Stockholm, 24 Juni 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

SUMITRO LEBIH BAIK BELAJAR DULU SEJARAH ACHEH DAN RI SEBELUM BERDEBAT
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

JELAS SUMITRO SEBAIKNYA BELAJAR DAN DALAMI DAHULU SEJARAH ACHEH DAN SEJARAH RI YANG BENAR SEBELUM BERDEBAT MELAWAN AHMAD SUDIRMAN DI MIBAR BEBAS INI

"Panjang sekali yach uraiannya. Padahal hal itu aku telah baca berulang2 di arisb negara. Cuman banyak sekali isi dari sejarah itu yang salah tafsir oleh saudara ahmad. OK, sekarang begini kang pada tanggal 20september 1953, Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Aceh sebagai Negara Islam Indonesia yang bebas dari kekuasaan negara pancasila dan berada dibawah pimpinan Imam NII SM Kartosoewirjo , itu berarti bahwa sebenarnya Aceh itu termasuk kedalam republik Indoonesia cuma karena tujuan adanya keinginan untuk menjadikan RI sebagai Negarai Islam Indonesia ( sebagaimana tujuan dari SMK ) jadi Aceh dalam hal ini TMDB mau memisahkan diri dari RI makanya dia dikatakan sebagai pemberontak." (Sumitro , mitro@kpei.co.id , Thu, 24 Jun 2004 12:50:41 +0700)

Baiklah saudara Sumitro di Jakarta, Indonesia.

Saudara Sumitro ini disuruh membaca lagi sejarah Acheh dan sejarah nasional RI yang benar. Eh, malah membandel. Masih juga ngotot mempertahankan penelanan, pencaplokan, pendudukan, dan penjajahan di Negeri Acheh oleh Presiden RIS Soekarno yang dilanjutkan oleh RI yang menjelma NKRI sampai detik sekarang ini.

Saudara Sumitro Ahmad Sudirman tidak menafsirkan salah itu sejarah tentang pertumbuhan dan perkembangan RI dan sejarah tentang Negeri Acheh.

Kalau kang Ahmad mengatakan: "pada tanggal 20september 1953, Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Aceh sebagai Negara Islam Indonesia yang bebas dari kekuasaan negara pancasila dan berada dibawah pimpinan Imam NII SM Kartosoewirjo".

Itu artinya bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh telah memaklumatkan secara de-jure dan de-facto bebas dari pengaruh kekuasaan Negara pancasila atau Negara RI atau Negara NKRI.

Kemudian, itu NII yang diproklamirkan oleh SM Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 di daerah Malangbong, Garut, Jawa Barat secara de-jure dan-defacto sah. NII berdiri diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara RI.

Pada tanggal 7 Agustus 1949 kekuasaan wilayah de-facto dan de-jure Negara RI adalah sesuai dengan apa yang terkandung dalam dasar hukum Perjanjian Renville 17 Januari 1948, yaitu diwilayah daerah sepanjang garis Van Mook di Yogyakarta dan daerah sekitarnya.

Jadi, secara hukum dan fakta bahwa SM Kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia adalah sah yang berdiri diluar daerah wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara RI.

Selanjutnya, nama Indonesia yang dipakai dalam nama Negara Islam, itu bukan berarti bahwa NII berada dalam Negara RI. Nama Indonesia dalam Negara Islam Indonesia hanyalah sebagai nama yang menunjukkan bahwa ummat Islam yang telah sepakat untuk mendirikan Negara Islam adalah ummat Islam Indonesia yang berada di luar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara RI.

Kemudian, ketika NII di Acheh pada tanggal 20 September 1953 dimaklumatkan bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh dan berada dibawah NII SM Kartosoewirjo, itu artinya bahwa NII di Acheh secara de-jure dan de-facto berada diluar wilayah daerah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara RI.

