Stockholm, 21 Juni 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SUMITRO ITU NOER HASSAN & SABARNO TIDAK KUASAI HUKUM SWEDIA BUKAN LELUCON SWEDIA
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS ITU KETIDAK MAMPUAN NOER HASSAN WIRAJUDA, HARI SABARNO & DA'I BACHTIAR KUASAI HUKUM SWEDIA AKHIRNYA DIJATUHKAN DIGELANGGANG PENGADILAN HUDDINGE, SWEDIA

"Swedia jangan coba2 melakukan penangkapan terhadap anggota terorist yang berwarganegaraan Swedia sebagai lelucon saja hanya karena menghibur Indonesia. Lelucon Swedia ini dilakukan tanpa melihat kebenaran yang ada. Indonesia menyampaikan bukti2 kuat berdasarkan bukti dan saksi keterlibatan mereka kepada pihak kejaksaan Swedia ..dan merka merespon akan hal itu diantaranya mereka men-sortir tuduhan2 terhadap ke 3 terorist tsb yg pada akhirnya ditolak oleh pengadilan. Kalaupun ini sebuah lelucon saja dari pemerintahan swedia maka akibatnya pemerintah Indonesia akan segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia." (Sumitro , mitro@kpei.co.id , Mon, 21 Jun 2004 15:12:30 +0700)

Baiklah saudara Sumitro di Jakarta, Indonesia.

Saudara Sumitro, kalau saudara mau secara jujur, dan adil, mempelajari, menggali, mendalami, menghayati, dan menyimpulkan apa yang terjadi dalam Pengadilan Huddinge, Swedia tentang kasus tuduhan pihak RI terhadap pihak ASNLF atau GAM sebagai teroris, makar, pemberontak, separatis, maka tidak akan sampai kepada kesimpulan: "Swedia jangan coba2 melakukan penangkapan terhadap anggota terorist yang berwarganegaraan Swedia sebagai lelucon saja hanya karena menghibur Indonesia. Lelucon Swedia ini dilakukan tanpa melihat kebenaran yang ada."

Itu pihak Kejaksaan Stockholm telah berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan, meneliti, mempelajari semua bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak RI. Tetapi, ketika tim advokat, Leif Sibersky dan Peter Althin melihat dari sudut dasar hukum Swedia dan dasar hukum Internasional, ternyata bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak Ketua Jaksa Penuntut Tomas Lindstrand tidak cukup kuat, yang juga dibenarkan oleh tim Hakim Pengadilan Huddinge, sehingga bukti-bukti tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk penahanan Petinggi GAM.

Ini kan sudah jelas, bukan permainan atau lelucan Swedia. Mana pihak Pemerintah Swedia, dalam hal ini Menteri Kehakiman Swedia ikut campur dalam jalannya kerja Pengadilan, termasuk didalamnya kerja Kejaksaan dan pihak Kepolisian.

Badan peradilan Swedia adalah badan atau lembaga yang independent. Satu titikpun pihak Pemerintah Swedia tidak ikut mencampuri urusan kerja Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian dalam hal penanganan dan penyidikan para petinggi ASNLF atau GAM di Swedia.

Jadi, walaupun dari pihak Pemerintah RI, dalam hal ini Kementrian Luar Negeri RI, Kepolisian RI, Menteri Polkam, dan BIN, menyatakan bahwa bukti-bukti yang disampaikan kepada pihak Pemerintah Swedia yang selanjutkanya diserahkan kepada Kejaksaan Stockholm dan Kepolisian Stockholm, adalah bukti-bukti yang kuat. Tetapi setelah diteliti secara mendalam oleh pihak Ketua Jaksa Penuntut Tomas Lindstrand semua bukti-bukti itu, ternyata bukti-bukti itu ketika diajukan kehadapan tim Hakim di Pengadilan Huddinge, dinyatakan tidak lengkap, tidak kuat dan sangat lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagal suatu alasan untuk menahan para petinggi ASNLF atau GAM, Teungku Zaini Abdullah dan Teungku Malik Mahmud.

Nah, kan sudah jelas duduk persoalannya. Dalam hal ini tidak terlibat itu permainan Pemerintah Swedia, apalagi disebut sebagai lelucon Swedia.

Coba kalau itu Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar , Menko Polkam ad interim Hari Sabarno, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu mau secara jujur dan sungguh-sungguh mempelajari bagaimana perundang-undangan dan peradilan di Swedia itu, sebelum bertindak lebih jauh. Tanya itu kepada staf KBRI di Stockholm. Suruh mereka itu bekerja sedikit untuk belajar dan meneliti bagaimana itu sebenarnya cara kerja Peradilan di Swedia.

Ini kan tidak, pokoknya main hantam, seruduk sana, seruduk sini, kirim sana kirim sini. Yang penting itu Teungku Hasan di Tiro harus ditangkap, dengan cara apapun. Kan jadi amburadul dan salah kaprah.

