku Tjhik Muhammad Dawud di Beureueh Mujahid Teragung di Nusantara, Gerakan Perjuangan & Pembebasan Republik Islam Federasi Sumatera Medan, cetakan pertama, 1987, hal. 97-98).

Dengan kembalinya Teungku Muhammad Daud Beureueh ke Masyarakat dan mengikuti Musyawarah Kerukunan Rakyat Acheh yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1962 oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin, maka secara de-jure dan de-facto RIA yang diperjuangkannya telah hilang, karena telah dianggap menyerah dan kembali kepada NKRI.

14 tahun kemudian ketika Teungku Hasan Muhammad di Tiro pertama kalinya, setelah 25 tahun di exil di Amerika, menginjakkan kakinya di bumi Acheh pada tanggal 30 Oktober 1976 mulailah perjuangan rakyat Acheh kembali menggelora, sebagai penerus perjuangan para nenek moyangnya dulu yang telah menentang penjajah Belanda, dan sekarang menghadapi pihak penjajah NKRI.

Sebagaimana yang telah disinggung diatas, pada tanggal 4 Desember 1976, deklarasi ulangan Negara Acheh yang berdaulat dibacakan di satu tempat yang dinamakan Tjokkan Hill atau bukit Tjokkan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro sebagai ketua ASNLF dan sekaligus sebagai pemimpin perang dan wali negara, sedangkan wakil wali negara dipegang Dr. Muchtar Hasbi. Dan pada saat itu diumumkan kabinet pertama. Dimana anggota kabinet menteri yaitu Dr. Muchtar Hasbi Menteri Dalam negeri dan wakil Menetri Luar negeri, Dr. Husaini Hasan Menteri Pendidikan dan Penerangan, Dr. Zaini Abdullah Menteri Kesehatan, Dr. Zubir Mahmud Menteri Sosial dan menjabat Gubernur Peureulak, Dr. Asnawi Ali Menteri Tenaga Kerja dan Industri, Mr. Amir Ishak Menteri Perhubungan, Muhammad Daud Husin Komandan Angkatan perang, Teungku Ilyas Leube Menteri Kehakiman, Teungku Muhammad Usman Lampoih Awe Menteri Keuangan, Mr. Amir Rashid Mahmud Menteri Perdagangan, dan Malik Mahmud Menteri Negara (berada diluar negeri). Tetapi acara pelaksanaan sumpah atau baiat para menteri kabinet baru dapat dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1977. (The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro, National Liberation Front of Acheh Sumatra, 1984, page 85, 109).

Tentang tanggal deklarasi Negara Aceh 4 Desember, merupakan simbol jatuhnya Negara Acheh dibawah pimpinan pemimpin perang Teungku Tjhik Maat yang satu hari sebelumnya, 3 Desember 1911 ditembak oleh pasukan Belanda dalam perang di Alue Bhot, Tangse. Jadi pada tanggal 4 Desember 1911 merupakan hilangnya kemerdekaan Negara Acheh. Berdasarkan tanggal inilah Teungku Hasan Muhammad di Tiro secara simbolis menghidupan dan meneruskan kembali kedaulatan Negara Acheh yang telah lenyap karena diduduki dan dijajah Belanda. Dan setelah Negara Acheh dinyatakan merdeka dan berdaulat kembali, tidak menjadikan Negara Acheh sebagai bentuk kerajaan, melainkan sebagai negara kesatuan.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Date: Wed, 2 Jun 2004 17:17:32 +0700
From: Sumitro mitro@kpei.co.id
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>, Yuhendra <yuhe1st@yahoo.com>, Matius Dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>, Habe Arifin <habearifin@yahoo.com>, MT Dharminta <editor@jawapos.co.id>, Suparmo <suparmo@tjp.toshiba.co.jp>, Hidajat Sjarif siliwangi27@hotmail.com
Cc: nettysuwarto@yahoo.com, netty_suwarto@hotmail.com, ahmad@dataphone.se
Subject: RE: NETTY ITU PRESIDEN NKRI YANG TERPILIH TIDAK AKAN MAMPU MENUNTASKAN MASALAH ACHEH

Hallo Pak Achmad, apa khabar bapak hari ini ? bapak sehat khan? Syukurlah pak kalau bapak sehat.