Negara Islam Indonesia di Acheh dinyatakan bebas dari pengaruh kekuasaan Negara RI, karena Negeri Acheh telah ditelan, dicaplok, diduduki, dan dijajah oleh Presiden RIS Soekarno pada tanggal 14 Agustus 1950 dengan memakai PP RIS No.21/1950 dan PERPPU No.5/1950 yang dilanjutkan oleh RI yang menjelma menjadi NKRI sejak tanggal 15 Agustus 1950.

Karena Negara Islam telah berdiri sebelumnya di Indonesia, yaitu NII SM Kartosoewirjo, maka NII di Acheh mengabungkan dengan NII SM Kartosoewirjo di Jawa Barat.

Jadi secara fakta dan hukum, berdirinya NII Acheh yang bergabung kepada NII Jawa Barat adalah sah dan berada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara RI.

Oleh karena itu anggapan yang menyatakan bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai pemberontak adalah tidak benar dan tidak ada dasar hukum, fakta, dan sejarahnya. Yang menganggap Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai pemberontak adalah pihak Soekarno yang merasa daerah Acheh yang telah ditelan, dicaplok, diduduki, dan dijajahnya telah diklaim dan dituntut kembali oleh rakyat Acheh dan pimpinan rakyat Acheh, yaitu Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Kemudian, menyinggung NII di Acheh masuk menjadi anggota Negara Bagian Federasi Republik Persatuan Indonesia (RPI) pada tanggal 8 Februari 1960, tidak berarti NII di Acheh secara de-facto dan de-jure masuk kedalam Negara RI. Karena Republik Persatuan Indonesia (RPI) secara de-facto dan de-jure sah berdiri setelah diproklamasikan pada tanggal 8 Februari 1960.

Selanjutnya, karena adanya hubungan NII di Acheh dengan NII di Jawa Barat yang kurang begitu terjalin dengan baik, sukarnya menjalin hubungan dan tukar menukar informasi, sehingga secara fungsionil kenegaraan antara NII di Acheh dan NII di Jawa barat adalah tidak ada atau sangat kecil sekali pada tanggal 8 Februari 1960.

Persoalan selanjutnya adalah Negara Federasi Republik Persatuan Indonesia tidak mampu bertahan lama menghadapi Soekarno, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1961 RPI dibubarkan. Tetapi, dua hari sebelum RPI dibubarkan, NII Teungku Muhammad Daud Beureueh keluar dari RPI dan membentuk Republik Islam Aceh (RIA) pada tanggal 15 Agustus 1961.

Yang terjadi selanjutnya adalah timbulnya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1962 dan diikuti oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh yang diselenggrakan Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin.

Disinilah persoalannya. Ketika Soekarno memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang oleh Soekarno dianggap memberontak kepada NKRI dengan batas akhir 5 Oktober 1961.

Pada tanggal 4 Oktober 1961 datang 28 orang delegasi dari wakil-wakil semua lapisan masyarakat, para ulama, pemuda, pedagang, tokoh-tokoh adat, termasuk wakil pemerintah resmi sipil dan militer menjumpai Teungku Muhammad Daud Beureueh di Markasnya dengan misi meminta kepada Teungku Muhamad Daud Beureueh demi untuk kepentingan masyarakat Aceh seluruhnya agar sudi kembali ketengah-tengah masyarakat untuk memimpin mereka. Batas waktu tanggal 5 Oktober berakhir, dengan mempertimbangkan harapan rakyat Aceh yang tulus dan jaminan-jaminan kebebasan beliau untuk melanjutkan perjuangan telah membuka pintu untuk perundingan. Dimana perundingan-perundingan ini berlangsung sampai sepuluh bulan. Dan pada 9 Mei 1962 Teungku Muhammad Daud Beureueh bersama stafnya kembali ketengah-tengah masyarakat .

