Stockholm, 2 Juli 2004

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Assalamu'alaikum wr wbr.
 

PBB DIDESAK SENATOR AMERIKA UNTUK MENGANGKAT WAKIL KHUSUS PBB GUNA MEMANTAU & MELAPORKAN ACHEH
Ahmad Sudirman
Stockholm - SWEDIA.

 

KOFI ANNAN DIDESAK SENATOR AMERIKA UNTUK MENGANGKAT WAKIL KHUSUS PBB GUNA MEMANTAU & MELAPORKAN KEADAAN ACHEH

Jelas di dunia Internasional itu usaha pihak Pemerintah RI untuk memojokkan dan menghancurkan usaha dan perjuangan rakyat Acheh yang telah sadar untuk menentukan nasib sendiri bebas daripengaruh kekuasaan Negara Pancasila telah mengalami kegagalan terus menerus.

Hal ini disebabkan karena pihak Pemerintah RI banyak sekali menggunakan cara-cara licik dan penuh akal busuk. Lihat saja pelanggaran Hak Hak Asasi yang dilakukan pihak Pemerintah RI dan TNI di Negeri Acheh yang ditutupi dengan kedok Keppres No.43/2003 dan Keppres No.28/2003 yang sekarang telah ditukar dengan kedok Keppres No.43/2004.

Lihat saja bagaimana kebusukan dan penipuan licik pihak Pemerintah RI yang terus saja menutupi pendudukan dan penjajahan di Negeri Acheh.

Lihat saja itu cara penipuan licik dan akal bulus Pemerintah RI di Negeri Acheh dengan melalui cara Pemilu Legislatif 5 April 2004 dan Pemilu Capres dan Wacapres pada 5 Juli 2004 yang akan datang. Itu semua merupakan penipuan besar-besaran yang dilakukan pihak Pemerintah RI terhadap rakyat Acheh. Saya telah mengupas banyak tentang penipuan pihak Pemerintah RI dan TNI terhadap rakyat Acheh melalui cara Pemilu ini dalam tulisan-tulisan sebelum ini.

Dibawah ini dilampirkan surat Senator Amerika Serikat kepada Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa Bangsa Kofi Annan yang isinya mendesak kepada PBB untuk mengangkat seorang Wakil Khusus Persatuan Bangsa Bangsa guna memantau dan melaporkan keadaan di Acheh dan di Papua. Dimana Wakil Khusus ini nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB dan Majlis Umum dalam langkah-langkah yang mungkin diambil untuk menghentikan konflik yang sangat merisaukan dan banyak membawa maut yang terus membakar wilayah Acheh dan Papua.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad

Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*

Wassalam.

Ahmad Sudirman

http://www.dataphone.se/~ahmad
ahmad.swaramuslim.net
ahmad@dataphone.se
----------

Senat Amerika Serikat
WASHINGTON, DC 20510
28 Juni, 2004

Yang Teramat Mulia Tuan Kofi Annan
Sekretaris Jenderal
Persatuan Bangsa Bangsa (PBB)
New York, New York 10017

Tuan Sekretaris Jenderal Yang Terhormat,

Kami menulis surat ini untuk mendesak Tuan supaya mengangkat seorang Wakil Khusus Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk Indonesia bagi memantau dan melaporkan keadaan di Acheh dan di Papua. Wakil Khusus ini nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB (Security Council) dan Majlis Umum (General Assembly) dalam langkah-langkah yang mungkin diambil untuk menghentikan konflik yang sangat merisaukan dan banyak membawa maut yang terus membakar kawasan-kawasan tersebut itu.

Di Acheh, sejak pemberlakukan Darurat Militer selama setahun yang berakhir bulan Mei lalu dan dilanjutkan dengan Darurat Sipil, telah jatuh korban jiwa yang sangat luar biasa.