Sumitro

mitro@kpei.co.id
Jakarta, Indonesia
----------

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0503/26/teropong/lainnya03.htm

Senin, 26 Mei 2003
Aceh Menyuguh Susu, Rakyat Menuai Air Tuba

NANGGROE Aceh Darussalam (NAD) cerminan dinamika daerah yang sarat konflik. Dari periode perang prakemerdekaan sampai era reformasi Indonesia, kekerasan selalu menyatu dalam jejak-jejak sejarah rakyat. Yang sangat membekas, jejak tentang stigma Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Warna konflik itu bisa dieksplorasi dari lintasan peristiwa berikut, disarikan dari buku Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan dan Impian, karya Neta S. Pane dan sumber-sumber lain:

22 Agustus 1945 :
Sejumlah tokoh dan pejuang Aceh berkumpul di rumah Teuku Abdullah Jeunib di Banda Aceh. Anggota Volksraad (DPR buatan Belanda di Jakarta yang menjadi Residen Aceh), Teuku Nyak Arief hadir dalam pertemuan. Politisi muda menyampaikan pemikiran, agar rakyat Aceh, tokoh, dan pejuang di Aceh mendukung Soekarno-Hatta.

23 Agustus 1945 :
Sebanyak 56 tokoh hadir dalam pertemuan lanjutan di Shu Chokan (Kantor Residen Aceh, kini kantor Gubernur Aceh. Tengku Muhammad Daud Beureueh tidak hadir. Nyak Arief mengambil Alquran dan berdiri. "Demi Allah, Wallah, Billah, saya akan setia untuk membela kemerdekaan Republik Indonesia sampai titik darah saya yang terakhir". Teuku Polem Muhammad Ali mengikuti, hingga seluruh peserta pertemuan melakukan sumpah senada. Mantan Kepala Polisi di Aceh, Husein Naim dan Muhammad Amin Bugeh mengibarkan bendera Merah Putih. Nyak Arief diangkat sebagai Gubernur Aceh beberapa hari kemudian.

15 September 1945 :
Teuku Muhammad Daud Cumbok, putra hulubalang Desa Cumbok, lahir tahun 1910, menentang kemerdekaan RI di Aceh. Pejuang kemerdekaan RI di Aceh, dipimpin Sjamaun Gahara menyerbu Markas Daud Cumbok. Daud Cumbok disebut-sebut meninggal. Dikenal sebagai "Peristiwa Cumbok", ini merupakan konflik pertama kali antara kelompok pro-RI dengan penentangnya. Kelompok pro-RI dimotori ulama, sedangkan penentang bergabung dengan RI dimotori hulubalang dengan pusat kekuasaan di Bireun, Aceh Utara. Di daerah ini belakangan dikenal sebagai basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah Hasan Tiro ke luar negeri. Sebelumnya, pusat GAM di Pidie. Perang Hasan Tiro baru bisa diatasi akhir 1946. Peristiwa ini sebenarnya antiklimaks dari pertentangan mereka sejak penjajahan Belanda (1910-1920).

16 Juni 1948 :
Presiden Soekarno bersumpah atas nama Allah untuk memberikan hak-hak rakyat Aceh dan menyusun rumah tangganya sendiri sesuai syariat Islam.

19 Desember 1948 :
Ibu kota RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Soekarno-Hatta menunjuk Syafruddin Prawiranegara mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera Utara. Tengku Daud Beureueh yang kemudian dikenal sebagai tokoh pemberontak Darul Islam/Tentara Islam Indonesia membantu pemerintah darurat tersebut.