Tetapi, setelah perundingan yang berlangsung sepuluh bulan. Kemudian mengikuti Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan oleh pihak Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin itu, ternyata merupakan tali penjerat bagi Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Itulah, maksud dan tujuan diadakannya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh yang diselenggarakan pada bulan Desember tahun 1962 oleh Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M.Jasin adalah sebenarnya untuk menjerat dan melumpuhkan kekuatan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang diawali dengan NII-nya kemudian diteruskan dengan RPI-nya, dan terakhir dengan RIA-nya.

Nah sekarang, di saat kekuatan perjuangan rakyat Acheh yang melemah, akibat dari Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada bulan Desember 1962 itu, muncullah Teungku Hasan Muhammad di Tiro pada tanggal 4 Desember 1976 medeklarasikan ulang berdirinya Negara Acheh.

"We, the people of Acheh, Sumatra, exercising our right of self-determination, and protecting our historic right of eminent domain to our fatherland, do hereby declare ourselves free and independent from all political control of the foreign regime of Jakarta and the alien people of the island of Java. (Kami bangsa Acheh Sumatra, telah melaksanakan hak hak kami untuk menentukan nasib sendiri, dan melaksanakan tugas kami untuk melindungi hak suci kami atas tanah pusaka peninggalan nenek moyang, dengan ini menyatakan diri kami dan negeri kami bebas dan merdeka dari penguasaan dan penjajahan regime asing Jawa di Jakarta.)

Tanggal Deklarasi Negara Aceh 4 Desember, merupakan simbol jatuhnya Negara Aceh dibawah pimpinan pemimpin perang Teungku Tjhik Maat yang satu hari sebelumnya, 3 Desember 1911 ditembak oleh pasukan Belanda dalam perang di Alue Bhot, Tangse. Jadi pada tanggal 4 Desember 1911 merupakan hilangnya kemerdekaan Negara Aceh. Berdasarkan tanggal inilah Teungku Hasan Muhammad di Tiro secara simbolis menghidupkan dan meneruskan kembali kedaulatan Negara Aceh yang telah lenyap karena diduduki dan dijajah Belanda, diteruskan oleh Jepang sampai tahun 1945, dan oleh pihak Soekarno dari RIS, RI, NKRI dari sejak 14 Agustus 1950 sampai sekarang ini.

Jadi, secara hukum dan fakta, berdirinya Negara Acheh adalah sah. Dan melaksanakan hak hak rakyat Acheh untuk menentukan nasib sendiri adalah juga sah dan dibenarkan secara hukum Internasional, karena Negeri Acheh telah dijajah oleh pihak RI. Kemudian, melaksanakan tugas rakyat Acheh untuk melindungi hak suci rakyat Acheh atas tanah pusaka peninggalan nenek moyang, ini juga dibenarkan menurut hukum Internasional. Karena untuk melaksanakan dan melindungi peninggalan nenek moyang rakyat Acheh, yaitu Agama dan Negeri Acheh.

Selanjutnya, saudara Sumitro menyimpulkan: "Aceh masuk kedalam kerangka RI adalah sukarela itu terbukti saat itu tidak ada perlawanan sama sekali dari rakyat aceh."

Jelas, kesimpulan saudara Sumitro adalah salah besar. Rakyat Acheh dibawah Teungku Muhammad Daud Beureueh telah berjuang antara mati dan hidup untuk menentukan nasib mereka sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila.

Begitu juga dibawah Teungku Hasan Muhammad di Tiro tetap terus bergelora perjuangan rakat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila.

Kesimpulan selanjunya dari saudara Sumitro: " Sebelum menjadi NKRI maka unsur2 nya adalah: Republik Indoensia , RIS, dan negara buatan Van Mook"

Jelas, dengan diakuinya kedaulatan RIS yang terdiri dari 16 Negara-Negara Bagian RIS termasuk didalamnya Negara RI, adalah menggambarkan bagaimana sebenarnya hak-hak dari bangsa dan rakyat lain di Negara-Negara bagian RIS diakui dan dinyatakan merdeka hidup duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dibawah naungan Negara Republik Indonesia Serikat.