Walaupun sangat sulit sekali untuk mengetahui jumlah pasti korban penahanan dan pembunuhan sewenang-wenang yang terjadi, laporan-laporan saksi menunjukkan bahwa lebih dari 2000 orang telah terbunuh sejak tahun lalu, kebanyakannya penduduk sipil. Tim ad-hoc Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) untuk Acheh baru-baru ini melaporkan bahwa "adanya serangan terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata, para korban dibunuh, disiksa, dilecehkan secara seksual dan diperkosa, terdapat juga korban-korban lainnya dari kalangan yang dinyatakan pemberontak yang belum diputuskan kedudukannya oleh pengadilan". Laporan itu juga menjelaskan adanya penculikan, pelecehan terhadap anak-anak, pembakaran dan perampokan. Tim ad-hoc Komnas HAM menuduh bahwa kekerasan ini sebagian besar dilakukan oleh Tentara dan
Polisi Indonesia, termasuk oleh pejabat tinggi militer dan sipil, walaupun beberapa kematian dituduhkan juga kepada Gerakan Acheh Merdeka. Konflik Acheh juga telah menyebabkan terjadinya aliran pengungsian secara besar-besaran ke negara-negara tentangga, sementara beribu-ribu lainnya tetap berada sebagai pengungsi di dalam negeri mereka sendiri. Walaupun Darurat Militer secara resmi telah dicabut, namun kehadiran tentara dalam jumlah yang sangat besar masih berlanjut, demikian pula dengan larangan-larangan yang diberlakukan selama Darurat Militer.

Pemerintah dan tentara Indonesia telah menutup habis Acheh dari dunia luar, melarang dengan keras segala kegiatan lembaga bantuan kemanusian dan organisasi hak asasi manusia Indonesia maupun internasional. Ramai aktivis kemanusiaan dan hak asasi manusia terpaksa lari bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Media internasional juga telah dilarang sama sekali memasuki Acheh, sedangkan media Indonesia mendapat ancaman dan intimidasi. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) sendiri telah dihina oleh Indonesia, dengan dipaksanya oleh militer Indonesia Lembaga Bantuan Kemanusian PBB untuk menghentikan segala kegiatannya selama beberapa bulan pada tahun 2003.
Walaupun Lembaga Bantuan Kemanusiaan PBB dan Lembaga Palang Merah Internasional (ICRC) telah dibolehkan beroperasi kembali di Acheh, namun berbagai halangan masih dikenakan ke atas mereka, terutama sekali dalam mengunjungi daerah-daerah luarbandar dalam berhubungan dengan penduduk sipil setempat.

Di Papua, Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Kelompok Kerja untuk Penangkapan Sewenang-wenang telah melaporkan sejak sangat lama adanya berbagai pelanggaran hak asasi manusia di sana. Pembentukan milisi bersenjata oleh militer Indonesia di Papua baru-baru ini telah menyebabkan semakin memburuknya ketegangan antara masyarakat asli Papua dengan pendatang. Operasi militer di dataran tinggi tengah Papua telah menyebabkan jatuhnya korban yang tak terkira ramainya dari rakyat Papua dan terjadinya pengungsian besar-besaran. Nasib rakyat yang menyelamatkan diri ke hutan-hutan itu sampai sekarang masih tidak diketahui, dan penguasa militer di sana telah melarang penyaluran bantuan-bantuan kemanusiaan kepada para korban.
Lembaga-lembaga hak asasi manusia telah ditakut-takuti dan diancam oleh aparat militer pemerintah Indonesia yang beroperasi dengan tidak mengindahkan norma-norma hukum.

Pelanggaran hak asasi manusia di Papua telah menyebabkan terjadinya arus pengungsian hingga keluar perbatasan negara. Dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan pemuka masyarakat di Papua baru-baru ini telah gagal oleh karena gencarnya usaha pemerintah Indonesia yang terus menerus untuk membagi Papua menjadi beberapa provinsi baru, hal yang berlawanan dengan keinginan rakyat Papua.

Masyarakat internasional telah berdiam diri terlalu lama dalam menghadapi konflik di Acheh dan Papua. Tingkat pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di kedua wilayah di Indonesia itu sangat besar sehingga memerlukan perhatian internasional. Dengan demikian, kami menyeru Tuan untuk segera mengangkat seorang Wakil Khusus (Special Representative) PBB untuk Indonesia guna memantau dan melaporkan situasi di Acheh dan Papua.

Kami menantikan balasan dari Tuan menyangkut hal yang sangat penting ini.