17 Desember 1949 :
Penampilan Daud Beureueh untuk membantu Syafruddin disambut tokoh ulama lain, di antaranya Hasan Ali, Ayah Gani, H.M. Nur E.L. Ibrahimy, dan Teuku Amin. Mereka melobi Syafruddin Prawiranegara untuk mendirikan Provinsi Aceh. Syafruddin mengamini dan mengeluarkan Ketetapan PDRI Nomor 8/Des/WKPH tanggal Kutaraja, 17 Desember 1949. Daud Beureueh diangkat sebagai Gubernur Militer Aceh. Namun, Wali Negara Sumatera Utara, Tengku Dr. Mansur menggagas megara merdeka, terpisah dari RI. Daud Beureueh diundang pertemuan. Undangan disebar oleh pesawat Belanda.

Akhir 1949 :
Daud Beureueh bersikukuh untuk mendukung kemerdekaan RI. Bahkan, mengalang pengumpulan dana dari rakyat Aceh untuk membiayai pemerintah RI. Tempo dua bulan, terkumpul 500.000 dolar AS. Sebanyak 250.000 dolar AS disalurkan kepada angkatan perang RI, 50.000 dolar AS untuk perkantoran RI, 100.000 dolar AS untuk pengembalian pemerintah RI dari Yogyakarta ke Jakarta, dan 1000 dolar AS diserahkan kepada pemerintah pusat melalui AA Maramis. Kemudian rakyat Aceh mengumpulkan 5 kg emas untuk membeli obligasi pemerintah untuk membiayai perwakilan Indonesia di Singapura, pendirian Kedutaan Besar RI di India dan pembelian dua pesawat terbang untuk transportasi pejabat RI.

8 Agustus 1950 :
Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta memutuskan, wilayah Indonesia dibagi 10 provinsi. Provinsi Aceh yang telah berdiri pada 17 Desember 1949, dilebur dengan Provinsi Sumatera Utara, tertuang dalam Peraturan Pengganti UU Nomor 5/1950 ditandatangani Pejabat Presiden Mr. Asaat dan Menteri Dalam Negeri Susanto Tirtoprojo (tokoh Partai Nasionalis Indonesia/PNI).

23 Januari 1951 :
Perdana Menteri M. Natsir membacakan surat peleburan provinsi tersebut di RRI di Banda Aceh.

21 April 1953 :
Daud Beureueh terpilih sebagai Ketua Umum Kongres Alim Ulama se-Indonesia di Medan. Ia minta segenap ulama memperjuangkan dalam Pemilihan Umum (Pemilu 1955 supaya negara RI menjadi Negara Islam Indonesia (NII). Gagasan senada dicetuskan lebih dulu oleh Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949 di Jawa Barat, pasukannya dikenal DI/TII. Kemudian, ia menyusun 13 dasar pemerintah NII.

21 September 1953 :
Daud Beureueh memproklamasikan dukungan berdirinya NII yang dipelopori Kartosoewirjo.

23 September 1955 :
Tokoh Aceh menggelar Kongres Rakyat Aceh atau Kongres Batee Krueng. Daud Beureueh diangkat sebagai Kepala Negara dan Wali Negara Aceh. Aceh sebagai Negara Bagian Aceh dari konfederasi NII pimpinan Kartosoewirjo. Dibentuk Ketua Majelis Syura (DPR) Tengku Husin Al Mujahid, Kabinet Negara Bagian Aceh sebanyak sembilan menteri dan Resimen Pertahanan dan Perlawanan sebanyak tujuh wilayah.

27 September 1955 :
Menteri Negara Bagian Aceh mengadakan pertemuan khusus. Pemerintah RI mengirimkan pasukan tentara dengan sandi Operasi 19 Agustus dan utusan khusus Presiden Soekarno mengadakan dialog.

27 Januri 1957 :
Menteri Dalam Negeri RI Sunaryo melantik Ali Hasjmy sebagai Gubernur Aceh dan Letnan Kolonel Sjamaun Gaharu sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) Aceh. Pelantikan ini menandakan pembatalan likuidasi Provinsi Aceh. Kedua pejabat berhasil meraih simpati DI/TII di Aceh.

Juli 1957 :
Gubernur Ali Hasjmy dan Pangdam Aceh mengikat perjanjian dengan DI/TII di Aceh dalam "Ikrar Lam The". Gejolak di Aceh mereda.