Sedangkan Negeri Acheh yang berada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RIS ternyata pada tanggal 14 Agustus 1950 telah ditelan, dicaplok, diduduki, dan dijajah oleh Presiden RIS Soekarno dengan PP RIS No.21/1950 dan PERPPU No.5/1950.

Kemudian kesimpulan lain dari Sumitro: "Tidak ada NII dalam kerangka perjanjian Linggarjati, Renville maupun KMB"

Jelas, NII yang diproklamasikan pada tanggal 7 Agustus 1949, merupakan Negara yang bebas merdeka dari penguasaan Pemerintah Kerajaan Belanda. Dan juga berada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RI.

Justru karena berada diluar RIS itulah menunjukkan bahwa Belanda tidak punya lagi hak dan kewajiban untuk mengontrol dan mempengaruhi Pemerintah Negara Islam Indonesia. NII telah berdiri secara sah berdasarkan hukum dan fakta diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RI dan diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure RIS.

Kemudian kesimpulan lain dari saudara Sumitro: "Adapun NII muncul karena adanya keinginan dari SMK untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila makanya SMK dikatakan sebagai pemberontak dan dihukum mati."

Jelas, alasan bertentangan dengan pancasila bukan alasan dasar hukum yang kuat dari pihak RI untuk mengklaim bahwa berdirinya NII merupakan satu gerakan pemberontakan kepada pihak Pemerintah RI. Apa hubungannya antara pancasila yang tidak dikehendaki oleh para Pemimpin NII dengan berdirinya NII. Jelas, itu pancasila tidak bisa dijadikan lagi sebagai alat pengikat secara de-jure atau secara hukum. Karena Negara RI daerah kekuasaannya secara de-jure dan de-facto hanya di Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi secara hukum itu pancasila tidak punya kekuatan hukum untuk mengikat rakyat yang ada diluar wilayah daerah kekuasaan de-facto dan de-jure negara RI.

Seterusnya lagi saudara Sumitro menyimpulkan: "Aceh lewat TMDB masuk kedalam NII pimpinan SMK yang sebelumnya memang masuk dalam kerangka RI"

Jelas inipun kesimpulan yang salah kaprah. Itu NII diproklamasikan diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara RI. Maka secara fakta dan hukum itu NII diluar RI. Jadi ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan NII berdiri di Acheh dan bergabung dengan NII di Jawa Barat, jelas itu menunjukkan bahwa NII Acheh bersama-sama dengan NII Jawa Barat telah berada diluar wilayah kekuasaan de-facto dan de-jure Negara RI.

Kesimpulan akhir saudara Sumitro: "Kemudia Aceh pecah anatara TMDB dan kubu Hasan Tiro, Kalau TMDB misinya adalah mendirikan NII tapi Hasan Tiro menfokuskan diri untuk pemisahan diri dari NKRI terlepas nantinya apakah menjadi SI atau tidak. Sayangnya TMDB dan pengikutnya lama2 meredup yang ada tinggal Hasan Tiro CS yang sekarang yang terkenal dengan GAM"

Nah disinipun saudara Sumitro dalam menyimpulkan sudah salah kaprah. Jelas, itu Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan NII di Acheh bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila. Artinya, Negara Islam Indonesia di Acheh telah berdiri sendiri bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila atau Negara RI yang menjelma jadi NKRI.

Teungku Muhammad Daud Beureueh menyatakan bebas dan merdeka dari Negara RI adalah karena memang pihak Soekarno yang telah menelan, mencaplok, menduduki, dan menjajah Negeri Acheh.

Begitu juga dengan Teungku Hasan Muhammad di Tiro yang telah mendeklarasikan ulang Negara Acheh yang berdaulat, bebas dari pengaruh kekuasaan Negara Pancasila yang dikontrol dari Jakarta.