Kemudian sekarang, saudara Sumitro setelah melihat kenyataan pahit yang dialami oleh Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar , Menko Polkam ad interim Hari Sabarno, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu, langsung berkoar sambil mengancam: " Lelucon Swedia ini dilakukan tanpa melihat kebenaran yang ada. Kalaupun ini sebuah lelucon saja dari pemerintahan swedia maka akibatnya pemerintah Indonesia akan segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia."

Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh saudara Sumitro itu.

Sudah jelas itu akibat ketidak mampuan dan kelemahan dari pihak Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar, Menko Polkam ad interim Hari Sabarno, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ryamizard Ryacudu dalam bidang diplomasi dan bidang hukum di Swedia.

Kemudian itu kata Sumitro akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia. Jelas itu yang akan rugi adalah pihak RI. Bukan pihak Swedia. Dan memang, menurut sumber yang sampai kepada saya, itu kelihatan sampai sekarang, belum diangkat lagi Duta Besar RI yang baru untuk Swedia, setelah Duta Besar yang lama habis masa tugasnya setahun yang lalu.

Terakhir saudara Sumitro menulis: "Tapi saya masih optimis bahwa swedia dalam hal ini kejaksaan swedia akan mensikapi kasus ini murni kasus hukum yang terlepas dari masalah politik. yach..kita lihat saja nanti dan saya masih percaya dan yakin bahwa pada akhirnya ke 3 orang teroris ini akan dipenjara ujung2nya"

Saudara Sumitro, saya sudah jelaskan dalam tulisan sebelum ini, bahwa Pengadilan Swedia terlepas dari campur tangan Pemerintah. Artinya, dalam jalannya persidangan di Pengadilan Swedia tidak dipengaruhi oleh campur tangan yang berbau politis.

Karena itulah, mengapa pihak tim Hakim Pengadilan Huddinge dan tim Advokat, Leif Sibersky dan Peter Althin menyatakan bahwa Pengadilan Swedia jangan diatur oleh Pemerintah asing. Artinya jalannya Pengadilan Huddinge tidak dibenarkan dicampuri oleh Pemerintah RI dengan cara mengirimkan anggota Polri untuk ikut terlibat dalam proses jalannya Pengadilan Swedia. Pengadilan Swedia hanyalah menyangkut hukum, bukan politik, berdiri sendiri bebas dari ikatan pihak Pemerintah dan ikatan pihak Parlemen.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

From: Sumitro mitro@kpei.co.id
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>, Yuhendra <yuhe1st@yahoo.com>, Matius Dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>, Habe Arifin <habearifin@yahoo.com>, MT Dharminta <editor@jawapos.co.id>, Suparmo <suparmo@tjp.toshiba.co.jp>, Hidajat Sjarif <siliwangi27@hotmail.com>, SEA sea@swipnet.se>, Solo Pos <solopos@bumi.net.id>, Padmanaba <Padmanaba@uboot.com>, KOMPAS <kompas@kompas.com>, Detik <webmaster@detik.com>, Waspada <waspada@waspada.co.id>, Redaksi Waspada redaksi@waspada.co.id
Cc: achehmerdeka@yahoo.com, Sumitro mitro@kpei.co.id
Subject: RE: ACHEH MERDEKA: SUMITRO DAN PIMPINAN RI PANDAINYA MENIPU DIRI
Date: Mon, 21 Jun 2004 15:12:30 +0700

Swedia jangan coba2 melakukan penangkapan terhadap anggota terorist yang berwarganegaraan Swedia sebagai lelucon saja hanya karena menghibur Indonesia . Lelucon Swedia ini dilakukan tanpa melihat kebenaran yang ada.

Indonesia menyampaikan bukti2 kuat berdasarkan bukti dan saksi keterlibatan mereka kepada pihak kejaksaan Swedia ..dan merka merespon akan hal itu diantaranya mereka men-sortir tuduhan2 terhadap ke 3 terorist tsb yg pada akhirnya ditolak oleh pengadilan. Kalaupun ini sebuah lelucon saja dari pemerintahan swedia maka akibatnya pemerintah Indonesia akan segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia.

Memang satu negara tidak akan semudah itu menghukum warga negaranya atas tuduhan negara lain berbuat terror terhadap negara lain karena itu negara tsb mati2an mempertahankan warga negaranya walaupun mereka sadar bahwa perbuatan warganya salah, tapi itulah konsekuensi dari sebuah negara .

Tapi saya masih optimis bahwa swedia dalam hal ini kejaksaan swedia akan mensikapi kasus ini murni kasus hukum yang terlepas dari masalah politik. yach..kita lihat saja nanti dan saya masih percaya dan yakin bahwa pada akhirnya ke 3 orang teroris ini akan dipenjara ujung2nya ........

Sumitro

mitro@kpei.co.id
Jakarta, Indonesia
----------