15 Februari 1958 :
Daud Beureueh bergabung dengan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Permesta, serta memutus hubungan dengan DI/RII Kartosoewirjo. PRRI dan Permesta dengan DI/TII di Aceh mengadakan operasi bersama menumpas orang-orang Soekarno dengan sandi Operasi Sabang-Merauke.

Desember 1958 :
DI/TII di Aceh mengirim Perdana Menteri Negara Aceh, Hasan Ali dalam pertemuan di Genewa. Hasan Tiro yang sedang kuliah di AS menghadiri pertemuan dalam kapasitas pemuda Aceh yang peduli DI/TII. Hasan Tiro berpendapat, Indonesia hanya sembilan negara bagian dari sepuluh yang dimiliki dan digagas pendirikan Republik Persatuan Indonesia.

16 Mei 1959 :
Provinsi Daerah Istimewa Aceh berdiri, Wakil Perdana Menteri RI Mr. Hardi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1/Missi/1959, isinya memberikan otonomi bidang pendidikan, agama dan ada tistiadat. Babad baru Aceh ini berkat negosiasi Gubernur Ali Hasjmy dan Pemimpin Dewan Revolusi Aceh Hasan Saleh. Ia orang dekat Daud Beureueh yang membelot dengan alasan letih berjuang dan memilih turun gunung.

8 Februari 1960 :
Republik Persatuan Indonesia didirikan dengan Presiden Syafruddin Prawiranegara dan Wakil Tengku Daud Beureueh. Ikut bergabung mantan Perdana Menteri RI M. Natsir dan Burhanuddin Harahap. Bahkan Sumitro Djojohadikusumo bergabung, hanya di dalam tubuh PRRI. Soekarno membalas dan mengadakan Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka.

April 1961 :
Tokoh PRRI Sumatera Utara Mauludin Simbolon "cerai" dengan Republik Persatuan Indonesia dan membentuk Pemerintah Darurat Militer.

25 Agustus 1961 :
Presiden Republik Persatuan Indonesia, Syafruddin Prawiranegara menyerah kepada RI di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Diikuti oleh M. Natsir. Daud Beureueh yang diajak melalui surat dua kali, menolak jejak presidennya. Bahkan, ia memproklamasikan Republik Islam Aceh, menggantikan Republik Persatuan Indonesia. Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal TNI A.H. Nasution membujuk Daud Beureueh untuk kembali ke pangkuan RI dan menjanjikan hak penuh rakyat Aceh melaksanakan syariat Islam.

22 Desember 1962 :
Diadakan rekonsiliasi dalam momen Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh (MKRA) dan lahir Ikrar Blangpadang. Daud Beureueh menerima perdamaian dan mengakhiri (1964) pemberontakan gagasan NII atau Republik Islam Aceh. Rakyat Aceh sementara menikmati damai dengan ongkos 4.000-5.000 nyawa saudara mereka.

1972 :
Daud Beureueh kembali mengumpulkan kekuatan DI/TII untuk menggalang perlawanan pemerintah pusat dan mengutus Zainal Abidin (Menteri Dalam Negeri Pemerintah Islam Negara Aceh) menjemput kakaknya, Hasan Tiro di Kolumbia AS. Hasan Tiro menyambut hangat dan menyatakan semua senjata telah disiapkan.

20 Mei 1977 :
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diproklamasikan sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Presiden Soeharto yang mendirikan projek-projek multinasional di Aceh sejak 1970. Gerakan ini baru mencuat ke publik 1989 ketika desertir berpangkat kopral, Robert menyebut diri Panglima Perang Angkat Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) dan mencuri 18 pucuk senjata ABRI yang mengadakan aksi ABRI Masuk Desa (AMD).

24 Mei 1977 :
Para tokoh GAM membentuk kabinet dan Daud Beureueh mengusulkan Hasan Tiro Sebagai Ketua GAM dan Wali Negara Aceh. Penunjukan sempat ditentang tokoh GAM lain karena Hasan Tiro tidak hadir di pertemuan. Namun, akhirnya forum bisa menerima usulan Daud Beureueh.