Jadi, pada dasar dan intinya adalah sama, yaitu membebaskan Negeri Acheh dari pendudukan dan penjajahan yang dilancarkan dan dijalankan oleh pihak Pemerintah RI. Kedua-duanya adalah karena Negeri Acheh diduduki dan dijajah RI.

Selanjutnya saudara Sumitro menyatakan: "Nah GAM inilah yang menjadi poros pertikaian di Aceh dan GAM pulalah dengan memakai cara2 terroris melakukan gerakannya yang justru mengakibatkan rakyat aceh sengsara ditambah lagi dengan ulah TNI yang semena-mena dalam menjalankan misinya."

Nah, sebenarnya yang menjadi poros pertikaian di Acheh bukan karena GAM. Melainkan karena pihak RI yang telah menduduki, dan menjajah Negeri Acheh. Dan tidak mau mengakui kejahatan yang telah dilakukan Soekarno ketika menelan, mencaplok, menduduki dan menjajah Acheh. Malahan terus dipertahakan oleh para penerus Soekarno.

Itu soal GAM memakai cara-cara teroris yang dituduhkan oleh saudara Sumitro adalah juga salah. Itu istilah teroris adalah karena propaganda George W.Bush saja. ASNLF atau GAM memperjuangkan untuk kemerdekaan Negerinya yang diduduki dan dijajah oleh RI. Cara-cara teroris yang dilakukan itu adalah seperti yang dilakukan oleh pihak TNI yang membunuh rakyat Acheh berdasarkan dasar hukum seperti Inspres, Keppres, UU dsb, dan berlindung dibalik Negara RI.

Memang itu pihak TNI salah, juga pihak Pemerintah RI salah. Karena mereka itu sama-sama ingin terus menduduki dan menjajah Negeri Acheh. Mereka, Pemerintah RI dan TNI tidak mau menerima dan tidak ingin mengakui apa yang dilakukan Soekarno menelan, mencaplok Negeri Acheh adalah suatu kejahatan yang harus dikutuk oleh seluruh dunia.

Pihak ASNLF atau GAM akan terus berjuang sampai Negeri Acheh merdeka secara de-facto dari pengaruh kekuasaan dan kontrol pihak Pemerintah RI yang telah menjajahnya dari sejak 14 Agustus 1950.

Perdamaian di Acheh tidak akan tercapai selama itu Pemerintah RI dan TNI masih mengotot dengan tidak mau mengakui dan tidak mau menerima bahwa Negeri Acheh itu ditelan, diduduki, dan dijajah oleh Soekarno yang dipertahankan sampai detik ini oleh Megawati cs.

Penyelesaian yang adil, jujur dan bijaksana dalam konflik Acheh ini adalah serahkan seluruhnya kepada rakyat Acheh. Biarkan rakyat Acheh sendiri yang menentukan masa depan mereka. Biarkan mereka seluruh rakyat Acheh menentukan penentuan nasib sendiri, apakah masih tetap ingin bersama RI atau memang ingin terus berdiri diatas rakyat Acheh sendiri dibawah pemerintah rakyat Acheh sendiri dalam naungan Negeri Acheh yang bedaulat.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

From: Sumitro mitro@kpei.co.id
To: Ahmad Sudirman <ahmad@dataphone.se>, Ditya Soedarsono <dityaaceh_2003@yahoo.com>, Yuhendra <yuhe1st@yahoo.com>, Matius Dharminta <mr_dharminta@yahoo.com>, Habe Arifin <habearifin@yahoo.com>,MT Dharminta <editor@jawapos.co.id>,Suparmo <suparmo@tjp.toshiba.co.jp>, Hidajat Sjarif siliwangi27@hotmail.com
Cc: Sumitro mitro@kpei.co.id
Subject: RE: SUMITRO PERLU MEMPELAJARI SEJARAH ACHEH DAN SEJARAH NASIONAL RI YANG BENAR
Date: Thu, 24 Jun 2004 12:50:41 +0700

