Stockholm, 15 juni 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

NUGROHO ITU SISTEM KENEGARAAN RI TEMPAT SUBUR UNTUK TUMBUH KEMUNAFIKAN
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS NUGROHO ITU SISTEM KENEGARAAN RI TEMPAT SUBUR UNTUK TUMBUH KEMUNAFIKAN

"Meski sistem kenegaraannya dianggap kafir, tetapi Indonesia sempat menjadi anggota negara Konferensi Islam. Jadi dianggap negara Islam. Presiden, wakil, pejabat negara, kebanyakan diambil sumpah dalam agama Islam. Presiden, wakil, pejabat negara pada shalat Idul Fitri, Idul Adha, juga berusaha menjalankan syariat. Jadi sistem kenegaraan Indonesia bisa jadi bukan kafir secara aqidah, melainkan secara tariqah. Dalam pancasila juga diatur jaminan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing" (Nugroho Dwi Priyohadi, s05029wmuse@yahoo.com.sg , 15 juni 2004 15:12:56)

Baiklah saudara Nugroho Dwi Priyohadi di Malmo, Swedia.

Dalam sistem kenegaraan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw adalah sistem yang menyeluruh bukan hanya masalah yang menyangkut seluk beluk negara, melainkan juga menyangkut seluruh kehidupan rakyatnya.

Dan satu hal yang bisa dijadikan acuan adalah seperti yang tertuang dalam Piagam Madinah atau Undang Undang Madinah. Dimana dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa "Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum ) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya" (Pasal 42 ayat 1). Jadi dalam hal ini dinyatakan bahwa apabila ada perselisihan dan persengketaan yang nampaknya dapat mengganggu, harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Artinya bahwa kehidupan rakyat yang ada dalam naungan Negara Islam didasarkan kepada apa yang telah dijadikan konstitusi atau Undang Undang Dasar negaranya. Oleh karena itu dalam contoh Negara yang dibangun dan didirikan oleh Rasulullah saw adalah Negara yang sistemnya menyangkut kehidupan keseluruhan. Artinya kehidupan rakyat dan negara itu sendiri yang berada dalam satu sistem yaitu sistem yang didasarkan kepada Allah dan Rasul-Nya, atau Al Qur'an dan As-Sunnah..

Sekarang, apabila system yang dipakai dalam satu negara adalah sistem yang dasarnya tidak bersumberkan kepada Allah dan Rasul-Nya, sedangkan rakyatnya sebagian besar adalah muslim, maka akan menimbulkan penyimpangan dan kontradiksi dalam pelaksanaan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Misalnya, mengenai masalah suku bunga. Dilihat dari sudut hukum yang berdasarkan pancasila masalah suku bunga dibenarkan. Sedangkan kalau dilihat dari sudut hukum yang bersumberkan kepada Islam, suku bunga adalah haram. Nah disini sudah ada kontradiksi. Jelas, akhirnya rakyat menjadi munafik secara tidak langsung. Disatu pihak menurut hukum Islam riba itu haram, sedangkan dipihak lain yang kalau dilihat dari sudut pancasila riba itu dibenarkan.

Kemudian, apakah yang terkandung dalam UUD 1945 Bab XI Agama Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, menunjuk kepada Islam ?.

Masalah yang sangat mendasar yang perlu diketahui, mengapa pancasila dan pasal 29 UUD 1945 tidak diterima oleh Islam ?.

Alasan pertama adalah kalaulah konsepsi ketuhanan yang maha esa menurut ajaran pancasila ini mencakup seperti apa yang telah difirmankan Allah "Katakanlah Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia" (Al-Ikhlash, 1-4), maka itulah yang disebut ajaran ketauhidan, kalau tidak, itulah ajaran pancasila yang semu, kabur dan lemah".
Alasan kedua adalah berdasarkan kepada Bab XI tentang Agama pasal 29 UUD'45 yang berisikan, 1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sekarang, apakah yang dimaksud dengan "Negara berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 diatas itu ? Jawabannya adalah, konsepsi ketuhanan yang maha esa yang bisa diterima oleh seluruh agama, aliran kepercayaan dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Artinya, konsepsi ketuhanan yang maha esa yang fleksibel.

Misalnya aliran kepercayaan yang percaya kepada satu patung yang besar, maka konsepsi ketuhanan yang maha esa dapat diterima, karena satu patung yang besar sama dengan tuhan yang maha esa (satu). Contoh lainnya, misalnya aliran kepercayaan yang percaya kepada satu pohon beringin yang besar, maka konsepsi ketuhanan yang maha esa dapat diterimanya, karena satu pohon beringin yang besar sama dengan tuhan yang maha esa (satu).