Perkembangannya, pemimpin GAM tidak hanya Hasan Tiro. Di antaranya Tengku Ahmad Dewi (1949-1991) dan Tengku Bantaqiah (1952-1999). Ahmad Dewi berseberangan dengan Hasan Tiro, hilang tidak diketahui pasti rimbanya. Ada rumor dihabisi TNI pada 1991 dan ada tuduhan oleh pendukung Hasan Tiro karena tokoh ini pernah mengeluarkan fatwa hukum mati. Tengku Bantaqiyah ditembak secara membabi-buta oleh 200 pasukan TNI pada 23 Juli 1999 di Masjid Pondok Pesantren Al Bantaqiyah.

Desember 1977 :
Abdullah Syafei dikenal sebagai Ketua Komisariat Partai Demokrasi Indonesia Kecamatan Lembutu Aceh Pidie. Kegigihannya menjadikan Lembutu "Kandang Banteng" mengalahkan Golkar pada Pemilu 1977. Ia dikejar-kejar dan lari berlindung pada tokoh-tokoh GAM dan akhirnya resmi bergabung ke gerakan ini.

Awal 1978 :
TNI mengadakan penyergapan, Abdullah Syafei dkk. melarikan diri ke Malaysia, Thailand sampai akhirnya terdampar di Libia.

1983-1987 :
Abdullah Syafii pulang ke Aceh tahun 1983. Ia mengonsolidasikan kekuatan GAM.

1987, Hasan Tiro mengangkatnya sebagai Panglima GAM. Setahun berikutnya, ia mendeklarasikan pengangkatannya kepada publik Aceh.

Awal 1989 :
Sebanyak 11 pejuang eks Libia mendirikan Majelis Pemerintahan (MP) GAM di Kualalumpur dipimpin Husaini dan Sekretaris Tengku Don Zulfadli, menyatakan Aceh merdeka pada tahun 2004. Hasan Tiro (77 tahun waktu itu) marah dan mengeluarkan mereka dari keanggotaan GAM. Zulfadli tewas ditembak lawannya 1 Juni 2000.

1989-1998 :
Presiden Soeharto menerapkan kebijakan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer dengan sandi Operasi Jaring Merah atas permintaan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan. Korban tewas diperkirakan 4.000-5.000 jiwa. Sumber lain menyebut 8.344 jiwa tewas.

7 Agustus 1998 :
Presiden Habibie mencabut status Aceh sebagai DOM.

5 Januari-5 Maret 1999 :
TNI melakukan Operasi Wibawa 1999. Sebanyak 730 jiwa rakyat Aceh dan 170 aparat tewas.

24 Maret 1999 :
Mahasiswa membentuk Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) untuk menggalang Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SUMPR) di Masjid Baiturrahman. SIRA, lembaga perjuangan politik menapai Aceh merdeka.

Desember 2000 :
Ahmad Kandang muncul sebagai Panglima GAM lainnya. Ia tewas oleh desingan peluru TNI.

4 Desember 1999 :
GAM merayakan hari ulang tahun secara terbuka dipimpin Abdullah Syafei.

16 Januari 2000 :
Abdullah Syafei dikabarkan tertembak. MPR GAM di Kualalumpur membantah. Abdullah Syafei pun benar masih hidup.

29 November 2000 :
Presiden Abdurrahman Wahid mengundang tokoh intelektual, ulama dan santri ke Istana Merdeka. Hadir Sofyan Ibrahim Tiba (Universitas Muhammadiyah Aceh), Naimah Hasan, Tengku Baihaqi (Himpunan Ulama Dayah dan Penasihat Thaliban), M. Daud Yoesoef (Universitas Syah Kuala). Disepakati, penyelesaian Aceh melalui dialog TNI dan GAM. Kedua pihak sepakat untuk menunjuk mediator Henry Dunand Centre (HDC) sebagai mediator.

1 Juli 2001 :
Indonesia diwakili Menlu Hassan Wirayudha dan GAM (Zaini Abdullah)
----------