Hormat Kami,

Senator Frank R. Lautenberg (NJ/New Jersey)
Senator Chris Dodd (CT/Connecticut)
Senator Patrick J. Leahy (VT/Vermont)
Senator Ron Wyden (OR/Oregon)
Senator Dianne Feinstein (CA/California)
Senator Russell D. Feingold (WI/Wisconsin)
Senator Deborah Ann Stabenow (MI/Michigan)
Richard J. Durbin (IL/Illinois)
Senator Jon S. Corzine (NJ/New Jersey)
Senator Herb Kohl (WI/Wisconsin)
Senator Barbara Boxer (CA/California)
Senator Barbara Mikulski (MD/Maryland)
Senator Carl Levin (MI/Michigan)
Senator Byron L. Dorgan (ND/North Dakota)
Senator Patty Murray (WA/Washington)
Senator Jeff Bingaman (NM/New Mexico)
Senator Paul S. Sarbanes (MD/Maryland)
Senator Jack Reed (RI/Rhode Island)
Senator Daniel K. Akaka (HI/Hawaii)
Senator Edward M. Kennedy (MA/Massachusetts)

cc: James B. Cunningham, Acting U.S. Representative to the United Nations
----------

United States Senate
WASHINGTON, DC 20510
June 28, 2004

Honorable Kofi Annan
Secretary General
United Nations
New York, New York 10017

Dear Mr. Secretary General:

We are writing to urge you to appoint a United Nations Special Representative to Indonesia to monitor and report on the situations in Aceh and Papua. This Special Representative would also make recommendations regarding steps the UN Security Council and General Assembly might undertake to end the troubling and deadly conflicts that continue to engulf these regions.

In Aceh, the year-long period of martial law that ended in May with the imposition of a "civil emergency" has had an extraordinary human cost.

While it is impossible to verify the precise number of extra-judicial incarcerations and killings, accounts suggest that more than 2000 people have been killed in the past year, the majority of whom have been civilians. Indonesia's National Commission on Human Rights' (Komnas HAM) ad-hoc team for Aceh recently reported on the "attacks against unarmed civilians, including victims who were murdered, tortured, sexually abused or raped, or others who the court had not yet proved were rebels." The report also cited kidnapping, child abuse, arson, and robbery. The Komnas HAM team alleged that most violations were committed by the Indonesian security forces, including
both high level political and military authorities, though some deaths have been attributed to the rebel Free Aceh Movement. The conflict has also generated massive refugee flows across international borders, with thousands of others displaced internally. Although martial law has formally ended, the massive troop presence in Aceh continues, as do most of the restrictions imposed under martial law.

The Indonesian government and security forces have effectively shut off Aceh from the rest of the world, severely restricting the activities of Indonesian and international humanitarian and human rights organizations. Many non-governmental organization workers and activists have been forced into hiding. International media have been effectively barred from entering the province and the Indonesian press has been intimidated. In an affront to the United Nations itself, Indonesian authorities forced the UN to curtail its humanitarian activities in Aceh for several months in 2003. While the UN and the International Committee of the Red Cross are now allowed to operate there, significant constraints remain imposed on internal travel and contact with the civilian population.

In Papua, the UN Special Rapporteur on Violence Against Women and the Working Group on Arbitrary Detention have long documented human rights violations. Recently, the Indonesian military's creation of militia has exacerbated tensions between indigenous Papuans and migrants. A military campaign in the Central Highlands has led to an inestimable number of civilian deaths and significant population displacement. The fate of those hiding in the Papuan forests remains unknown, as military authorities have prohibited provision of humanitarian assistance. Human rights organizations have endured intimidation and threats by government security forces operating with impunity.

Human rights violations in Papua have instigated a refugee flow across international borders. Dialogue between the Indonesian national government and Papuan local leaders has recently broken down, as demonstrated by Jakarta's ultimately deadly attempt to divide the province into smaller provinces against the will of the people.

The international community has remained too quiet for too long regarding the conflicts in Aceh and Papua. The scale of human rights violations in these two Indonesian provinces warrants special international attention. Therefore, we urge you to appoint a Special Representative to Indonesia to monitor and report on the situations in Aceh and Papua.

We look forward to hearing from you regarding these concerns.

Sincerely,

Senator Frank R. Lautenberg (NJ)
Senator Chris Dodd (CT)
Senator Patrick J. Leahy (VT)
Senator Ron Wyden (OR)
Senator Dianne Feinstein (CA)
Senator Russell D. Feingold (WI)
Senator Deborah Ann Stabenow (MI)
Richard J. Durbin (IL)
Senator Jon S. Corzine (NJ)
Senator Herb Kohl (WI)
Senator Barbara Boxer (CA)
Senator Barbara Mikulski (MD)
Senator Carl Levin (MI)
Senator Byron L. Dorgan (ND)
Senator Patty Murray (WA).
Senator Jeff Bingaman (NM)
Senator Paul S. Sarbanes (MD)
Senator Jack Reed (RI)
Senator Daniel K. Akaka (HI)
Senator Edward M. Kennedy (MA)

cc: James B. Cunningham, Acting U.S. Representative to the United Nations
----------