Jadi, kalaulah konsepsi ketuhanan yang maha esa ini menurut konsepsi ketuhanan yang maha esa yang ada dalam akidah Islam, maka Negara Pancasila adalah hanya mengakui satu agama yaitu Islam, dan ini adalah jelas bukan yang dimaksudkan oleh Bab XI pasal 29 ayat 1 UUD'45 tersebut.

Disamping itu, Islam tidak mengakui konsepsi ketuhanan yang maha esa dari aliran-aliran kepercayaan diatas yang menyembah satu patung yang besar atau satu pohon beringin yang besar.

Karena konsepsi ketuhanan yang maha esa ini bukanlah berdasarkan kepada konsepsi ketuhanan yang maha esa yang berdasarkan ketauhidan yang bersumberkan dari akidah Islam, maka jelas, Islam secara terang-terangan tidak menerima konsepsi ketuhanan yang maha esa yang tercantum dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 UUD'45 yang berbunyi "Negara berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa" dan sila Ketuhanan yang maha esa yang ada dalam pancasila.

Konsekwensi logisnya adalah, karena Islam tidak menerima konsepsi ketuhanan yang maha esa yang ada dalam Bab XI pasal 29 ayat 1 UUD'45 dan sila Ketuhanan yang maha esa yang ada dalam pancasila, maka isi dari seluruh UUD'45 adalah bukan dijiwai oleh akidah Islam. Dengan kata lain, bahwa Islam adalah berada di luar UUD'45, atau UUD'45 adalah UUD yang sekuler dan sila-sila lainnya yang ada dalam pancasila menjadi gersang dari aqidah Islam (walaupun bunyi sama, tetapi isi lain).

Karena menurut Bab XI pasal 29 ayat 1 UUD'45 negara bukan berdasarkan konsepsi ketuhanan yang maha esa menurut akidah Islam, maka ayat keduanya yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" adalah sama dengan penetapan yang ada di negara-negara sekuler. Artinya, bebas bagi setiap warga untuk beragama atau tidak, agama tidak ada sangkut pautnya dengan negara.

Mengapa agama tidak ada sangkut pautnya dengan sistem kenegaraan? Karena tidak ada satu ayatpun dalam UUD'45 yang mengatakan bahwa "Apabila timbul perbedaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (Sunnah) Muhammad SAW" seperti yang terkandung dalam Undang Undang Madinah Bab IV PERSATUAN SEGENAP WARGANEGARA pasal 23.

Sekarang kalau Indonesia sempat menjadi anggota negara Konferensi Islam, bukan berarti negara RI dianggap negara Islam. Karena dalam "charter of the OIC" sendiri tidak ada disebutkan bahwa asas atau dasar Organisasi Konferensi Islam adalah Islam. Yang dijadikan alasan pembentukan Organisasi Konferensi Islam adalah salah satunya memajukan solidaritas Islam diantara negara -negara anggota OKI. Karena itu bisa saja negara Turki yang sekular juga menjadi negara anggota tetap OKI karena mayoritas rakyatnya muslim. Begitu juga Indonesia yang sumber hukumnya pancasila diterima sebagai negara anggota tetap OKI karena mayoritas rakyatnya muslim.

Kemudian, "jaminan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing tidak diatur dalam pancasila, melainkan tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 (2). Dimana penjelasannya telah dituliskan diatas.

Terakhir menyinggung masalah sumpah dan janji jabatan. Misalnya sumpah dan janji Presiden. Itu terlihat bahwa dalam melakukan sumpah dan janji Presiden inipun bukan lagi memegang teguh Al Qur'an dan Sunnah, melainkan "memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa" (UUD 1945, Pasal 9).

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

From:Nugroho Dwi Priyohadi <s05029wmuse@yahoo.com.sg>
Date:15 juni 2004 15:12:56
To:Ahmad Sudirman <ahmad_sudirman@hotmail.com>
Subject:Re: HUTOMO ANGGAP HEBAT DITYA & NUGROHO MENGERTI NEGARA RI KAFIR

Assalamu'alaikum..

meski sistem kenegaraannya dianggap kafir, tetapi Indonesia sempat menjadi:
-anggota negara konferensi Islam....jadi dianggap negara Islam...
-presiden, wakil, pejabat negara, kebanyakan diambil sumpah dalam agama Islam.....
-presiden, wakil, pejabat negara pada shalat Idul Fitri..., Idul Adha..., juga berusaha menjalankan syariat..
-jadi sistem kenegaraan Indonesia bisa jadi bukan kafir secara aqidah, melainkan secara tariqah....,
-dalam PANCASILA juga diatur jaminan menjalankan agama sesuai keyakinan masing-masing....

Mohon tanggapan.

Wassalam

Nugroho Dwi Priyohadi

s05029wmuse@yahoo.com.sg
Malmo, Swedia
----------