Panjang sekali yach uraiannya. Padahal hal itu aku telah baca berulang2 di arisb negara. Cuman banyak sekali isi dari sejarah itu yang salah tafsir oleh saudara ahmad. OK, sekarang begini kang pada tanggal 20september 1953, Teungku Muhammad Daud Beureueh memaklumatkan Aceh sebagai Negara Islam Indonesia yang bebas dari kekuasaan negara pancasila dan berada dibawah pimpinan Imam NII SM Kartosoewirjo , itu berarti bahwa sebenarnya Aceh itu termasuk kedalam republik Indoonesia cuma karena tujuan adanya keinginan untuk menjadikan RI sebagai Negarai Islam Indonesia ( sebagaimana tujuan dari SMK ) jadi Aceh dalam hal ini TMDB mau memisahkan diri dari RI makanya dia dikatakan sebagai pemberontak.

Bagaimana tidak ? wong Aceh itu khan masuk ke NII bentukan dari SMK yang pada waktu awal hanya meliputi Jawa barat kemudian memekarkan dir sampai ke Aceh dan Di Aceh yang mewakili atau yang memimpin adalah TMDB. Selain itu TMDB itu dengan inisiatifnya sendiri pada 1960, masuk kedalam Republik Persatuan Indonesia (RPI) bersama sama PRRI yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara dan M. Natsir Cs, serta Permesta pimpinan Sjafruddin Prawiranegara. Padahal saat itu SMK di jawa sedang mati2 melawan TNI karena SMK ini tetap kukuh ingin menjadikan RI sebagai NII.

Nach ahmad sebenarnya dari uraian2 tsb gampang mengambil kesimpulan:

1.Aceh masuk kedalam kerangka RI adalah sukarela itu terbukti saat itu tidak ada perlawanan sama sekali dari rakyat aceh.
2.Sebelum menjadi NKRI maka unsur2 nya adalah : Republik Indoensia , RIS, dan negara buatan van mook
3.Tidaka ada NII dalam kerangka perjanjian linggarjati, renville maupun KMB
4.Adapun NII muncul karena adanya keinginan dari SMK untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila makanya SMK dikatakan sebagai pemberontak dan dihukum mati.
5.Aceh lewat TMDB masuk kedalam NII pimpinan SMK yang sebelumnya memang masuk dalam kerangka RI
6.Kemudia Aceh pecah anatara TMDB dan kubu Hasan Tiro, Kalau TMDB misinya adalah mendirikan NII tapi Hasan Tiro menfokuskan diri untuk pemisahan diri dari NKRI terlepas nantinya apakah menjadi SI atau tidak. Sayangnya TMDB dan pengikutnya lama2 meredup yang ada tinggal Hasan Tiro CS yang sekarang yang terkenal dengan GAM.

Nah GAM inilah yang menjadi poros pertikaian di Aceh dan GAM pulalah dengan memakai cara2 terroris melakukan gerakannya yang justru mengakibatkan rakyat aceh sengsara ditambahlagi dengan ulah TNI yang semena-mena dalam menjalankan misinya. Yang jelas GAM dan TNI waktu itu adalah dua kubu yang sama-sama salah dan jadi sasaran adal rakyat aceh. Demikian dan semoga GAM dan TNI disadarkan oleh Allah SWT demi kedamaian dan kesejahteraan rakyat aceh dan Indonesia pada umumnya. Wah GAM dan TNI yang diinginkan rakyat Aceh sekarang ini bukan perang bukan Negara Islam . Tapi yang diinginkan Rakyat Aceh adalah kedamaian, kesejahteraan sehingga kehidupan mereka bisa normal dan terlepas dari belenggu ketakutan dan kemelaratan.

Sallam.

Sumitro

mitro@kpei.co.id
Jakarta, Indonesia
----------